PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menyelesaikan proyek Bandara Dhoho Kediri. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bandara ini diharapkan menjadi katalis penting bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur, khususnya bagian selatan.

Dalam sambutannya, Luhut mengapresiasi kehadiran Bandara Dhoho sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan transportasi di Jawa Timur.

"Bandara Dhoho Kediri merupakan momentum bersejarah, tidak hanya karena ini adalah bandara pertama dengan skema KPBU unsolicited, tetapi juga karena dampak positifnya terhadap perekonomian regional. Bandara ini membuka akses yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi Kediri sebagai pusat ekonomi baru di Jawa Timur," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama, Istata T Siddharta mengungkapkan Bandara Dhoho merupakan "A Gift to the Nation." Proyek ini merupakan kontribusi signifikan bagi kemajuan infrastruktur Indonesia, terutama dalam membuka konektivitas ke wilayah-wilayah selingkar Wilis seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya.

Sebagai kontraktor utama, WEGE berperan penting dalam memastikan penyelesaian proyek ini tepat waktu dan sesuai standar internasional. Bandara Dhoho Kediri, dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron komersial berukuran 548 x 141 meter, dan terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun, menjadi bukti WEGE mendukung pengembangan infrastruktur yang berkualitas di Tanah Air.

Bandara ini juga memiliki kapasitas untuk menangani pesawat berbadan besar seperti Boeing-777, menjadikannya sebagai salah satu bandara dengan infrastruktur paling modern di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Operasi 1 WEGE, Bagus Tri Setyana menyampaikan pencapaian ini merupakan wujud dari pengalaman WEGE dalam menyelesaikan proyek-proyek berskala besar dengan kualitas tinggi.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan Bandara Dhoho Kediri yang diharapkan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi regional. WEGE akan terus berkomitmen memberikan solusi inovatif dan berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia," pungkas Bagus.

Sebagai informasi, acara peresmian yang berlangsung pada Jumat (18/10) ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, PJ. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta jajaran eksekutif dari mitra proyek, di antaranya Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Istata T Siddharta dan Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo. Turut hadir pula Direktur HC PT Wijaya Karya Persero Tbk Hadjar Seti Aji dan Direktur Operasi 1 WEGE Bagus Tri Setyana.

Menhub Tinjau Pembangunan Bandara Kediri, Minta Rampung Desember

Menhub Tinjau Pembangunan Bandara Kediri, Minta Rampung Desember

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) makin tipis sehingga pemerintah bakal mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan pembangunan proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Pasalnya, sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan IKN hanya akan didukung oleh APBN sebesar 20% atau sekitar Rp90,4 triliun.

Sementara itu, total anggaran negara yang telah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga saat ini dilaporkan telah mencapai Rp80 triliun.

Artinya, sisa pendanaan negara yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan proyek IKN hanya sekitar Rp10 triliun.

Direktur Utama Bina Karya, Boyke Prasetyanto, menjelaskan pihaknya akan fokus untuk mempercepat masuknya investasi di IKN. Tujuannya, guna memastikan konstruksi IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Itu [APBN sisa Rp10 triliun urusan] Otorita. Kalau kita yang [mencari] 80% [porsi investasi] yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan nambah [anggaran], itu urusan Otorita, saya hanya fokus 80%,” kata Boyke saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk meningkatkan minat investasi di IKN, Bina Karya mengaku bakal fokus menggeber investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alasannya, skema KPBU dinilai akan lebih menarik minat investor karena pemerintah akan menjamin pengembalian investasi para investor.

Boyke menjelaskan, tidak mudah untuk meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya pada proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Terlebih, hingga saat ini masih belum diketahui berapa total populasi IKN yang akan menjadi market para calon investor.

“Bayangin saja, kalau jadi pengusaha, tanah kosong, terus nggak ada penduduknya, terus sampean [Anda diminta bangun area] komersial kan takut ya. Kalau ada peran pemerintah melalui KPBU jadi berani, karena jaminan pemerintah. Jadi kalau terjadi default ya saya [investor] dibayar pemerintah,” jelasnya.

Meski sempat disebut skema KPBU terlalu membebani fiskal, Boyke menyebut saat ini sudah ditempuh kesepakatan dan kesepahaman antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Otorita IKN.

“Pak Basuki [Plt Kepala OIKN] sudah ketemu sama Bu Sri Mulyani dan beliau sudah oke, Itu soal persepsi ya. Bu sri Mulyani sudah diskusilah dengan Pak Bas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat mengungkap alasan proyek KPBU rusun di IKN yang tak kunjung dibangun. Salah satunya, disebut karena kalkulasi pengembalian investasi kepada investor yang dinilai masih terlalu mahal.

“KPBU rusun ASN [di IKN] itu menurut saya itu kan mahal, cost of money-nya bisa 2-3 kali lipat [dari total nilai investasi],” kata Basuki.

Basuki mencontohkan salah satu proyek KPBU yang berhasil dikerjakan yakni Pembangunan jembatan Callender Hammilton dengan nilai investasi mencapai Rp700 miliar. Akan tetapi, pengembalian investasi yang harus dikembalikan pemerintah ke badan usaha selama 15 tahun mencapai Rp1,5 triliun.

“Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” jelasnya.