Maskapai penerbangan internasional mulai mengurangi penerbangan ke China bulan ini. Hal itu karena maskapai penerbangan China dianggap memperoleh keuntungan dengan terbang di atas langit Rusia untuk mencapai Eropa.

Dilansir dari SCMP, Minggu (20/10/2024), Virgin Atlantic yang berbasis di Inggris berencana untuk menangguhkan rute Shanghai-London Heathrow setelah 25 tahun. British Airways juga akan menghentikan penerbangan Heathrow-Beijing Daxing menurut analis penerbangan dan media industri.

Sumber yang sama mengatakan Scandinavian Airlines yang berbasis di Swedia akan menerbangi rute Kopenhagen-Shanghai untuk terakhir kalinya pada 7 November 2024. Selain itu, Qantas Airways dari Australia telah membatalkan rute Sydney-Shanghai dan maskapai penerbangan Jerman Lufthansa mempertimbangkan apakah akan menangguhkan rute Frankfurt-Beijing.

Keputusan tersebut karena sebagian merasa ada persaingan tidak sehat dari maskapai penerbangan China, yang diizinkan melewati wilayah udara Rusia hingga dapat menghemat 2-3 jam penerbangan dan puluhan ribu dolar Amerika Serikat (AS) per perjalanan. Sementara maskapai penerbangan Barat dilarang.

"Maskapai penerbangan Tiongkok, yang menggunakan wilayah udara Rusia menawarkan tarif yang lebih rendah dan lebih banyak pilihan penerbangan, terutama dari kota-kota kecil di Tiongkok yang tidak dilayani oleh maskapai penerbangan asing," kata Dennis Lau, Direktur Layanan Konsultasi pada perusahaan penerbangan yang berbasis di Hong Kong, Asian Sky Group.

"Maskapai penerbangan AS dan Eropa dapat mengerahkan pesawat mereka secara lebih efektif di pasar lain yang lebih menguntungkan, seperti rute transatlantik," tambahnya.

Terlepas dari itu, beberapa maskapai penerbangan tidak gentar. Delta Air Lines dari AS misalnya, mengatakan tidak berencana untuk memangkas penerbangan ke China tahun ini.

Akan ada total 393 penerbangan langsung terjadwal China-AS bulan ini. Jumlah itu 27,3% lebih sedikit dibandingkan pada Oktober 2019, sebelum pandemi COVID-19 menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan data penerbangan Inggris OAG.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok pada kuartal III-2024 melambat menjadi 4,6%, dari 4,7% pada kuartal sebelumnya, menurut data terbaru pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan sepakat jika pajak tiket untuk pesawat dihapus.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pajak tiket pesawat menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat di Tanah Air.

“Super setuju,” kata Sandi saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kendati sepakat, Sandi menyebut bahwa negara perlu mencari alternatif lain untuk menggantikan pajak yang hilang dari tiket pesawat tersebut. Mengingat ruang pajak Indonesia yang sangat terbatas.

Misalnya, kata dia, dengan menghadirkan regulasi yang dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus). Pasalnya, Sandi menyebut bahwa wisnus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan wisatawan mancanegara (wisman).

“Jadi harus kita cari nanti bauran kebijakan yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder mengusulkan sejumlah rekomendasi strategi jangka pendek guna menekan harga tiket pesawat rute domestik untuk kelas ekonomi.

Rekomendasi jangka pendek ini lebih banyak berkaitan dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Diantaranya, insentif fiskal terhadap biaya avtur dan suku cadang pesawat, dan subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, (PJP4U) dan ground handling throughput fee.

Selain itu, penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara. Usulan ini dinilai dapat menciptakan equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/PMK.03/2012.

Sementara itu, rekomendasi jangka menengah hingga panjang yakni dengan melakukan peninjauan kembali terhadap tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA).

“Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” kata Kepala BKT Robby Kurniawan melalui keterangan resminya.