Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," ujar Airlangga.

Sebelumnya, satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dengan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) akan terus berlanjut, terutama mengenai tarif penerbangan domestik," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait dalam satgas, termasuk kementerian perhubungan," sambung dia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat pertama kali diumumkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juli 2024 lalu.

• Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Jadi PR Menteri Pariwisata Baru
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat
• Etika Saat Naik Pesawat, Apa yang Harus dan Jangan Dilakukan

Dalam berita Kompas.com, Sandiaga menyebut pembentukan satgas ini menjadi upaya penting demi menciptakan harga tiket pesawat domestik yang lebih efisien.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, Minggu (14/7/2024).

Selain tugas tiap-tiap kementerian, satgas ini juga membentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Sayangnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto tak lagi membentuk Kemenkomarves sehingga ada keterlibatan satu kementerian baru dari Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip dari Kompas.com.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Untuk menangani harga tiket pesawat yang mahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendirikan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada. Artinya, satgas itu tidak dibubarkan meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih sudah tidak ada.

"Terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait," jelas Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, mahalnya tiket pesawat berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai perubahan kebijakan di industri perlu dilakukan untuk menekan harga tiket pesawat yang melambung.

Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi, ini menjadi salah satu tantangan dalam memajukan industri pariwisata dalam negeri.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk menekan harga tiket pesawat.

“Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturannya, policynya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Kendati begitu, dia belum bisa membeberkan secara rinci ihwal upaya pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat domestik

Sementara itu, Erick bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sepakat membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) dalam rangka meningkatkan pariwisata Indonesia. Tiket pesawat menjadi salah satu poin yang bakal dibahas dalam tim tersebut.

“Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Adapun, tim PMO diperkirakan bakal terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan. Dia mengharapkan, adanya tim tersebut dapat membantu dalam mereviu segala kebijakan yang ada, sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hari ini, Kamis (31/10/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat membentuk Tim PMO untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian. “Apakah integrasi tadi, transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) buka suara terkait mahalnya pajak suku cadang pesawat di Indonesia.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility Aero Asia Andi Fahrurrozi mengatakan pajak suku cadang yang tinggi di Indonesia akan mempengaruhi harga jual ke pelanggan domestik.

“Ini memang yang berpengaruh terhadap airlines lokal, bukan luar negeri. Jadi kalau untuk GMF memang yang membebani adalah harga jual kita ke airlines domestik menjadi lebih mahal. Karena beban pajak ini pada akhirnya akan dibebankan kepada customer dalam hari ini airlines domestik,” kata Andi dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (28/10/2024).

Andi mencontohkan salah satu barang yang memiliki pajak tinggi adalah karpet pesawat. Menurutnya saat ini pajak untuk karpet bahkan lebih dari 25%. Alhasil, harga jual juga ikut lebih tinggi.

Seperti yang diketahui, pajak suku cadang merupakan salah satu pemicu mahalnya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

KOMPAS.com - Keluhan mahalnya harga tiket pesawat domestik terdengar selama beberapa tahun belakangan.

Hal itu bisa dilihat dari kata kunci "tiket pesawat mahal" di media sosial. Contohnya, X (Twitter). Warganet berkali-kali mengeluhkan harga tiket pesawat domestik yang mahal mencapai Rp 4 jutaan untuk sekali jalan.

Menurut pantauan Kompas.com di situs online travel agent (OTA) Tiket.com pada Jumat (18/10/2024) malam, harga tiket pesawat Jakarta-Sorong mencapai Rp 4,2 juta sekali jalan. Ada juga rute Jakarta-Manado berkisar mulai dari Rp 2,7 juta sekali jalan.

Sementara itu, harga tiket pesawat internasional lebih murah. Misalnya, rute penerbangan Jakarta-Bangkok dijual mulai Rp 1,7 juta.

Adapun rute Jakarta-Malaysia (Penang) mulai dari Rp 1 jutaan untuk penerbangan pada hari yang sama di satu OTA.

• Wacana Kemenparekraf Turunkan Harga Tiket Pesawat hingga 10 Persen pada Akhir Oktober 2024
• Efek Bola Salju Harga Tiket Pesawat: Mengguncang Fondasi Pariwisata Indonesia

Penyebab harga tiket pesawat mahal

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio pernah menjelaskan alasan di balik mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Ia menuturkan, sebenarnya Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif batas atas maskapai penerbangan.

Tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

"Semua maskapai (penerbangan) tidak boleh melebihi tarif batas atas, sekarang sudah banyak yang melebih tapi tidak ada tindakan dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan)," kata Agus melalui sambungan telepon, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/3/2024).

Peraturan tarif batas atas tersebut ditetapkan lima tahun silam, tepatnya pada 2019. Jadi, menurut Agus, tarif tersebut tak lagi cocok diterapkan pada tahun ini.

Pasalnya, nilai tokar dollar Amerika Serikat (ASK) ke rupiah masih Rp 13.000 pada 2019, sedangkan saat ini nilainya melemah hingga Rp 16.000 per dollar.

Hanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berhak mengubah aturan tersebut, seperti disampaikan Agus.

• Update Harga Tiket Pesawat Domestik, Maskapai Baru Diharapkan Bantu Turunkan Harga
• Kenapa Harga Tiket Pesawat Last Minute Lebih Mahal? Ini Penjelasannya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Indonesia.

"Sesuai dengan keputusan Presiden terhadap menteri perhubungan, tugasnya adalah mengurus transportasi umum dan mengawasi. Kalau tarif, itu tidak diatur oleh Kemenhub, kecuali penyesuaian tarif batas atas," jelas dia.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, tarif batas atas tiket pesawat seharusnya ditinjau setiap enam sampai 12 bulan sekali.

Hal itu sebenarnya tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 Bab V Pasal 23 Ayat 1 huruf a, ditulis bahwa Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan dengan ketentuan: dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan.

Sementara itu, pada Pasal 23 Ayat 1 huruf b ditulis bahwa evaluasi tarif ditetapkan jika sewaktu waktu terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.

Pasal 23 Ayat 2 dijelaskan, adapun perubahan signifikan yang dimaksud yaitu perubahan yang menyebabkan kenaikan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10 persen yang disebabkan adanya perubahan.

Perubahan tersebut meliputi harga avtur, nilai tukar rupiah, dan biaya komponen lainnya.

Lebih lanjut, Alvin menuturkan, harga tiket pesawat yang dibayar oleh penumpang bukanlah sepenuhnya murni harga penerbangan, melainkan sudah termasuk retribusi pesawat di bandara.

Misalnya, biaya retribusi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setiap kali keberangkatan pesawat, setiap penumpang dikenai biaya retribusi sekitar Rp 170.000.

"Jadi kalau harga tiketnya Rp 800.000, itu sudah termasuk yang Rp 170.000 (biaya retribusi), bukan harga tiket saja," ujar Alvin.

• Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Dibentuk, Sudah Ada Penugasan
• Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun Sebelum Oktober 2024

Jumlah pesawat minim

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Menteri Pariwisata dah Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat ditemui awak media usai kegiatan The Final Episode of Weekly Brief with Sandi Uno di Balairung Soesilo Soedirman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Penyebab tiket pesawat domestik mahal, juga disebut-sebut berasal dari minimnya jumlah pesawat setelah pandemi Covid-19.

Alasan ini disebut berulang kali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno setiap ditanya soal harga tiket pesawat domestik yang mahal.

"Sebelum pandemi, kita punya 700 pesawat, sekarang di angka 400 lebih. Kita ada di sekitar 65 persen," kata Sandiaga di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/3/2024).

Menurut Sandiaga, jumlah pesawat di Indonesia per 2024 semestinya sudah mencapat 70 persen dari total pesawat sebelum pandemi.

"Sementara di kawasan (negara) lain, sudah 90-100 persen (jumlah pesawat). Malah sudah ada yang melebihi angka sebelum pandemi. Jadi PR (pekerjaan rumah) kita besar, menjawab pertanyaan kenapa harga tiket pesawat mahal," terangnya.

• Tiket Pesawat Masih Mahal, Sandiaga Sebut Tambahan Penerbangan Belum Tuntas
• Jumlah Pesawat Indonesia Masih Belum Bertambah sejak Pandemi Covid-19

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

Langkah penambahan jumlah pesawat juga mulai terlihat. Misalnya, saat maskapai penerbangan baru, BBN Airlines Indonesia, muncul pada September 2024.

"Paling tidak, kalau suplainya semakin banyak, pilihan (pesawatnya) juga semakin banyak," kata Adyatama Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Nia Niscaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Dikutip dari laman resmi BBN Airlines Indonesia, ada rencana mendatangkan 40 pesawat pada 2027 mendatang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat

Saking seriusnya masalah harga tiket pesawat domestik, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat pada Juli 2024.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Nia menambahkan, satgas penurunan harga tiket pesawat ini berada di bawah koordinasi Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) dan melibatkan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat.

Dalam bulan yang sama, Juli 2024, Sandiaga juga menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebelum Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan cepat, perkiraaan dua (hingga) tiga bulan ke depan mudah-mudahan sebelum bulan Oktober, akhir pemerintahan (Jokowi-Ma'ruf) juga bisa (turun harga tiket pesawat)," kata Sandiaga.

Setidaknya, ia menargetkan penurunan harga tiket pesawat 10 persen sampai akhir Oktober 2024 lewat pengurangan biaya pajak.

"Termasuk mengenai (mengurangi) pajak, bea, dan juga avtur. Harapannya ini bisa menurunkan tiket di akhir Oktober sekitar 10 persen," kata Sandiaga dalam berita Kompas.com, Sabtu (21/9/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Tantangan menteri pariwisata baru

Harga tiket pesawat mahal menjadi tantangan baru bagi pengganti Sandiaga Uno nantinya alias menteri pariwisata baru.

Pasalnya, harga tiket pesawat domestik akan berdampak pada pergerakan wisatawan dalam negeri.

Dilaporkan Kompas.com, Senin (15/7/2024), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia.

Hal tersebut disampaikan lewat akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Minggu (14/7/2024).

Kemenparekraf pun mendorong transportasi selain pesawat demi mencapai target jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 1,4 miliar-1,5 miliar pada 2024.

"Kalau dari Kemenparekraf tentunya akan terus mendorong untuk promosi destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi lain yang bisa didatangi tidak hanya melalui penerbangan," kata Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Wisnu Sindhustrisno.

"Misalnya, lewat jalan darat menggunakan kereta atau kalau di Bintan, Batam, Lombok, dan Bali, bisa memakai kapal feri," tambah dia dalam berita Kompas.com, Senin (23/9/2024).

• Efek Bola Salju Harga Tiket Pesawat: Mengguncang Fondasi Pariwisata Indonesia
• Tiket Pesawat Mahal, Kemenparekraf Dorong Transportasi Laut dan Darat

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembukaan rute baru baik domestik maupun internasional akan meningkatkan kompetisi maskapai penerbangan.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan saat ini, sektor perhubungan udara sepertinya kekurangan kompetisi karena minimnya pemain. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga tiket pesawat.

Tory menjelaskan banyaknya rute baru yang dibuka turut dapat mempengaruhi harga tiket di rute tersebut jika banyak maskapai lain yang bermain.

“Harga tiket akan menurun kalau kompetisi di satu rute sudah mulai saturated,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Tory juga mengatakan pembukaan rute juga akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan tambahan.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mendukung maskapai untuk membuka penerbangan di Indonesia.

“Kita dukung [maskapai membuka rute] domestik,” kata Budi Karya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Seperti diketahui, sejumlah maskapai penerbangan gencar melakukan ekspansi dengan membuka rute penerbangan baru.

Garuda Indonesia misalnya, teranyar maskapai pelat merah ini membuka rute penerbangan domestik dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju tiga kota tujuan. Penerbangan ini disebut akan berlaku pada November mendatang.

Kemudian, PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berencana akan membuka rute penerbangan internasional menuju kota-kota di India dan China.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi mengatakan, CMPP akan berfokus pada pembukaan rute-rute internasional. Rute baru yang akan dibuka adalah China dan India.

“Rute selanjutnya adalah rute menuju kota-kota di India dan China,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute, yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Di mana, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak.

Mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” jelasnya.

Belum lagi terkait dengan besarnya biaya operasional berupa mahalnya harga avtur, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, hingga biaya layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat lewat penurunan harga avtur.

Dia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang proses membicarakan isu-isu utama yang membuat harga tiket pesawat, terutama di dalam negeri menjadi mahal.

"Update terbaru, kita akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan tiga isu utama, yaitu pajak, bea, dan avtur. Kita harapkan [harga tiket pesawat] akan turun menjelang libur Natal dan Tahun Baru," ujarnya saat ditemui di vOffice, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun, Sandiaga mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, harga tiket pesawat dana perjalanan wisata secara umum juga sudah mulai melandai, dengan inflasi umumnya terjadi pada pangan dan perawatan kesehatan.

"Kalau inflasi inti kita beberapa angka yang kita lihat itu adalah di biaya perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan, itu justru meningkat. Tapi di pariwisata saya melihat ada melandai untuk biaya perjalanan wisata. Tapi ini seasonal ya, nanti di akhir tahun mungkin juga akan meningkat karena demand naik," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis, CEO Capital A Berhad Tony Fernandes telag mengungkapkan penyebab tarif angkutan umum udara itu melambung tinggi, mulai dari harga avtur hingga pajak yang dikenakan lebih dari satu kali.

Terkait dengan bahan bakar atau avtur, Tony menyebutkan jika harga di Indonesia bahkan lebih tinggi 28% dibandingkan dengan negara lain.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Avtur menjadi sorotan karena kerap disebut sebagai biang kerok harga tiket pesawat mahal. Sejumlah pihak bahkan menyebut tingginya harga avtur tak lepas dari distribusi yang tertutup alias monopoli. Lantas, benarkah avtur menjadi biang kerok harga tiket pesawat sulit turun?

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memaparkan hasil studi yang menemukan bahwa rata-rata porsi biaya avtur dalam komponen harga tiket pesawat antara 20% hingga 40%.

Menurutnya, studi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sekitar 60% sampai dengan 80% komponen biaya penerbangan yang lain di luar biaya avtur.

"Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat hanya dengan berfokus pada harga avtur, dapat menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional," kata Komaidi melalui keterangannya dikutip Selasa (8/10/2024).

Dia memaparkan porsi biaya avtur terhadap total biaya penerbangan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Thai Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, dan Emirates pada 2019 masing-masing dilaporkan sekitar 27%, 27%, 29%, 36%, dan 32%.

Pada 2023, porsi biaya avtur dalam komposisi biaya penerbangan kelima maskapai tersebut meningkat menjadi masing-masing 36%, 39%, 31%, 41%, dan 36%. Komaidi mengatakan peningkatan itu salah satunya karena rata-rata harga minyak dunia pada periode tersebut naik sekitar 30%.

Harga minyak jenis BRENT tercatat meningkat dari US$64,30 per barel pada 2019 menjadi US$82,49 per barel pada 2023. Sementara harga minyak jenis WTI meningkat dari US$56,99 per barel pada 2019 menjadi US$77,58 per barel pada 2023.

"Kesimpulan yang menyebut bahwa tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat mahalnya harga avtur, kiranya perlu ditinjau kembali," kata Komaidi.

Apalagi, sambung Komaidi, berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019, komponen tarif atau harga tiket pesawat yang harus dibayar oleh konsumen meliputi empat aspek. Keempat aspek itu yakni tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Adapun tarif jarak yang harus dibayar konsumen terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya operasi langsung tetap dan biaya operasi langsung variable.

Biaya operasi langsung tetap yang dimaksud dalam Permenhub No.20/2019 meliputi biaya penyusutan atau sewa pesawat, biaya asuransi, biaya gaji tetap crew, biaya gaji tetap teknisi, biaya crew dan teknisi training.

Sementara, biaya operasi langsung variable meliputi biaya pelumas, biaya bahan bakar minyak (avtur), biaya tunjangan crew, biaya overhaul atau pemeliharaan, biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan biaya katering penerbangan.

Berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019 itu, dalam harga tiket pesawat yang dibayar oleh konsumen adalah untuk membayar sekitar 16 komponen biaya maskapai termasuk pajak, asuransi, dan surcharge di atas.

"Karena itu, peningkatan harga tiket pesawat tidak hanya terkait dengan harga avtur, tetapi juga ditentukan oleh 15 komponen biaya yang lainnya," ucap Komaidi.

Pemerintah belakangan berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.

"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).

Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. (Mochammad Ryan Hidayatullah)