Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Muhammad Nursyamsi, Antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Lewat langkah pengetatan itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BUMN menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap Erick.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.