Pajak tiket pesawat disebut menjadi salah satu penyebab harganya mahal.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tiket pesawat Indonesia menjadi yang termahal kedua di dunia.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ucap Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7).

Perjalanan udara memang dikenakan pajak, yakni pajak pertambahan nilai (PPN). Ini sudah diatur sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan.

Pada pasal 5 beleid tersebut, jasa angkutan umum di udara tak masuk dalam pengecualian kelompok yang tidak dipungut PPN. Sedangkan jasa angkutan umum di darat dan di air bebas dari pajak.

Ini dipertegas dalam penjelasan pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000.

"Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan pajak pertambahan nilai," tegas beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8).

"Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean," sambung penjelasan itu.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN adalah 11 persen. Ini berlaku sejak 1 April 2022.

Bahkan, di pasal 7 ayat 1 huruf b dijelaskan bahwa tarif PPN bakal naik ke 12 persen, di mana mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan begitu, pajak untuk jasa angkutan udara juga bakal membuat tiket pesawat makin mahal.

Oleh karena itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengusulkan agar pajak atas tiket pesawat dihapuskan. Terlebih, moda transportasi lain di darat dan laut sudah sejak lama bebas PPN.

"Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment atau kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (2/8).

Di lain sisi, bahan bakar pesawat juga dikenakan pajak. Avtur dipungut PPN 11 persen, sesuai UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada beleid tersebut dijelaskan mengenai barang kena pajak. Pada pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean alias seluruh wilayah Indonesia dikenakan PPN.

Pembebasan PPN avtur hanya berlaku untuk penerbangan internasional. Ini pun baru ditetapkan pada PP Nomor 26 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dalam PP Nomor 71 Tahun 2012.

"Penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut pajak pertambahan nilai," bunyi pasal 1 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2012.

Penyerahan avtur untuk penerbangan domestik juga tidak masuk dalam pengecualian barang kena pajak (BKP) yang dianggap strategis. Pada pasal 6 PP Nomor 49 Tahun 2022 ada sederet BKP yang impor dan penyerahannya bebas PPN, seperti minyak mentah; liquified natural gas (LNG); komponen belum dibuat dalam negeri yang diimpor BUMN Pertahanan; hingga senjata dan peralatan militer yang diimpor TNI.

Sedangkan impor atau penyerahan avtur untuk penerbangan domestik tidak disebutkan dalam BKP yang dikecualikan dari PPN tersebut. Dengan begitu, perusahaan harus tetap membayar PPN avtur dan membuat biaya penerbangan semakin bengkak.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan sepakat jika pajak tiket untuk pesawat dihapus.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pajak tiket pesawat menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat di Tanah Air.

“Super setuju,” kata Sandi saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kendati sepakat, Sandi menyebut bahwa negara perlu mencari alternatif lain untuk menggantikan pajak yang hilang dari tiket pesawat tersebut. Mengingat ruang pajak Indonesia yang sangat terbatas.

Misalnya, kata dia, dengan menghadirkan regulasi yang dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus). Pasalnya, Sandi menyebut bahwa wisnus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan wisatawan mancanegara (wisman).

“Jadi harus kita cari nanti bauran kebijakan yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder mengusulkan sejumlah rekomendasi strategi jangka pendek guna menekan harga tiket pesawat rute domestik untuk kelas ekonomi.

Rekomendasi jangka pendek ini lebih banyak berkaitan dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Diantaranya, insentif fiskal terhadap biaya avtur dan suku cadang pesawat, dan subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, (PJP4U) dan ground handling throughput fee.

Selain itu, penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara. Usulan ini dinilai dapat menciptakan equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/PMK.03/2012.

Sementara itu, rekomendasi jangka menengah hingga panjang yakni dengan melakukan peninjauan kembali terhadap tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA).

“Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” kata Kepala BKT Robby Kurniawan melalui keterangan resminya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa ia setuju dengan usulan Kementerian Perhubungan terkait dengan penghapusan pajak tiket pesawat guna menekan harga. Menurutnya, pajak adalah salah satu unsur yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal.

“Super setuju, ya. Karena kalau kita lihat, salah satu penyumbang harga tiket yang mahal itu adalah pajaknya,” ujar Sandiaga Uno ketika ditemui di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sandiaga menyoroti implikasi pergerakan wisatawan nusantara terhadap perekonomian lokal. Pengeluaran para wisatawan nusantara, kata Sandiaga, bisa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Menurut Sandiaga, dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan nusantara kepada wilayah yang menjadi destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat.

“Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan soal penurunan harga tiket pesawat.

Melalui kajian tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara, sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga merinci kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah, pertama memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan juga merekomendasikan untuk menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur.

Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa ia setuju dengan usulan Kementerian Perhubungan terkait dengan penghapusan pajak tiket pesawat guna menekan harga.

“Super setuju, ya. Karena kalau kita lihat, salah satu penyumbang harga tiket yang mahal itu adalah pajaknya,” ujar Sandiaga Uno ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Sandiaga menyoroti implikasi pergerakan wisatawan nusantara terhadap perekonomian lokal. Pengeluaran para wisatawan nusantara, kata Sandiaga, bisa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Menurut Sandiaga, dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan nusantara kepada wilayah yang menjadi destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat.

“Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan soal penurunan harga tiket pesawat.

Melalui kajian tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara, sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga merinci kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah, pertama memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan juga merekomendasikan untuk menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur.

Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024