Jakarta: Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi mengharuskan guru kreatif dalam menghadapi anak-anak dengan kecerdasan yang variatif. Sebab seleksi dengan sistem zonasi ini tidak menyeleksi siswa baru berdasarkan prestasi, sehingga memungkinkan tingkat kecerdasan siswa yang diterima menjadi sangat beragam.

"Kalau dulu, mereka mendidik anak-anak pintar. Sekarang dengan sistem zonasi, mereka menerima anak-anak dengan kecerdasan yang sangat variatif," kata dia dalam seminar daring bertema "Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif: Merajut Masa Depan Cerdas Kota Jakarta", Selasa, 16 Juli 2024.

Dalam seminar yang diadakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Jejen mengatakan, melalui jalur ini, calon peserta didik harus menjalani seleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal menuju sekolah. Menurut dia, kendati masih ada tantangan dalam penyelenggaraan PPDB jalur zonasi, masyarakat tidak bisa meminta pemerintah untuk menghapusnya.

Alih-alih menghapus, Jejen berpendapat perlu adanya model program. "Kita tidak bisa meminta zonasi untuk dihapus, tetapi bagaimana modeling program PPDB Bersama harus terlaksana di DKI Jakarta," kata dia.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas mengatakan, penerapan jalur zonasi bertujuan salah satunya agar seluruh satuan pendidikan memiliki kualitas yang merata. Lalu, dalam rangka menuju ke arah pendidikan yang berkualitas dan merata inilah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat regulasi termasuk merotasi guru serta
mengikutsertakan mereka dalam pelatihan.

Sependapat dengan Jejen, Ali menyatakan perlunya guru dan bahkan kepala sekolah untuk lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran.

"Guru-guru di sekolah yang hebat itu kita coba rotasi, lalu pelatihan-pelatihan bagi guru. Kepala sekolah dan guru harus lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran," ujar dia.

Terkait pelaksanaan PPDB jalur zonasi pada masa mendatang, alumnus Master of Education, Harvard University, Indah Shafira ZD mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan sistem tes. Hal ini, kata dia, dapat membantu untuk menambah semangat pada calon peserta didik untuk berkompetisi.

"Bisa memasukkan sistem tes tertulis supaya ada anak-anak semangat kompetisi. Karena fenomena sekarang yang masuk negeri dari zonasi, ya sudah santai nanti diterima," kata dia.

Baca juga: PPDB Jakarta Sanggar Kegiatan Belajar Tahap I Dibuka: Ini Syarat, Jadwal, dan Seleksinya

(CEU)

Serang: Sekolah swasta SMP Islamiyah Guppi Kota Serang, Banten, dalam dua tahun ajaran terakhir tidak mendapatkan siswa baru sehingga keberadaan sekolah tersebut terancam tutup.

Kepala SMP Islamiyah Guppi Muhajirin mengatakan semenjak adanya penerapan sistem zonasi penerima peserta didik baru (PPDB), pada 2019 siswa yang mendaftar berkurang.

"Semenjak penerapan sistem zonasi PPDB siswa yang mendaftar mulai berkurang, dan sejak tahun ajaran baru kemarin tidak ada satu pun siswa yang mendaftar tahun ini pun sama," katanya, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan hanya tersisa dua orang siswa di kelas VIII dan sembilan orang siswa yang lulus di tahun ini, dengan jumlah guru yang tersedia yakni sebanyak 12 orang.

"Yang lulus tahun ini ada sembilan orang, jadi sisa dua orang siswa di kelas VIII. Itupun mereka memilih pindah ke sekolah lain karena mungkin sepi," ucap dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Tangerang Pastikan Tak Ada Perundungan MPLS Siswa Baru

Sebelum sistem zonasi PPDB diberlakukan, menurutnya, paling banyak pendaftar di SMP Islamiyah Guppi Kota Serang bisa menerima paling banyak sampai 30 siswa.

"Kalau sistemnya masih sama zonasi kita pesimis untuk mendapatkan siswa. Karena sistemnya masih sama dari tahun ke tahun dan tidak ada perubahan bagi sekolah swasta,"ungkapnya.

Muhajirin menambahkan, untuk saat ini aktivitas sekolah tersebut hanya berjalan untuk siswa Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) pada pukul 14.00-17.00 WIB.

"Kalau buat sekolah SMP udah bener-bener kosong makannya kalau pagi sepi. Sekarang hanya ada untuk Madrasah."

Menurutnya setiap tahun pihak sekolah SMP swasta yang ada di Kota Serang telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Serang untuk menemukan solusi terbaik terkait PPDB ini.

"Udah sering audiensi baik dengan Wali Kota Serang, Dinas Pendidikan, dan juga DPRD Kota Serang. Akan tetapi kondisi pendaftar ke sekolah setiap tahun semakin mengalami penurunan," jelas Muhajirin.

(MEL)

Bisnis.com, BANDUNG—Dari laporan yang disampaikan Plh Kepala Dinas Pendidikan Jabar, pelaksanaan PPDB 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dan sebagian swasta yang terintegrasi di Jabar telah menerima 302.713 calon peserta didik (CPD) dari 544.324 pendaftar.

Rinciannya, untuk SMA negeri telah diterima sebanyak 173.995 CPD dari 308.222 pendaftar. Untuk SMK negeri telah diterima sebanyak 116.672 CPD dari 227.639 pendaftar. Sedangkan untuk SLB negeri telah diterima sebanyak 1.106 CPD dari 1.117 pendaftar.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan selama periode PPDB, pihaknya telah menganulir sebanyak 277 pendaftar.

Rata-rata dianulir setelah kedapatan memanipulasi data tempat tinggal sebanyak 223 pendaftar, yang dianulir pada PPDB tahap I. Kemudian 54 pendaftar dianulir di tahap II.

Bey mengaku kecewa karena jumlah yang dianulir cukup besar. Namun pihaknya harus tetap menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Ia berharap PPDB tahun depan bagi para pendaftar, khususnya orang tua tidak ada lagi yang memanipulasi data dan harus patuh pada aturan.

"Kami sebetulnya sedih, mengapa orang tua harus mengambil langkah kecurangan agar anaknya diterima. Kami harap tahun depan tidak ada lagi kecurangan sehingga kami tidak perlu menganulir," tutur Bey, Senin (15/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) di Kota Serang, Provinsi Banten, mencatat, sebanyak delapan SMP swasta setempat tutup. Hal itu disebut sebagai imbas penerapan sistem zonasi penerima peserta didik baru (PPDB).

Pembina FOKKS Kota Serang, Hernida, mengatakan, sejak adanya zonasi PPDB, sekolah-sekolah swasta semakin tidak berdaya. Mereka terpuruk lantaran tidak kunjung memperoleh siswa baru.

"Mulai dari tahun 2019 hingga 2023, sudah ada delapan sekolah yang tutup akibat tidak mendapatkan siswa," kata Hernida kepada kantor berita Antara di Serang, Banten, Sabtu (13/7/2024).

Delapan unit sekolah tersebut adalah SMPIT Sidratul Muntaha, SMP PGRI 2, SMP Rahmateollah, SMP Plus Nurul Ma'arif, SMP Curug, SMP YP 17 1, SMP YP 17 2, dan SMP Yasmu. Menurut Hernida, sejak penerapan sistem zonasi PPDB, setiap tahun ada sekolah swasta yang tutup di Kota Serang.

"Makanya, sekolah-sekolah swasta membuka pendaftaran hingga Agustus. Sebab kalau tidak dapat siswa, bagaimana proses belajar-mengajar akan berjalan?" katanya retoris.

Hernida memandang, sistem zonasi sudah tidak cocok untuk upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, penerapannya justru membuat sekolah-sekolah swasta semakin terpuruk.

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang maupun pemerintah pusat agar dapat mengembalikan sistem PPDB pada sistem nilai (NEM) yang berfokus pada hasil ujian akhir. Dahulu, NEM menjadi acuan utama dalam menentukan kelulusan dan penerimaan siswa di jenjang pendidikan berikutnya.

"Kalau kita maunya, PPDB ini kembali lagi seperti dulu melalui sistem NEM dan tes yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kalau sekolah berbasis Islam, misal, pasti tes mengaji. Jadi jangan ada zonasi. Kita bersaing dengan kualitas," katanya.

Pihaknya juga berharap Pemkot Serang dapat memperhatikan sekolah swasta. Sebab, menurutnya, sekolah swasta juga memiliki potensi yang sama dengan sekolah negeri.

"Untuk sekolah swasta, belum ada signifikan siswa yang mendaftar. Masih sama seperti tahun lalu. Hampir 70 persen sekolah swasta siswanya di bawah 20 orang," katanya.