Pengenaan tarif Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk komoditas keramik tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pasalnya Kementerian Perdagangan mengatakan hasil penghitungan bersama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah dilaporkan.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan mengatakan bahwa bea masuk Anti-Dumping yang akan dikenakan berkisar 40-50%. Hal itu seperti yang telah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya.

"Kalau keputusannya sudah disampaikan tinggal tunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan). (Hasil KADI) iya sudah disampaikan oleh Mendag," kata Kasan di sela agenda Gambir Talk 15 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Terkait penetapan BMAD 200%, Kasan menjelaskan bahwa angka itu keluar dari rekomendasi KADI saja dan belum mempertimbangkan keputusan dari pihak pemerintah. Selain itu juga mempertimbangkan dari perusahaan hingga dampak kepada industri.

"Itu hasil penyelidikan dari KADI, yang tidak kooperatif waktu itu, direkomendasi KADI ya 199,8% dibulatkan jadi 200%. Tapi itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Itu kan hanya mengikuti berapa margin yang ditemukan, setelah itu baru pemerintah yang memutuskan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga telah mengatakan aturan Anti-Dumping ini sudah selesai disusun, terutama untuk produk keramik. Saat ini draf aturan BMAD tersebut sedang ia pelajari.

"Kami sudah rapat, sudah selesai, tadi komite anti dumping ya, (draf aturan dari) komite anti dumping sudah disampaikan ke saya, lagi saya pelajari, mudah-mudahan besok sudah selesai," kata Zulhas di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Setelah dipelajari, Zulhas akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar aturan ini dapat segera diberlakukan. Ia menyebut besaran bea masuk Anti-Dumping yang dikenakan berkisar 40-50%.

"Saya akan kirimkan hasilnya (review dan surat rekomendasi Kemendag) ke Kementerian Keuangan biar dia masuk (bisa segera diresmikan aturan) Anti-Dumping kira-kira rata-rata ya 40-50% dikenakan," ucap Zulhas.

Sumber: Xinhua | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Kementerian Perdagangan China mengumumkan pada Jumat (19/7) bahwa pihaknya akan mengenakan bea anti-dumping pada produk asam propionat yang diimpor dari Amerika Serikat.

Mulai hari Minggu, semua perusahaan AS yang mengekspor asam propionat ke China akan dikenakan bea masuk sebesar 43,5% untuk jangka waktu lima tahun, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Keputusan ini diambil setelah penyelidikan anti-dumping yang dimulai pada Juli 2023 menemukan bahwa industri dalam negeri China mengalami kerugian signifikan akibat praktik dumping produk-produk tersebut dari AS.

Asam propionat adalah bahan kimia yang digunakan terutama dalam produksi bahan pengawet dan herbisida. Selain itu, zat ini banyak digunakan dalam makanan, pakan ternak, pestisida, dan berbagai bidang lainnya.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan bahwa kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk keramik impor harus didukung penuh karena merupakan instrumen perlindungan terhadap industri dalam negeri, yang juga sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menuturkan,Asaki merasakan adanya kelompok tertentu yang justru tidak suka apabila industri keramik nasional menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri.

Dia menyampaikan, industri keramik nasional masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik dari sisi volume produksi maupun type/jenis keramik Homogeneus Tiles (HT) semua bisa dipenuhi oleh produsen keramik nasional.

Bahkan, lanjutnya, saat ini industri keramik dalam negeri masih memiliki kapasitas idle sebesar 60% atau sekitar 80 juta-90 juta m2 untuk keramik jenis HT yang mana merupakan mayoritas keramik impor dari Tiongkok.

Alasan mengapa industrimemiliki Idle kapasitas sebesar itu karena adanya praktik unfair trade alias tindakan dumping dan predatory pricing yg merugikan produsen keramik dalam negeri.

“Sangat disayangkan terjadi defisit US$1,5 miliar selama tahun 2019-2023 hanya karena keramik impor yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sejatinya kami mampu memproduksi. Namun karena praktek dumping tersebut, pemerintah dan rakyat jelas yang dirugikan,” ungkap Edy, Selasa (16/7).

Lebih lanjut dia mengungkap, yang menjadi kekhawatiran Asaki saat ini adalah importasi keramik yang sangat masif, di mana puluhan juta m2 keramik yg akan masuk dalam waktu satu bulan ke depan sebagai langkah antisipasi para Importir menunggu diberlakukannya BMAD.

Asaki juga kembali menegaskan bahwa tidak hanya industri keramik nasional yang dirugikan, namun konsumen dalam negeri juga dirugikan selama ini.

“Di mana hanya disuguhi dengan harga dumping/predator pricing dengan kualitas murahan dari produk impor tersebut karena terjadi pengurangan kualitas. Salah satu contohnya penurunan ketebalan keramik yang sebelumnya 1 cm menjadi 7mm. Ini tentu mempengaruhi kekuatan dari keramik itu sendiri yakni bending dan breaking strength-nya menurun,” jelas Edy.

Dia pun mencontohkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Negara Uni Eropa, dan Timur Tengah telah melakukan hal serupa terhadap produk keramik asal Tiongkok untuk melindungi industri keramik dalam negeri.

Hasilnya, hingga saat ini tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Tiongkok ke WTO karena memang terbukti praktik dumping tersebut.

“Kenapa mereka melakukan praktik dumping? Karena Over Capacity dan Over Supply, di mana Industri Keramik Tiongkok memiliki kapasitas produksi sekitar 11 miliar - 12 miliar m2 dan saat ini jalan dengan utilisasi sekitar 50%-55%,” tuturnya.

Asaki yang aktif tergabung di dalam World Ceramic Tiles FORUM(WCTF) juga mendapatkan dukungan penuh berupa Data, Informasi serta Advokasi Internasional jika terjadi keberatan oleh produsen keramik asal Tiongkok di WTO.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) percaya diri bahwa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) akan membuat utilisasi kapasitas produksi keramik nasional kembali pulih.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyebut, pabrik-pabrik yang memproduksi keramik jenis Homogeneus Tiles (HT) selama ini berhadapan langsung engan produk impor dari China yang membanjiri pasar domestik. Utilisasi pabrik keramik tersebut anjlok hingga di bawah 40% seiring dampak kerugian dari praktik dumping oleh China.

Lantas, Asaki optimistis dengan segera diberlakukannya BMAD maka utilisasi produksi keramik nasional dapat kembali ke level 80% pada sisa tahun 2024 dan 90% pada tahun depan.

Peluang masuknya investasi baru yang disertai penyerapan tenaga kerja sangat terbuka. Dalam hal ini, beberapa pelaku usaha yang tadinya hanya berstatus importir kini telah memulai investasi pembangunan pabrik keramik jenis HT di Indonesia. Diharapkan pabrik tersebut selesai pada 2025 mendatang.

“Mereka sebenarnya hanya wait and see menunggu hasil penyelidikan KADI (Komite Anti Dumping Indonesia). Jika nilai BMAD di atas 100%, maka pilihannya adalah segera merampungkan pembangunan pabriknya,” ungkap dia, Senin (8/7).

Selain para importir atau trader yang beralih menjadi produsen, terdapat pula investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diproyeksikan akan selesai pada semester II-2025.

Terlepas dari adanya ekspansi kapasitas tersebut, Asaki turut yakin seluruh kebutuhan keramik masyarakat, termasuk untuk proyek IKN Nusantara dapat terpenuh dengan baik.

Sebab, industri keramik nasional memiliki kapasitas terpasang yang besar yakni 625 juta meter persegi, yang mana saat ini hanya berjalan dengan utilisasi di bawah 65%.

“Anggota Asaki dapat memenuhi kebutuhan keramik baik secara volume maupun jenisnya,” imbuh Edy.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menjelaskan, secara umum pasar global sedang dalam fase kontraksi. Adanya perang dagang membuat China sebagai penghasil produk manufaktur terbesar di dunia kesulitan mengekspor produknya ke pasar utama seperti Amerika Serikat.

Sebaliknya, China mengalihkan produk-produknya, termasuk keramik, ke negara lain seperti Indonesia.

Rencana penerapan kebijakan BMAD untuk komoditas keramik pun didukung oleh Kadin. Apalagi, pemerintah dan KADI sudah melakukan penyelidikan serta kajian selama lebih dari satu setengah tahun terakhir.

“Indonesia justru termasuk negara yang paling sedikit menggunakan tariff barier atau instrumen pengamanan lainnya yang sebenarnya sudah diatur oleh WTO,” jelas dia.

Penerapan BMAD pun merupakan upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman serbuan barang impor. Industri manufaktur dalam negeri bakal sulit bersaing jika produk impor terlalu dibiarkan merajalela melalui praktik unfair trade seperti dumping ataupun predatory pricing. Selain memangkas utilitas produksi dalam negeri, para karyawan juga terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mudah-mudahan penerapan BMAD ini setidaknya bisa melindungi pasar pasar keramik domestik agar tidak terganggu oleh banjir impor,” pungkas dia.