Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kabar terbaru mengenai tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan final determination diterbitkan pada 22 Oktober 2024. Hasilnya, untuk CVD, Indonesia tetap deminis. Artinya, pemerintah tidak melakukan subsidi terhadap ekspor udang ke AS. Sementara untuk bea masuk anti dumping, tarifnya turun dari 6,3% jadi 3,9%.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya, jadi 0 persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Jadi, ini merupakan hasil capaian dari tentunya sinergi dari teman-teman asosiasi, juga dengan teman-teman kementerian perdagangan dan teman-teman dari KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hiring yang dilaksanakan bersama dengan USDOC," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan pada tanggal 23 Mei lalu, USDOC mengeluarkan preliminary determination khusus untuk anti-dumping. Atas tuduhan tersebut, Indonesia mendapatkan 2 mandatory untuk tarif anti-dumping, yakni tarif 0% untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3% untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan perusahaan eksportir udang lainnya.

Sementara, hasil dari final determination pada tanggal 22 Oktober, Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan tarif anti-dumping turun dari 6,3% menjadi 3,9% bagi PT FMS dan perusahaan eksportir udang lainnya dan tarif 0% untuk BMS.

Namun, hasil ini belum berakhir. Sebab, masih menunggu hasil kajian dari US International Trade Commission (USITC) yang masih berlangsung. Lembaga tersebut bertugas untuk mengkaji injury ataupun dampak ekonomi di domestik AS.

"Dan pengumuman akan final akan disampaikan oleh US ITC per tanggal 5 Desember dan pengenaan untuk anti-dumping ataupun CVD dan duties-nya itu akan dikenakan di tanggal 12 Desember," jelasnya.

Dia pun berharap tarif CVD Indonesia tetap deminis dan tarif bea masuk anti dumping disamaratakan menjadi bebas bea masuk.

Pengenaan tarif Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk komoditas keramik tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pasalnya Kementerian Perdagangan mengatakan hasil penghitungan bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah dilaporkan.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan mengatakan bahwa bea masuk Anti-Dumping yang akan dikenakan berkisar 40-50%. Hal itu seperti yang telah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya.

"Kalau keputusannya sudah disampaikan tinggal tunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan). (Hasil KADI) iya sudah disampaikan oleh Mendag," kata Kasan di sela agenda Gambir Talk 15 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Terkait penetapan BMAD 200%, Kasan menjelaskan bahwa angka itu keluar dari rekomendasi KADI saja dan belum mempertimbangkan keputusan dari pihak pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dari perusahaan hingga dampak kepada industri.

"Itu hasil penyelidikan dari KADI, yang tidak kooperatif waktu itu, direkomendasi KADI ya 199,8% dibulatkan jadi 200%. Tapi itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Itu kan hanya mengikuti berapa margin yang ditemukan, setelah itu baru pemerintah yang memutuskan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga telah mengatakan aturan Anti-Dumping ini sudah selesai disusun, terutama untuk produk keramik. Saat ini draf aturan BMAD tersebut sedang ia pelajari.

"Kami sudah rapat, sudah selesai, tadi komite anti dumping ya, (draf aturan dari) komite anti dumping sudah disampaikan ke saya, lagi saya pelajari, mudah-mudahan besok sudah selesai," kata Zulhas di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Setelah dipelajari, Zulhas akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar aturan ini dapat segera diberlakukan. Ia menyebut besaran bea masuk Anti-Dumping yang dikenakan berkisar 40-50%.

"Saya akan kirimkan hasilnya (review dan surat rekomendasi Kemendag) ke Kementerian Keuangan biar dia masuk (bisa segera diresmikan aturan) Anti-Dumping kira-kira rata-rata ya 40-50% dikenakan," ucap Zulhas.