Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Banjarmasin (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Beredar video yang menunjukkan aktivitas olahraga pound fit di stasiun MRT Jakarta hingga viral di media sosial. Kegiatan tersebut mendapat kritik karena dinilai terlalu bising dan mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

Terkait ini, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo buka suara. Ahmad menyebut akan menghentikan kegiatan pound fit di stasiun MRT sampai hasil evaluasi selesai dilaksanakan.

"Sampai hasil evaluasi selesai, kegiatan olahraga pound fit di stasiun akan dihentikan," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (23/10/2024).

Menurut Ahmad, respons dari masyarakat terkait pelaksanaan poundfit menjadi poin evaluasi MRT Jakarta. Ia menyebut peningkatan layanan tetap diutamakan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

"Sehingga kualitas dan peningkatan layanan tetap diutamakan serta tidak mengganggu kenyamanan maupun keamanan masyarakat yang menggunakan layanan MRT Jakarta," bebernya.

Namun, Ahmad menyebut pada prinsipnya MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik. Dengan catatan kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku.

"Pada prinsipnya, MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik, baik dalam bentuk aktivitas komunitas, entertainment, kesehatan, edukasi, dan lainnya sepanjang tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku," tuturnya.

Kurang dari satu bulan lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir, digantikan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) besar menanti Prabowo, salah satunya mengejar target swasembada beras.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah punya PR besar dalam menghadapi luas baku sawah yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Saat ini, diperkirakan luas baku sawah mencapai 7,4 juta hektare.

"Luas baku sawah kita 7,4 juta (hektare) dan tiap tahun menurun. Kenapa menurun? Dipakai buat pabrik, buat rumah. Kemudian penduduk kita naik terus," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan agar lahan cukup untuk memproduksi beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara tersebut antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sudaryono menjelaskan, intensifikasi ini ialah bagaimana agar dalam 1 hektar lahan bisa dimaksimalkan produksinya. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemupukan, pompanisasi, hingga irigasi.

"Itu dengan harapan kita bisa swasembada beras. Contohnya intensifikasi apa? Lahannya sama, yang tadinya panen sekali, gimana caranya panen dua kali, gimana caranya panen tiga kali. Itu sudah kita lakukan. Dengan pompanisasi, dengan irigasi, dengan macam-macam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya intensifikasi saja tidak cukup. Dalam beberapa dekade ke depan, Sudaryono mengatakan perlu dilakukan ekstensifikasi atau cetak sawah. Ia menekankan, cetak sawah tidak harus dilakukan dengan membabat hutan.

"Cetak sawah itu sumbernya macam-macam. Ada yang lahannya milik rakyat, yang selama ini mungkin karena nggak ada irigasi, nggak ada air, tapi tanahnya itu dibiarin aja," kata dia.

Ia pun mencontohkan dengan lahan di Kalimantan Tengah. Katanya, di sana ada saluran irigasi di mana area sisi-sisinya belum dijadikan sawah. Luasannya sekitar 500 ribu hektar. Lalu cetak sawah juga bisa dilakukan di lahan rawa.

"Di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, ada lahan rawa. Lahan rawa itu tergenang air, tinggal dibikin. Namanya cetak sawah, bikin drainasenya, airnya dikeluarkan, dibikin kering, ditanamkan padi. Itu juga namanya cetak sawah," ujar Sudaryono.

"Jadi jangan misleading seolah-olah kita kayak penjahat lingkungan terus main sikat-sikat aja. Nggak. Semua pasti ada kajianya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi," tutupnya.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meminta publik berhenti 'mengadu jangkrik' antara mobil listrik dengan mobil hybrid. Sebab, menurut mereka, kedua kendaraan tersebut sama-sama ramah lingkungan.

Wakil Presiden Direktur PT TMMIN, Bob Azam mengatakan, mobil hybrid memang belum nol emisi atau net zero emission. Namun, dibandingkan mobil bensin, kendaraan tersebut jelas lebih ramah lingkungan.

Bob menegaskan, mobil hybrid tak akan merenggut pasar mobil listrik di Indonesia. Keduanya punya peran masing-masing dan seharusnya mampu berjalan beriringan.

"Di Indonesia, mobil listrik dan hybrid sering diadu jangkrik, seolah-olah mobil hybrid memakan market mobil listrik," ujar Bob Azam di forum diskusi bersama awak media di BSD, Tangeran Selatan, Rabu sore (9/10).

"Padahal yang harusnya gerah itu ICE (mobil bensin). Jadi nggak bener lah kalau mobil listrik dan hybrid saling compete, harusnya malah saling dukung," tambahnya.

Ngecas mobil listrik Toyota bZ4X di SPKLU PLN Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

Di kesempatan yang sama, Bob juga mengomentari sikap pemerintah Indonesia yang enggan memberikan insentif mobil hybrid karena penjualannya sudah tinggi. Menurut Bob, meski terus meningkat, namun permintaan kendaraan tersebut belum mencapai level semestinya.

"Seperti yang disampaikan Pak Airlangga, hybrid tidak dapat insentif karena pertumbuhannya sudah baik. Tapi sebenarnya belum cukup untuk sampai ke respons market yang kita bisa konsisten untuk melokalisasi," ungkapnya.

Hingga semester pertama tahun ini, penjualan mobil hybrid di Indonesia tak sampai 30 ribu unit. Sementara hingga akhir 2024, angkanya diprediksi akan finis di 70 ribu unit. Padahal, kata Bob, penjualan ideal seharusnya di angka 100 ribu unit atau 10 persen dari total penjualan roda empat di dalam negeri.

"Jadi, untuk mencapai level investment itu diperlukan 100 ribu unit lah setahun. Kalau sudah 100 ribu unit, Indonesia jadi production base. Makanya kita harus cepet-cepet dan konsisten," kata Bob.

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres terbaru dari rencana penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Dipastikan, sistem tersebut jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan persiapan MLFF tengah dalam tahap negosiasi dengan Hungaria. Meski begitu, menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

Proses penggodokan sistem ini pun berjalan cukup panjang, dengan berbagai tantangan mulai dari masalah internal di PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP), hingga uji coba sistem yang belum berhasil.

Pemerintah berencana menerapkan MLFF di Indonesia secara bertahap. Untuk awalannya, yang akan diterapkan ialah sistem single lane free flow (SLFF). SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

"Tahun ini tetap (penerapan pembayaran tol tanpa setop)," kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya harus berhati-hati mengubah budaya masyarakat terkait pembayaran di tol. Menurutnya penerapan bayar tol tanpa sentuh ini tidak bisa sekaligus diterapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengatakan pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan Hungaria melalui PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) untuk mengubah kontrak proyek dari MLFF menjadi SLFF.

Hal ini juga merupakan hasil dari dirinya terbang ke Hungaria untuk membahas penerapan sistem transaksi tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

"Kemarin kita sepakati karena nanti ada perubahan dari MLFF menjadi SLFF. Kita akan ada negosiasi nanti. Negosiasinya mudah-mudahan akan kita laksanakan dalam waktu segera supaya nanti ada perubahan kontrak dan bisa kita laksanakan dengan metode transisi," jelas dia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sistem transaksi tol tanpa setop Multi Lane Free Flow (MLFF) akan dimulai tetap tahun ini. Namun memang penerapannya diubah menjadi Single Lane Free Flow (SLFF).

SLFF itu merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

"Tahun ini tetap (penerapan pembayaran tol tanpa setop)," kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Dia menjelaskan pihaknya harus berhati-hati mengubah budaya masyarakat terkait pembayaran di jalan tol. Menurutnya penerapan bayar tol tanpa sentuh ini tidak bisa sekaligus diterapkan.

"Jadi MLFF menjadi SLFF itu juga karena budaya kita. Dulu dari cash menjadi Plastik (kartu uang elektronik) saya dimarahin. Akhirnya semua sekarang plastik, nggak ada sekarang yang cash," ujarnya

"Nah sekarang dari plastik mau jadi nirsentuh. Itu juga kita pasti tidak pakai sekaligus 100% nirsentuh. Bisa kacau. Iya kan? Sehingga kita batasi, kita kasih juga dengan barrier (penghalang)," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono mengatakan pihaknya tengah melakukan negoisasi dengan Hungaria melalui PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) untuk mengubah kontrak proyek dari MLFF menjadi SLFF.

Hal ini juga merupakan hasil dari dirinya terbang ke Hungaria untuk membahas penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

"Kemarin kita sepakati karena nanti ada perubahan dari MLFF menjadi SLFF. Kita akan ada negosiasi nanti. Negosiasinya mudah-mudahan akan kita laksanakan dalam waktu segera supaya nanti ada perubahan kontrak dan bisa kita laksanakan dengan metode transisi," jelas dia.

Dia juga mengatakan penerapan bayar tol tanpa sentuh dipastikan akan dimulai tahap awal di Bali pada akhir tahun ini.

"Akhir tahun ini kita mulai dari Bali dulu nanti," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah terbang ke Hungaria untuk menegosiasikan sejumlah hal terkait kelanjutan penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief. Katanya, yang berangkat ke Hungaria ialah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono.

"MLFF itu DJPI sedang ke Hungaria untuk memastikan kita berupaya melakukan negosiasi untuk hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita minta relaksasi, mudah-mudahan bisa ada segera jalannya," kata Rachman, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Pemerintah akan menerapkan uji coba sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Desember tahun ini. Untuk permulaannya, system ini akan diterapkan dalam satu lajur di 7 lokasi.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan bahwa uji coba sistem ini pada satu lajur atau single lane free flow (SLFF) akan dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara sesuai dengan rencana awal.

"Kita usul di Desember COD (commercial operation daet). Kita diskusi terus, mudah-mudahan bisa ditemukan cara terbaik," kata Rachman, ditemui di Jembatan Cileungsi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditulis Rabu (10/7/2024).

Rachman mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus melangsungkan negosiasi lanjutan dengan PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) program dalam implementasinya.

Apabila proses uji coba SLFF di Tol Bali Mandara tahun ini berhasil, ditargetkan program yang masuk ke dalam jajaran proyek strategis nasional (PSN) ini akan diperluas ke 7 ruas tol.

Adapun ketujuh ruas tol itu antara lain Tol Bali-Mandara, Tol Balikpapan-Samarindah (Balsam), Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Tol Sedyatmo (Bandara Soetta), Tol Dalam Kota Jakarta, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) I.

"Uji coba di Bali Mandara, tahap kedua di 7 ruas," ujarnya.

Namun demikian, Rachman belum dapat memastikan waktu tepatnya uji coba sistem bayar tol tanpa setop ini akan dilangsungkan. Namun yang pasti, perluasan ke 7 ruas itu akan dilangsungkan pada 2025.

"Maksimum Desember (uji coba). Setelah Desember evaluasi baru dilihat 7 lokasi. Setelah Desember bertahap nggak langsung 7. Kita kaji traffic kemudahan, teknis di lapangan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan sistem transaksi tol tanpa setop atau MLFF diterapkan pada tahun ini. Menurut Basuki sistem transaksi akan diawali dengan SLFF di mana akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

"Saya berharap dan yakin bahwa MLFF ini akan diterapkan pada tahun ini, tapi mungkin tidak langsung ke MLFF tetapi SLFF single lane free flow, artinya kita juga harus tetap menggunakan penghalang," katanya dalam acara The 19th Intelligent Transport System Asia Pacific Forum 2024, di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Menurut Basuki, hal yang sama berlaku ketika transformasi dari transaksi tunai ke non tunai. Saat ini, kata dia, masyarakat belum siap.

"Jadi, kita selangkah demi selangkah dari uang tunai ke non tunai dan kemudian kita bisa melakukan satu layer ini dan kemudian, tetapi dengan langkah itu, saya yakin saya bisa yakin bahwa kita akan menuju ke arah itu," katanya.

Sistem transaksi jalan tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan diterapkan di tujuh ruas tol di Indonesia, mulai dari tol Jagorawi hingga tol dalam kota. Simak daftarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjelaskan tujuh ruas tol itu diuji tahap awal MLFF.

"Untuk tahap masa transisi sistem MLFF akan diterapkan di beberapa ruas yang masuk ke dalam perimbangan masa transisi," tulis keterangan BPJT, mengutip Detik.

Berikut daftar ruas tol MLFF pada tahap awal:

- Tol Bali Mandara- Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam),- Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi)- Tol Jakarta-Cikampek (Japek)- Tol Soedijatmo (Tol Bandara Soetta)- Tol Dalam Kota Jakarta- Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1

Pemerintah mengklaim, selanjutnya implementasi MLFF bakal dilakukan secara bertahap pada ruas tol lainnya di Indonesia.

Sistem MLFF memungkinkan pengguna jalan bisa melaju melaju tanpa harus berhenti di gerbang tol.

"Pada tahap selanjutnya implementasi sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap pada ruas lainnya di seluruh jalan tol di Indonesia," tutur BPJT.

Masyarakat yang ingin menggunakan infrastruktur MLFF harus mendaftar melalui aplikasi untuk melakukan pembayaran, jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi.

Namun, penerapan MLFF ini belum serempak dilakukan dan baru akan berjalan dengan penerapan SLFFlebih dulu. Penerapan MLFF dikatakan belum bisa dilakukan lantaran berbagai faktor.

Untuk tahap awal penerapan pembayaran tol tanpa setop akan menggunakan sistem Single Lane Free Flow (SLFF) dengan barrier dan tapping (hybrid).

Dalam skema SLFF, setiap mobil yang melintas di gerbang tol masih ditutup oleh palang. Apabila pembayaran sudah terdeteksi, maka palang pintu otomatis akan terbuka.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Roatex Indonesia, badan usaha pelaksana (BUP) sistem MLFF, Attila Keszeg menyebutkan sistem bayartoltanpa setop aliasMLFF akan dimulai Oktober 2024.

"Insyaallah, insyallah (dimulai Oktober 2024)," kata Attila dalam Media Briefing di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Sistem transaksi pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh ini sebenarnya sudah diuji coba sejak 12 Desember 2023 di Tol Mandara, Bali.

Pemerintah juga sudah mengatur MLFF. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024 lalu.

Kini, pengguna jalan tol wajib mendaftarkan nomor kendaraanya ke aplikasi MLFF yang bernama Cantas.

Mengutip keterangan tertulis BPJT, Jumat (5/7/2024), 7 ruas tol tersebut berlokasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Rinciannya dirangkum dalam infografis di atas.

Langsung klik infografis di atas.
(ily/hns)