Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengkritik rencana penerapan sistem transaksi tol multi lana free flow (MLFF) atau sistem transaksi tol tanpa setop. Andre menyebut sistem ini memberikan tekanan pada BUMN dan menyebutnya sebagai 'odong-odong'.

Hal itu disampaikan Andre saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Pak Menteri kita tahu bahwa ada beban di Hutama Karya, Waskita dan juga Jasa Marga soal tekanan soal gardu tol MLFF ini Pak Tiko. Dan saya ingin...kita sudah dengar ada pernyataan dari BPK dan BPKP bahwa MLFF odong-odong ini tidak layak dilaksanakan, karena memang tidak dibutuhkan," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia mengaku telah menanyakan langsung hal tersebut kepada BUMN pengelola tol. Dia mengatakan, para BUMN tersebut sebenarnya memiliki sistem transaksi tanpa tempel atau tap.

"Saya sudah langsung bertanya kepada BUMN-BUMN seperti Hutama Karya dan Jasa Marga yang menjadi ujung tombak, pengelola tol dan pemilik tol di Indonesia, bahwa mereka sebenarnya bisa tidak lagi pakai tap," terangnya.

Terangnya, sistem tap itu bisa diganti dengan RFID yang dikembangkan oleh Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM). Kemudian, bisa juga diganti dengan OBU.

"Jadi pintu tol itu tanpa tap, bisa dua hal, yang pertama Jasa Marga sudah punya RFID yang diproduksi JMTM. Yang kedua juga bisa saja Jasa Marga, Hutama Karya dan asosiasi tol Indonesia bekerja sama dengan Himbara untuk pasang OBU supaya MLFF odong-odong ini tidak ditekan terus BUMN-BUMN kita," ungkapnya.