TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi menerbitkan surat instruksi gubernur untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.

Beleid bernomor 5 tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol itu diteken Sultan pada Rabu 30 Oktober 2024 di Yogyakarta dan salinannya ditembuskan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Penerbitan surat instruksi ini bersamaan momentum ramainya desakan elemen masyarakat di Yogyakarta terkait sejumlah kejadian kriminalitas jalanan, yang salah satunya diduga dipicu maraknya peredaran minuman keras. Terbaru, soal penusukan dan pengeroyokan santri di Prawirotaman Yogyakarta pekan lalu, Rabu, 23 Oktober 2024.

"(Surat instruksi gubernur ini) untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat," kata Sultan melalui surat itu.

Melalui surat itu, Sultan selaku gubernur menginstruksikan ke semua kepala daerah kabupaten/kota di DIY melakukan sejumlah langkah. Dalam mengendalikan peredaran minuman keras atau beralkohol.

"(Menginstruksikan kepada bupati/walikota) melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, sub distributor, toko bebas bea," kata Sultan.

Inventarisasi itu, kata Sultan, juga mencakup pelaku usaha Iain yang selama ini turut melakukan kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol.

Para kepala daerah juga diminta Sultan segera memastikan bahwa kegiatan peredaran, penjualan, dan atau penyimpanan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Ketentuan yang dimaksud antara Iain seperti telah memiliki izin seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki, peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan di tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum.

"Pelaku usaha juga dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun," kata Sultan.

Penjualan minuman beralkohol, kata Sultan, juga dilarang dilakukan dalam jaringan (daring) atau online. Termasuk di dalamnya memuat adanya sistem layanan antar (delivery service).

Para kepala daerah se-DIY melalui surat itu juga diminta segera membentuk dan mengoptimalkan tim khusus pengawasan peredaran minuman beralkohol. "Optimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pengawasan minuman beralkohol itu," kata Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu memerintahkan para kepala daerah melibatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan, kampung, RT/RW, Jaga Warga, dan elemen masyarakat lain untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Sultan mendesak para kepala daerah juga melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol.

"Lakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, termasuk percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan," kata dia.

Regulasi yang digunakan untuk mengatur penjualan minuman beralkohol saat ini masih belum relevan.

Misalnya ketika muncul transaksi penjualan minuman beralkohol secara daring, hal itu belum diatur dalam regulasi regulasi lama sehingga tak bisa ditindaklanjuti proses hukumnya.

Sultan pun meminta langkah dan kebijakan para kepala daerah segera melaporkan pelaksanaan instruksi ini paling lambat 15 hari kerja sejak ketentuan itu diterbitkan.

TEMPO.CO, Boyolali - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara perihal diresmikannya Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten pada Kamis, 19 September 2024. Presiden Jokowi yang meresmikan jalan tol sepanjang 22,3 kilometer penghubung Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi DIY tersebut.

Sultan mengemukakan secara prinsip pihaknya memiliki kesepakatan bahwa adanya jalan tol tersebut membawa pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Namun, ia menegaskan perlunya mengatur arus keluar-masuknya kendaraan di jalan tol itu.

"Out-in atau keluar-masuknya kendaraan juga kita atur supaya tidak menimbulkan justru masyarakat kecil tidak bisa jualan," ungkap Sultan ketika ditemui wartawan di Gerbang Masuk Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, seusai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan jalan tol itu, Kamis, 19 September 2024.

Menurut Sultan, harus juga diatur kawasan-kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tapi di luar jalur tol sehingga harga lebih murah, tapi mereka tetap bisa mengakses jalan tol.

"Tetap kita atur. Jangan sampai seperti jalur utara yang imbasnya justru "mematikan" masyarakat kecil tapi diatur bagaimana misalnya jalur keluar yang paling tepat di mana, di situ kita bisa membebaskan (pelaku UMKM) di kawasan yang bukan bagian dari pengelola jalan tol, sehingga masyarakat kecil itu bisa berjualan di situ," tutur dia.

Pengaturan itu, lanjut Sultan, termasuk akses jalan tol yang menuju kawasan pariwisata di wilayah DIY. Dengan demikian sektor pariwisata DIY juga akan dapat bertumbuh.

"Ya tentu sudah included di situ. Makanya ada yang underpass Gunung Kidul," kata dia.

Adapun Jokowi mengatakan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen 1 Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer itu sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan.

"Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp 5,6 triliun," ujarnya.

Ia berharap keberadaan jalan tol tersebut dapat meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas dari Solo menuju ke Yogyakarta atau sebaliknya. Keberadaan jalan tol Solo-Jogja juga diharapkan mampu mengefisienkan waktu perjalanan.

"Biasanya perjalanan dari Solo menuju ke Jogja atau sebaliknya membutuhkan waktu berjam-jam. Dengan adanya jalan tol bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit," kata dia.

Menurutnya, keberadaan jalan tol itu juga akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah menuju ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Waktu tempuh juga akan lebih efisien.

"Karena kalau kita lihat sebelumnya saat saya kuliah naik sepeda motor seingat saya 50 menit sudah sampai. Sekarang kalau Bapak/Ibu pakai kendaraan mobil bisa 3 jam, 3,5 jam, bahkan 4 jam, 6 jam pernah. Inilah fakta di lapangan," katanya.

Ia menambahkan efisiensi dan kecepatan waktu itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing sehingga keberadaan jalan tol tidak bisa ditawar lagi. Efisiensi waktu yang dapat diciptakan dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta sekitar 30 hingga 50 menit.

"Dan mungkin nantinya sudah sampai Jogja hanya memakan waktu kurang lebih 34 sampai 50 menit. Karena belum jadi kita memperkirakan di 30-an menit, 40-an menit bisa sampai," ungkapnya.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan gencar melakukan penindakan aktivitas penambangan di berbagai kabupaten/kota provinsi itu pasca munculnya aduan masyarakat dan beredar di media sosial.

Aktivitas tambang ilegal, terutama galian C itu, turut menjadi sorotan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X karena beberapa diantaranya berpotensi mengancam kawasan lindung karst dan pemukiman warga seperti terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

"Saat ini kami telah melakukan penutupan empat lokasi penambangan ilegal, tiga di Kabupaten Gunungkidul dan satu di Kabupaten Bantul," kata Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti Rabu 17 Juli 2024.

Anna mengatakan tiga lokasi kegiatan penambangan tanah ilegal di Gunungkidul yang ditutup tersebar di Kalurahan Serut dan Kalurahan, Rejosari, Kecamatan Gedangsari dan Kalurahan Tancep Kecamatan Ngawen. Sedangkan di Kabupaten Bantul, lokasi penambangan ilegal yang ditutup berada di Kalurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

Selain empat lokasi itu, Anna mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat untuk penghentian aktivitas tambang ilegal pada 32 lokasi di DIY lainnya.

"Dari 32 titik penambangan ilegal tersebut, baru delapan lokasi yang memegang izin eksplorasi namun belum lengkap sepenuhnya," kata dia.

Lokasi penambangan terbanyak yang diminta menghentikan aktivitasnya itu berada di Kabupaten Kulon Progo yakni sebanyak 15 titik yang terbagi menjadi 13 kegiatan tambang di sungai dan dua di wilayah darat.

Selanjutnya, ada 11 lokasi di Kabupaten Bantul yang meliputi tujuh titik penambangan di sungai dan empat di darat.

Untuk lokasi yang berada di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman, masing-masing terdapat tiga titik tambang ilegal yang semuanya berada di wilayah darat.

"Semua kegiatan penambangan harus berhenti sebelum dokumen perizinan dilengkapi," kata dia.

Dari temuan di lapangan, ujar Anna, sejumlah pihak yang melakukan aktivitas penambangan itu diketahui baru mengantongi izin dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelengkapan izin tersebut disebut masih kurang karena belum dilengkapi dokumen lingkungan.

"Jadi kami tidak hanya menghentikan aktivitas penambangan saja, tapi juga mewajibkan perusahaan penambang menata kembali lahan,” imbuhnya.

Proses penutupan tambang ilegal itu tak hanya meliputi aktivitas penambangannya saja di lokasi. Namun juga termasuk proses pengangkutan dan penjualan galian tanah.

Sebelumnya ramai sorotan penambangan tanah uruk tol di Kabupaten Gunungkidul yang lokasinya mepet dan mengancam pemukiman warga.

"Jangan sampai kerusakan pemukiman warga akibat penambangan makin bertambah. Perusahaan yang melakukan penambangan itu harus bertanggung jawab memperbaiki lokasi yang ditambang,” kata Anna.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada awal Juli ini menginstruksikan semua penambangan ilegal di wilayah itu agar ditindak tegas. Sultan juga meminta keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten mengawasi dan mengatasi tambang ilegal di wilayahnya.

Sultan meminta para penambang yang sudah mengantongi izin juga menaati aturan yang berlaku. “Misalnya di Gunungkidul, aktivitas penambangan dilakukan di kawasan karst yang dilarang, semua ada aturannya," kata dia.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal ramai kabar pengakuan karyawan pabrik tekstil berstatus perusahaan BUMN di Sleman Yogyakarta yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji.

Karyawan itu mengaku sudah dirumahkan satu bulan lebih tanpa gaji sehingga terpaksa harus pontang-panting mencari penghasilan lain di luar.

Belum diketahui pasti kondisi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya sejak Juni lalu itu hingga merumahkan karyawannya. Belakangan terungkap, perusahaan tekstil berstatus BUMN di Sleman itu PT Primissima (Persero).

"PT Primissima itu seperti hidup segan mati tak mau, itu sudah dari dulu (persoalannya), tidak pernah selesai," kata Sultan HB X, Selasa, 9 Juli 2024.

Sultan menjelaskan, sekitar 7-8 tahun silam Pemerintah DIY sudah pernah mencoba menawarkan diri untuk mengelola PT Primissima menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.

Dengan kondisi kinerja usaha BUMN kini yang diketahui stop produksi dan merumahkan karyawan itu, ujar Sultan, Pemda DIY tak berani lagi menawarkan diri untuk mengelola perusahaan itu sebagai BUMD.

"Kami tidak berani untuk nawar lagi (perusahaam BUMN itu) menjadi bagian dari BUMD seperti 7-8 tahun lalu. Karena kalau dengan situasi begini diambilalih, saya pusing juga," kata Sultan.

Sultan pun berharap, apapun persoalan perusahaan BUMN itu, jangan sampai yang dikorbankan karyawan.

"Jangan sampai karyawan yang dirugikan," kata dia.

Adapun Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY Dani Eko Wiyono yang mendampingi para pekerja pabrik tekstil itu mengungkap, ada 15 karyawan yang di PHK sejak November 2023 dan sekitar 500-an pekerja dirumahkan oleh manajemen perusahaan itu sejak 1 Juni 2024 lalu tanpa gaji.

"Saat ini hanya ada bagian sekuriti (keamanan) di sana yang berjaga," kata Dani.

Adapun untuk karyawan yang di PHK, kata Dani, telah mendapatkan pencairan pertama atau 30 persen dari nilai total pesangonnya pada 6 April 2024 lalu. Setelah itu mandeg alias belum jelas lagi pelunasannya.

Dari penelusuran serikat buruh, pemicu kolapsnya perusahaan BUMN itu hingga melakukan PHK dan merumahkan karyawan karena persoalan internal keuangan perusahaan.

"Masalah keuangan perusahaan itu yang diduga kacau, kami tidak tahu apakah dari sisi pemasaran atau produksinya, namun diduga banyak terjadi kebocoran," kata dia.

Persoalan keuangan perusahaan yang tak kunjung tuntas itu yang diduga kuat membuat manajemen mengambil langkah merumahkan karyawan dan menghentikan seluruh operasional perusahaan itu sejak awal Juni lalu.

"Sebelum Juni sendiri masih ada aktivitas operasional di perusahaan itu," kata dia.

Adapun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Yogyakarta Sutiasih menuturkan dari laporan yang ia terima, perusahaan BUMN itu memang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 15 karyawan di luar ratusan karyawan yang kini statusnya dirumahkan.

"Untuk karyawan yang dirumahkan belum dilakukan PHK, statusnya masih hubungan kerja," kata Sutiasih Selasa.

Sutiasih membeberkan, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan manajemen perusahaan itu. Agar karyawan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sesuai ketentuan berlaku.

"Langkah konsultasi, bipartit sampai mediasi hingga berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan sudah kami lakukan, tapi soal hak-hak (pesangon dan gaji) pekerja belum bisa dipenuhi PT Primissima karena belum ada dana," kata Sutiasih.

Menurut Sutiasih segala kewenangan terkait perusahaan itu saat ini sudah diambilalih PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sehingga manajemen di Yogyakarta tak bisa mengambil keputusan.