IDXChannel - Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM menyepakati besaran subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Keja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyebut, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," tutur dia.

Tak hanya subsidi listrik, volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," urainya.

Bahlil menjelaskan, penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

"Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton," kata Bahlil.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan simulasi perihal pembatasan akses bahan bakar (BBM) bersubsidi.

Dalam studi percontohan dipetakan mana konsumen yang berhak atau dilarang membeli bahan bakar subsidi.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebut, dalam simulasi sudah dihitung jenis kendaraan roda dua dan roda empat yang bisa menggunakan BBM subsidi.

Sebaliknya, jenis kendaraan seperti apa yang tidak diperbolehkan mengakses produk energi yang dibiayai dari APBN.

Dalam hitungan BPH Migas juga termasuk besaran anggaran kompensasi yang bisa dihemat pemerintah, berdasarkan jumlah kendaraan dan periode waktu tertentu.

Dia mencontohkan, mobil pelat hitam dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar, kecuali mobil pick up. Bila ada 21 juta kendaraan roda empat plat hitam tidak memakai Solar selama 6 bulan sampai 1 tahun, maka berapa nilai kompensasi yang bisa ditekan pemerintah.

“21 juta kendaraan, ini saving-nya sudah kita hitung, kompensasinya berapa kita bisa saving, kalau itu setahun, kalau itu misalnya 6 bulan berdasarkan itung-itungan demikian pula untuk Solar misalnya, Solar itu semua plat hitam tidak boleh, kecuali pick up misalnya, ini contoh kajiannya,” ujar Saleh dalam sesi diskusi MNC Trijaya, Sabtu (13/7/2024).

BPH Migas juga sudah menghitung mana mobil plat kuning yang boleh dan tidak membeli Solar bersubsidi, termasuk nilai kompensasinya.

“Kemudian plat kuning, plat kuning ini Solar apakah semua kendaraan itu boleh? Padahal mereka mengangkut barang-barang mewah misalnya,” tutur dia.

“Kalau kita lihat di tol itu kan mobil besar gitu mengangkut barang mewah itu plat kuning, nah ini yang kita lakukan simulasi perhitungan, kalau ini di stop untuk mereka, hanya tertentu yang mengangkut sembako dan sebagainya, nah ini gimana, iya kan, mitigasinya gimana, di lapangan seperti apa, resikonya apa?,” kata Saleh.

Meski mengklaim BPH Migas sudah melakukan simulasi dengan detail, Saleh sendiri belum terbuka soal hasil studi percontohan yang dilakukan pihaknya. Alasannya, masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Beleid tersebut bakal mengatur konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

“Ini susah cukup detail kita memetakannya. Jadi begitu, kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik ke Menteri ESDM dan sebagainya,” ujar dia.

(DES)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belakangan memutuskan untuk mengatur ulang kriteria penerima Solar subsidi. Artinya, pos anggaran yang selama ini disalurkan untuk kompensasi Solar itu bakal ikut ditekan.

Pengaturan itu tertuang dalam pembahasan akhir soal revisi Peraturan Presiden No. 191/2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu telah lebih dahulu mengatur pembatasan kriteria penerima Solar.

Awalnya sejak inisiatif revisi beleid ini muncul dua tahun terakhir, pemerintah hanya fokus pada pengaturan kriteria penerima konsumen Pertalite, yang benar-benar belum diakomodasi dalam Perpres tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pengaturan kembali terkait dengan kriteria penerima Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dilakukan untuk menghemat subsidi.

“Perlu pula dilakukan pengaturan kembali terkait konsumen pengguna Minyak Solar. Melalui pengaturan konsumen pengguna JBT dan JBKP, penyediaan dan pendistribusian BBM diharapkan lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat subsidi,” kata Dadan saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2024).

Dadan berharap pengaturan dua jenis bahan bakar bensin itu bisa menghembat anggaran belanja subsidi pemerintah nantinya.

Saat ini, dia menggarisbawahi, konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite masih belum diatur.

“Revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 diperlukan dalam rangka pengaturan konsumen pengguna sehingga dapat menghemat anggaran subsidi,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati subsidi tetap Minyak Solar (gas oil 48) berada di rentang Rp1.000 per liter sampai dengan Rp3.000 per liter.

Kesepakatan itu bakal menjadi asumsi dasar sektor ESDM untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Komisi yang mengurusi bidang energi itu turut menetapkan alokasi subsidi Minyak Solar sebesar 18,5 juta kiloliter sampai dengan 19 juta kiloliter pada RAPBN 2025.

Saat ini, subsidi Solar berada di angka Rp1.000 per liter dan besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp4.496 per liter.

Sementara itu, Kementerian ESDM membeberkan harga keekonomian Solar telah mencapai Rp12.100 per liter per tengah tahun ini. Di sisi lain, harga jual eceran dipatok sebesar Rp6.800 per liter.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero), meminta pemerintah meninjau kembali alokasi subsidi Solar yang dinilai sudah tidak sesuai dengan harga keekonomian.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bahwa saat ini besaran subsidi Solar yang dialokasikan pemerintah hanya Rp1.000 per liter, sementara harga jual Solar sebesar Rp6.800 per liter.

Riva pun meminta dukungan dari pemerintah khususnya kepada Komisi VII DPR agar pemerintah meninjau ulang subsidi bagi bahan bakar solar.

“Untuk JBT Solar, kami ingin sampaikan dan permohonan dukungan untuk melakukan peninjauan terhadap angka subsidi, di mana saat ini angka subsidi yang ada di formula besarannya adalah Rp1.000," kata Riva saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/5/2024).

Riva menjelaskan, peninjauan kembali diperlukan karena penetapan alokasi subsidi tersebut jauh lebih rendah dari harga keekonomian Solar saat ini, yang menyebabkan Pertamina menanggung terlebih dahulu sebesar Rp5.000 per liter, sebelum nantinya mendapat kompensasi dari pemerintah.

Pertamina memastikan bakal menjaga pendistribusian Solar berada diangka 17,7 juta kiloliter (kl) atau 0,55% di bawah kuota 2024 sebesar 17,8 juta kl.

Adapun, Pertamina menerima pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran periode 2023 sebesar Rp43,52 triliun atau Rp39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Belitung: Indonesia Audit Watch (IAW) menyampaikan temuan dugaan manipulasi solar subsidi yang dijual ke industri di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyampaikan hal tersebut menyusul adanya rotasi di Pejabat Utama hingga Kapolres di lingkungan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

"Penyalahgunaan solar subsidi yang dijual ke industri di Belitung masih marak dan distribusinya tidak tepat sasaran," kata Iskandar Sitorus saat dihubungi, Selasa, 9 Juli 2024.
Sitorus menjelaskan dalam temuannya, manipulasi solar subsidi diduga dilakukan oleh salah satu PT di kawasan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. "Mereka bermain melalui SPBU, membeli secara massal solar subsidi yang harusnya diperuntukkan buat masyarakat," jelasnya.
Menurut Sitorus solar subsidi tersebut diduga ditimbun untuk selanjutnya dijual ke industri-industri di Belitung. "Jadi konsumennya sektor industri yang seharusnya tidak berhak atas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi," ungkap Sitorus.

Dia meminta aparat penegak hukum setempat tidak terlibat dalam dugaan tersebut. "Pejabat Utama atau Kapolres-kapolres ya jangan mau diajak main dengan pelaku kejahatan ini. Sebab perputaran uang di solar subsidi ilegal ini nggak main-main lho," ujarnya.

Sebelumnya Polda Bangka Belitung mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Belitung beberapa Waktu lalu. Tim Subdit IV menangkap 6 pelaku dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah di Jalan Padat Karya Dalam Desa Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung.

"Nah di sekitaran kawasan itu juga sampai sekarang diduga masih ada penimbunan solar subsidi, gudang penimbunan ya di sana," ujar Sitorus.

(DEN)