JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi jiwa, PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mengumumkan telah mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyangkut Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Rencana spin off unit syariah ini rencananya akan dilakukan perseroan pada rentang tahun 2026.

Dalam hal spin off unit syariah, BRI Life memilih ‘Bentuk 1’ yaitu dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru, yang kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah ke perusahaan baru yang dimaksud. Ini sesuai yang diatur dalam POJK 11/2023 maupun SEOJK 10/2024.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (18/10/2024), BRI Life menyatakan bahwa spin off ini rencananya akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK, dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026. Menandai satu dari delapan unit syariah yang rencananya akan ‘disapih’ pada tahun 2026.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto menjelaskan bahwa unit syariah BRI Life jadi salah satu entitas yang diwajibkan untuk melakukan spin off dengan tenggat tahun 2026. Kewajiban yang dimaksud lantara unit syariah perseroan telah memiliki ekuitas senilai Rp 232 miliar, atau melampaui prasyarat OJK yang mencapai Rp 100 miliar.

Dia mengatakan, pemisahan UUS BRI Life saat ini diperlukan untuk menjawab peluang sekaligus tantangan di sektor industri asuransi syariah ke depan. BRI Life memprediksikan, pada tahun 2025 industri asuransi syariah diproyeksikan tumbuh positif.

“Pemisahan unit usaha syariah di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life. Hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatif dan bernilai tinggi. Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” jelas Aris.

Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Menurut Aris, rendahnya penetrasi asuransi ini turut berdampak dan berpengaruh pada industri asuransi syariah. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis bahwa penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang. Apalagi Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dimana dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness di kalangan menengah dan generasi muda.

Aris menambahkan, saat ini BRI Life memiliki permodalan yang solid, tercermin dengan rasio risk-based capital (RBC) di level 547,26% atau jauh di atas ambang batas 120%. Ini menandai kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko dan tetap memberikan layanan asuransi yang handal di masa mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perubahan rencana kerja pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi BRI Life (BRI Life). Perusahaan memilih melakukan pemisahan UUS dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan perusahaan memastikan pemisahan UUS dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK yang dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026.

Aris mengatakan pemisahan UUS tersebut untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan bagi perkembangan industri ke depan.

“Pemisahan UUS di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life, hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatifdan bernilai tinggi, selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” kata Aris dalam keterangan resminya pada Jumat (18/10/2024).

Aris juga menyoroti rendahnya penetrasi asuransi yang mempengaruhi juga pada lini bisnis syariah. Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Kendati demikian, Aris sangat optimistis penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang.

Selain karena Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness syariah di kalangan menengah dan generasi muda khususnya milenial. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam memperkuat ekosistemekonomi syariah yang telah dilakukan.

“Dengan demikian, kebutuhan akan produk dan jasa, serta layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah juga makin meningkat,” katanya.

Adapun ekuitas BRI Life pada akhir tahun 2023 sebesar Rp232 miliar. Angka tersebut telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026 yakni sebesar Rp100 miliar.

Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan UUS dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan. Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.