Jakarta -

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

(ega/ega)

Jakarta -

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

Lihat Video: Raja Kain Sritex Pailit

[Gambas:Video 20detik]

(rir/rrd)

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangerap, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Sikap tersebut dinilai patut dicontoh.

"Sikap pemberani Kaesang ini perlu kita apresiasi karena memberikan contoh yang positif," kata Ketum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmahbudhi), Candra Aditiya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 September 2024.

Candra menyampaikan sikap tersebut harus dicontoh orang yang terseret kasus dugaan korupsi. Menurut dia, banyak pihak yang enggan memenuhi panggilan Lembaga Antirasuah.
"Contoh yang positif untuk orang orang yang perhari ini masih mangkir dalam pemanggilan KPK ataupun masih menjadi buronan KPK," ungkap dia

Baca juga: Klarifikasi ke KPK, Kaesang Disebut Berikan Contoh Baik

Candra berharap klarifikasi Kaesang segera dijawab oleh KPK. Sehingga isu ini tidak terus berlarut-larut menjadi perdebatan publik.

Candra mengingatkan masih banyak persoalan negara yang harus diselesaikan sebelum masa peralihan kepemimpinan Indonesia. Jangan sampai polemik Kaesang mengalihkan perhatian terhadap isu strategis lainnya.

"Jangan sampai isu Kaesang soal naik jet pribadi ini menjadi pengalih isu yang strategis yang seharusnya kita bahas, toh Kaesang ini sebenarnya bukan pejabat publik juga," ujar dia.

Sebelumnya, Kaesang mengaku soal jet pribadi yang digunakan ke AS bersama sang istrinya bukan miliknya pribadi. Menurut dia, dirinya dan sang istri hanya menumpangi jet pribadi tersebut dengan status nebeng.

“Penggunaan pesawat itu (jet pribadi) saya numpang atau bahasa bekennya nebeng, nebeng pesawatnya teman saya,” jelas Kaesang kepada awak media di Gedung Lama milik KPK, Jakarta.

Selain itu, Kaesang menjelaskan kehadiran dirinya ke KPK hari ini sebagai sebuah inisiatif untuk meluruskan isu gratifikasi yang ramai diberitakan. Dia menegaskan, isu gratifikasi tidak benar sebab dirinya hanya warga negara biasa dan bukan penyelenggara negara.

(ABK)

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memberikan pernyataan resmi mengenai sikap menerima atau menolak izin tambang yang diberikan pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pernyataan sikap ini akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah konsolidasi nasional yang Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui akun Instagram pribadinya, Kamis, 25 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Mu'ti merespons kabar bahwa Muhammadiyah sudah menerima izin tambang dari pemerintah. Mu'ti mengatakan PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam pleno 13 Juli 2024.

Baca juga: Muhammadiyah Kaji Manfaat dan Mudarat Kelola Tambang

Penawaran datang dari pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla. Tawaran itu juga disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah.
"Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujar Mu'ti.

Pemerintah memberikan akses tambang kepada ormas keagamaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024.

Dalam aturan itu, pemerintah menyisipkan tambahan satu pasal, yakni pasal 83A. Pasal 83A ayat 1 berbunyi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

(ABK)

SOLO, iNews.id - Dewan Syari'ah Kota Surakarta (DSKS) mengeluarkan pernyataan sikap terkait berlangsungnya Festival kuliner nonhalal di Solo Paragon Mall. Festival yang diagendakan berlangsung hingga 7 Juli mendatang ini sempat dihentikan namun kembali dibuka dengan pembatasan.

Humas DSKS Ustaz Endro Sudarsono mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta agar festival kuliner nonhalal itu dibatalkan apalagi dihentikan. DSKS hanya menyikapi bentuk promosi vulgar, mencolok dan masif sehingga mengakibatkan banyaknya reaksi dan keresahan masyarakat Solo Raya, khususnya umat Islam.

Sebab itu, DSKS mengeluarkan pernyataan untuk meluruskan informasi yang menyebut bila pihaknya meminta agar festival dihentikan.

"DSKS menegaskan dalam surat imbauan dan pernyataan sikap yang dirilis tanggal 3 Juli 2024 secara jelas dan gamblang tidak pernah meminta agar acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon Mall dibatalkan atau ditutup. DSKS hanya menyikapi bentuk promosi vulgar, mencolok dan masif sehingga mengakibatkan banyaknya reaksi dan keresahan masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam," ujar Ustaz Endro dikutip dari iNewskaranganyar.id, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, DSKS berusaha untuk menjaga dan mengedukasi umat Islam agar mewaspadai acara tersebut dan menghindari agar tidak terjebak, mengingat besarnya dosa yang akan ditanggung Muslim akibat mengonsumsi makanan haram.

"Keputusan menutup acara tersebut secara sementara di pagi hari tanggal 3 Juli 2024 merupakan keputusan yang diambil panitia setelah mereka berkomunikasi dengan pihak berwenang. DSKS tidak terlibat sama sekali dalam pertemuan tersebut," katanya.

Kemudian pada sore hari tanggal 3 Juli 2024, Ustaz Endro mendapat informasi Pemkot Surakarta telah memutuskan agar acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon Mall harus di pindah ke lokasi lain yang bersifat khusus bagi nonMuslim, bukan di tempat umum yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat. Hal ini demi menjaga kenyamanan masyarakat luas.

"Siang hari tanggal 4 Juli 2024, DSKS mendapat informasi acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon dilanjutkan dengan adanya pembatasan pengunjung yang hanya dikhususkan untuk nonMuslim saja," ucapnya. 

Selanjutnya masih di tanggal yang sama setelah magrib, Ketua DSKS Ustaz Abdurrahim Ba’asyir bersamanya dengan ditemani Gus Burhanudin Hilal sebagai utusan MUI Surakarta bertemu dengan management Paragon Mall dan panitia Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakapolres Surakarta AKBP Catur Cahyono di Lobi Hotel Paragon Solo yang berjalan ramah dan penuh keakraban. 

Dia menuturkan, Ketua DSKS Ustaz Abdurrahim Ba’asyir menyampaikan apresiasi atas respons dan tanggapan positif management Solo Paragon Mall dalam menyikapi keberatan umat Islam Surakarta dalam bentuk upaya melakukan pembatasan. Kemudian pemasangan tirai di lokasi acara.

"DSKS juga menekankan tidak pernah meminta acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon dihentikan atau 
dibubarkan dan menghormati jika acara tersebut dilanjutkan sesuai agendanya," ucapnya.

Menurutnya, pihak management Paragon Mall sangat mengapresiasi kehadiran pengurus DSKS bersama utusan dari MUI Surakarta.

"Manajemen meminta maaf jika acara yang diadakan di Solo Paragon ternyata meresahkan umat Islam. Termasuk ketua panitia penyelenggara acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon juga menyampaikan permohonan maaf atas 
kesalahannya melakukan promosi yang dianggap terlalu berlebihan sehingga memancing keresahan," kata Ustaz Endro.

Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Surakarta AKBP Catur Cahyono juga menyampaikan prioritas tugas polisi menjaga kondusivitas dan keamanan masyarakat.

Saat Polres Surakarta menerima informasi keberatan dan keresahan sebagian warga, polisi segera berkoordinasi dengan managemen mal dan panitia penyelenggara sehingga mengambil keputusan tegas agar acara dihentikan sementara dan ditutup hingga ada keputusan baru. Semua itu ditempuh demi menjaga kondusivitas Kota Surakarta.

"Sangat disayangkan bila akhirnya terjadi misskomunikasi, misspersepsi di sebagian kalangan terhadap maksud dan tujuan DSKS menyikapi acara tersebut. DSKS mengajak semua pihak agar lebih teliti dalam membaca dan mengonsumsi 
informasi yang berkembang di berbagai media informasi, khususnya media sosial," ucapnya.

Di akhir surat pernyataan, DSKS mengajak umat Islam tetap istiqomah menjalankan ajaran agama serta menjaga diri dari segala hal yang dilarang agama agar terhindar dari dosa dan kemurkaan Allah SWT.

Editor: Donald Karouw