Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei mengenai jumlah gaji karyawan atau buruh di Indonesia. Berdasarkan hasil survey per Agustus 2024, rata-rata gaji pekerja di Indonesia mencapai Rp 3,2 juta.

Dilansir detikEdu, berdasarkan hasil survey, gaji pria masih berada di atas perempuan yakni Rp 3,54 juta. Lantas apa saja pekerjaan di Indonesia yang memiliki gaji tertinggi?

Berdasarkan hasil survey, pekerja di bidang pertambangan dan penggalian rata-rata upahnya Rp 5,23 juta. Sedangkan profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta.

Pekerjaan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

2. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

3. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

4. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

5. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

6. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

7. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

8. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

9. Keuangan dan Asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

10. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, rata-rata gaji buruh/karyawan/pegawai di Indonesia adalah Rp 3,27 juta. Dari sekian banyaknya pekerjaan, ternyata beberapa profesi ini punya gaji rata-rata tertinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kaum laki-laki di RI mempunyai besar gaji rata-rata lebih tinggi dari perempuan yakni Rp 3,54 juta. Sementara rata-rata gaji perempuan adalah Rp 2,77 juta.

Adapun pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi berasal dari bidang pertambangan dan penggalian. Pekerja di bidang ini memiliki rata-rata upah Rp 5,23 juta.

Sementara profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta. Lebih lengkapnya, berikut daftar profesi dengan gaji tertinggi menurut survei BPS 2024:

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

2. Keuangan dan asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

3. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

4. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

5. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

6. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

8. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

9. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

10. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

Pekerjaan dengan Rata-rata Gaji Tertinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain berdasarkan profesi dan bidang, BPS pun telah memetakan besaran gaji pekerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Gaji tertinggi dipegang oleh lulusan D4 ke atas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

1. SD ke bawah

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,41 juta

2. SMP

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 2,38 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 2,61 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 1,79 juta

3. SMA

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,45 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,29 juta

4. SMK

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,09 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 2,44 juta

5. D1, D2, D3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,25 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,47 juta

6. D4, S2, S2, S3

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,96 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,94 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,06 juta

Nah, itulah daftar profesi yang mempunyai gaji tertinggi di Indonesia. Kalau detikers tertarik bekerja di bidang apa nih?

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Video: Jurusan Kuliah Ini Bakal Dapat Gaji Tinggi dan Minim Pengangguran

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan diumumkan pada November 2024.

Yassierli menerangkan, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UMP yang akan ditetapkan untuk tahun depan.

"Itu harus kan [diumumkan November], tapi berapanya nanti kita lihat dulu," kata Yassierli kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Yassierli belum bisa memastikan ihwal perincian pengaturan UMP yang akan diterbitkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet pemerintahan pun baru dibentuk awal pekan ini.

"Saya belum bisa [sampaikan] sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ nanti kita konsul ke presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan diumumkan oleh pemerintah paling lambat pada 21 November 2024. Lantas apakah UMP tahun depan akan naik?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini tengah menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan upah minimum.

“UMP 21 November kan paling lambat ditetapkan oleh gubernur. Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (22/10/2024).

Indah menuturkan, penetapan UMP 2025 tetap menggunakan formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa

Merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Adapun dalam rapat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah mengungkap bahwa Depenas merekomendasikan agar indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dapat diperluas.

Kendati begitu, Indah masih enggan membeberkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah. Indah memastikan, usulan yang disampaikan Depenas berdasarkan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, meski kemungkinan alfa yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan pengusaha maupun pekerja.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Sementara itu, kalangan buruh meminta agar UMP 2025 naik di kisaran 8%-10%. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menilai, kenaikan upah sebesar 8%-10% sangat wajar mengingat hampir lima tahun ini upah buruh tak mengalami kenaikan signifikan.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Pemerintah mulai membahas rumus kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah akan membahas kenaikan UMP 2025 dengan komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak bagi pekerja maupun pengusaha.

"Kita paham sudah ada regulasi, peraturan pemerintah (terkait rumus UMP). Tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan pekerja buruh sehingga kita akan cari jalan keluarnya," katanya.

Susi mengatakan rumus kenaikan UMP sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Namun pemerintah katanya masih mengevaluasi apakah rumus penetapan UMP itu nantinya bisa mewakili kebutuhan pekerja.

"Pemerintah kan juga butuh para pekerja kelas menengah juga punya daya beli supaya spendingnya (konsumsi) tinggi. Karena growthnya kan dari situ ekonomi kita," imbuhnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri sebelumnya mengatakan belum ada perubahan rumus pengupahan. Artinya, masih mengacu pada PP 51/2023

"Sampai saat ini regulasinya masih PP Nomor 51 Tahun 2023. Saat ini kan itu masih berlaku. Sampai dengan hari ini masih pakai itu," ucap Putri usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8).

PP Nomor 51 Tahun 2023 merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini berlaku sejak November 2023 sebagai dasar penetapan upah pekerja formal.

Berdasarkan beleid itu, ada 3 variabel yang menentukan kenaikan upah buruh setiap tahunnya. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Pada pasal 26 ayat 4 PP itu dijelaskan bahwa gaji buruh dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Kemudian, pasal 26 ayat 5 menyebut nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi ke hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu, lalu dikalikan upah minimum tahun berjalan.

Jika tak ada perubahan PP Nomor 51 Tahun 2023, maka rumus perhitungan UMP 2025 akan sama dengan tahun ini. Rumusnya adalah sebagai berikut:

UMP 2025= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia.

Hal ini terlihat jumlah kekayaan 50 orang kaya di Indonesia meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir.

Dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang berjudul "Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin", Celios membeberkan pertumbuhan kekayaan 50 triliuner di Indonesia sepanjang 2019-2024.

Pada 2019, total harta 50 orang kaya di RI sebesar Rp 2.470 triliun lalu sempat menurun pada 2020 karena pandemi Covid-19 menjadi Rp 2.417 triliun.

Namun, jumlah kekayaan mereka kembali meningkat pada 2021 menjadi Rp 2.672 triliun dan terus meningkat pada 2022 menjadi Rp 2.911, pada 2023 menjadi Rp 4.078 triliun, dan pada 2024 menjadi Rp 5.243 triliun.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan, kekayaan tiga triliuner teratas di RI justru mengalami lonjakan kekayaan 174 persen pada periode tersebut.

Di sisi lain, kelas pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang cukup besar di Indonesia.

Sebab, ketika kalangan pekerja berkutat dengan masalah badai pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga bahan pokok, gaji minim, dan segelintir kelompok kalangan atas justru hidup dengan privilese lebih besar untuk memperkaya diri.

"Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15 persen," tulis Celios dalam laporannya, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Kesejahteraan guru honorer menjadi potret nyata kerentanan pekerja dimana terdapat 74,3 persen guru honorer berpenghasilan di bawah 2 juta dan 46,9 persen di bawah 1 juta.

Pengemudi ojek daring juga menghadapi marjin keuntungan yang tipis. Sebanyak 50,1 persen responden pengemudi ojek online hanya mendapatkan penghasilan Rp 50.0000–Rp 100.000 per hari, sedangkan 44,1 persen responden mengeluarkan biaya operasional harian sebesar Rp 50.000–Rp 100.000.

Pemerintah perlu turun tangan

Bukti ketimpangan tersebut mendorong pentingnya reformasi kebijakan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Untuk itu, Celios mengusulkan pemerintah untuk mengenakan pajak kekayaan progresif bagi orang superkaya di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin pernah mengatakan, potensi penerimaan pajak kekayaan sebesar 2 persen dari 50 orang super kaya di RI mencapai Rp 81,51 triliun setiap tahunnya.

Perhitungan tersebut berdasarkan kekayaan 50 orang terkaya di RI yang datanya diambil dari Forbes. Adapun indikator orang super kaya ialah individu yang memiliki total kekayaan lebih dari 1 juta dollar AS atau setara Rp 15,40 miliar (kurs Rp 15.400).

"Dari 50 orang terkaya di Indonesia dalam satu tahun, apabila kekayaannya ini dikenai pajak, kita bisa mendapat sekitar Rp 81 triliun sekian," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Hanif melanjutkan, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk anggaran program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya untuk program lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia.

Hal ini terlihat jumlah kekayaan 50 orang kaya di Indonesia meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir.

Dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang berjudul "Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin", Celios membeberkan pertumbuhan kekayaan 50 triliuner di Indonesia sepanjang 2019-2024.

Pada 2019, total harta 50 orang kaya di RI sebesar Rp 2.470 triliun lalu sempat menurun pada 2020 karena pandemi Covid-19 menjadi Rp 2.417 triliun.

Namun, jumlah kekayaan mereka kembali meningkat pada 2021 menjadi Rp 2.672 triliun dan terus meningkat pada 2022 menjadi Rp 2.911, pada 2023 menjadi Rp 4.078 triliun, dan pada 2024 menjadi Rp 5.243 triliun.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan, kekayaan tiga triliuner teratas di RI justru mengalami lonjakan kekayaan 174 persen pada periode tersebut.

Di sisi lain, kelas pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang cukup besar di Indonesia.

Sebab, ketika kalangan pekerja berkutat dengan masalah badai pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga bahan pokok, gaji minim, dan segelintir kelompok kalangan atas justru hidup dengan privilese lebih besar untuk memperkaya diri.

"Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15 persen," tulis Celios dalam laporannya, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Kesejahteraan guru honorer menjadi potret nyata kerentanan pekerja dimana terdapat 74,3 persen guru honorer berpenghasilan di bawah 2 juta dan 46,9 persen di bawah 1 juta.

Pengemudi ojek daring juga menghadapi marjin keuntungan yang tipis. Sebanyak 50,1 persen responden pengemudi ojek online hanya mendapatkan penghasilan Rp 50.0000–Rp 100.000 per hari, sedangkan 44,1 persen responden mengeluarkan biaya operasional harian sebesar Rp 50.000–Rp 100.000.

Pemerintah perlu turun tangan

Bukti ketimpangan tersebut mendorong pentingnya reformasi kebijakan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Untuk itu, Celios mengusulkan pemerintah untuk mengenakan pajak kekayaan progresif bagi orang superkaya di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin pernah mengatakan, potensi penerimaan pajak kekayaan sebesar 2 persen dari 50 orang super kaya di RI mencapai Rp 81,51 triliun setiap tahunnya.

Perhitungan tersebut berdasarkan kekayaan 50 orang terkaya di RI yang datanya diambil dari Forbes. Adapun indikator orang super kaya ialah individu yang memiliki total kekayaan lebih dari 1 juta dollar AS atau setara Rp 15,40 miliar (kurs Rp 15.400).

"Dari 50 orang terkaya di Indonesia dalam satu tahun, apabila kekayaannya ini dikenai pajak, kita bisa mendapat sekitar Rp 81 triliun sekian," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Hanif melanjutkan, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk anggaran program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya untuk program lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia.

Hal ini terlihat jumlah kekayaan 50 orang kaya di Indonesia meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir.

Dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang berjudul "Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin", Celios membeberkan pertumbuhan kekayaan 50 triliuner di Indonesia sepanjang 2019-2024.

Pada 2019, total harta 50 orang kaya di RI sebesar Rp 2.470 triliun lalu sempat menurun pada 2020 karena pandemi Covid-19 menjadi Rp 2.417 triliun.

Namun, jumlah kekayaan mereka kembali meningkat pada 2021 menjadi Rp 2.672 triliun dan terus meningkat pada 2022 menjadi Rp 2.911, pada 2023 menjadi Rp 4.078 triliun, dan pada 2024 menjadi Rp 5.243 triliun.

Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan, kekayaan tiga triliuner teratas di RI justru mengalami lonjakan kekayaan 174 persen pada periode tersebut.

Di sisi lain, kelas pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang cukup besar di Indonesia.

Sebab, ketika kalangan pekerja berkutat dengan masalah badai pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga bahan pokok, gaji minim, dan segelintir kelompok kalangan atas justru hidup dengan privilese lebih besar untuk memperkaya diri.

"Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15 persen," tulis Celios dalam laporannya, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Kesejahteraan guru honorer menjadi potret nyata kerentanan pekerja dimana terdapat 74,3 persen guru honorer berpenghasilan di bawah 2 juta dan 46,9 persen di bawah 1 juta.

Pengemudi ojek daring juga menghadapi marjin keuntungan yang tipis. Sebanyak 50,1 persen responden pengemudi ojek online hanya mendapatkan penghasilan Rp 50.0000–Rp 100.000 per hari, sedangkan 44,1 persen responden mengeluarkan biaya operasional harian sebesar Rp 50.000–Rp 100.000.

Pemerintah perlu turun tangan

Bukti ketimpangan tersebut mendorong pentingnya reformasi kebijakan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Untuk itu, Celios mengusulkan pemerintah untuk mengenakan pajak kekayaan progresif bagi orang superkaya di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin pernah mengatakan, potensi penerimaan pajak kekayaan sebesar 2 persen dari 50 orang super kaya di RI mencapai Rp 81,51 triliun setiap tahunnya.

Perhitungan tersebut berdasarkan kekayaan 50 orang terkaya di RI yang datanya diambil dari Forbes. Adapun indikator orang super kaya ialah individu yang memiliki total kekayaan lebih dari 1 juta dollar AS atau setara Rp 15,40 miliar (kurs Rp 15.400).

"Dari 50 orang terkaya di Indonesia dalam satu tahun, apabila kekayaannya ini dikenai pajak, kita bisa mendapat sekitar Rp 81 triliun sekian," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Hanif melanjutkan, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk anggaran program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satunya untuk program lingkungan hidup.

Penelitian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan adanya ketimpangan kenaikan pendapatan antara crazy rich atau orang kaya dengan pekerja biasa.

Hal ini menggambarkan sebagian kecil individu mungkin meraup keuntungan, sementara mayoritas lainnya tertinggal dalam bayang-bayang kemiskinan.

"Potret terkini membuat kita menyaksikan dengan terang benderang bahwa episentrum penguasaan sumber daya semakin tak proporsional. Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15%, ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%," tulis laporan 'Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin', dikutip Kamis (26/9/2024).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan analitik dengan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan data mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks gini, tingkat kemiskinan dan indikator ekonomi lainnya. Kelompok penting yang menjadi rujukan dalam studi ini adalah daftar 50 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes dan daftar kekayaan para menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tim peneliti Celios menganggap sebagian besar kekayaan dan kesempatan sering kali terkonsentrasi di tangan sekelompok orang kaya dengan akses dan privilege lebih besar sehingga mampu memperkaya diri jutaan kali lebih banyak. Berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah.

"Mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan, investasi dan peluang yang tidak tersedia bagi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, masyarakat kelas bawah, meskipun bekerja keras dengan keringat dan usaha yang sama, tidak memiliki akses yang memadai untuk memperbaiki kondisi mereka," ucapnya.

"Kesenjangan ekonomi yang tajam ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial, membuat upaya mereka untuk bangkit dari kesulitan menjadi semakin menantang," tambahnya.

Tim peneliti Celios mengatakan sejak 2020 kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Temuan itu diperoleh dari pembacaan terhadap data Forbes atas kekayaan tiga orang terkaya yang spesifik dilakukan pada kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 dengan pengamatan dalam periode 2020-2023.

Tercatat pemuncak klasemen triliuner terkaya secara berurutan adalah Budi dan Michael Hartono (US$ 48 miliar atau Rp 777,6 triliun), Prajogo Pangestu (US$ 43,7 miliar atau Rp 707,9 triliun), Low Tuck Kwong (US$ 27,2 miliar atau Rp 440,6 triliun). Dalam waktu tiga tahun, kekayaan tiga orang terkaya secara akumulatif mengalami kenaikan sebesar US$ 75,50 miliar atau senilai Rp 1.223 triliun.

Sementara itu, penghitungan perbandingan untuk kelas pekerja menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional terkait informasi rerata upah/gaji tenaga kerja di 17 sektor. Rerata upah/gaji tenaga kerja nasional per Agustus 2020 sebesar Rp 2.756.345 dan mengalami peningkatan menjadi Rp 3.178.227 per Agustus 2023.

Simak juga Video: Oprah Winfrey Jadi Wanita Mandiri Terkaya di Amerika versi Forbes

[Gambas:Video 20detik]