Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah ada moratorium initial public offering (IPO) buntut kasus gratifikasi karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menegaskan tidak menghambat perusahaan yang ingin go public di bursa. Walau, ada lima staf BEI yang baru-baru ini dipecat usai terlibat kasus gratifikasi pencatatan emiten.

"Sampai dengan saat ini, tidak ada sama sekali moratorium terkait dengan proses penelaahan penawaran umum (IPO). Kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa," tegas Inarno dalam dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Youtube OJK, Jumat (6/9).

"Jadi, kita tekankan bahwa proses seperti biasa, walaupun ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu kalau sekiranya dokumen atau pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum itu telah lengkap dan persyaratannya sudah sesuai aturan yang ada, tentunya OJK tidak akan menghambat pemberian pra-efektif atau efektif terhadap calon emiten tersebut," sambungnya.

Inarno juga menekankan OJK selama ini tak pernah mengumumkan daftar perusahaan mana yang tengah mengajukan IPO. Wasit industri jasa keuangan itu hanya merinci jumlah calon emiten yang masuk dalam pipeline.

Oleh karena itu, ia membantah isu ada lima calon emiten yang batal IPO menyusul kasus gratifikasi di BEI. Inarno juga menegaskan sejauh ini tidak ada perusahaan yang batal go public.

"Kalau pun calon emiten itu batal, itu tidak berarti ada masalah, tentunya itu tergantung appetite saat ini. Kalau global atau serapan investor saat ini mungkin terasa sulit, tentunya emiten akan memikirkan untuk menunda di tahun berikutnya. Jadi tidak ada kaitannya," bantah Inarno soal isu liar yang beredar.

"Sampai saat ini masih ada 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan indikatif sebesar Rp41,7 triliun. Kami harapkan sampai akhir tahun target kita itu cukup tercapai. Ini juga memperlihatkan bahwa pasar modal masih menarik minat calon emiten," tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus gratifikasi. Ia menegaskan setidaknya tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum dari pegawai OJK dalam kasus PHK atau pemecatan lima pegawai bursa.

Namun, Mahendra menekankan pihaknya akan terus memburu kemungkinan pelaku-pelaku lain. Ia menyebut perburuan ini dilakukan bersama dengan BEI.

"Intinya adalah tidak boleh ada yang dikecualikan dan tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar tadi itu terbukti dilakukan oleh staf maupun pejabat yang terlibat dalam kasus ini," tegas Mahendra.

"Bursa (BEI) bersama OJK melakukan pendalaman dan tindak lanjut permasalahan ini, termasuk melihat kemungkinan dari pihak lain yang terlibat, apabila ada calon emiten yang terlibat dalam hal ini. Karena itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, diterima, dan dikecualikan," imbuhnya.

Ada lima karyawan yang bekerja di Divisi Penilaian Perusahaan BEI diduga menerima gratifikasi dari calon emiten. Kasus ini berujung pemecatan kepada lima orang tersebut.

Kelimanya diduga aktif meminta sejumlah imbalan uang dan menerima gratifikasi. Mereka mengantongi sejumlah uang atas jasa analisis kelayakan calon emiten agar bisa listing di BEI.

Melalui praktik culas yang terorganisir, para oknum tersebut bahkan diklaim sampai membentuk perusahaan jasa penasihat. Ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen memenuhi prinsip Good Corporate Governance melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui implementasi ISO 37001:2016. Pernyataan ini terkait beredarnya pemberitaan ihwal pelanggaran oknum karyawan BEI terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya (IPO) di BEl.

"Seluruh karyawan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, barang dan/atau jasa) atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I gede Nyoman Yetna dalam keterangan, Senin (26/8/2024).

Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku. Nyoman menambahkan, apabila mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan SMAP, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada tautan berikut https://wbs.idx.co.id.

Melansir surat yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024), manajemen BEI pada Juli sampai Agustus 2024 akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lima orang karyawan mereka, sebagai buntut dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEl.

Kelima karyawan tersebut berasal dari Divisi Penilaian Perusahaan BEl, divisi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten. Mereka disebut telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” seperti tertulis dalam surat tersebut.

Praktek oleh karyawan penilaian perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa, dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa ini, disinyalir juga melibatkan oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham, dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa.