JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk dugaan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun. Karena itu, mereka berharap segera bisa menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjelaskan berbagai potensi strategis, tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kelapa sawit tersebut.

Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, pihaknya berharap segera menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, hingga muncul isu tersebut. Dimana, industri sawit menjadi salah satu industri strategis bagi Indonesia. Industri ini mempunyai kontribusi besar untuk ikut memajukan ekonomi negeri ini. ?Bukan hanya persoalan ini saja, kami juga akan menjelaskan kepada Presiden (Presiden terpilih Prabowo Subianto) secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit baik di dalam maupun di luar negeri,? kata Eddy Martono dalam keterangannya pada akhir pekan lalu.


Isu pengusaha sawit ngemplang pajak berhembus setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, ada dugaan kebocoran penerimaan negara mencapai Rp300 triliun.

Kebocoran tersebut disebabkan karena ada pengusaha-pengusaha sawit yang membuka perkebunan sawit dan belum membayar pajak. Hal ini disampaikan Hashim pada acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang akan dikejar pemerintah adalah pajak dari para pengusaha sawit tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meragukan besarnya pajak yang tidak dibayarkan oleh para pengusaha kelapa sawit hingga mencapai Rp 300 triliun. Menurut dia, data tersebut harus diverifikasi ulang baik kepada Ditjen Pajak, BPKP, Satgas Tata Kelola Industri Sawit, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pelaku usaha. Verifikasi dilakukan terutama menyangkut dari mana sumber kebocoran tersebut apakah memang tidak membayar pajak, atau laporannya yang tidak akurat. Jika ada pelanggaran regulasi, bisa disebutkan aturan mana yang dilanggar dan sebagainya.

?Saya meragukan angkanya sebesar itu. Rp300 triliun itu besar sekali. Bahkan hasil dari tax amnesty seluruh perusahaan di Indonesia saja, jauh lebih kecil dari itu,? ujar Tauhid. Dia berharap informasi itu harus diverifikasi secara akurat karena menyangkut status lahan sawit. ??Ini bukan hanya menyangkut perusahaan besar saja, ada lahan sawit yang juga dimiliki oleh petani. Lahan sawit siapa yang tidak bayar pajak, harus dipastikan,?? paparnya.

Dia menduga Hashim memperoleh data yang belum terverifikasi sehingga belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena itu, data tersebut memang harus diverifikasi agar tidak membuat miss leading di pemerintahan baru nanti. Apalagi sampai masuk dalam data potensi penerimaan pajak. ??Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dari para pengusaha dan mereka yang terlibat di industri kelapa sawit,?? ungkap Tauhid.

Dalam lima bulan terakhir Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut (Mei-September 2024). Secara umum deflasi terjadi karena harga-harga barang dan jasa menurun. Ini mengindikasikan adanya penurunan permintaan atau konsumsi masyarakat turun.

Menanggapi kondisi ini Bank Indonesia (BI) pun mengimbau masyarakat untuk lebih banyak berbelanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% sepanjang 2024.

Baja Juga : Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Farisan Aufar meyakini perekonomian tetap menunjukkan ketahanan meski sedang terjadi gejolak secara global. Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,08% pada semester I/2024. Farisan pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa mencapai di atas 5% hingga akhir tahun ini terutama didukung inflasi yang tetap terjaga stabil.

?Kami tetap mengedepankan pesan bahwa masyarakat harus tetap optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik dan akan tumbuh lebih baik lagi ke depan, terutama didorong oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah,? kata Farisan.

Farisan juga menekankan konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap melakukan aktivitas belanja karena hal tersebut berkontribusi positif bagi ekonomi nasional.

Baca Juga : Terungkap 5 Komoditas Penyumbang Terbesar Deflasi 0,12% di September 2024

BI mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB). Data terbaru, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% dengan distribusinya mencapai 54,53% pada kuartal II/2024.

"Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didorong konsumsi rumah tangga. Jadi kami harap teman-teman lebih banyak (spending) karena spending is helping di ekonomi," ujar Farisan