Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tanggal jatuh tempo penyetoran berbagai jenis pajak. Hal ini sejalan dengan hadirnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

"Pembayaran dan penyetoran sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15, bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir," tulis beleid tersebut pada pasal 94 nomor 2.

Perubahan jatuh tempo ini ini berlaku untuk berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), kemudian, PPh minyak dan gas, PPN terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean, PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai, pajak penjualan, dan pajak karbon.

Mengenai terbitnya aturan baru tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan, jatuh tempo pembayaran pajak biasanya ada tiga tanggal, 10, 15 dan akhir bulan. Penetapan menjadi hanya tanggal 15 dimaksud untuk menyederhanakan saja.

"Dengan adanya PMK sebetulnya lebih menyederhanakan, lebih mensimpelkan supaya jatuh tempo kalau untuk potongan pajak penghasilan dan pajak penghasilan dibayar sendiri, jatuh temponya tanggal 15, supaya lebih mudah diingat,"kata Suryo dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

Suryo menyebut untuk pajak lain, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) tertentu ada yang ditetapkan jatuh temponya di akhir bulan. Perubahan tanggal itu menurut Suryo ditujukan untuk memudahkan baik bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak.

"Kalau seandainya terlambat segera diterbitkan teguran dan segala macamnya," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Zebra 2024 akan berlangsung selama dua pekan, dari 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Dalam Operasi Zebra tahun ini, polisi akan memanfaatkan teknologi ETLE secara intensif untuk menindak pelanggar lalu lintas. Selain melalui ETLE, polisi juga akan melakukan penindakan secara langsung dengan penilangan manual.

Namun, menurut Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, penekanan dalam pelaksanaan dalam giat operasi seharusnya lebih pada edukasi dan mengedepankan teguran ketimbang tilang.

Satlantas Polresta Surakarta Ilustrasi tilang elektronik. Cara mendapatkan nomor pembayaran tilang elektronik. Cara mendapatkan kode billing tilang.

"Tidak salah, karena dalam SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara represif yustisial atau tilang, dan non yustisial atau teguran," ujar Budiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya itu menjelaskan bahwa tilang berorientasi pada penegakan hukum pidana, dengan sanksi pidana kurungan dan denda, sementara teguran lebih menekankan pada sanksi sosial.

"Tujuan keduanya sama, yaitu untuk membentuk masyarakat yang disiplin dan tertib berlalu lintas," ujar Budiyanto.

"Disiplin adalah kunci untuk menghindari bahaya kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa," katanya.

Dokumentasi Polres Situbondo Foto: Polisi saat melakukan Operasi Patuh Semeru di Situbondo.

Budiyanto menekankan bahwa ETLE harus terus dimaksimalkan, baik yang statis maupun mobile, namun teguran juga perlu diutamakan.

"Teguran terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat non yustisial, untuk menanamkan budaya malu dan sebagainya," ujarnya.

Dasar hukum teguran sebagai bagian dari penegakan hukum, antara lain:

1. Undang - Undang No 8 tahun 1981, Pasal 5 ayat 1 angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf b.
2. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 18.
3. Undang - Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 264 sampai dengan Pasal 269.