TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosialatau BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, agar tetap dapat menikmati layanan BPJS, peserta harus membayar iuran bulanan secara teratur. Jika ada tunggakan, layanan BPJS bisa saja ditangguhkan.

Saat ini pengecekan tunggakan atau tagihan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan, Anda tak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Berikut adalah cara mudah mengecek tunggakan BPJS Kesehatan.

1. JKN Mobile

Mengecek tagihan BPJS kesehatan bisa dilakukan melalui aplikasi JKN Mobile. Berikut tahapan-tahapan pengecekan tagihan BPJS kesehatan lewat JKN Mobile:

- Download aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.

- Buka aplikasi yang sudah terinstal dan login menggunakan NIK atau Nomor BPJS Anda.

- Pada halaman utama, klik “Menu Lainnya”.

- Selanjutnya klik “Info Iuran” untuk menampilkan tagihan BPJS Anda.

2. SMS

Dilansir dari situs resmi bpjs-go.id, berikut cara cek tagihan iuran BPJS melalui SMS:

- Buka fitur SMS atau Message di ponsel.

- Ketik TAGIHAN Nomor BPJS Kesehatan Anda, lalu kirimkan ke 087775500400.

- Selanjutnya, Anda akan mendapatkan balasan SMS yang berisi informasi tagihan BPJS Anda.

3. Telepon

Mengecek tagihan BPJS Kesehatan bisa dilakukan layanan Care Center 165. Berikut cara cek tagihan iuran BPJS Kesehatan melalui operator 165.

- Buka fitur telepon di ponsel.

- Hubungi nomor 165.

- Selanjutnya, operator akan menginformasikan jumlah tagihan BPJS Anda.

4. WhatsApp

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.

- Hubungi WhatsApp resmi BPJS Kesehatan di nomor 08118750400.

- Pilih “Cek Tagihan Iuran” dengan mengetik angka 2.

- Setelah mendapatkan balasan dari CHIKA di WhatsApp, masukkan nomor BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

- Masukkan tanggal lahir dengan format yyyy-mm-dd atau tahun-bulan-tanggal.

- Selanjutnya, CHIKA akan menampilkan informasi Tagihan BPJS Kesehatan Anda.

5. Telegram

- Buka aplikasi Telegram di ponsel Anda.

- Hubungi bot resmi BPJS Kesehatan Telegram di @CHIKA_BPJSKesehatan_bot.

- Pilih CEK TAGIHAN IURAN dengan mengetik angka 2.

- Setelah mendapatkan balasan dari CHIKA di WhatsApp, masukkan nomor BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

- Masukkan tanggal lahir dengan format yyyy-mm-dd atau tahun-bulan-tanggal.

- Selanjutnya, CHIKA akan menampilkan informasi tagihan BPJS Kesehatan Anda.

ANDIKA DWI

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dengan kerugian yang bisa mencapai triliunan.

Apalagi, modus phantom billing bukan kali ini saja terjadi. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak kasus phantom billing BPJS Kesehatan diusut tuntas sampai otak pelakunya diketahui, sehingga bisa ditindak tegas dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

"Harus ada investigasi sampai diketahi otak di balik modus phantom billing karena tak hanya melibatkan dokter tapi ada pihak intrenal rumah sakit," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Menurut Timboel, fraud klaim BPJS Kesehatan memang terus terjadi karena disebabkan banyak faktor, di samping akibat lemahnya pengawasan. Sejatinya, dokter memiliki subyektivitas dalam menentukan indikasi medis pasien, sehingga berpotensi terjadinya fraud.

"Misalnya demam rendah disebut demam tinggi (jenis fraud upcoding). Juga fraud readmisi, yakni pasien disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, lalu disuruh dirawat lagi,” paparnya.

Di sisi lain, pihak rumah sakit dan dokter menilai biaya paket INA CBGs di Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang masih relatif rendah.

Alhasil, menutupinya dengan melakukan tindakan kecurangan seperti phantom billing. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum dengan memanfaatkan verifikator yang tidak berkualitas dalam memverifikasi klaim sehingga klaim tetap dibayarkan BPJS Kesehatan.

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan, tugas melakukan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam klaim tagihan adalah tanggung jawab bersama.

"Pencegahan kecurangan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Karena itu, fasilitas kesehatan selaku penyedia layanan kesehatan juga diharapkan bisa membentuk tim anti kecurangan di internalnya," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, KPK menemukan dugaan kecurangan (Fraud) terkait klaim BPJS Kesehatan yang terjadi di tiga rumah sakit. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Tim gabungan yang dibentuk KPK, bersama dengan Kemenkes, BPKP, dan BPJS Kesehatan, merinci dari tiga rumah sakit tersebut dari rumah sakit A di provinsi Sumatra Utara diduga klaim fiktif Rp1 miliar sampai Rp 3 miliar, lalu rumah sakit B di provinsi Sumatra Utara Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar, dan rumah sakit C di provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Menurut Rizky, atas temuan kasus tersebut, pihaknya melakukan verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan verifikator BPJS Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021.

Dalam beleid ini disebutkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Verifikator BPJS Kesehatan yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta tindakan yang ditulis oleh dokter di resume medis.