Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjelaskan kasus tumpang tindih lahan antara anak usahanya, PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV).

Direktur/Coporate Secreatry Astra Agro Lestari Tinging Sukowignjo menjelaskan AALI telah menerima surat panggilan dua orang manajemen perseroan. Kedua panggilan tersebut berkaitan dengan anak perusahaan, yaitu RAS.

"Kedua panggilan tersebut berkaitan dengan anak perusahaan, RAS yang sedang dalam proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah atas adanya tumpang tindih lahan antara RAS dengan PTPN XIV," tulis Tingning, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, perkara ini terkait dengan tumpang tindih lahan antara RAS dengan PTPN XIV seluas 1.329 hektare (ha).

"Detail perkara ini belum bisa kami sampaikan, mengingat hal ini masih dalam proses hukum oleh pihak yang berwenang, sehingga kami harus menghormati proses hukum yang berlangsung," ujar Tingning.

AALI melanjutkan, berdasarkan penilaian perseroan, perkara ini tidak berdampak material bagi kegiatan AALI, baik aspek keuangan, operasional, maupun kelangsungan usaha perseroan.

AALI juga menyampaikan lahan tumpang tindih adalah seluas 1.329 ha, sedangkan total tertanam kebun inti AALI adalah seluas 213.157,94 ha.

Tingning juga menuturkan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan atas panggilan tersebut, mengingat AALI masih mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan.

Reporter: Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada sebanyak 537 perusahaan perkebunan sawit yang nakal.

Sebab, 537 perusahaan sawit tersebut sejatinya badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)

Ancaman sanksi pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10).

Sanksi utama yang akan diterapkan kepada perusahaan ini adalah denda pajak. Adapun besaran denda saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Nusron juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU baru.

Perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi tanpa izin HGU seperti ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. "Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah," terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data Kementerian ATR BPN sejak tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare," kata Nusron.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

Ia menegaskan, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang punya IUP atau punya HGU. Namun, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, kini perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang punya IUP dan juga punya HGU.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kelapa sawit milik konglomerat TP Rachmat, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) mencatatkan laba bersih sebesar Rp860,5 miliar periode sembilan bulan 2024.

Mengutip laporan keuangannya, laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tersebut mengalami peningkatan sebesar 71% year-on-year (YoY) dari Rp502,62 miliar. Segmen kelapa sawit tetap menjadi kontributor utama pendapatan DSNG, menyumbang sekitar 86% dari total pendapatan.

Peningkatan laba bersih emiten kelapa sawit milik konglomerat TP Rachmat tersebut didorong oleh kenaikan penjualan sebesar 9% YoY, mencapai Rp7,2 triliun dari sebelumnya Rp6,6 triliun, serta penurunan harga pupuk yang berkontribusi positif terhadap efisiensi biaya. Dengan demikian, EBITDA DSNG tercatat tumbuh sebesar 34% YoY menjadi Rp2,1 triliun.

Manajemen DSNG juga menjelaskan kinerja positif ini juga didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) untuk crude palm oil (CPO), palm kernel (PK), dan palm kernel oil (PKO), masing-masing sebesar 8%, 28,2%, dan 22,2% YoY. Harga masing-masing mencapai Rp12.421/kg untuk CPO, Rp6.559/kg untuk PK, dan Rp16.014/kg untuk PKO.

Selain itu, pendapatan produk kayu panel menunjukkan perbaikan, dengan peningkatan sebesar 13,2% YoY, mencapai Rp503 miliar akibat volume penjualan yang lebih baik, dengan menangkap peluang pasar kayu yang banyak ditinggalkan oleh kompetitor saat tekanan ekonomi global terjadi pada tahun lalu.

“Perusahaan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan menerapkan strategi tata kelola yang baik agar biaya produksi dapat dikendalikan dengan efektif,” ujar Direktur Utama DSNG Andrianto Oetomo dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Hingga akhir 2023, DSNG telah melakukan peremajaan dengan menumbang 675 hektare pohon kelapa sawit yang kurang produktif dan menanam kembali 500 hektare untuk memastikan kebun berada dalam kondisi usia prima.

Segmen usaha energi terbarukan (renewable energy) juga memberikan kontribusi melalui penjualan palm kernel shell (PKS), dengan pendapatan sebesar Rp162 miliar. Komoditas ini merupakan salah satu produk ekspor utama yang dipasarkan ke Jepang bekerja sama dengan Erex Singapore Pte. Ltd. Hingga kuartal ini, DSNG telah mengekspor sebanyak 84.000 ton PKS.

Dari sisi produksi, jumlah tandan buah segar (TBS) yang diproduksi oleh segmen kelapa sawit per kuartal III/2024 mengalami penurunan sebesar 5,1% YoY, dari 1,64 juta ton menjadi 1,56 juta ton.

Penurunan ini sejalan penurunan produksi yang dialami oleh industri kelapa sawit, terutama yang disebabkan oleh dampak cuaca kering yang terjadi sejak tahun lalu, terutama di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Selain itu, perbaikan rendemen (yield recovery) cenderung terhenti sepanjang tahun 2024, sehingga pertumbuhan output CPO secara industri juga mengalami perlambatan.

Namun, sepanjang 2024, DSNG berhasil mencatatkan peningkatan pada tingkat oil extraction rate (OER) yang berada di kisaran 24%. Hingga kuartal III/2024, OER meningkat 4,9% YoY, dari 22,93% menjadi 24,04%. Selain itu, kadar free fatty acid (FFA) mencapai 2,84%, lebih baik dibandingkan batas standar 3%, menjadikan CPO yang dihasilkan berkualitas premium.

Total aset DSNG hingga kuartal III/2024 mencapai Rp17,4 triliun, naik 7,8% YoY. Liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp7,8 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp9,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) mencatatkan peningkatan laba bersih hingga akhir September 2024. JARR mencetak laba bersih senilai Rp155,3 miliar pada periode sembilan bulan 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, JARR mencatatkan penjualan sebesar Rp2,63 triliun hingga akhir kuartal III/2024. Penjualan ini turun 14,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,09 triliun.

Penjualan JARR ini dikontribusi dari penjualan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar Rp2,41 triliun, crude glycerine senilai Rp92,16 miliar, palm fatty acid distillate sebesar Rp58,09 miliar, dan minyak goreng sebesar Rp40,69 miliar.

Kemudian penjualan kernel sebesar Rp23,36 miliar, fatty matter senilai Rp8,04 miliar, dan tandan buah segar (TBS) sebesar Rp880 juta.

Adapun untuk penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan adalah ke PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp1,1 triliun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp493,9 miliar, PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) sebesar Rp483,4 miliar, dan ke PT Andifa Perkasa Energi sebesar Rp331,4 miliar.

Turunnya penjualan ini turut membuat beban pokok penjualan JARR turun 20,39% menjadi Rp2,33 triliun pada sembilan bulan 2024, dari sebelumnya sebesar Rp2,93 triliun di akhir kuartal III/2023.

Meski pendapatan turun, laba bruto JARR naik hingga 82,75% di akhir September 2024 menjadi Rp301,3 miliar, dari sebelumnya Rp164,8 miliar.

Alhasil, laba bersih tahun berjalan JARR juga ikut meningkat menjadi Rp155,34 miliar pada akhir kuartal III/2024. Laba bersih ini naik hingga 226,17% dibandingkan kuartal III/2023 yang sebesar Rp47,6 miliar.

Laba per saham dasar JARR juga ikut meningkat menjadi Rp16,83 per saham, dari sebelumnya sebesar Rp5,95 per saham.

Hingga akhir kuartal III/2024, JARR mencatatkan jumlah aset sebesar Rp3,65 triliun, stabil dibandingkan akhir 2023 yang sebesar Rp3,65 triliun.

Jumlah liabilitas JARR tercatat berkurang menjadi Rp2,05 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya sebesar Rp2,21 triliun di akhir Desember 2023.

Sementara itu, jumlah ekuitas JARR meningkat dari sebelumnya Rp1,44 triliun di 31 Desember 2023, menjadi Rp1,59 triliun di 30 September 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek kinerja emiten CPO diperkirakan masih akan menarik di tengah sejumlah katalis positif yang diembuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua di antaranya, rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan yang akan menggantikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan swasembada energi.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan prospek emiten CPO hingga akhir tahun masih cukup menarik, mengingat adanya pemotongan levy atau pungutan ekspor.

"Prospek emiten CPO juga cukup menarik dengan adanya program B40 dan B60," ucap Azis, Kamis (24/10/2024).

Azis juga mencermati, pemerintahan baru yang akan mengubah BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan harus bisa memaksimalkan tugasnya. Hal tersebut agar perkebunan yang dikelola seperti CPO, kakao, dan kelapa bisa berkembang.

"Jika sektor perkebunan bisa berkembang hal ini juga bisa memperbaiki dari sisi konsumsi masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Penggunaan dana akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Terpisah, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah Budiman mengatakan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi katalis positif untuk sektor perkebunan sawit.

"CPO akan menarik untuk diperhatikan karena ada program B40," ucapnya.

Program B40 adalah program pemerintah untuk mempercepat implementasi biodiesel B40, campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati.

Kinerja Emiten CPO Makin Subur

Pada perkembangan lain, dua emiten CPO sudah menyampaikan kinerja keuangan per kuartal III/2024. Emiten sawit Grup Triputra, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) mencetak peningkatan laba bersih hingga kuartal III/2024 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang dipublikasikan Kamis (24/10/2024), TAPG tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp6,24 triliun hingga kuartal III/2024. Pendapatan ini naik 3,37% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,03 triliun.

Berdasarkan produknya, pendapatan tersebut dikontribusikan oleh produk kelapa sawit dan turunannya sebesar Rp6,22 triliun, dan produk karet dan turunannya senilai Rp22,06 miliar.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pendapatan TAPG diperoleh dari PT Sinar Alam Permai senilai Rp1,6 triliun, PT Kutai Refinery Nusantara sebesar Rp1,52 triliun, dan dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) senilai Rp811,9 miliar.

Hingga 9 bulan 2024, TAPG mencatatkan beban pokok penjualan sebesar Rp4,23 triliun. Beban pokok penjualan ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,53 triliun.

Turunnya beban pokok penjualan ini membuat laba bruto TAPG meningkat 33,2% secara tahunan menjadi Rp2 triliun. Capaian ini naik dibandingkan dengan akhir kuartal III/2023 yang sebesar Rp1,5 triliun.

Alhasil, laba bersih TAPG juga ikut meningkat menjadi Rp1,61 triliun hingga akhir September 2024. Laba bersih ini naik 46,58% dibandingkan dengan akhir September 2023 sebesar Rp1,1 triliun.

Laba per saham TAPG pun ikut meningkat di periode ini menjadi Rp81 per saham, dari sebelumnya Rp56 per saham pada kuartal III/2023.

Sebelumnya, Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng menjelaskan kondisi yang lebih basah akibat La Nina diperkirakan akan meningkatkan produksi TBS perseroan di masa yang akan datang. Meski demikian, La Nina diperkirakan akan sedikit menekan oil extraction rate (OER) CPO akibat proses polinasi atau penyerbukan yang terganggu.

Joni melanjutkan TAPG telah menyiapkan antisipasi mengenai La Nina ini. Dia menyebut, TAPG masih berfokus pada dua hal utama pada 2024.

Fokus pertama adalah optimalisasi hasil produksi melalui program Good Agronomy Practices. Adapun, fokus kedua adalah optimalisasi infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan produksi dan pengiriman dalam segala kondisi iklim.

"Tantangan utama pada sisa tahun 2024 adalah curah hujan yang diperkirakan akan meningkat signifikan akibat La Nina yang akan menerpa Indonesia dan Malaysia," ucapnya, Jumat (20/9/2024).

Senada, emiten perkebunan sawit milik crazy rich Kalimantan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) telah membukukan laba bersih Rp18,47 miliar pada kuartal III/2024, anjlok 82,97% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan, anjloknya laba PGUN terjadi seiring dengan penurunan penjualan 36,91% YoY menjadi Rp387,82 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan penjualan periode yang sama tahun sebelumnya Rp614,79 miliar.

Raupan penjualan PGUN bersumber dari penjualan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp355,25 miliar, turun 36,78% YoY. Kemudian, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp30,34 miliar, turun 37,06% YoY.

Selain itu, PGUN membukukan pendapatan cangkang sebesar Rp2,23 miliar pada kuartal III/2024, susut 51,52% YoY.

Berdasarkan pelanggan, penjualan terbesar PGUN didistribusikan kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) yang merupakan perusahaan afiliasi, dengan persentase penjualan hingga 91,6% atau senilai Rp355,25 miliar dari total penjualan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit Grup Triputra, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) mencetak peningkatan laba bersih hingga kuartal III/2024 sebesar Rp1,61 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang dipublikasikan Kamis (24/10/2024), TAPG tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp6,24 triliun hingga kuartal III/2024. Pendapatan ini naik 3,37% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,03 triliun.

Berdasarkan produknya, pendapatan tersebut dikontribusikan oleh produk kelapa sawit dan turunannya sebesar Rp6,22 triliun, dan produk karet dan turunannya senilai Rp22,06 miliar.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pendapatan TAPG diperoleh dari PT Sinar Alam Permai senilai Rp1,6 triliun, PT Kutai Refinery Nusantara sebesar Rp1,52 triliun, dan dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) senilai Rp811,9 miliar.

Hingga 9 bulan 2024, TAPG mencatatkan beban pokok penjualan sebesar Rp4,23 triliun. Beban pokok penjualan ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,53 triliun.

Turunnya beban pokok penjualan ini membuat laba bruto TAPG meningkat 33,2% secara tahunan menjadi Rp2 triliun. Capaian ini naik dibandingkan dengan akhir kuartal III/2023 yang sebesar Rp1,5 triliun.

Alhasil, laba bersih TAPG juga ikut meningkat menjadi Rp1,61 triliun hingga akhir September 2024. Laba bersih ini naik 46,58% dibandingkan dengan akhir September 2023 sebesar Rp1,1 triliun.

Laba per saham TAPG pun ikut meningkat di periode ini menjadi Rp81 per saham, dari sebelumnya Rp56 per saham pada kuartal III/2023.

Sementara itu, hingga akhir September 2024 TAPG mencatatkan total aset senilai Rp14,08 triliun. Jumlah aset ini naik dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp13,86 triliun.

Hingga 30 September 2024, total liabilitas TAPG sebesar Rp2,94 triliun dan total ekuitas Triputra Agro tercatat Rp11,13 triliun.

Sebelumnya, Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng menjelaskan kondisi yang lebih basah akibat La Nina diperkirakan akan meningkatkan produksi TBS perseroan di masa yang akan datang. Meski demikian, La Nina diperkirakan akan sedikit menekan oil extraction rate (OER) CPO akibat proses polinasi atau penyerbukan yang terganggu.

Joni melanjutkan TAPG telah menyiapkan antisipasi mengenai La Nina ini. Dia menyebut, TAPG masih berfokus pada dua hal utama pada 2024.

Fokus pertama adalah optimalisasi hasil produksi melalui program Good Agronomy Practices. Adapun, fokus kedua adalah optimalisasi infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan produksi dan pengiriman dalam segala kondisi iklim.

"Tantangan utama pada sisa tahun 2024 adalah curah hujan yang diperkirakan akan meningkat signifikan akibat La Nina yang akan menerpa Indonesia dan Malaysia," ucapnya, Jumat (20/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perkebunan sawit milik crazy rich Kalimantan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) telah membukukan laba bersih Rp18,47 miliar pada kuartal III/2024, anjlok 82,97% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan, anjloknya laba PGUN terjadi seiring dengan penurunan penjualan 36,91% YoY menjadi Rp387,82 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan penjualan periode yang sama tahun sebelumnya Rp614,79 miliar.

Raupan penjualan PGUN bersumber dari penjualan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp355,25 miliar, turun 36,78% YoY. Kemudian, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp30,34 miliar, turun 37,06% YoY.

Selain itu, PGUN membukukan pendapatan cangkang sebesar Rp2,23 miliar pada kuartal III/2024, susut 51,52% YoY.

Berdasarkan pelanggan, penjualan terbesar PGUN didistribusikan kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) yang merupakan perusahaan afiliasi, dengan persentase penjualan hingga 91,6% atau senilai Rp355,25 miliar dari total penjualan.

Adapun, beban pokok penjualan PGUN menyusut 28,88% YoY menjadi Rp317,91 miliar pada kuartal III/2024. Alhasil, laba kotor atau laba bruto PGUN turun 58,32% YoY menjadi Rp69,9 miliar hingga periode 30 September 2024.

Hingga 30 September 2024, PGUN memiliki total aset Rp2,47 triliun. Adapun, liabilitas perseroan sebesar Rp830,21 miliar dan ekuitas PGUN Rp1,64 triliun.

Saham PGUN hingga akhir September 2024 dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Raya dengan porsi kepemilikan masing-masing 38,44% dan 38,25%. Selain itu, PT Baramega Cipta Mulia Persada memiliki 16,88% saham PGUN dan masyarakat 6,43%.

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk dugaan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun. Karena itu, mereka berharap segera bisa menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjelaskan berbagai potensi strategis, tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kelapa sawit tersebut.

Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, pihaknya berharap segera menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, hingga muncul isu tersebut. Dimana, industri sawit menjadi salah satu industri strategis bagi Indonesia. Industri ini mempunyai kontribusi besar untuk ikut memajukan ekonomi negeri ini. ?Bukan hanya persoalan ini saja, kami juga akan menjelaskan kepada Presiden (Presiden terpilih Prabowo Subianto) secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit baik di dalam maupun di luar negeri,? kata Eddy Martono dalam keterangannya pada akhir pekan lalu.


Isu pengusaha sawit ngemplang pajak berhembus setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, ada dugaan kebocoran penerimaan negara mencapai Rp300 triliun.

Kebocoran tersebut disebabkan karena ada pengusaha-pengusaha sawit yang membuka perkebunan sawit dan belum membayar pajak. Hal ini disampaikan Hashim pada acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10).

Menurut Hashim, pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang akan dikejar pemerintah adalah pajak dari para pengusaha sawit tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meragukan besarnya pajak yang tidak dibayarkan oleh para pengusaha kelapa sawit hingga mencapai Rp 300 triliun. Menurut dia, data tersebut harus diverifikasi ulang baik kepada Ditjen Pajak, BPKP, Satgas Tata Kelola Industri Sawit, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pelaku usaha. Verifikasi dilakukan terutama menyangkut dari mana sumber kebocoran tersebut apakah memang tidak membayar pajak, atau laporannya yang tidak akurat. Jika ada pelanggaran regulasi, bisa disebutkan aturan mana yang dilanggar dan sebagainya.

?Saya meragukan angkanya sebesar itu. Rp300 triliun itu besar sekali. Bahkan hasil dari tax amnesty seluruh perusahaan di Indonesia saja, jauh lebih kecil dari itu,? ujar Tauhid. Dia berharap informasi itu harus diverifikasi secara akurat karena menyangkut status lahan sawit. ??Ini bukan hanya menyangkut perusahaan besar saja, ada lahan sawit yang juga dimiliki oleh petani. Lahan sawit siapa yang tidak bayar pajak, harus dipastikan,?? paparnya.

Dia menduga Hashim memperoleh data yang belum terverifikasi sehingga belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena itu, data tersebut memang harus diverifikasi agar tidak membuat miss leading di pemerintahan baru nanti. Apalagi sampai masuk dalam data potensi penerimaan pajak. ??Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dari para pengusaha dan mereka yang terlibat di industri kelapa sawit,?? ungkap Tauhid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menargetkan produksi sawit nasional mencapai 17 ton per hektar. Angka ini sedikit di bawah Malaysia yang mencapai 18 ton hektar.

Hal ini diungkapkan Sudaryono saat menghadiri pengukuhan kepengurusan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) 2024 di Auditorium Utama Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Paling tidak, kita bisa 17 ton per hektar, mendekati Malaysia yang 18 ton per hektar," kata Sudaryono, dikutip dari siaran pers Kementerian Pertanian, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga sawit sebagai komoditas strategis yang mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.

Saat ini, kata Sudaryono, sawit Indonesia menguasai 60 persen pasar dunia.

Sudaryono juga menyoroti pentingnya hilirisasi, termasuk pengembangan biodieselB50 untuk mengurangi ketergantungan pada impor biosolar.

Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya menggenjot produktivitas sawit nasional hingga 17 ton per hektar.

“Dengan begitu, kita bisa mengembangkan hilirisasi sawit menjadi banyak kebutuhan lain seperti biodiesel B50 yang kini sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan biosolar. Kalau kita bicara sawit, kita punya catatan pada ekspor CPO (Crude Palm Oil) sekaligus menjadikan bahan hilirisasi yang berhasil mengembangkan B35 dan B50. Syukur syukur kita bisa mengurangi 100 persen impor biosolar," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Sudaryono juga mengatakan bahwa produk B50 akan menjadi bargaining Indonesia kepada dunia.

Kementerian Pertanian juga menargetkan penanaman 500.000 hektar padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan implementasi program Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan atau yang biasa disebut Kesatria.

"Kita ingin perkebunan sawit bisa ditumpangsarikan dengan padi gogo. Karena ketahanan pangan dalam negeri itu di antaranya adalah padi dan sawit," ujar Sudaryono.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menyampaikan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian kebutuhan petani sawit dengan menyediakan pupuk yang berlimpah dan program replanting secara masif.

"Alhamdulillah urusan pupuk sudah selesai, begitu juga dengan replanting yang sudah selesai. Kami berterimakasih kepada pemerintah," kata Gulat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menargetkan produksi sawit nasional mencapai 17 ton per hektar. Angka ini sedikit di bawah Malaysia yang mencapai 18 ton hektar.

Hal ini diungkapkan Sudaryono saat menghadiri pengukuhan kepengurusan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) 2024 di Auditorium Utama Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Paling tidak, kita bisa 17 ton per hektar, mendekati Malaysia yang 18 ton per hektar," kata Sudaryono, dikutip dari siaran pers Kementerian Pertanian, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga sawit sebagai komoditas strategis yang mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.

Saat ini, kata Sudaryono, sawit Indonesia menguasai 60 persen pasar dunia.

Sudaryono juga menyoroti pentingnya hilirisasi, termasuk pengembangan biodieselB50 untuk mengurangi ketergantungan pada impor biosolar.

Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya menggenjot produktivitas sawit nasional hingga 17 ton per hektar.

“Dengan begitu, kita bisa mengembangkan hilirisasi sawit menjadi banyak kebutuhan lain seperti biodiesel B50 yang kini sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan biosolar. Kalau kita bicara sawit, kita punya catatan pada ekspor CPO (Crude Palm Oil) sekaligus menjadikan bahan hilirisasi yang berhasil mengembangkan B35 dan B50. Syukur syukur kita bisa mengurangi 100 persen impor biosolar," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Sudaryono juga mengatakan bahwa produk B50 akan menjadi bargaining Indonesia kepada dunia.

Kementerian Pertanian juga menargetkan penanaman 500.000 hektar padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan implementasi program Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan atau yang biasa disebut Kesatria.

"Kita ingin perkebunan sawit bisa ditumpangsarikan dengan padi gogo. Karena ketahanan pangan dalam negeri itu di antaranya adalah padi dan sawit," ujar Sudaryono.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menyampaikan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian kebutuhan petani sawit dengan menyediakan pupuk yang berlimpah dan program replanting secara masif.

"Alhamdulillah urusan pupuk sudah selesai, begitu juga dengan replanting yang sudah selesai. Kami berterimakasih kepada pemerintah," kata Gulat.

JAKARTA - Indonesia saat ini dan ke depan memiliki tantangan besar pada kemandirian pangan dan energi. Perkebunan kelapa sawit bisa menjawab tantangan tersebut tanpa harus membuka lahan baru.

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada dua hal, yakni hasil komoditinya berupa minyak sawit. ?Dan yang kedua berupa sumber daya lahan yang bisa ditanami dengan tanaman lain non sawit atau untuk pangan maupun energi terbarukan,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Setiap tahun, kata Kacuk, ada potensi lahan sekitar 1 juta ha yang bisa digunakan untuk tanaman pangan (non sawit) atau tanaman yang bisa menghasilkan pangan maupun energi terbarukan. Potensi lahan seluas 1 juta ha dari perkebunan sawit tersebut berasal dari siklus peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit.

Perhitungannya, total kebun sawit di Indonesia saat ini sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) seluas 16,2 juta ha. Sementara siklus peremajaan sawit 25 tahun. Sedangkan program peremajaan setiap tahun ada sekitar 648.000 ha.

Potensi lahan tersedia untuk tanaman sela jika diberakan tiap tahun ada 240% dari 648.000 ha atau sekitar 1,5 juta ha. Sementara jika tidak diberakan ada 140% atau sekitar 1 juta ha.

Angka tersebut didapatkan dari lahan 648.000 ha tersebut di tahun pertama ada potensi 70% yang bisa ditanami tanaman sela, tahun kedua turun menjadi 50%, dan tahun ketiga turun lagi menjadi 20%. ?Jadi 70% ditambah 50% ditambah lagi 20% menjadi 140%. Ini perhitungan kalau langsung ditanami. Tapi kalau diberakan atau dibiarkan terlebih dahulu bisa 100% ditambah 140%, jadi ada potensi 240% dikalikan 648.000 ada sekitar 1,5 juta ha,? lanjutnya.

Adapun potensi produksi per tahun dari lahan tersebut jika ditanami sorgum mencapai 8 juta ton (tidak diberakan), sedangkan apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 12 juta ton. Jika lahan tersebut ditanami singkong berpotensi mendapatkan hasil sekitar 45 juta ton per tahun (tidak diberakan), tapi apabila lahan tersebut diberakan bisa mencapai 70 juta ton.
Apabila ditanami kedelai varietas Grobogan jika tidak diberakan mencapai 2,9 juta ton, sedangkan apabila diberakan berpotensi mendapatkan hasil 4,5 juta ton per tahun. Kalau ditanami jagung bisa mendapatkan 8 juta ton (jika tidak diberakan), sementara jika diberakan bisa mencapai 12,4 juta ton per tahun.

?Tanaman sela sorgum, jagung, singkong dan kedelai tersebut sudah saya praktikkan di lahan perkebunan sawit milik PT Paya Pinang Group di Sumatera Utara. Dan itu hanya menerapkan praktek budidaya tanaman yang biasa atau sederhana saja. Kalau menerapkan praktek budidaya tanaman sela yang sudah bagus, pasti hasilnya lebih tinggi,? tuturnya.

Menurut Kacuk, problem utama dari konsep optimalisasi lahan perkebunan sawit pada saat replanting ini adalah persoalan off taker atau siapa yang akan membeli dari hasil panen tanaman sela tersebut. Karena itulah di sini perlu peran pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari tanaman sela tersebut.

Namun jika tidak ada pihak yang bersedia menjadi off taker, maka Kacuk menyarankan agar hasil panen tersebut dikonsumsi untuk masyarakat sekitar kebun saja. ?Misalnya padi gogo yang ditanam di Kabupaten Serdang Bedagai, hasilnya dikonsumsi masyarakat sekitar saja, jangan dikirim ke Papua. Atau beras dari Papua jangan dikirim ke Banda Aceh. Jangan seperti itu, karena ongkos logistiknya mahal,? lanjutnya.

Dengan konsep ini, masyarakat sekitar kebun akan terjamin ketahanan dan kemandirian pangannya. Selain itu mereka akan mendapatkan harga yang terjangkau karena biaya logistiknya murah. ?Masyarakat sekitar juga ada kegiatan ekonominya,? tuturnya.

Di sinilah konsep ini memiliki multiplier effect-nya tinggi. Nah, multiplier effect ini kalau di perdesaan akan menimbulkan ketahanan ekonomi. Makanya dulu ada konsep ekonomi gotong-royong itu adalah dari bawah ke atas. ?Dengan mengoptimalkan sumber daya lahan perkebunan sawit ini untuk mencapai kemandirian pangan sehingga tidak perlu membuka lahan baru lagi,? tandasnya.

JAKARTA - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin menilai penundaan ini tidak perlu dilakukan. Menurutnya, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku, memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan tersebut.

? Perusahaan kelapa sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,? katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Meskipun demikian, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok untuk membantu petani kecil. Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok Uni Eropa.

?Namun, hingga kini dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. Uni Eropa perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar Uni Eropa . Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. ?Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tambah Sabarudin.

Penundaan penerapan EUDR ini telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri kelapa sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun, para petani sawit berharap penundaan ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.