Sebanyak 61 ribu lebih penindakan telah dilakukan polisi selama 8 hari gelaran Operasi Zebra Jaya yang telah dimulai sejak 14 Oktober lalu. Sanksi tilang status, ETLE mobile, tilang manual, hingga teguran dikenakan terhadap para pelanggar.

"Ada 61.769 penindakan yang dilakukan rekan-rekan lalu lintas di seluruh jajaran Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, di Polda Metro Jaya pada Selasa (22/10).

Jika dirincikan jenis pelanggarannya, pelanggaran paling banyak yang dilakukan oleh pengendara motor yakni tak menggunakan helm SNI. Sementara, bagi pengemudi mobil, pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni tak menggunakan sabuk pengaman ketika mengemudi.

"Jadi kalau kita berkendara ya digunakan itu perlengkapan yang ada di kendaraan kita untuk keselamatan yang lebih baik ya," ucap dia.

Ke depan, Ade berharap masyarakat dapat lebih patuh terhadap aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Adapun Ops Zebra Jaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih akan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang.

"Mohon sama-sama kita tingkatkan, kita ya, berarti saya ajak seluruhnya untuk meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas," ujar dia.

MANADO - Sebanyak 2.633 pelanggaran lalu lintas berhasil terjaring saat pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2024 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan jajaran, selang sepekan setelah dilaksanakan. Operasi ini dimulai pada 14 Oktober 2024.

Pelanggaran ini disebut turun dibandingkan dengan pelaksanaan Operasi Zebra Samrat tahun 2023 pada periode yang sama. Tak tanggung-tanggung, penurunan pelanggaran ini terjadi sebesar 56,3 persen, atau turun sebanyak 3.395 kasus dibandingkan tahun 2023.

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, menjelaskan jika jumlah total pelanggaran pada minggu pertama yakni pelanggaran tilang sebanyak 796 dan teguran sebanyak 1.837.

“Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pelanggaran tilang turun sebanyak 634 pelanggaran atau 44 persen. Dan teguran turun sebanyak 2.761 pelanggaran atau sebanyak 60 persen," ujar Michael.

Adapun untuk jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan dua kasus dibandingkan tahun 2023, di mana saat ini sudah ada 24 kasus. Dan untuk korban meninggal dunia ada satu orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang capai tiga orang.

Adapun Luka berat tercatat menjadi delapan orang, naik dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak empat orang. Sementara untuk yang luka ringan turun dari 38 orang menjadi 20 orang.

"Untuk pelanggaran lalu lintas pada kendaraan roda dua itu didominasi pelanggaran tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, serta kelengkapan kendaraan dan surat. Sedangkan untuk roda empat masih didominasi pelanggaran safety belt, over loading serta kelengkapan kendaraan dan surat," ujarnya kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Zebra 2024 akan berlangsung selama dua pekan, dari 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka kecelakaan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Dalam Operasi Zebra tahun ini, polisi akan memanfaatkan teknologi ETLE secara intensif untuk menindak pelanggar lalu lintas. Selain melalui ETLE, polisi juga akan melakukan penindakan secara langsung dengan penilangan manual.

Namun, menurut Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, penekanan dalam pelaksanaan dalam giat operasi seharusnya lebih pada edukasi dan mengedepankan teguran ketimbang tilang.

"Tidak salah, karena dalam SOP penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara represif yustisial atau tilang, dan non yustisial atau teguran," ujar Budiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya itu menjelaskan bahwa tilang berorientasi pada penegakan hukum pidana, dengan sanksi pidana kurungan dan denda, sementara teguran lebih menekankan pada sanksi sosial.

"Tujuan keduanya sama, yaitu untuk membentuk masyarakat yang disiplin dan tertib berlalu lintas," ujar Budiyanto.

"Disiplin adalah kunci untuk menghindari bahaya kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa," katanya.

Budiyanto menekankan bahwa ETLE harus terus dimaksimalkan, baik yang statis maupun mobile, namun teguran juga perlu diutamakan.

"Teguran terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat non yustisial, untuk menanamkan budaya malu dan sebagainya," ujarnya.

Dasar hukum teguran sebagai bagian dari penegakan hukum, antara lain:

1. Undang - Undang No 8 tahun 1981, Pasal 5 ayat 1 angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf b.
2. UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 18.
3. Undang - Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 264 sampai dengan Pasal 269.

JAKARTA, KOMPAS.com –Razia lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, menurunkan angka kecelakaan, dan menciptakan ketertiban di jalan raya.

Budiyanto, pemerhati transportasi dan hukum, mengatakan, razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan sudah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Kemudian terdapat aturan turunannya, yaitu PP No 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan PP 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

“Petugas dan kewenangannya serta teknis pelaksanaan secara eksplisit sangat jelas. Hal yang perlu kita soroti adalah masalah teknis pemeriksaan ranmor yang kadang-kadang terabaikan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (16/10/2024).

“Misal tidak memasang pelang pemeriksaan, tidak memasang lampu penerangan saat malam hari dan lupa membawa surat perintah tugas, pengambilan lokasi yang mengganggu arus lalu lintas dan sebagainya,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung Operasi Zebra yang digelar pada 14-27 Oktober 2024, yang penekanannya adalah edukasi dan teguran. Namun tidak menutup cara untuk melakukan represif dengan tilang cara manual.

“Walaupun cara ini (tilang manual) sebagai ultimum remedium atau pilihan akhir. Pada saat pemeriksaan secara stasioner atau razia, SOP tetap harus dipedomani,” ucap Budiyanto.

“Petunjuk teknis agar anggota gampang menerjemahkan di lapangan. SOP disusun tetap mengacu pada ketentuan hukum di atasnya. Dalam arti SOP tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum razia atau pemeriksaan di jalan tidak boleh berdampak kepada kemacetan, dan tidak menyimpang dari aturan hukum.

Berikut ini prosedur razia atau pemeriksaan kendaraan:

1. Surat perintah tugas dari kesatuannya.
2. Penempatan anggota pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat dan terlalu berdampak pada situasi kemacetan.
3. Memasang pelang pemeriksaan.
4. Tempatkan pada jarak minimal 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.
5. Apabila lokasi pemeriksaan berada pada jalam yang hanya dibatasi oleh median, penempatan pelang pemeriksaan jarak minimal 50 meter sebelum dan sesudahnya.
6. Saat pemeriksaan dilakukan malam hari dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Pedomani cara menghentikan kendaraan dari aspek keselamatan.
8. 3S (Senyum, Salam, Sapa) menjadi pedoman saat menghentikan kendaraan bermotor.
9. Hindari debat kusir di jalan, ada ruang hukum apabila petugas melaksanakan tugas tidak sesuai ketentuan.
10. Pengawasan internal dan eksternal.
11. Selesai melaksanakan operasi membuat laporan penugasan dan melaksanakan evaluasi untuk dasar perbaikan ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Timur memfokuskan pelaksanaan Operasi Zebra di tiga lokasi utama. Operasi ini digelar di Halim Baru, kolong flyover Pemuda Rawamangun, dan Klender.

"Di jajaran timur, kami punya tiga lokasi Operasi Zebra, yaitu Halim Baru, Kolong Flyover Pemuda Rawamangun, dan Klender," ujar AKP Eko Apriyanto, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur, di Kolong Flyover Pemuda Rawamangun, Rabu (16/10/2024).

Eko menegaskan bahwa dalam Operasi Zebra kali ini tidak akan ada pemberian tilang langsung, melainkan hanya teguran bagi pelanggar.

"Pimpinan kami memberikan arahan untuk memberikan tilang teguran saja kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan kendaraan bermotor," jelas Eko.

Dari pantauan Kompas.com, Operasi Zebra dilaksanakan pada pukul 09.10 hingga 09.40 WIB dan menyasar pengendara yang tidak tertib berlalu lintas.

Salah satu insiden yang terjadi adalah seorang pengendara motor yang membonceng istrinya tanpa helm terlihat panik dan berusaha putar balik saat melihat polisi di lampu merah kolong flyover Rawamangun.

Polisi segera menghentikan dan menenangkan pengendara tersebut, memberikan peringatan agar mematuhi aturan berkendara.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memulai Operasi Zebra Jaya 2024 pada Senin (14/10/2024) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Operasi ini akan berlangsung selama dua pekan, hingga 27 Oktober 2024.

"Operasi ini bertujuan mendukung suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas)," ujar Latif.

Sebanyak 768 penindakan dilakukan jajaran Polda Metro Jaya selama tiga hari pelaksanaan Ops Zebra Lodaya yang mulai digelar sejak 14 Oktober. Dari angka tersebut, 250 pelanggar dikenakan sanksi ETLE mobile, sedangkan 518 pelanggar hanya dikenakan teguran simpatik.

"Kami sampaikan bahwa tiga hari pelaksanaan Operasi Zebra ini telah dilakukan 768 penindakan terhadap pelanggaran, artinya ditemukan 768 pelanggaran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, di Polda Metro Jaya pada Rabu (16/10).

Apabila dirincikan jenisnya, sambung Ade, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengendara motor yakni tak menggunakan helm standar SNI sebanyak 314 kasus dan melawan arus sebanyak 261 kasus.

"Yang dilakukan teguran simpatik yang ditegur kan bukan orang yang tidak melanggar, yang ditegur pasti orang melanggar, nanti diedukasi," ucap dia.

Ade menambahkan, pihaknya mengedepankan tindakan simpatik dan edukatif kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Dengan begitu, diharapkan pengguna jalan yang melanggar dapat meningkat kesadarannya dalam berlalu lintas.

"Artinya ada kesadaran, kesadaran harus ditingkatkan, keselamatan harus menjadi kebutuhan," kata dia.

PADANG, iNews.id - Polda Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Operasi Zebra Singgalang 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 14-27 Oktober mendatang. Target operasi ini untuk menciptkan kamseltibcarlantas dan pengamanan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, operasi tersebut akan fokus pada penindakan 12 jenis pelanggaran. Seperti menggunakan telepon genggam saat berkendara, tak punya surat izin mengemudi (SIM).

"Kemudian pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan sabuk pengaman serta mengemudi ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol,” ujarnya, Selasa (15/10/2024)

Menurutnya, Operasi Zebra 2024 tidak hanya berfokus pada tindakan pelanggaran pengemudi, namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional.

Aspek lain yang menjadi sorotan termasuk kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penggunaan aksesories kendaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, seperti rotator dan pelat nomor tidak standar.

Selain itu, kendaraan yang melebihi kapasitas (overdimension dan overload) serta penggunaan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik juga menjadi titik penekanan dalam operasi ini.

Kegiatan Operasi Zebra Sumbar 2024 ini merupakan bagian dari komitmen yang berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan.

“Dengan sinergi dan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan akan tercipta situasi kamseltibcarlantas yang selamat dan lancar di Provinsi Sumbar,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com -Operasi Zebra 2024 secara resmi dimulai hari ini, Senin, 14 Oktober 2024 selama dua pekan hingga 27 Oktober 2024.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka fatalitas kecelakaan bermotor.

Menurutnya teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

Tapi khusus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual.

Walau begitu, Polri menegaskan pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2024 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi mulai hari ini, Senin (14/10/2024).

Operasi Zebra tahun ini digelar sepanjang dua pekan, tepatnya akan berakhir pada 27 Oktober 2024.

"(Pelaksanaan operasi) tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2024).

Operasi Zebra 2024 ini digelar untuk mendukung prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (20/10/2024).

Selain itu, operasi ini dilakukan guna menciptakan suasana keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024.

"Operasi ini mendukung suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman," jelas Latif.

Setidaknya ada 14 pelanggaran yang menjadi prioritas sasaran Operasi Zebra 2024 ini. Berikut daftarnya:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai aturan.
2. Penertiban kendaraan bermotor dengan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus.
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol.
6. Menggunakan ponsel saat berkendara.
7. Tidak memakai sabuk keselamatan.
8. Melampaui batas kecepatan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
13. Melanggar marka jalan atau bahu jalan.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

Sanksi Operasi Zebra 2024

Sementara itu, Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin sebelumnya menyatakan, pelanggar Operasi Zebra 2024 akan dikenai sanksi berupa teguran hingga penilangan.

Pendekatan utama dalam operasi kali ini difokuskan pada sosialisasi dan edukasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga demi keselamatan bersama.

Sanksi teguran akan diberikan kepada pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan.

Namun demikian, petugas di lapangan tetap diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu.

Selama Operasi Zebra 2024 berlangsung, petugas juga akan mengutamakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggar.

Jakarta: Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2024 di seluruh wilayah Indonesia pada 14-27 Oktober 2024. Tercatat ada 14 pelanggaran lalu lintas yang diincar oleh Operasi Patuh Zebra 2024.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ia juga meminta masyarakat ikut mendukung operasi ini.

“Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2024 dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat ada operasi maupun di luar masa operasi. Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” jelas Aries dikutip dari laman Korlantas Polri Minggu, 13 Oktober 2024.

Tilang Manual dan E-TLE

Pada pelaksanaannya nanti, Operasi Zebra 2024 akan tetap mengedepankan tindakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Petugas akan lebih banyak memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas.

Baca juga: Disiplin Berlalu Lintas untuk Menjaga Keselamatan Bersama

Petugas akan melakukan tilang manual untuk pengendara yang melakukan pelanggaran. Selain itu, penggunaan sistem E-TLE juga akan diperbanyak untuk menjangkau lebih banyak titik rawan pelanggaran.

Target Razia

Ada 14 target operasi yang akan disasar dalam Operasi Zebra Jaya kali ini:

1. Memasang rotator dan sirine bukan peruntukkan
2. Penertiban kendaraan bermotor memakai plat rahasia/plat dinas
3. Pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur
4. Kendaraan melawan arus
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol
6. Menggunakan HP saat berkendara
7. Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan/safety belt
8. Melebihi batas kecepatan
9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu
10. Kendaraan bermotor R4 atau lebih tidak layak jalan
11. Kendaraan bermotor R4 atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standar
12. Kendaraan bermotor R2 atau R4 tidak dilengkapi STNK
13. Melanggar marka jalan / bahu jalan
14. Penyalahgunaan TNKB Diplomatik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

MANADO - Polda Sulawesi Utara (Sulut) akan menggelar Operasi Zebra Samrat 2024 selama 14 hari, yang akan dimulai pada Senin (14/10) hingga Minggu (27/10) mendatang.

Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, juga bertujuan untuk memberikan dukungan pengamanan daerah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ini terlihat dari tema operasi yakni ‘Melalui Operasi Zebra 2024 dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan presiden/wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman’.

Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Bahagia Dachi, menjelaskan jika sebelum operasi dilaksanakan, pihaknya sudah latihan pra operasi pada umat (11/10), agar pelaksanaan di lapangan benar-benar berjalan lancar.

“Latihan pra operasi ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan operasi sehingga kemampuan, kesiapan, pengetahuan serta keterampilan anggota satuan lalu lintas Polda Sulut dalam bertugas dapat dilakukan secara profesional dan proporsional,” ujar Wakapolda.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan operasi Zebra Samrat 2022/2023, data Tilang naik 14,79 persen, teguran turun 1,19 persen, jumlah kecelakaan lalu lintas turun 4,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu juga data korban meninggal dunia turun 38,46 persen, korban luka berat turun 22,22 persen, korban luka ringan turun 4,94 persen dan kerugian materiil turun 58,58 persen.

“Saya harap Operasi Zebra pada tahun ini dapat lebih menurunkan persentase dari angka-angka tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolda menyebut jika sasaran operasi saat ini yaitu segala bentuk potensi gangguan yang menyebabkan kemacetan, masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, dan pemahaman masyarakat tentang Odol (over dimension dan over loading), pengemudi di bawah umur, penggunaan knalpot bising, berboncengan lebih dari dua orang serta kendaraan yang tidak menggunakan TNKB.

“Pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2024 ini mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, persuasif, dan humanis. Kita prioritaskan pada kegiatan yang mampu mewujudkan rasa simpati masyarakat terhadap Polri, khususnya Polantas,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri siap menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai Senin, 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Selain itu, operasi ini juga menjadi momen penting dalam menegakkan aturan lalu lintas, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik berbasis ETLE.

Menurut Korlantas Polri, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu.

Namun, Polri menegaskan bahwa pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi keselamatan bersama.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, dilansir dari laman resmi Polri (10/10/2024).

Ia juga menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat diharapkan mematuhi aturan baik saat operasi berlangsung maupun setelahnya.

Dalam Operasi Zebra 2024, teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

ETLE ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti ETLE statis yang dipasang di berbagai titik strategis, ETLE mobile yang dibawa oleh petugas, serta ETLE portabel yang fleksibel digunakan dalam kondisi tertentu, seperti menggunakan drone.

Dengan keberadaan ETLE, pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera dapat langsung dijatuhi tilang tanpa harus ada interaksi fisik antara petugas dan pelanggar.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus meminimalkan potensi benturan di lapangan.