IDXChannel- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini untuk mendukung industri maritim nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujar dia.

Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)

“Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang impor dari berbagai negara. Nah ini kita harus mulai punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita untuk akses daripada impor,” tutur Erick.

“Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita. Nah ini kita coba konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memproteksi, tetapi bagian fairness,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pertamina International Shipping (PIS), Sub Holding Integrated Marine and Logistics dari Pertamina. Penandatanganan dilakukan oleh CEO Pertamina NRE, John Anies dan CEO PIS Yoki Firnandi, di Grha Pertamina, Senin (14/10)

Kerja sama bertujuan memperkuat sinergi antara PIS dan PNRE dalam mengembangkan bisnis transportasi berbasis energi terbarukan, khususnya terkait pengangkutan hidrogen hijau dan bahan bakar berkelanjutan lainnya. Kerja sama didasari oleh beberapa faktor, yakni posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional.

"Posisi Indonesia dalam jalur pelayaran internasional akan memberikan peluang besar untuk mengembangkan bisnis bahan bakar berkelanjutan dalam sektor maritim global," ujar John dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Tidak hanya itu, Berdasarkan proyeksi dari Bloomberg New Energy Finance (BNEF), permintaan hidrogen hijau diperkirakan akan melonjak drastis. Sektor pelayaran diperkirakan akan mengonsumsi sekitar 6 juta ton hidrogen hijau, terutama dalam bentuk metanol, setiap tahun pada 2028.

Selain itu, berdasarkan Studi kelayakan yang dilakukan oleh PNRE menunjukkan bahwa biaya transportasi hidrogen, baik dalam bentuk amonia maupun metanol, menyumbang porsi signifikan dalam landed cost of hydrogen (LCOH) di pasar sasaran. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi dan menciptakan efisiensi.

Sementara itu, Yoki mengatakan sebagai bagian dari Pertamina Group, PIS siap mendukung pengembangan energi baru terbarukan untuk memperluas portofolio bisnis ini ke depannya. Menurutnya kolaborasi sesama grup Pertamina sangat diperlukan, sehingga semua potensi dan opportunity bisnis bisa digarap tanpa mengurangi daya saing.

"PIS siap mendukung mulai dari kebutuhan angkutan untuk distribusi, terminal, dan pelabuhan yang terkait sektor logistik dan transportasi laut," ujar Yoki.

Yoki menambahkan, untuk membuktikan komitmen dalam pengembangan bisnis transisi energi, saat ini juga tengah digarap proyek Jakarta Integrated Green Terminal. Ke depan, proyek ini bisa dioptimalisasikan untuk fasilitas penampungan karbon, LNG, maupun kebutuhan lainnya yang bisa dioptimalkan oleh PNRE seperti; bioetanol, amonia, hidrogen, dan lainnya.

Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkuat langkah Pertamina dalam memperluas portofolio energi hijau serta mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan di sektor maritim.

Pertamina NRE menyatakan komitmen untuk mengusung inisiatif-inisiatif energi bersih sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasi aspek environment, social and governance (ESG) untuk mendukung Tujuan Pembangunan keberlanjutan, serta mendukung transisi energi untuk mencapai aspirasi net zero emission (NZE). (ily/rrd)

Jakarta -

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses menggelar The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum di Nusa Dua, Bali. RI menjadi negara pertama di Asia yang dipercaya menyelenggarakan forum internasional ini.

Diketahui MSP Forum 2024 berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 8-11 Oktober 2024. Melalui acara ini, KKP menyuarakan pentingnya menjaga keberlanjutan kesehatan laut dan implementasi ekonomi biru.

Penataan ruang laut dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan Ekonomi Biru.

"Indonesia merasa bangga dan terhormat sebagai host MSP Forum pertama di Asia. Melalui forum ini kita juga bisa menyuarakan pentingnya rencana tata ruang laut untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," jelas Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Suharyanto menjelaskan forum ini diikuti oleh perwakilan dari 50 negara representasi dari masing masing benua yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan dan praktisi, pemerintah, NGO, pelaku usaha sektor maritim, perencana, peneliti dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebijakan Maritim dan Koordinasi Regional, UNESCO-IOC Julian Barbiere mengapresiasi pelaksanaan 6th International MSP Forum. Julian menjelaskan pembahasan pada MSP Forum di Indonesia menghasilkan rekomendasi yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang laut secara global ke depannya.

"Terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas pelaksanaan MSP Forum ke-6. Pada event ini kita membahas masalah, tantangan dan menghasilkan solusi terkait MSP dan pengelolaan ruang laut berkelanjutan. Isu utamanya adalah dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Julian.

Diketahui, pada forum ini para peserta membahas peran perencanaan tata ruang laut dengan tiga topik utama dalam Peta Jalan MSP global, yaitu perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim, dan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dari hasil diskusi yang diselenggarakan dalam MSP forum ini terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut konkret ke depan, seperti literasi pemangku kepentingan terkait perencanaan ruang laut untuk kepentingan konservasi dan restorasi laut melalui peningkatan kapasitas SDM serta penyusunan panduan global dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan ruang laut.

Di sisi lain Kepala Sub-Komite Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO Pasifik Barat, Wen Xi Zhu menyebut Indonesia menjadi contoh yang baik dalam mengenal implementasi perencanaan tata ruang laut untuk berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.

"Indonesia memperlihatkan praktik penataan ruang laut untuk pemanfaatan laut untuk berbagai kegiatan ekonomi maritim. Dari hal ini, praktik yang dilakukan Indonesia dapat menginspirasi negara lainnya dan sangat potensial dilakukan tidak hanya untuk skala satu negara, namun juga di lingkup regional dan global," ungkap Wen Xi Zhu.

Sebagai informasi, pada MSP International Forum ke-6 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti diskusi panel dan dialog, kunjungan lapangan ke lokasi pemanfaatan ruang laut di Bali, serta pelepasan penyu.

(prf/ega)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan ekspor sedimen pasir laut yang diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Nomor 21 Tahun 2024, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pesisir. Sebanyak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) ini merupakan turunan dari PP Nomor 26 Tahun 2023.

Menurut pengamat ekonomi dan politik Algooth Putranto, kebijakan ini membuka peluang peningkatan pendapatan negara di sektor maritim apabila pengembangan infrastruktur dan teknologi pengerukan ramah lingkungan.

"Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan," ujar Algooth, Rabu (9/10/2024).

Menurut Algooth, dengan adanya investasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas ekspor sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. “Teknologi pengerukan yang ramah lingkungan tidak hanya akan mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga melindungi keberlanjutan sumber daya alam pesisir untuk generasi mendatang," ungkap dia.

Tak hanya itu, manfaat ekspor sedimen pasir laut yang bijak dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur lokal, seperti pelabuhan dan fasilitas transportasi lainnya di wilayah pesisir.

“Kehadiran ini dapat memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional,” ungkap dia.

Namun, dia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan ekspor sedimen pasir laut dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengawasan ketat oleh kementerian terkait untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mendiversifikasi ekonomi di wilayah pesisir dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” tambah dia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News