JAKARTA, investor.id – Lebih dari 1.000 ASN selaku penggerak transformasi Indonesia di tahun 2024 berkesempatan mengikuti pelatihan digitalisasi dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal ini seiring dengan dimulainya kemitraan baru antara Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI), dan platform pembelajaran daring global, Apolitical, yang digelar di Jakarta, pada Jumat (25/10/2024).

Kemitraan tersebut ditandai melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) 'Government AI Campus Program' di kantor LAN oleh (Plt) Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq,DEA; Country Director TBI Indonesia Shuhaela F. Haqim; dan Chief Partnership Officer Apolitical Pooja Warier Hamilton.

MoU ini menjadi landasan penting bagi pembinaan pegawai ASN yang adaptif dan tangkas untuk memenuhi kebutuhan Visi Emas Indonesia 2045, yang mencakup penyediaan materi pelatihan tentang dasar-dasar AI bagi ASN. Penggunaan AI dalam pelayanan publik memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih inovatif, memperoleh pemahaman mengenai infrastruktur kota pintar (smart-city), serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Plt. Kepala LAN, Dr Muhammad Taufiq, Dea dalam kesempatan tersebut menyampaikan sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat, ASN memiliki peran kunci dalam proses transformasi digital, oleh karena itu, ia menegaskan setiap  ASN harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital.

“Transformasi digital ini akan menjadi enabling factor yang akan mampu membangkitkan ekonomi digital yang diprediksi akan berkontribusi sebesar 20% dari produk domestik bruto (PDB). Terkait hal tersebut, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dengan penetrasi digital yang cukup besar hampir 80% dari 280 juta penduduk Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, transformasi digital menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas reformasi birokrasi di Indonesia, maka melalui kolaborasi dan kerjasama ini diharapkan dapat mempersiapkan ASN untuk mendukung percepatan transformasi digital.

Bekerja sama dengan TBI, Apolitical akan mengembangkan dan menghadirkan modul pelatihan Kecerdasan Buatan dan Tata Kelola Pemerintahan Digital, serta memfasilitasi peluang pembelajaran sejawat yang didesain khusus untuk kebutuhan pegawai ASN di Indonesia.

Country Director TBI Indonesia Shuhaela F. Haqim menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia TBI untuk merancang dan memfasilitasi ‘Government AI Campus Program’.

“Dampak dari modul pembelajaran ini sangatlah besar, khususnya karena pegawai ASN adalah garda terdepan pelayanan publik bagi 280 juta penduduk Indonesia. Agar Indonesia dapat segera menjadi negara maju dan sejahtera, kita harus memastikan bahwa roda mesin penggerak pelayanan publik kita diperkuat dengan keterampilan digital dan AI kelas dunia,” tambah Shuhaela.

Program Government AI Campus Indonesia merupakan program pelatihan yang didesain khusus oleh TBI dan Apolitical di Indonesia.  Kolaborasi ini merupakan salah satu wujud visi LAN untuk menjadi lembaga pembelajaran kelas dunia dan menghadirkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia.

Platform digital Apolitical telah memberdayakan lebih dari 200.000 pegawai negeri di lebih dari 170 negara dan telah hadir secara signifikan di Asia, termasuk di Filipina, India dan Singapura. Berbagai kursus Apolitical didesain secara khusus untuk menghasilkan pelatihan kelas dunia yang sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan masing-masing negara di berbagai sektor, termasuk urbanisasi, layanan kesehatan, dan ketahanan iklim.

“Tidak perlu diragukan lagi bahwa AI dan digitalisasi memiliki potensi besar untuk mentransformasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong inovasi dalam skala yang lebih besar. Kami meluncurkan program ‘Government AI Campus’ untuk menjadi pemangku kebijakan, pembeli, dan pengguna AI yang lebih baik. Kami bangga dapat bermitra dengan LAN-RI dan TBI untuk mempersiapkan seribu pegawai negeri Indonesia memimpin di era AI,” ujar Chief Partnership Officer Apolitical, Pooja Warier Hamilton.

Acara diakhiri dengan workshop bertajuk “AI in Southeast Asian Government” yang dibawakan oleh Head of Partnerships Asia TBI APAC Astrid Dita serta Technology Venture Partner di Alpha JWC Ventures dan Program Director of Artificial Ray Frederick Djajadinata.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Sebanyak 272 wairsan budaya takbenda yang tersebar di wilayah Indonesia resmi direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) tahun ini. Rekomendasi ini berdasarkan hasil sidang Tim Ahli WBTbI yang berlangsung tanggal 19 hingga 23 Agustus 2024 di Jakarta.

Sidang melibatkan 14 Tim Ahli WBTb Indonesia, kepala dinas (provinsi/kabupaten/kota) yang membidangi kebudayaan atau yang mewakili, serta Balai Pelestarian Kebudayaan di 23 wilayah di Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengungkapkan penetapan budaya takbenda ini terprogram setiap tahunnya sebagai amanat Undang-undang No 5 Tahun 2017 dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017. “Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan program berkelanjutan yang akan mendukung keberhasilan dari Program Pemajuan Kebudayaan,” ujar Hilmar Farid, dalam siaran persnya, dikutip Minggu, 25 Agustus 2024.
Lebih jauh lagi, Hilmar menyampaikan pesan bahwa langkah selanjutnya setelah penetapan ini tentunya adalah upaya pelestarian warisan budaya tersebut agar tetap terjaga eksistensinya dan akan berjalan dengan baik apabila semua pihak ikut serta. “Tanggungjawab kelestarian warisan budaya kita tidak hanya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, namun juga ada pada komunitas, lembaga budaya, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik agar tercipta ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Judi Wahjudin, dalam laporannya menyatakan tahun 2024 sebanyak 668 usulan budaya takbenda yang diusulkan. “Jumlah usulan warisan budaya takbenda tahun ini adalah 668 usulan dari 32 provinsi, dua provinsi yang tidak mengirimkan usulan, yaitu Papua dan Papua Barat,” ujar Judi Wahjudin.

Usulan-usulan yang masuk tersebut dikaji dan diseleksi melalui seleksi administrasi, penilaian usulan ke-1, penilaian ke-2 yang didasarkan pada perbaikan dari penilaian usulan pertama, dan penilaian usulan ke-3. Hasil penilaian usulan ke-3 tersebut 278 usulan dapat dilanjutkan ke sidang penetapan.

Pada akhirnya, Sidang Penetapan WBTbI yang digelar selama lima hari lalu merekomendasikan 272 budaya takbenda di Indonesia untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada malam penutupan selepas pembacaan hasil sidang penetapan, Ketua Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda 2023-2025, G.R. Lono Lastoro Simatupang, menyampaikan sidang penetapan WBTB ini adalah sebuah produk hukum, sehingga mengutamakan informasi dan data yang dapat diandalkan. Hal ini yang menurutnya harus dipahami betul sebelum mendaftarkan dan mengusulkan agar sebuah nilai budaya menjadi warisan budaya takbenda.

Lono melanjutkan, yang terpenting yakni pemeriksaan dan evaluasi dari naskah WBTbI yang telah diusulkan, dan apabila ada yang ditangguhkan, dapat diperbaiki untuk diajukan kembali di tahun berikutnya. Tentunya untuk bisa diusulkan dan ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Ia menegaskan bagi provinsi yang usulan WBTbI-nya telah direkomendasikan, maka dapat menindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pengembangan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak sekadar menjadi sertifikasi belaka. Lono mengemukakan pengembangan terhadap WBTbI yang bisa dilakukan di antaranya berupa pembinaan atau mengikutsertakan dalam festival-festival.

Hingga akhir tahun 2023, terhitung sudah ada 1.941 WBTbI yang ditetapkan sejak tahun 2013. Jumlah ini nantinya akan bertambah setelah adanya rekomendasi 272 budaya takbenda hasil sidang pada hari ini yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Baca juga: Engkle dan Ulin Barong Sekeloa Ditetapkan sebagai WBTB Kota Bandung

(CEU)

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan memperkuat kebijakan Digital Public Infrastructure (DPI) dan memperluas penerapannya melalui kerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan Tony Blair Institute (TBI).

“Pertemuan antara Kemenpan-RB dengan Perwakilan BMGF bertujuan mendiskusikan tindak lanjut pertemuan di Singapura yang membahas DPI dan hubungannya dengan Inklusi keuangan,” jelas Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Anas memaparkan, saat ini Kemenpan-RB sedang mengkoordinasikan percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 yang mengintegrasikan layanan publik digital prioritas dan DPI tahap awal bersama Portal Nasional sebagai infrastruktur dasar untuk layanan digital.

Misi Kemenpan-RB disebut selaras dengan salah satu pilar BMGF yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan DPI.

Dengan memanfaatkan DPI, Kemenpan-RB berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

"Semoga pertemuan hari ini dapat menjadi langkah baik kolaborasi yang kuat untuk optimalisasi DPI dalam mendukung keuangan inklusi di Indonesia, terutama pada level praktis di daerah,” imbuh Anas.

Indonesia Country Lead The Bill and Melinda Gates Foundation Brooke Patterson mengungkapkan, pihaknya telah lebih dari satu dekade mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

"Sama halnya dengan negara lain, komitmen digitalisasi merupakan keputusan politis di Indonesia sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucapnya.

Ia menjelaskan, hasil konkret yang diharapkan adalah pembayaran elektronik, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, dan subsidi terealisasi secara efektif.

"DPI dan Digital ID dapat membantu memudahkan targeting berbagai bantuan sosial," ujar Brooke.

Lebih lanjut, Kemenpan-RB tengah mengajukan usulan kerja sama untuk melaksanakan pilot project di tingkat daerah dalam menguji implementasi digital payment sebagai bagian dari DPI.

Hal itu turut mendukung transformasi digital pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan.

"Harapan kami, kerja sama dalam tingkat regional dapat berjalan pada tahun depan," pungkas Brooke.