Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia maju.

Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi dan digitalisasi telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera dapat terwujud," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Airlangga menambahkan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 per hari. Ia mencatat, beberapa daerah di Indonesia sudah berhasil mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 10.000 per hari.

"Contohnya, Papua Barat pertumbuhannya sudah tinggi, yaitu 19,56%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, yang tumbuh 9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Namun, masih ada beberapa daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Saat ini, pendapatan per kapita nasional baru mencapai sekitar US$ 5.000. Namun, di Morowali, pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 60.844. Menurut Airlangga, angka ini setara dengan negara maju.

"Target Indonesia adalah sekitar US$ 30.000, jadi capaian Morowali ini sudah dua kali lipat dari target di tahun 2045," ujarnya.

Airlangga juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Jakarta, Kediri, Halmahera Tengah, dan Teluk Bintuni telah mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 30.000. Pencapaian tersebut didorong oleh sektor berbasis perdagangan, industrialisasi, dan hilirisasi.

"Ini membuktikan bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera bisa kita wujudkan," jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan moneter BI pada tahun depan akan tetap seimbang dengan fokus utama pada stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

"Arah kebijakan BI tahun 2025 yang tadi kami sampaikan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).

Selain itu, Perry menegaskan, BI berkomitmen menjaga inflasi agar tetap sesuai dengan target, yakni 2,5±1%.

"Dari perkiraan kami, masih terbuka ruang untuk penurunan suku bunga," katanya.

Untuk memperkuat stabilitas ekonomi, BI juga berencana memperdalam pasar uang dan melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas). Langkah ini akan dilakukan dalam rangka memperbarui blueprint kebijakan moneter hingga tahun 2030.

Perry juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan BI dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap sektor riil, serta meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam kebijakan makroprudensial, BI akan terus mendorong likuiditas untuk mendukung pemberian kredit di sektor-sektor prioritas yang dapat menciptakan lapangan kerja tinggi. Diharapkan kebijakan ini dapat mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, jika kita telusuri lebih jauh, postur APBN 2025 masih menempatkan stabilitas makro ekonomi sebagai prioritas utama, mengabaikan kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Ketergantungan pada utang, alokasi belanja yang tidak seimbang, dan strategi pendapatan negara yang masih bertumpu pada kelompok masyarakat tertentu menunjukkan bahwa APBN ini lebih berpihak pada kepentingan elit ekonomi daripada masyarakat luas.

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini akan dibiayai melalui utang sebesar Rp 775,9 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada utang sebagai sumber pembiayaan negara.

Pemerintah mengklaim bahwa utang akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan, tetapi sejarah mengajarkan bahwa beban utang yang besar sering kali berujung pada krisis fiskal, terutama ketika ekonomi global mengalami guncangan.

Ketergantungan pada utang ini juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Alih-alih mengembangkan basis ekonomi yang lebih kuat dan diversifikasi pendapatan negara, pemerintah lebih memilih jalur mudah dengan terus menambah utang.

Dampaknya, beban pembayaran bunga dan cicilan utang akan semakin membengkak di masa depan, mengurangi ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.

Pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun. Penerimaan perpajakan yang tinggi tentu saja penting untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi pertanyaannya, dari mana pajak ini akan dipungut?

Kebijakan perluasan basis pajak sering kali membebani kelas menengah dan usaha kecil. Sementara itu, perusahaan besar dan elit ekonomi sering kali memiliki akses pada berbagai insentif atau celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia tetap tinggi. Ketidakadilan ini akan terus berlanjut jika tidak ada reformasi struktural yang serius untuk menciptakan sistem perpajakan yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial.

PNBP yang dioptimalkan melalui pengelolaan sumber daya alam juga menyimpan tantangan tersendiri. Peningkatan PNBP sering kali berarti eksploitasi sumber daya yang lebih masif, yang bisa berujung pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tingkat lokal.

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering menjadi korban utama dari kebijakan ini, tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka.

Belanja Negara Tidak Merata

Belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun, dengan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Ketimpangan alokasi ini menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran, sementara daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap terpinggirkan.

Belanja pemerintah pusat yang besar mencerminkan kecenderungan sentralisasi fiskal, yang justru menghambat otonomi dan inovasi di tingkat daerah. Padahal, pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan distribusi anggaran yang lebih adil antara pusat dan daerah.

Ketimpangan ini dapat memperkuat ketidakadilan struktural antara daerah maju dan daerah tertinggal, menghambat upaya pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi tujuan utama APBN.

Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah yang baik. Namun, program-program ini cenderung bersifat tambal-sulam, tanpa menyentuh akar masalah struktural yang lebih dalam. Misalnya, program makan bergizi gratis tidak akan efektif jika sistem distribusi pangan masih dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar yang memonopoli harga dan pasokan.

Demikian pula, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan hanya akan menjadi solusi jangka pendek jika tidak ada reformasi yang lebih mendasar pada sistem pendidikan nasional.

Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan antarsekolah masih sangat besar, mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Tanpa perubahan struktural yang lebih mendalam, program-program ini hanya akan menjadi kosmetik belaka.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi yang rendah (2,5%), pemerintah tampaknya lebih fokus pada stabilitas makroekonomi ketimbang pemerataan kesejahteraan. Stabilitas ini memang penting, tetapi jika hanya dinikmati oleh segelintir elit ekonomi, maka tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif tidak akan tercapai.

Kesimpulannya, APBN 2025 mencerminkan kebijakan fiskal yang masih bertumpu pada paradigma lama: mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan sosial. Tanpa reformasi yang lebih mendasar, APBN ini hanya akan memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada, meninggalkan mayoritas masyarakat Indonesia dalam ketidakpastian dan ketidakadilan.

Pemerintah perlu lebih serius mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya stabil secara makroekonomi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2024 sebesar US$ 150,2 miliar atau setara Rp 2.311 triliun (dengan kurs Rp 15.389). Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli sebesar US$ 145,4 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan capaian ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa minyak dan gas (migas), serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2024 tercatat sebesar 150,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2024 sebesar 145,4 miliar dolar AS," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Catatan detikcom, ini adalah rekor cadangan devisa tertinggi sejak Desember 2023, sebesar US$ 146,4 miliar.

Dia menjelaskan posisi cadangan devisa pada akhir Agustus setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pihaknya menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Selain itu, pihaknya melihat cadangan devisa memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Di sisi lain, prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terangnya.