Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan batalnya pengesahan revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pada Kamis (22/8) berdampak pada proses pendaftaran calon di Pilkada serentak 2024. Rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini tak jadi dilaksanakan karena jumlah DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.

”Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco seperti dikutip dari akun X @bang_dasco miliknya, Kamis (22/8).

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan ini, Dasco mengatakan sudah tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai revisi UU Pilkada. Ia pun memastikan DPR tidak akan menggelar lagi paripurna pengesahan revisi UU Pilkada selama masa pendaftaraan calon di pilkada,.

"Gak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saa pendaftaran? Malah bikin chaos," ujar Dasco kepada wartawan.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan jadwal pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia. Sesuai tahapan masa pendaftaran calon dari partai dan gabungan partai politik akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada rapat paripurna DPR yang berlangsung pada pukul 10.05 WIB hanya dihadiri oleh 89 orang anggota dewan. Padahal menurut kuorum, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II harus diikuti minimal lebih dari separuh anggota seluruh fraksi DPR. Adapun total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 2024.

Rapat paripurna itu sudah sempat ditunda selama 30 menit lantaran tidak memenuhi kuorum. Saat itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasional Demokrat.

Meski begitu pernyataan Dasco belum menjadi keputusan resmi DPR. Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap akhir atas nasib revisi UU Pilkada.

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan batalnya pengesahan revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pada Kamis (22/8) berdampak pada proses pendaftaran calon di Pilkada serentak 2024. Rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini tak jadi dilaksanakan karena jumlah DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.

”Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco seperti dikutip dari akun X @bang_dasco miliknya, Kamis (22/8).

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan ini, Dasco mengatakan sudah tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai revisi UU Pilkada. Ia pun memastikan DPR tidak akan menggelar lagi paripurna pengesahan revisi UU Pilkada selama masa pendaftaraan calon di pilkada,.

"Gak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saa pendaftaran? Malah bikin chaos," ujar Dasco kepada wartawan.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan jadwal pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia. Sesuai tahapan masa pendaftaran calon dari partai dan gabungan partai politik akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada rapat paripurna DPR yang berlangsung pada pukul 10.05 WIB hanya dihadiri oleh 89 orang anggota dewan. Padahal menurut kuorum, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II harus diikuti minimal lebih dari separuh anggota seluruh fraksi DPR. Adapun total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 2024.

Rapat paripurna itu sudah sempat ditunda selama 30 menit lantaran tidak memenuhi kuorum. Saat itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasional Demokrat.

Meski begitu pernyataan Dasco belum menjadi keputusan resmi DPR. Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap akhir atas nasib revisi UU Pilkada.

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menemui massa aksi yang tengah berdemo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). Sekira pukul 12.30 WIB, ketiganya bergerak menemui para pengunjuk rasa yang tengah berkumpul.

Kehadiran ketiganya disambut yel yel 'DPR bego... DPR bego' yang diteriakkan massa aksi. Ketika keluar gerbang, ketiganya dilempari massa aksi dengan botol air minum.

Penjaga pun lalu mengamankan ketiganya, dan kembali menarik diri ke dalam gedung DPR. "Setelah dipertimbangkan oleh tim, bahwa karena faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III itu mengatakan DPR terbuka untuk menerima perwakilan massa menyampaikan aspirasinya "Mungkin bisa 25 orang, untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam," kata dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa draf Revisi Undang-Undang Pilkada ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Poin-poin dalam revisi UU Pilkada ini merevisi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

Kesepakatan itu melalui rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Delapan fraksi DPR RI sepakat membawa ke Rapat Paripurna, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

Keputusan DPR ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah kelompok masyarakat seperti buruh, mahasiswa dan akademisi turun aksi ke jalan untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada. Suara aksi di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menguat seiring dengan bergemanya seruan ‘peringatan darurat’ di media sosial.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Di tengah massa, para komika nasional ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan menghadiri demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Pada saat yang sama, Komedian Mamat Alkatiri berharap agar para anggota legislatif mengubah pikirannya agar mendengarkan putusan MK.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Mamat mengatakan konstitusi mengatur MK sebagai penafsir konstitusi tertinggi. Oleh karena itu, Mamat menilai seharusnya DPR mengadopsi putusan MK.

"Seharusnya kalau DPR menyetujui putusan MK saat Pemilihan Presiden, putusan MK soal Pemilihan Kepala Daerah juga diadopsi," katanya.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Beberapa guru besar, aktivis 1998, hingga anggota organisasi nirlaba menyambangi Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Mereka datang mengapresiasi MK yang dinilai menjunjung demokrasi dan konstitusi dengan baik.

Dari pantauan Katadata.co.id, massa datang ke depan Gedung MK sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka lalu membawa dua karangan bunga berisi mawar putih, mawar merah muda, dan krisan merah muda.

Di bunga itu, tertulis tiga pesan. “Dear MK, tetap teguh pada konstitusi” “MK terus jaga marwah konstitusi” “MK jaga dan kawal terus demokrasi”

Tidak seluruh akademisi yang boleh masuk dalam halaman MK. Beberapa berada di luar, ditahan penjagaan kepolisian.

Mereka yang ada di luar lalu membentangkan spanduk dan poster unjuk rasa. Poster ini bertuliskan “DPR Taman Kanak-kanak”, “Demokrasi di titik nadir,” hingga “MK harga mati”

Usai membentangkan spanduk dan mengangkat poster, mereka memulai orasi.
"Selamatkan demokrasi, selamatkan konstitusi, turunkan Jokowi," teriak salah satu komando.

Ujaran tersebut merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut berkaitan syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

Revisi ini menganulir putusan yang diketuk MK pada Selasa (20/8). MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024.

"MK ini keputusan tertinggi, kalau keputusan MK dianulir ini tidak boleh, tidak ada yang lebih tinggi dari MK kecuali langit. Selamatkan konstitusi!" ujar komando.

Sementara itu, usai putusan MK Dewan Perwakilan Rakyat malah mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dengan tdak mengakomodir putusan terbaru dari mahkamah. Gelombang protes pun meluas di berbagai kota.