Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 635 ribu barel/hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.033 ribu barrel oil equivalent/hari (BOEPD). Untuk mendorong peningkatan produksi diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempercepat operasi blok migas skala besar yang selama ini telah ditemukan.

Pri Agung Rakhmanto, dari ReforMiner Institute, menjelaskan optimalisasi blok-blok besar seperti Blok Cepu dan Blok Rokan bisa menjadi andalan untuk mempertahankan produksi migas nasional. "Di samping itu tentu perlu percepatan operasi blok-blok baru yang besar seperti Blok Andaman dan Blok Masela. Termasuk dukungan terhadap proyek Indonesia Deepwater Development/IDD," kata Pri Agung dihubungi, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, selama ini kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengawal operasional sektor hulu migas sudah maksimal. Hanya saja, tantangan terbesar adalah menemukan lapangan baru sekaligus mempercepat operasinya.

Tambahan produksi dari pengembangan baru akan sangat membantu peningkatan produksi. Salah satu contohnya adalah produksi perdana Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur pada 9 Agustus 2024 yang mampu memberikan tambahan produksi hingga 13.300 barel minyak.

Produksi BUIC ini semakin menambah jumlah proyek hulu migas yang onstream tahun ini menjadi sembilan proyek dari 15 proyek yang ditargetkan. Sebelum BUIC, sudah ada delapan proyek hulu migas lain yang onstream dengan total belanja modal (capital expenditure) yang digelontorkan mencapai US$ 87,56 juta.

Data SKK Migas mencatat, kedelapan proyek yang sebelumnya telah onstream adalah Proyek Gas SWPG Debottlenecking (21 April 2024), Proyek Gas Bekapai Artificial Lift (24 Mei 2024), Proyek Minyak OPL Main (29 Mei 2024), Proyek Gas AFCP (11 Juni 2024), Proyek minyak Flowline ASDJ-116X (16 Juni 2024), Proyek Gas Peciko 8B (18 Juni 2024), Fasilitas Kompresor South Sembakung (19 Juni 2024), dan Proyek Gas Dayung Facility Optimization (30 Juni 2024).

Pri Agung menambahkan untuk mendorong percepatan produksi blok-blok migas besar, pemerintah juga perlu memberikan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini untuk memastikan distribusi hasil produksi, khususnya gas mampu terserap dengan baik.

"Contohnya pemerintah perlu menggenjot infrastruktur agar gas yang ada di Jawa Timur bisa mengalir ke Jawa Tengah hingga Jawa Barat agar bisa diserap secara optimal oleh industri," kata Pri Agung.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang meningkat 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) masih di level aman.

APBN 2024 diprediksi meningkat menjadi Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari PDB pada akhir 202, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Airlangga memperkirakan angka tersebut masih dalam posisi baik, sebab masih berada di bawah level 3%.

“(Defisit APBN 2024) 2,7% itu dalam range yang baik,” ujar Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024). Ia pun merespons soal batas bawah defisit fiskal dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 menjadi 2,29% hingga 2,82% dari sebelumnya 2,45% hingga 2,8%.

“Kemarin sudah ada pembahasan antara itu sampai 2,8%. Jadi 2,7% itu dalam range yang baik. (RAPBN) 2025 kan rentangnya di bawah 3%, jadi 2,7% ya aman lah,” imbuhnya.

Sebelum itu, defisit APBN 2024 telah diprediksi naik menjadi Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari PDB pada akhir 2024. Kenaikan ini lebih tinggi dari perkiraan awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, peningkatan defisit disebabkan oleh pendapatan negara yang mengalami koreksi atau tidak mencapai target. Pada saat yang sama, belanja negara tumbuh hingga 9,3%.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan berakhir dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini berarti terjadi peningkatan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," papar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7/2024).

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News