Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan diumumkan pada November 2024.

Yassierli menerangkan, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UMP yang akan ditetapkan untuk tahun depan.

"Itu harus kan [diumumkan November], tapi berapanya nanti kita lihat dulu," kata Yassierli kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Yassierli belum bisa memastikan ihwal perincian pengaturan UMP yang akan diterbitkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet pemerintahan pun baru dibentuk awal pekan ini.

"Saya belum bisa [sampaikan] sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ nanti kita konsul ke presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan diumumkan oleh pemerintah paling lambat pada 21 November 2024. Lantas apakah UMP tahun depan akan naik?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini tengah menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan upah minimum.

“UMP 21 November kan paling lambat ditetapkan oleh gubernur. Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (22/10/2024).

Indah menuturkan, penetapan UMP 2025 tetap menggunakan formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa

Merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Adapun dalam rapat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah mengungkap bahwa Depenas merekomendasikan agar indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dapat diperluas.

Kendati begitu, Indah masih enggan membeberkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah. Indah memastikan, usulan yang disampaikan Depenas berdasarkan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, meski kemungkinan alfa yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan pengusaha maupun pekerja.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Sementara itu, kalangan buruh meminta agar UMP 2025 naik di kisaran 8%-10%. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menilai, kenaikan upah sebesar 8%-10% sangat wajar mengingat hampir lima tahun ini upah buruh tak mengalami kenaikan signifikan.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.