Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia maju.

Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi dan digitalisasi telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera dapat terwujud," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Airlangga menambahkan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 per hari. Ia mencatat, beberapa daerah di Indonesia sudah berhasil mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 10.000 per hari.

"Contohnya, Papua Barat pertumbuhannya sudah tinggi, yaitu 19,56%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, yang tumbuh 9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Namun, masih ada beberapa daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Saat ini, pendapatan per kapita nasional baru mencapai sekitar US$ 5.000. Namun, di Morowali, pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 60.844. Menurut Airlangga, angka ini setara dengan negara maju.

"Target Indonesia adalah sekitar US$ 30.000, jadi capaian Morowali ini sudah dua kali lipat dari target di tahun 2045," ujarnya.

Airlangga juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Jakarta, Kediri, Halmahera Tengah, dan Teluk Bintuni telah mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 30.000. Pencapaian tersebut didorong oleh sektor berbasis perdagangan, industrialisasi, dan hilirisasi.

"Ini membuktikan bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera bisa kita wujudkan," jelasnya.

JAKARTA,investor.id -  Pemerintah optimis bahwa  UMKM bisa menjadi kunci sukses untuk menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045, dengan cara menciptakan lapangan kerja berkualitas. Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita. Namun demikian untuk mencapai hal tersebut pemerintah perlu mengubah struktur pelaku usaha.

"Saat ini, mayoritas pelaku usaha di Tanah Air adalah usaha mikro dan kecil (lebih dari 99%). Sebanyak 97% tenaga kerja bekerja di sektor usaha mikro informal dan berpendapatan dibawah UMR," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024).

Dengan struktur tersebut, menurut Teten, berpotensi menyulitkan Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai target pendapatan per kapita US$ 30.300 pada tahun 2045.

"UMKM tidak boleh hanya dijadikan bumper ekonomi pada saat krisis dan diposisikan sebagai ekonomi subsisten, melainkan harus mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi," kata Teten.

Teten menuturkan hal konkret yang perlu dilakukan adalah melakukan dua pendekatan.  Pendekatan pertama, intervensi teknologi dengan memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia.

"Sebagaimana arahan Presiden terkait hilirisasi, kami sudah mencoba membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) di berbagai daerah untuk mengolah kekayaan alam kita agar memiliki nilai tambah. Ini menjadi potensial, untuk bagaimana membangun industri menengah berbasis keunggulan domestik," tutur Teten.

Pendekatan kedua adalah  mempersiapkan lebih banyak lagi wirausaha produktif, sehingga melahirkan lagi ekonomi baru yang lebih produktif.

"Ini yang kami sedang siapkan dengan program EntrepreneurHub dan kolaborasi dengan banyak pihak," kata Teten.

Teten menekankan pentingnya pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, saat ini juga masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM. "Pembiayaan harus kita reform supaya betul - betul bisa melahirkan industri kecil menengah, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas,“ terang Teten.

Teten juga menambahkan, terdapat satu kebijakan Pemerintah yang bisa mendorong ekonomi baru untuk menumbuhkan industri. Yaitu belanja 40% APBN yang harus membeli produk lokal.

“Kalau ini diperketat dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), segala macam investasi akan datang karena belanja Pemerintah cukup besar,” pungkas Teten.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Indonesia menargetkan jadi negara maju 2045. Pemerintah saat ini membentuk Visi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai rencana besar tersebut.

Visi Indonesia Emas 2045 kini telah ditetapkan secara resmi lewat Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Ini akan menjadi dokumen yang menjadi pedoman pemerintah untuk menyusun program-program strategis.

UU Nomor 59 Tahun 2024 baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 September 2024 yang lalu. RPJPN disusun selama 20 tahun sekali, RPJPN sebelumnya akan habis masanya pada Desember tahun ini.

"Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," bunyi salah satu pertimbangan UU 59 tahun 2024, dikutip Jumat (20/9/2024).

Di dalam UU RPJPN, tepatnya pada pasal 5 ditetapkan ada lima tolak ukuryang menjadi sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Pertama, pendapatan per kapita setara negara maju, kedua kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, lalu ketiga kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat
Selanjutnya, yang keempat adalah daya saing dan sumber daya manusia meningkat, dan terakhir intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Sementara itu di bagian lampiran UU 59 tahun 2024 disebutkan angka-angka target yang mau dicapai Indonesia dari 5 sasaran tadi pada 2045, misalnya pendapatan per kapita yang ditargetkan bisa naik mencapai US$ 30.300 atau sekitar Rp 455,6 juta per tahun (kurs Rp 15.038) di 2045. Ada juga target tingkat kemiskinan yang bisa mencapai 0% di 2045. Targetnya tingkat kemiskinan Indonesia cuma 0,5-0,8% dalam rencana Visi Indonesia Emas.

Berikut Target Lengkapnya:

1. Pendapatan per kapita 2025 berada di US$ 5.500-5.520 per tahun dan naik menjadi US$ 30.300 pada 2045

2. Kontribusi PDB maritim 2025 8,1% dan naik menjadi 15% di 2045

3. Kontribusi PDB manufaktur 2025 20,8% dan naik menjadi 28% di 2045

4. Tingkat kemiskinan 2025 7-8% dan naik menjadi 0,5-0,8% di 2045

5. Rasio gini dari awalnya 0,379-0,382 poin di 2025 akan diperbaiki hingga menjadi 0,290-,320 poin ada 2045

6. Global Power Index dari peringkat 34 di 2025 akan naik menjadi peringkat 15 besar dunia di 2045

7. Indeks Modal Manusia dari awalnya 0,56 poin di 2025 akan naik menjadi 0,73 poin di 2045

8. Penurunan emisi gas rumah kaca: di 2025 berada di 38,6% akan meningkat menjadi 93,5% di 2045

9. Indeks kualitas lingkungan hidup: di 2025 berada di 76,49 akan naik menjadi 83 poin di 2045

(hal/ara)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) menargetkan, Indonesia bakal menjadi negara maju dalam 20 tahun ke depan seiring visi Indonesia emas 2045. Maka untuk mendapatkan label sebagai negara maju, pendapatan per kapita Indonesia didorong untuk mencapai USD23.000 atau setara Rp352,6 juta per tahun (Kurs Rp15.334 per USD).

Jokowi menyebutkan hal tersebut saat menyampaikan arahannya di depan para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kamis (12/9/2024). Jokowi menuturkan, target pencapaian Indonesia emas 2045 yakni pendapatan per kapita bisa melewati USD23 ribu.

"Kemudian juga mewujudkan Indonesia emas di 2045, 20 tahun yang akan datang, target kita sudah mencapai GDP lebih dari 23 ribu GDP per kapita," ujar Jokowi dalam arahannya.

Kebanyakan negara maju saat ini memiliki pendapatan per kapita USD12.000 atau sekitar Rp184,9 juta per tahun.

Mantan Wali kota Solo itu mengungkapkan target visi Indonesia emas 20245, adalah tujuan besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Baginya, visi Indonesia emas 20245 adalah satu contoh cita-cita yang menjadi mimpi besar dari setiap pemimpin.

"Misalnya mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," sebut Jokowi menyebut cita-citanya.

Oleh karena itu, Jokowi mengungkapkan setiap visi besar selalu memiliki tantangan dan risiko yang besar. Baginya, apabila menghadapi tantangan dan risiko tersebut, diperlukan pertaruhan dalam setiap keputusan yang besar.

"Dan dimana untuk menggapai itu tidak jarang kita mempertaruhkan banyak hal karena keputusan-keputusan besar apapun pasti ada risiko, pasti ada tantangan," tegas Jokowi.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya mimpi besar agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dengan menggenjot pendapatan per kapita. Targetnya, pada 2045 pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 23.000 atau Rp 354,5 juta per tahun.

Saat ini, umumnya negara maju di dunia memiliki pendapatan per kapita US$ 12.000 atau sekitar Rp 184,9 juta per tahun. Diperkirakan 20 tahun ke depan rata-rata pendapatan per kapita negara maju akan berada di US$ 20.000 atau Rp 308 juta per tahun.

Saat ini tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih jauh dari level tersebut, yaitu di kisaran US$ 5.500 atau Rp 84,78 juta per tahun.

"Kita mau mewujudkan Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang target kita sudah capai GDP US$ 23.000 per kapita. Untuk apa? Untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa," beber Jokowi saat memberikan pengarahan khusus kepada Pejabat TNI-Polri di IKN, Kamis (12/9/2024).

Jokowi juga punya mimpi besar berupa konsep Indonesiasentris, yang menargetkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Pembangunan Indonesia, bukan hanya banyak dilakukan di Jawa saja.

Menurutnya, sebagai seorang pemimpin, dirinya juga banyak mempertaruhkan berbagai hal untuk mencapai visi-misinya. Sebuah keputusan besar, menurutnya memiliki risiko dan tantangannya. Dia berpesan agar para pejabat TNI/Polri punya pemikiran seperti itu saat memimpin.

"Untuk menggapai itu, kita tak jarang mempertaruhkan berbagai hal. Karena keputusan besar apapun pasti ada risiko dan tantangannya. Bapak ibu sebagai pemimpin sesuai tugas dan wewenangnya sesuai jenjang kepemimpinan TNI/Polri, dalam lingkup kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional harus berani putuskan. Berani ambil langkah, dari kecil besar dan sedang, semua harus berani untuk hal-hal yang berdampak besar bagi negara kita," tutur Jokowi.

Simak juga Video: Menkominfo: Enabler Indonesia Emas Digitalisasi

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendukung pertumbuhan ritel UMKM lewat program "Belanja di Indonesia Saja". Pemerintah mendukung program tersebut agar bisa mendorong konsesi di dalam negeri.

“Karena kelas menengah kita cukup besar, ada 164 juta orang, termasuk aspiring middle class. Jadi dari sisi pemerintah tinggal mendongkrak daya beli mereka dengan berbagai program insentif atau subsidi,” ujar Airlangga dalam Indonesia Retail Summit 2024 di Swissotel PIK Jakarta, Rabu (28/8).

Di 2024, dia menyebut, terdapat peningkatan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan, terutama pada saat libur hari besar keagamaan dan libur sekolah.

"Ini tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada Juli 2024 berada pada level 123,4, dan ini termasuk kategori zona optimistis. Mendukung hal ini, pemerintah berupaya merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha ritel, baik skala besar maupun UMKM," sambung Airlangga.

Pemerintah juga menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara itu, pelaku usaha ritel diharapkan aktif berinovasi menciptakan konsep baru dalam pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup konsumen.

"Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi pembayaran yang canggih untuk meningkatkan pengalaman belanja, hingga penawaran produk dan layanan yang eksklusif dan sesuai tren terkini," kata Airlangga.

Dia mengatakan, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, potensi ekonomi dalam negeri harus tetap dioptimalkan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, yakni diperkirakan berjumlah 281 juta jiwa di 2024, dan jumlah sebesar itu merupakan pangsa ritel yang bagus untuk diberdayakan.

Pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2002 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, yakni 12 persen. Dia pun mengklaim bahwa mal di Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih baik dan modern dibanding berbagai mal di negara lain.

"Kita harus tepuk tangan untuk para peritel. Hal itu didukung oleh pendapatan per kapita di Jakarta yang sudah di atas USD20 ribu. Jadi, berapa banyak toko ritel yang sudah dibuka di suatu daerah dapat mencerminkan berapa pendapatan per kapita dari daerah itu,” ujar Airlangga.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan beberapa kebijakan guna memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan di dalam negeri.

Pemerintah juga mendorong pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk bermitra dengan pelaku UMKM. Melalui kemitraan dan kolaborasi ini tentunya akan menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM, membuka lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat.

“Produk dan positioning itu penting untuk ritel. Harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini di berbagai pusat perbelanjaan," katanya.

"Untuk jumlah toko ritel memang terus berkembang dan berjalan baik. Kita ingin bukan cuma di Jakarta saja, tapi juga seluruh Indonesia, karena ada daerah lain yang pendapatan per kapitanya juga menengah ke tinggi. Supaya sektor ritel terus tumbuh, maka harus terus digenjot dari sisi produktivitas dan inovasi,” tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memproyeksi Gross Domestic Product (GDP)atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2045 akan setara dengan negara maju lainnya.

Pada periode tersebut, Indonesia bakal masuk menjadi negara maju di dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pendapatan per kapita masyarakat berada di level USD13.000 pada 2045. Dengan pendapatan tersebut, kemiskinan ekstrem tidak lagi ada.

“Di 2045 kita punya cita-cita untuk menjadi Indonesia emas, apa artinya? Kita ingin kita punya GDP setara dengan negara maju saat ini, sekitar USD13.000 per kapita, kita ingin tidak ada lagi kemiskinan ekstrem,” ujar Rachmat dalam gelaran IDX Channel ESG 2024 Conference di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, ada sejumlah tugas besar yang harus diselesaikan Pemerintah Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Beberapa hal di antaranya kepemilikan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif, kepemimpinan (leadership) yang lebih dikenal luas di kancah internasional, hingga kebijakan di bidang industri yang bisa menangani net zero emission.

“Kita juga menginginkan leadership Indonesia juga lebih dikenal lagi di dunia internasional, ini tentunya membutuhkan SDM yang kompetitif. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus punya kebijakan industrial policy, di mana gas rumah kaca kita sudah menjadi net zero, jadi semuanya kita harus jalankan,” kata dia.

Pemerintah terus menempuh berbagai upaya agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap, di antaranya dengan pembangunan infrastruktur, kapasitas SDM, riset inovasi dan pengembangan bisnis.

Lalu, transformasi kebijakan dan regulasi, tata kelola data dan pengamanan, hingga peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

Pilar transformasi ekonomi tersebut sekaligus menjadi pendukung utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.

Transformasi ekonomi dilakukan untuk dapat mencapai sasaran pada 2045 berupa PDB nominal USD9,8 triliun, menempati posisi sebagai salah satu dari lima besar negara dengan PDB terbesar di dunia, porsi penduduk middle income sebanyak 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 25,2 persen.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan saat ini pendapatan per kapita Jakarta sudah mencapai US$ 22 ribu. Oleh karena itu Jakarta sudah menjadi kota yang termasuk dalam kota dalam level high economy.

“Jadi kalau kita mau lihat Indonesia Maju Tahun 2045, kita lihat Jakarta.  Saat ini Jakarta bukan lagi middle income trap. Sekarang itu threshold-nya dari upper middle income ke high economy sekitar US$ 14.440, di Jakarta sudah US$ 22 ribu,” ucapnya.

Jika ditelaah lagi, saat ini Indonesia masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah atas. Jika dirinci negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita di kisaran US$ 4.466-13.845. Kriteria negara pendapatan tinggi adalah memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 13.845.

Dia mengatakan, pendapatan per kapita di Jawa Tengah baru U$$ 3 ribu. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut juga berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu dibutuhkan penciptaan lapangan pekerjaan dan pasokan pangan memadai.

“Saya sampaikan, problemnya bukan di ketersediaan tetapi permasalahannya lebih dari sisi permintaan. Lalu kita mengobati dari sisi suplai,” tutur Suharso.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus melakukan pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap.  Saat ini pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan belum tersebar secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Untuk bisa keluar dari middle income trap dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 5% belum cukup, sehingga harus bisa didorong di kisaran 6-7% disertai investasi yang tumbuh 6,8% hingga dua dekade mendatang.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatera Selatan. (Sumber pertumbuhan ekonomi) itu harus kita ratakan,” ucap Airlangga.

Dia mengatakan, pemerataan ekonomi di setiap daerah bisa dihadirkan dengan mengoptimalkan UMKM dan sektor jasa.  Dengan adanya pemerataan ekonomi diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Tentu sektor ekonomi harus didorong terutama untuk UMKM kemudian sektor jasa harus didorong,” tutur Airlangga.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perjalanan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dinilai masih sangat panjang. Hal ini mengingat pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang tumbuh lambat.

Pada tahun 2013, GNI per kapita Indonesia mencapai US$ 3.710, dan tahun 2023 hanya US$ 4.870, atau tumbuh riil 2.75% per tahun. Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu untuk menggenjot produktivitas perekonomian agar GNI per kapita tumbuh melesat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan GNI per kapita Indonesia yang cenderung melambat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang melemah.

Dalam hitungannya, rata-rata pertumbuhan ekonomi riil pada periode 2004-2014 tercatat 5,7% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi riil pada periode 2014-2023 tercatat 4,2% per tahun.

Hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional serta krisis pandemi beberapa waktu lalu.

Selain perlambatan ekonomi, terdapat perubahan dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari sektor pertanian dan manufaktur ke sektor jasa yang juga mempengaruhi laju pertumbuhan GNI per kapita.

"Sektor jasa cenderung tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak sektor manufaktur, atau mungkin menawarkan gaji yang lebih rendah," kata Josua kepada Kontan, Minggu (4/8).

Kemudian, terdapat ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia mengingat beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara daerah lain cenderung di bawah pertumbuhan nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi rata-rata nasional.

Tingkatkan Produktivitas

Josua menyampaikan bahwa tantangan untuk meningkatkan GNI per Kapita untuk mencapai US$5.500 dan US$26.000-US$30.000 pada 2045 ialah, pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas perekonomian terutama faktor produksi tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, termasuk pengelolaan utang yang prudent dan menjaga inflasi agar tetap terkendali.

"Dan yang terakhir, pemerintah perlu mempercepat implementasi reformasi struktural, memperbaiki iklim investasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai di seluruh daerah di Indonesia," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut laporan Bank Dunia bertajuk World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Indonesia sendiri memang masuk kategori upper middle income country atau negara berpendapatan menengah-atas.

Dilaporkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia mencapai US$ 4,870 di tahun 2023. Namun, posisi Indonesia paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang masuk kategori ini.

Dalam laporan itu, Indonesia masih kalah dari Malaysia yang mencetak GNI per kapita mencapai US$ 11,970.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa Jakarta dan Ibu Kota Negara atau IKN sudah lolos dari middle income trap atau kota berpendapatan menengah.

Menurut Airlangga, pendapatan per kapita Jakarta sudah mencapai US$ 21 ribu. Pendapatan per kapita sendiri adalah besaran pendapatan rata-rata semua penduduk.

"Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta yaitu di Jakarta Pusat itu sudah US$ 50 ribu. Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," kata Airlangga saat menghadiri perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (25/7).

Selain Jakarta, Kalimantan Timur yang merupakan lokasi IKN juga sudah lolos dari middle income trap. Termasuk juga Kalimantan Utara yang menurut Airlangga sudah lolos dari middle income trap karena pendapatannya sudah sekitar US$ 17 ribu.

Untuk itu, Airlangga memastikan pada selanjutnya akan memetakan seluruh provinsi. "Kita lihat economic driver-nya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa dan juga dikejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinannya," ujar Airlangga.

Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ilir

Airlangga memastikan saat ini sudah memiliki data dan akan mengupayakan setiap daerah bisa seperti Jakarta dan Kalimantan Timur. Bahkan, ia menyebut Sumatra Selatan dan Ogan Komering Ilir sudah lolos middle income trap.

"Jadi ini satu hal yang harus kita kejar. Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional." kata Airlangga.

Ia melihat kedepan Indonesia bisa mendorong percepatan akselerasi menuju middle income trap supaya bisa lepas pada 2030-2032. Untuk itu, Airlangga menegaskan Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam tahapan aksesi menuju Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

"Dalam aksesi OECD itu beberapa tahapan kita sudah comply. Misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak mulai dari nol, oleh karena itu tiga tahun ke depan kita akan akselerasi," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, aksesi OECD sudah masuk dalam pembangunan jangka Panjang Indonesia pada 2025-2045. Sehingga, pemerintah pusat akan akan mendorong kepala daerah mengaktifkan penggerak ekonomi usai Pilkada.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi agar pendapatan per kapita di seluruh wilayah Indonesia merata.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) mencatat, dari 38 provinsi, hanya Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi agar perekonomian di semua wilayah merata. Salah satunya dengan mengembangkan sektor ekonomi di setiap daerah terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kemudian juga sektor jasa yang harus didorong untuk pemerataan ekonomi di semua wilayah Indonesia,” tutur Airlangga kepada awak media, Rabu (14/7).

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, Provinsi DKI Jakarta berstatus high income economy dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

Kemudian sebanyak 12 Provinsi yakni Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi tengah, Papua Barat, Papua Tengah, jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu 23 provinsi lainnya berstatus lower middle income economy, di antaranya Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, bali, papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Kemudian, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur. Terakhir, hanya Papua Pegunungan yang berstatus low income economy.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatra Selatan, itu harus kita ratakan pertumbuhannya,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI menunjukkan bahwa stagnasi pasar mobil baru setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan harga mobil serta kondisi pendapatan per kapita.

"Jadi, temuannya sudah jelas. Pertama, pendapatan per kapitanya tidak naik cukup besar, hanya tiga persen naik dalam 10 tahun terakhir, dan harga mobil naiknya juga di atas inflasi, 5-6 persen. Inflasi kita kan sekarang empat persen," kata peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto di Jakarta, Selasa (9/7) malam.

Riyanto menjelaskan bahwa penjualan mobil berkaitan erat dengan faktor ekonomi seperti harga mobil, suku bunga kredit, kurs, harga bahan bakar, dan ketersediaan stok mobil. Namun, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap penjualan mobil adalah harga mobil dan pendapatan per kapita.

Hanya saja berdasarkan riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan kendaraan cenderung stagnan semenjak 2013. Padahal tahun sebelumnya, yaitu di 2012 terjadi kenaikan penjualan yang signifikan bahkan mendekati penjualan satu juta kendaraan.

"Penjualan kendaraan menurun di era Jokowi, yaitu hanya 5,6 persen, alasannya karena pendapatan per kapita jauh dari Harga kendaraan. Apalagi struktur ekonomi Indonesia yang di drive oleh belanja pemerintah dan konsumsi public,"tutur dia.

LPEM UI, menurut dia, melaporkan pendapatan per kapita hanya naik rata-rata 3,65 persen per tahun dari 2013 hingga 2022. Hanya saja pertumbuhan penjualan mobil selama kurun itu menurun rata-rata 1,64 persen per tahun. Sementara periode 2000 hingga 2013 pendapatan per kapita naik rata-rata 28,26 persen per tahun dan penjualan mobil meningkat 21,23 persen per tahun.

Peningkatan penjualan mobil bekas, terutama di Jawa, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan mobil baru. Pada tahun 2022, sekitar 65 persen pembeli mobil di Jawa memilih mobil bekas, antara lain karena beda harga yang semakin lebar antara mobil baru dan mobil bekas.

Ketika harga mobil baru semakin tinggi dan pendapatan per kapita kenaikannya tidak sebanding, mobil bekas menjadi pilihan bagi yang menginginkan kendaraan dengan harga terjangkau. "Pilihannya itu mungkin karena pendapatannya tidak naik tinggi, harga mobil barunya juga cukup besar naiknya, pilihannya akhirnya mobil bekas," kata Riyanto.

"Apalagi, pasar mobil bekas di 10 tahun terakhir ini pembelinya itu tidak beli kucing dalam karung. Sekarang cacatnya dikasih tahu sekarang, digaransi. Jadi sudah relatif transparan," kata dia.

Stagnasi dalam penjualan mobil baru, menurut pendapat Riyanto, dapat diatasi menggunakan pendekatan jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui re-industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi minimal enam persen dengan re-industrialisasi agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25 persen hingga 30 persen, mendorong pendapatan per kapita kelompok menengah ke atas naik ke kelas makmur," Riyanto menjelaskan.

Solusi jangka pendek yang dapat dijalankan untuk mengatasi stagnasi dalam penjualan mobil, menurut dia, antara lain penurunan komponen pajak pada harga mobil.

Komponen pajak saat ini mencapai 40 persen dari harga off the road mobil. Penurunan pajak bisa membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain itu, keberhasilan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tahun 2021 dalam mendorong peningkatan penjualan mobil merupakan contoh bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan pasar.

Riyanto juga mengemukakan perlunya stimulus fiskal agar kelompok menengah ke atas yang hampir masuk ke kategori makmur dapat membeli mobil baru, misalnya dengan insentif pajak untuk kendaraan mobil ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dan 4x2 low.

Di samping itu, dia menyarankan penyegaran kembali program mobil murah pemerintah serta mendorong efisiensi produksi mobil dan pemberian diskon dalam pembelian mobil.

"Nah untuk produsen ini sudah seberapa efisien dalam produksi? Apakah mungkin pemberian diskon? Pameran dan pemberian diskon itu kan program untuk mendorong pasar sebetulnya," katanya.