Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara perihal fenomena ‘makan tabungan’ yang terjadi pada masyarakat Tanah Air.

Sebagai mana diketahui, fenomena makan tabungan merujuk pada catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia hingga pertengahan 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa kondisi tabungan di bank pelat merah tersebut tetap tumbuh hingga saat ini.

“Dari data yang ada di BNI, tabungan sih tetap naik. Enggak tinggi banget, tapi naik,” katanya saat ditemui wartawan di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Namun demikian, dirinya tak menampik bahwa pelemahan ekonomi terjadi pada sebagian sektor. Royke menyebut industri tekstil sebagai contoh, meskipun tak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mungkin satu-dua ada, lah. Kita sadari, memang ada industri yang [terdampak], misalnya tekstil. Mungkin di industri tertentu pasti adaimpact-nya,” tutup dia.

Pada semester I/2024, BNI membukukan himpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp772,32 triliun, tumbuh 0,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari level Rp765 triliun. Dana murah aliascurrent account saving account(CASA) juga naik 2,51% yoy, dari Rp532,34 triliun menjadi Rp549,69 triliun.

Sementara itu, LPS melaporkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat turun dari Rp3 juta pada 2019 menjadi Rp1,5 juta pada pertengahan 2024.

Lebih lanjut, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta, atau 98,8% dari total 586,95 juta rekening hingga Juli 2024. Kelompok rekening ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun, dengan peningkatan 4,9% (year-to-date/ytd) atau 11,8% yoy.

Selain itu, rekening dengan saldo antara Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 1,3% ytd dan 3,8% yoy, sementara saldo Rp200 juta hingga Rp500 juta mencatat kenaikan 2% ytd dan 3,6% yoy. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tiering saldo jumbo atau di atas Rp5 miliar dengan jumlah 142.324 rekening, naik 3,6% ytd dan 8,6% yoy.

Bisnis.com, BADUNG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat nominal tabungan masyarakat di bawah Rp100 juta tumbuh paling minim sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) dibanding kelompok simpanan lainnya.

Berdasarkan data LPS periode Juli 2024, nominal simpanan di bawah Rp100 juta mencapai Rp1.057,79 triliun atau setara dengan 12,1% dari total simpanan Rp8.727,38 triliun.

Tercatat, pertumbuhan atas simpanan ini hanya meningkat 0,4% secara ytd. Adapun, secara tahunan tiering simpanan naik 4,9% yoy, sementara secara bulanan tidak ada kenaikan dari bulan sebelumnya (month to month/mtm).

Sementara itu, simpanan nasabah tajir alias tiering simpanan di atas Rp5 miliar masih menjadi simpanan dengan nominal terbesar yakni mencapai Rp4.671,31 triliun atau 53,5% dari total simpanan Rp8.727,38 triliun.

Bila dibandingkan dengan simpanan di bawah Rp100 juta, simpanan di atas Rp5 miliar ini tumbuh 3% secara ytd. Secara tahunan tumbuh 10,4% yoy, sedangkan secara bulanan mengalami penyusutan sebesar 1,4% MoM.

Selain itu, simpanan nasabah di tiering lainnya seperti simpanan nasabah dengan nominal Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 1,5% ytd. Secara tahunan tumbuh 3,9% yoy. Sedangkan, tiering simpanan Rp200 juta hingga Rp500 juta tumbuh 2,2% ytd. Lalu, secara tahunan tumbuh 3,6% yoy.

Selanjutnya, simpanan Rp500 juta hingga Rp1 miliar tumbuh 2,1% ytd. Adapun, secara tahunan tumbuh 5% yoy.

Kemudian, simpanan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tumbuh 4,1% secara ytd. Jika ditilik secara tahunan simpanan ini tumbuh 5,1% yoy. Terakhir, simpanan Rp2 miliar hingga Rp5 miliar tumbuh 2,2% ytd, sementara secara tahunan tumbuh 5,4% yoy.

Pada laporan yang sama, berdasarkan jenis simpanan, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada simpanan Deposito yang mencakup 36,6% total simpanan.

Lebih lanjut, berdasarkan distribusi rekening simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak terdapat pada tabungan yang mencakup 98,1% total rekening simpanan.

Sayangnya, hampir semua jenis simpanan mengalami penurunan. Misal, Sertifikat Deposito turun 93,5% secara bulanan (MoM). Deposit on Call juga turun 28,2% MoM. Sedangkan, deposito, giro dan tabungan masing-masing tumbuh mini 1,3%; 0,7%; dan 0,5% secara bulanan.

Sedangkan, berdasarkan tiering simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak terdapat pada tiering simpanan di bawah Rp100 juta yang mencakup 98,8% total rekening simpanan atau mencapai 586,95 juta rekening per Juli 2024.

Lebih lanjut, jumlah rekening untuk seluruh tiering simpanan juga mengalami kenaikan sejak awal tahun, di maa kenaikan jumlah rekening tertinggi terjadi pada tiering di bawah Rp100 juta sebesar 4,9% ytd. Sedangkan secara tahunan tumbuh 11,8% yoy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fenomena ‘makan tabungan’ kian menjadi sorotan dalam dunia pengelolaan keuangan. Praktisi melihat kondisi tersebut menjadi penyebab menyusutnya simpanan atau saldo rekening masyarakat.

Berdasarkan data distribusi simpanan bank umum dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2024, sekitar 99 persen rekening di Indonesia, atau sebanyak 563 juta akun memiliki saldo di bawah Rp 100 juta.

Pada mayoritas rekening tersebut, terdapat tren penurunan rata-rata saldo tabungan dalam beberapa tahun terakhir. Yakni dari rata-rata tabungan sebesar Rp 3 juta sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 menjadi hanya Rp 1,8 juta per April 2024.

“Berkaca pada tren tersebut, masyarakat Indonesia kerapkali dihadapkan dengan fenomena ‘makan tabungan’, yaitu penggunaan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon Tbk Ivan Jaya dalam acara Journalist Class bertajuk ‘Wujudkan Kemerdekaan Finansial dengan Menabung’ di Menara Bank Danamon, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Ivan menjelaskan, ada beberapa faktor yang dapat menunjang fenomena ‘makan tabungan’, yakni mulai dari kenaikan suku bunga, kenaikan harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 dan post-Covid.

“Dari beberapa faktor ini, bisa dibilang bahwa kenaikan inflasi tidak diimbangi oleh kenaikan upah,” tuturnya.

Berdasarkan perbandingan survei Bank Indonesia (BI) pada 2019 dan 2024, proporsi pengeluaran terhadap pendapatan mengalami peningkatan dari 68 persen menjadi 74 persen. Lalu proporsi simpanan terhadap pendapatan mengalami penurunan dari 20 persen menjadi 17 persen dan proporsi pembayaran cicilan terhadap pendapatan mengalami penurunan dari 12 persen menjadi 9 persen.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mengungkap terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut. Anis mengatakan, deflasi bisa menjadi sinyal bahaya karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat.

"Hal ini tecermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8 persen jadi hanya 4,1 persen utamanya tabungan dibawah Rp 100 juta," ujar Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menilai turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan. Anis mengatakan penurunan daya beli bisa berimbas pada, turunnya juga laba industri, dan perusahaan.

"Jadi negara juga ikut dirugikan," ucap Anis.

Anis mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlog berkepanjangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga kemiskinan akan semakin meningkat. Anis meminta pemerintah jangan lengah dan mewaspadai situasi saat ini.

"Jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli, angka PHK saja meningkat dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa," sambung Anis.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Anis menyebut angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker.

"Angka tersebut baik 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu, artinya kondisi perekonomian melemah," lanjut Anis.

Legislator perempuan PKS ini mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial. Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas. Anis menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Jika pemerintahan tidak berakhir khusnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru," kata Anis.

Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini mengatakan perkembangan deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir harus dicermati dengan baik. Didik mengatakan deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas.

"Harga tidak naik lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024," ujar Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dalam beberapa waktu terakhir ini, lanjut Didik, ekonomi Indonesia Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli tahun ini dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Didik menyampaikan selama tiga bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun.

"Namun, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atgau setidaknya menunda konsumsinya," sambung Didik.

Didik mengatakan deflasi terlihat menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi dimana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Menurut Didik, deflasi yang terjadi sekarang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pada perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang.

"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan Pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapaatannya dan banyak yang menganggur," lanjut Didik.

Dalam aspek kesempatan kerja peluang pekerjaan, sambung Didik, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Didik menyampaikan bantuan sosial yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membanatui sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.