JAKARTA, Investor.id – PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) atau Maximus Insurance mengumumkan perubahan penting terkait penerbitan polis Surety Bond. Mulai 1 Oktober 2024, perusahaan akan sepenuhnya beralih ke platform digital yang didukung oleh Peruri untuk menerbitkan polis elektronik (e-polis).

Corporate Secretary Maximus Insurance Norvin Osel menjelaskan, perubahan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para obligee maupun prinsipal dalam skema asuransi penjaminan. Dengan penerapan e-polis, nasabah dan mitra bisnis kini dapat memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung melalui platform digital Maximus Insurance, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman.

Selain itu, penggunaan e-polis juga diharapkan dapat mencegah kecurangan, penipuan, dan pemalsuan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang sebelumnya bisa terjadi pada polis manual.

"Ini adalah langkah maju untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi dalam setiap transaksi asuransi penjaminan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah," tambah Norvi dalam siaran pers, Selasa (1/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan, Maximus Insurance telah membuat pengumuman resmi melalui salah satu surat kabar berperedaran nasional terkait penggunaan e-bonding serta penghentian kerja sama dengan salah satu agen bonding.

Norvin Osel mengimbau agar seluruh obligee segera memastikan keaslian baik dari polis maupun surat keabsahan yang dimiliki saat penggunaan polis manual guna mencegah risiko dari polis yang tidak terdaftar.

Norvin menegaskan bahwa setiap polis yang masih beredar dalam format manual setelah 1 Oktober 2024 akan dinyatakan tidak sah. Maximus Insurance tidak bertanggung jawab atas polis yang tidak terdaftar dalam platform digital.

Dengan langkah ini, Maximus Insurance berkomitmen untuk memastikan setiap transaksi dan dokumen yang diterbitkan memiliki keabsahan yang jelas dan transparan, memberikan keamanan lebih bagi nasabah dan mitra bisnis.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti persaingan pasar asuransi umum di lini usaha asuransi kredit dan surety bond menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri lembaga penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menjelaskan asuransi kredit adalah pertanggungan asuransi atas objek pertanggungan atau atas jiwa debitur. Sementara itu, surety bond sebenarnya menjadi produk dari industri penjaminan.

"Namun kemudian dibolehkan dijual oleh perusahaan asuransi umum setelah ada keputusan MK [Mahkamah Konstitusi]. Karena surety bond sudah lama dijual oleh perusahaan asuransi," kata Abitani kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan, perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan MK tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

OJK mencatat, meski skema penjaminan kredit sudah dikenalkan pemerintah sejak 1970, nyatanya peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022.

Sementara bila dibandingkan nilai premi asuransi kredit dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), OJK menjatat nilai premi asuransi kredit dan surety bondpada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan IJP perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun. Dengan kata lain, premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan.

Jakarta: PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang tentang jasa surety bond. MoU tersebut merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas hubungan berkesinambungan dengan Pemkab Pinrang.

“Melalui nota kesepahaman ini, kami berharap ke depan kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” ujar Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 11 Juli 2024.

Jamkrindo fokus mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit nonprogram atau nonpenugasan pemerintah agar aspek keberlanjutan perusahaan dapat terjaga. Penandatanganan MoU dengan Pemkab Pinrang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit nonprogram.
“Perusahaan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program, antara lain mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM,” ujar Abdul Bari.

Baca juga: Daftar 16 Perusahaan BUMN yang Bakal Peroleh PMN Tahun Depan

Adapun lingkup produk yang dijamin ialah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Sebagai perusahaan penjaminan, Abdul Bari mengatakan, Jamkrindo saat ini fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah.

Kerja sama dengan Pemkab Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Adapun surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan.

“Semoga penandatangan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah awal untuk kita melakukan sinergi yang lebih besar lagi kedepannya. Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

(END)