JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, penebusan atau pengambilan pupuk bersubsidi semakin mudah diakses petani.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, Kementan telah memperbarui mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, yang kini ia klaim semakin mudah diakses para petani.

Para petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi hanya perlu terdaftar di sistem e-RDKK atau portal pupuk bersubsidi.

“Dan membawa KTP ke kios untuk membeli pupuk bersubsidi. Selain itu, petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi wajib terdaftar dalam Simluhtan dan e-RDKK,” kata Andi dalam siaran pers Kementan, Selasa (1/10/2024).

"Proses penebusan juga diverifikasi dengan foto petani, yang akan dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers di kios penjualan,” ujar Andi menambahkan.

Andi menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Penyaluran pupuk bersubsidi yang dibiayai oleh negara harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi, mulai dari distribusi hingga proses penebusannya," ucap Andi.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra mengatakan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 dan Keputusan Mentan (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024, stok pupuk bersubsidi dijamin tersedia di seluruh lini distribusi.

Diketahui, alokasi kuota pupuk subsidi pada tahun 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

"PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi untuk kebutuhan petani. Dilihat dari realisasi penyerapan pupuk bersubsidi, masih tersedia cukup stok untuk musim tanam mendatang," ujar Jekvy.

Dengan alokasi pupuk yang melimpah, Kementan juga mendorong para petani untuk segera memanfaatkan stok pupuk bersubsidi, terutama menjelang musim tanam.

Pupuk ini dialokasikan bagi subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai; subsektor hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Petani dengan lahan maksimal 2 hektar, termasuk anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), juga dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku dengan memastikan sudah terdaftar di e-ERDKK.

"e-RDKK dievaluasi hingga empat kali setahun, sehingga petani yang belum menerima alokasi pupuk bersubsidi dapat mengajukan kebutuhan mereka, selama memenuhi kriteria,” kata Jekvy.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia menggandeng Bulog untuk menjadi offtaker untuk petani dalam program bagi petani dari hulu hingga hilir.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi.

“Program makmur hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan. Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program makmur mencatatkan realisasi seluas 295.904 hektare (ha) lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program tersebut juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan.

Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14% dengan rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha.

Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23%, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar 3% dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat 7% dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

“Sebagaimana kita ketahui, kontribusi pupuk pada produktivitas pangan mencapai 62%. Program MAKMUR akan mengisi kekurangan dari produktivitas yang tidak bisa dipenuhi dari pupuk subsidi,” katanya.

Menurutnya sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum BULOG akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

“Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan BULOG bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan BULOG, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia,” tutup Rahmad.

*

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Jokowi menugaskan agar aparatur negara dan perusahaan plat merah mendukung program peningkatan produksi padi di Sulawesi Selatan. PT Pupuk Indonesia (Persero) berencana menggeber penyaluran pupuk bersubsidi.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan petani Bantaeng di Sulawesi Selatan, selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun karena sulitnya air. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada. Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," ujar Presiden dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Adapun Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi akan memastikan kesiapan dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di Sulsel.

"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi, selain itu kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad Pribadi.

Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Sementara itu, Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus. Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.

Adapun stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, dimana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, yaitu 16.300 ton.

Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," tutup Rahmad Pribadi.