Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YERUSALEM. Badan keamanan Israel, Shin Bet, bersama polisi, mengumumkan pembongkaran sebuah jaringan mata-mata yang bekerja untuk intelijen Iran. Jaringan ini dituduh merekrut warga Israel untuk melakukan kegiatan spionase.

Tujuh warga Israel dari wilayah utara, termasuk Haifa, ditangkap setelah penyelidikan menemukan bahwa mereka mengumpulkan informasi tentang pangkalan militer, infrastruktur energi, dan pelabuhan Israel.

Polisi menyatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu pelanggaran keamanan paling serius yang pernah terjadi di Israel. "Aktivitas jaringan ini dinilai telah merugikan keamanan negara," kata seorang pejabat senior Shin Bet.

Para tersangka, termasuk dua anak di bawah umur, dituduh bekerja atas perintah dua agen intelijen Iran.

Mereka diduga diberi tugas mengumpulkan informasi dari berbagai pangkalan militer di seluruh negeri, termasuk pembangkit listrik di Hadera, pangkalan militer udara dan laut, serta sistem pertahanan udara Iron Dome.

Mereka dilaporkan menerima imbalan berupa ratusan ribu dolar, sebagian melalui mata uang kripto.

Dalam penyelidikan, berbagai materi yang dikumpulkan oleh jaringan ini telah disita dan diserahkan kepada agen Iran, menurut sumber dari Shin Bet. Polisi menyatakan bahwa tindakan para tersangka didorong oleh keserakahan dan berdampak buruk bagi keamanan Israel.

Dakwaan terhadap para tersangka diperkirakan akan diajukan oleh kejaksaan dalam beberapa hari ke depan.

Pada bulan September, seorang warga Israel juga ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam rencana pembunuhan yang didukung Iran terhadap tokoh-tokoh penting, termasuk perdana menteri Israel.

Israel sendiri memiliki sejarah panjang dalam operasi intelijen di Iran, termasuk pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, pada bulan Juli di Teheran. Namun, Israel tidak mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Menjelang Pilkada Serentak 2024, Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai dinamika politik yang kompleks di saat transisi pemerintahan nanti. Salah satu isu yang mencuat adalah spionase intelijen.

Spionase, yang selama ini identik dengan dunia mata-mata internasional, kini menjadi relevan dalam konteks politik lokal, terutama saat Pilkada mendekat.

Artikel opini ini akan mengupas perspektif penulis mengenai isu spionase intelijen dalam konteks Pilkada 2024, serta dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Spionase intelijen merujuk pada kegiatan pengumpulan informasi rahasia secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh agen atau perangkat teknologi canggih.

Di konteks politik, spionase bisa mencakup pemantauan terhadap aktivitas kampanye, strategi politik, dan bahkan kehidupan pribadi kandidat.

Informasi yang diperoleh melalui spionase ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mempengaruhi opini publik hingga menjatuhkan lawan politik.

Terdapat peran dari Aktor Negara dan Non-Negara di dalam konteks Pilkada 2024, spionase intelijen tidak hanya dilakukan oleh aktor negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), tetapi juga oleh aktor non-negara.

Partai politik, kandidat, dan bahkan kelompok kepentingan tertentu bisa terlibat dalam praktik spionase ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan strategis atas lawan, baik melalui pengetahuan tentang rencana kampanye, kelemahan lawan, atau informasi sensitif lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar namun perlu untuk diperhatikan dan disadari oleh publik untuk menjaga iklim demokrasi kita sehat selalu.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah spionase. Penggunaan perangkat lunak peretasan, malware, dan alat pengawasan canggih telah membuat pengumpulan informasi menjadi lebih mudah dan lebih sulit dideteksi.

Pada Pilkada Serentak 2024, kemungkinan besar akan ada peningkatan penggunaan teknologi ini untuk memata-matai lawan politik. Contoh konkret bisa berupa penyusupan ke dalam sistem komunikasi tim kampanye atau bahkan manipulasi data pemilih, terlebih hacker di Indonesia pun nampaknya lebih mudah untuk beraksi yang terlihat dari beberapa peristiwa peretasan yang sudah lewat.

Praktik spionase intelijen dalam konteks Pilkada memiliki implikasi serius terhadap proses demokrasi. Implikasi atau dampak yang mungkin terjadi jika terjadi praktik spionase mungkin antara lain seperti tergerusnya pengaruh terhadap kepercayaan publik informasi tentang spionase terungkap, kepercayaan publik terhadap proses pemilu bisa terganggu.

Masyarakat mungkin meragukan integritas pemilu dan merasa bahwa hasilnya telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya adalah spionase bisa memicu kampanye yang tidak sehat dan penuh kecurangan. Kandidat yang terlibat dalam spionase mungkin lebih fokus pada menjatuhkan lawan daripada menawarkan program dan solusi bagi masyarakat.

Sehingga apabila ini terjadi dan dibarengi dengan praktik spionase yang melibatkan aktor negara, maka sudah barang tentu bisa memicu ketidakstabilan politik.

Ketika lembaga intelijen negara terlibat dalam politik praktis, netralitas dan profesionalisme mereka bisa dipertanyakan, yang pada gilirannya bisa memicu ketegangan politik.

Dampak-dampak yang terjadi apabila Pilkada 2024 dibarengi dengan praktik spionase intelijen yang bukan pada tempatnya memanglah mengerikan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat publik wajib untuk lebih sadar dan peka apabila proses pesta demokrasi nanti keluar dari koridor.

Menghadapi ancaman spionase menjelang Pilkada bukanlah tugas yang mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti meningkatkan keamanan siber menjadi prioritas utama.

Partai politik dan tim kampanye harus memastikan bahwa sistem mereka dilindungi dari serangan siber. Ini memerlukan investasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia.

Selanjutnya tentu diperlukan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik spionase. Lembaga penegak hukum harus berperan aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Terakhir, adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik bagi para aktor politik dan masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga integritas proses pemilu. Ini penting untuk menciptakan budaya politik yang sehat dan demokratis.

Isu spionase intelijen menjelang Pilkada 2024 merupakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Praktik spionase yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dapat merusak integritas proses pemilu, mengganggu stabilitas politik, dan mengikis kepercayaan publik.

Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah proaktif untuk mengatasi ancaman ini, termasuk meningkatkan keamanan siber, memperketat regulasi, dan meningkatkan pendidikan politik.

Pada akhirnya, Pilkada yang bersih dan adil adalah cerminan dari demokrasi yang sehat. Spionase intelijen, dengan segala bentuknya, harus ditangani dengan serius agar tidak merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan integritas dan transparansi, demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam konteks bernegara, kegiatan mata-mata adalah sebuah hal yang lumrah dilakukan. Terlebih lagi dalam dunia militer. Spionase penting untuk mengetahui atau memprediksi kekuatan lawan, terutama dalam situasi perang.

Dalam Islam, apakah kegiatan memata-matai diperbolehkan? Dalam khazanah Islam, spionase diistilahkan sebagai tajassus. Tujuannya menyelidiki berbagai keadaan musuh, mulai dari aspek taktik, kekuatan personil, hingga perbekalan. Semua informasi itu kemudian dilaporkan kepada pimpinan pasukan. Adapun mata-mata yang menyelidiki rahasia atau keadaan pihak lain disebut al-jasus.

Soal hukum tajassus, khususnya dalam konteks siasat peperangan, para ulama membaginya menjadi dua bagian. Pertama, hukum Muslimin memata-matai keadaan musuh.

Para ulama sepakat ihwal kebolehan seorang pemimpin kaum Mukminin untuk mengirimkan seseorang menyusup ke daerah musuh dan menyelidiki kekuatan lawan. Penyelidikan ini bertujuan mengetahui taktik musuh dan memenangkan peperangan. Dengan demikian, umat Islam atau negara tempat tinggal mereka tidak mendapatkan kehancuran.

Dasar dari kebolehan ini adalah Alquran surah al-Baqarah ayat ke-195. "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri ...."

Jihad dapat dimaknai sebagai upaya menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak senang dengan agama Islam. Allah SWT berfirman, yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS al-Baqarah: 190).

Mata-mata menjadi salah satu elemen kekuatan dalam melawan kekuatan musuh. Umat Islam diperintahkan menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh yang memerangi mereka. Hal ini termaktub dalam surah al-Anfal ayat ke-60.

Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW pun menugaskan sahabat beliau untuk melakukan perbuatan mata-mata saat situasi perang. Misalnya, ketika Perang Badar. Saat itu, Rasulullah SAW mengutus 12 orang yang dipimpin Abdullah bin Ubay Hadrad untuk menyelidiki kekuatan musuh.

Dari ekspedisi spionase tersebut, kubu Muslimin berhasil mendulang informasi bahwa kekuatan musuh mencapai seribu orang, yang terdiri atas 300 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan berunta.

Masih dalam konteks menjelang Perang Badar, Nabi SAW bersama beberapa sahabat menunggang kuda mengelilingi medan Lembah Badar. Sebab, itulah yang akan menjadi tempat pertempuran.

Kemudian, lewatlah seorang Arab Badui. Nabi SAW yang berpenampilan selayaknya orang biasa menanyakan kepada Badui tersebut keadaan pasukan Quraisy.

Lantas, bagaimana bila praktik spionase itu terhadap Muslimin? Bagaimana jika orang Islam yang dimata-matai? Bahasan ini dibagi menjadi dua hal.

Pertama, orang Islam yang memata-matai kekuatan umat Islam untuk dilaporkan kepada musuh. Kedua, orang kafir-lah yang memata-matai Muslimin.

Hukum orang Islam yang memata-matai saudara seiman adalah haram. Ulama berbeda pendapat ihwal jenis hukuman untuk si pelaku. Sebagian menghukuminya dengan takzir, yakni jenis dan jumlahnya diserahkan kepada pengadilan.

Ini berdasar pada kisah Hathib bin Balta'ah yang mengirimkan pesan kepada kaum musyrikin Makkah lewat seorang kurir wanita. Kejadian ini terbongkar berkat informasi dari Rasulullah SAW.

Nabi SAW menolak usulan Umar bin Khattab yang ingin agar Hathib dihukum mati. Beliau lalu menyerahkan jenis hukuman kepada kaum Muslimin.

Sementara itu, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat lain. Menurutnya, seorang Muslim yang memata-matai umat Islam untuk dilaporkan kepada pihak musuh bisa dijatuhi hukuman mati. Dalilnya pun pada hadis soal Hathib.

Menurut Ibnu Hajar, Hathib mendapat keistimewaan hukuman berupa takzir karena ia adalah ahlu Badar (pernah turut dalam Perang Badar), seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Sementara yang lain tidak mendapat keistimewaan tersebut.

Soal orang kafir yang memata-matai umat Islam pun hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama untuk kafir harbi, yakni pihak kafir yang sedang memerangi umat Islam. Kedua, kafir dzimmi yang terikat perjanjian damai dengan Muslimin.

Para ulama sepakat jika yang memata-matai umat Islam adalah seorang kafir harbi, maka ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun, jika yang memata-matai adalah seorang kafir dzimmi, para ulama terbelah pendapat ihwal ini.

Sebagian sepakat, meski terikat perjanjian dengan umat Islam, kafir dzimmi yang terbukti memata-matai umat Islam bisa dijatuhi hukum mati.

Adapun Imam Malik dan Abdurrahmah al-Auzai mengatakan, kafir dzimmi yang memata-matai tidak boleh dibunuh. Namun, status perjanjian dan hak dia untuk dilindungi menjadi batal.

REPUBLIKA.CO.ID, SAN'A -- Pasukan Keamanan Yaman pada Ahad (14/7/2024), mengungkap jaringan spionase Israel-Amerika yang beroperasi untuk merusak sektor sosial di Yaman.

Al-Mayadeen, berdasarkan pengakuan sel-sel spionase yang didapatkan otoritas Yaman, jaringan spionase Amerika Serikat ini bertujuan untuk merusak generasi muda Yaman melalui program-program seperti Mercy Corps, AMIDEAST, dan program anak muda seperti Building Youth Capacities in Conflict Resolution.

Proyek lainnya, yakni Jaringan Pemimpin untuk Pembangunan, dilaksanakan oleh Organisasi "Renin" Yaman. Penyusupan juga disebut terjadi pada proyek-proyek tersembunyi lainnya untuk menarik para pemimpin muda yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan AS.

Semua program tersebut bertujuan merekrut pemuda Yaman agar bisa memberikan informasi bagi CIA. Salah satu mata-mata menyatakan bahwa "hal terpenting yang diam-diam diperoleh Amerika dari proyek ini adalah polarisasi dan perekrutan pemuda dan pemudi, penyebaran gagasan dan nilai-nilai Barat, dan memastikan pengaruh tokoh-tokoh sosial dan menentukan mereka di tingkat direktorat."

Dilaporkan, hal ini dilakukan dengan menerapkan organisasi landasan bersama untuk kepentingan Badan Pembangunan AS di daerah-daerah yang dikendalikan oleh agresi di selatan negara itu dan Taiz.

Jaringan spionase ini juga bertujuan untuk mempromosikan program-program untuk membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang diklaim untuk memberdayakan perempuan di negara tersebut. Pada akhirnya, Al-Mayadeen melaporkan, program tersebut bertujuan untuk merekrut perempuan Yaman untuk mengumpulkan informasi intelijen bagi AS yang akan digunakan untuk merusak struktur masyarakat dan keluarga.

Suku-suku juga menjadi sasaran, dengan beberapa program yang dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang struktur mereka, serta merekrut dan mempolarisasi para pemuka agama dan ulama.

Selain itu, jaringan ini menargetkan komunitas masyarakat sipil, dan dewan lokal, serta kelompok-kelompok minoritas dan terpinggirkan seperti Bohra dan Makarim yang mengklaim "membela dan mendukung hak-hak mereka." Sel-sel spionase bahkan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dan mengganggu stabilitas masyarakat, serta menjalankan proyek komunitas global untuk menarik tokoh-tokoh sosial untuk menciptakan pengaruh di Yaman.

Berhasil digagalkan..

Koresponden Al-Mayadeen mengonfirmasi bahwa dinas keamanan Yaman di Sanaa akan menyiarkan pengakuan para anggota sel spionase Amerika-Israel yang menargetkan aspek budaya Yaman.

Pada tanggal 10 Juni, Pasukan Keamanan Yaman menemukan sebuah jaringan spionase besar yang dioperasikan oleh badan-badan intelijen Amerika dan Israel. Para pejabat mengungkapkan bahwa jaringan tersebut telah aktif di berbagai institusi di Yaman sejak tahun 2015.

Sebuah sumber keamanan mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa Atase Kebudayaan di kedutaan besar AS di Yaman menargetkan semua segmen masyarakat Yaman, di mana sel-sel dipikat dan direkrut untuk mengumpulkan informasi.

Sumber tersebut menunjukkan bahwa pengakuan jaringan mata-mata tersebut akan mengungkapkan bahwa kedutaan besar AS tidak lebih dari sebuah sarang spionase dan alat untuk melakukan sabotase dan bahwa Atase Kebudayaan di kedutaan besar AS di Yaman memiliki hubungan dengan badan intelijen AS, CIA.

Selain itu, sumber tersebut menyoroti bahwa Yaman, dalam fase-fase sebelumnya, telah menjadi pusat proyek-proyek yang merusak, dan rezim sebelumnya turut andil dalam hal ini.

Menurut sumber tersebut, pengakuan tersebut akan mengungkapkan upaya AS untuk melaksanakan proyek-proyek permusuhan terhadap Yaman dengan mengumpulkan informasi rinci dan survei komprehensif, yang sangat difokuskan oleh kedutaan besar AS.

Di tempat lain, sumber tersebut mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa informasi yang akan diungkap oleh dinas keamanan dari pengakuan jaringan mata-mata tersebut hanyalah sebagian kecil dari upaya Amerika untuk menargetkan aspek budaya di Yaman.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SYDNEY, - Pemerintah Rusia menuduh Australia menghasut warganya dengan tindakan "paranoia anti-Rusia".

Hal ini setelah tindakan pemerintah Australia yang menangkap dan menuduh pasangan warga Australia kelahiran Rusia telah melakukan spionase.

Seperti dilaporkan Australian Broadcasting Corp (ABC) pada Sabtu, pasangan suami istri tersebut, yang memiliki kewarganegaraan Australia, ditangkap atas tuduhan bekerja untuk mengakses materi yang berkaitan dengan keamanan nasional Australia.

Meskipun demikian Polisi Federal Australia pada hari Jumat tidak menyebutkan bukti kompromi signifikan dalam kasus ini.

Wanita tersebut, 40 tahun, seorang teknisi sistem informasi di Angkatan Darat Australia.

Menurut polisi, warga tersebut melakukan perjalanan ke Rusia, lalu menginstruksikan suaminya di Australia untuk masuk ke akun resminya untuk mengakses materi pertahanan.

Perdana Menteri Anthony Albanese, berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, memperingatkan bahwa "orang-orang yang mengganggu kepentingan nasional kita akan dimintai pertanggungjawaban dan itulah yang dimaksud dengan penangkapan ini."

ABC, mengutip pernyataan Kedutaan Besar Rusia di ibu kota Canberra mengatakan konferensi pers yang dilakukan pihak berwenang Australia pada hari Jumat tentang penangkapan tersebut jelas dimaksudkan untuk melancarkan gelombang paranoia anti-Rusia lainnya di Australia.

Kedutaan meminta informasi tertulis dari pihak berwenang Australia mengenai situasi pasangan tersebut dan sedang mempertimbangkan “tindakan bantuan konsuler yang tepat”, lapor ABC.

Kedutaan Rusia tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Pada hari Jumat, Igor dan Kira Korolev muncul di pengadilan di Brisbane, menurut dokumen pengadilan, masing-masing didakwa dengan satu dakwaan mempersiapkan pelanggaran spionase, yang terancam hukuman maksimum 15 tahun penjara.

Tuduhan tersebut adalah yang pertama berdasarkan undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 2018.

Media Australia melaporkan tersangka tidak mengajukan permohonan jaminan dan dikembalikan ke tahanan hingga 20 September ketika mereka dijadwalkan hadir berikutnya.

Australia, salah satu kontributor non-NATO terbesar terhadap dukungan Barat terhadap Ukraina sejak invasi Rusia pada tahun 2022.

Australia mengumumkan paket bantuan militer senilai A$250 juta ($170 juta) untuk Kyiv pada hari Kamis di pertemuan puncak NATO di Washington.

Canberra telah memasok peralatan pertahanan ke Kyiv, melarang ekspor bijih aluminium ke Rusia dan memberikan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.

SYDNEY, investor.id – Pasangan suami istri kelahiran Rusia dituduh atas spionase, menurut otoritas Australia pada Jumat (12/7/2024). Pihaknya mengumumkan telah menangkap pasangan itu atas tuduhan spionase, menuduh wanita yang merupakan teknisi sistem informasi di Angkatan Darat Australia berusaha mengakses materi pertahanan dan mengirimkannya ke pejabat Rusia.

Polisi Federal Australia (AFP) mengatakan pasangan tersebut, yang memiliki kewarganegaraan Australia, berupaya mengakses materi terkait keamanan nasional Australia meskipun belum ada kompromi signifikan yang teridentifikasi.

“Kami menduga mereka mencari informasi itu dengan tujuan memberikannya kepada pihak berwenang Rusia. Apakah informasi itu telah diserahkan, masih menjadi fokus utama penyelidikan kami,” kata Komisaris AFP Reece Kershaw, Jumat.

Menurut kepolisian, wanita berusia 40 tahun itu melakukan perjalanan ke Rusia dan menginstruksikan suaminya di Australia untuk masuk ke akun resminya untuk mengakses materi pertahanan.

Mereka akan hadir di pengadilan pada Jumat setelah masing-masing didakwa dengan satu tuduhan mempersiapkan pelanggaran spionase, yang terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuduhan ini merupakan yang pertama berdasarkan undang-undang yang diperkenalkan enam tahun lalu.

Pasangan tersebut telah tinggal di Australia selama lebih dari 10 tahun. Perempuan tersebut mendapatkan kewarganegaraan Australia pada 2016 dan suaminya pada 2020

Penangkapan terjadi ketika pemerintah Australia pada Kamis (11/7/2024) mengumumkan paket bantuan militer senilai A$ 250 juta (US$ 169 juta) untuk Ukraina pada Konferensi Tingkat Tinggi aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (KTT NATO) di Washington, Amerika Serikat (AS). Paket ini adalah bantuan terbesar bagi negara tersebut sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022.

Australia adalah salah satu kontributor non-NATO terbesar dalam dukungan Barat terhadap Ukraina dan telah memasok peralatan pertahanan ke Kyiv. Mereka pun ikut melarang ekspor bijih aluminium ke Rusia dan memberikan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.

Pemerintah Australia juga meminta Rusia untuk menindak sejumlah besar penjahat dunia maya yang beroperasi di negara tersebut, dengan mengatakan tindakan mereka merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.

Pada Januari 2024, pihak berwenang Australia menjatuhkan sanksi kepada seorang pria Rusia atas perannya dalam pembobolan di perusahaan asuransi Medibank, salah satu pencurian data terbesar di negara itu yang berdampak pada sekitar 10 juta nasabah.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News