Jakarta: Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, karena terbukti selama ini tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," tegas Fahmy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun.
"Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," tutur dia.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, yang seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai (BLT). "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ketus Fahmy.

Baca juga: Subsidi Salah Sasaran Jadi Beban Anggaran

Hemat anggaran negara

Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambah dia.

Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin.

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Dia pun memastikan pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sri Mulyani kembali menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

"Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," imbuhnya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.

Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan skema subsidi BBM dan listrik akan selesai dikaji sekitar sepekan ke depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

“Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan dari PT Pertamina (Persero), BPH Migas, dan PT PLN (Persero) untuk kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam.

Bahlil memastikan, dalam pengkajiannya, pemerintah akan berhati-hati dengan mempertimbangkan inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” kata dia.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan, opsi skema subsidi BBM dan listrik yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya, saya pikir, lebih mengerucut ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil juga pernah buka suara terkait kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT agar pemberiannya tepat sasaran.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Kementerian di Bidang Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pihaknya membuat tim untuk mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.

Pasalnya, kata Bahlil, ditengarai dari berbagai laporan yang masuk dari Pertamina, PLN, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi tak tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan skema subsidi BBM dan listrik akan selesai dikaji sekitar sepekan ke depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

“Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan dari PT Pertamina (Persero), BPH Migas, dan PT PLN (Persero) untuk kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam.

Bahlil memastikan, dalam pengkajiannya, pemerintah akan berhati-hati dengan mempertimbangkan inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” kata dia.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan, opsi skema subsidi BBM dan listrik yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya, saya pikir, lebih mengerucut ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil juga pernah buka suara terkait kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT agar pemberiannya tepat sasaran.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Kementerian di Bidang Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pihaknya membuat tim untuk mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.

Pasalnya, kata Bahlil, ditengarai dari berbagai laporan yang masuk dari Pertamina, PLN, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi tak tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan skema subsidi BBM dan listrik akan selesai dikaji sekitar sepekan ke depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

“Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan dari PT Pertamina (Persero), BPH Migas, dan PT PLN (Persero) untuk kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam.

Bahlil memastikan, dalam pengkajiannya, pemerintah akan berhati-hati dengan mempertimbangkan inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” kata dia.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan, opsi skema subsidi BBM dan listrik yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya, saya pikir, lebih mengerucut ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil juga pernah buka suara terkait kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT agar pemberiannya tepat sasaran.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Kementerian di Bidang Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pihaknya membuat tim untuk mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.

Pasalnya, kata Bahlil, ditengarai dari berbagai laporan yang masuk dari Pertamina, PLN, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi tak tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan skema subsidi BBM dan listrik akan selesai dikaji sekitar sepekan ke depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

“Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan dari PT Pertamina (Persero), BPH Migas, dan PT PLN (Persero) untuk kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam.

Bahlil memastikan, dalam pengkajiannya, pemerintah akan berhati-hati dengan mempertimbangkan inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” kata dia.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan, opsi skema subsidi BBM dan listrik yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya, saya pikir, lebih mengerucut ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil juga pernah buka suara terkait kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT agar pemberiannya tepat sasaran.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Kementerian di Bidang Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pihaknya membuat tim untuk mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.

Pasalnya, kata Bahlil, ditengarai dari berbagai laporan yang masuk dari Pertamina, PLN, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi tak tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan skema subsidi BBM dan listrik akan selesai dikaji sekitar sepekan ke depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

“Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu laporan dari PT Pertamina (Persero), BPH Migas, dan PT PLN (Persero) untuk kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam.

Bahlil memastikan, dalam pengkajiannya, pemerintah akan berhati-hati dengan mempertimbangkan inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” kata dia.

“Namun untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil mengungkapkan, opsi skema subsidi BBM dan listrik yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya, saya pikir, lebih mengerucut ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil juga pernah buka suara terkait kemungkinan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT agar pemberiannya tepat sasaran.

"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama Kementerian di Bidang Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pihaknya membuat tim untuk mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.

Pasalnya, kata Bahlil, ditengarai dari berbagai laporan yang masuk dari Pertamina, PLN, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi tak tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.
"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.
Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.
Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.
Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.
Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.
Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.
"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," katanya.
Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.
Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.
Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.
"Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," tutur Bahlil.

Jakarta -

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

(hal/eds)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menguat menjadi opsi yang akan diambil pemerintah dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) di mana telah diputuskan akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran.

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah ujicoba untuk menentukan formulasi yang tepat.

"Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, Pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

Bahlil memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditugasi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil, dari total anggaran subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024, sekitar Rp 100 triliun berpotensi salah sasaran.

“Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

“Kalian kan enggak pengin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” ujarnya.

Presiden Prabowo telah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi terkait penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

“Apakah subsidi itu akan diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat, atau mungkin opsi lain, atau kita blend,” kata Bahlil.

Selain ditunjuk sebagai Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil mengungkapkan bahwa tim ini akan menggelar rapat perdana pada Senin, 4 November 2024, untuk merumuskan formula yang lebih tepat.

Sebelumnya, Bahlil dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas sejumlah langkah optimalisasi subsidi, didampingi beberapa pejabat penting.

Menurut Bahlil, data penerima subsidi perlu diverifikasi agar penyalurannya lebih tepat.

"Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan sampai subsidi kita salah arah. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden setelah tim selesai bekerja," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal menggelar rapat terkait dengan skema penyaluran subsisi energi agar lebih tepat sasaran pada pekan depan.

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

“Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energimasih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

“Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola baik lah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Bahlil menuturkan, Prabowo agar kebijakan skema baru penyaluran subsidi harus dikaji terlebih dahalu sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar menguntungkan rakyat.

“Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” tutur Bahlil.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).