JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, pekerja migran menyumbangkan devisa negara Rp227 triliun per tahun. Bahkan, angka ini nomor dua terbesar setelah pendapatan dari minyak dan gas ( Migas ).

"Pekerja Migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah Migas," ujar Karding di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Karding pun mengatakan, bahwa jika bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir, maka devisa dari para pekerja migran bisa menyalip devisa Migas. "Tapi syaratnya bahwa kementerian luar negeri, Semua kementerian KL ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," sambungnya.

Selain itu kata Karding, perlindungan pekerja migran harus tetap dimaksimalkan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. "Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," terang Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," tegasnya.

Karding meyakini bahwa sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri.

"Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, mereka bisa mendapatkan 20% devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, Masa kita tidak bisa mengikuti Filipina? paling tidak?," pungkasnya.

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kedapatan menyelundupkan narkoba. Dalam penangkapan tersebut, 7 kilogram narkotika jenis sabu dan ratusan pil ekstasi diamankan.

Informasi diperoleh iNews, pengungkapan kasus ini terjadi di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Dalam video terlihat sejumlah petugas melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang menjadi penumpang bus tujuan Pulau Jawa. 

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Irfan Nurmansyah membenarkan tiga orang yang ditangkap berstatus sebagai TKI.

"Mereka kedapatan membawa tujuh kilogram sabu dan 204 butir pil ekstasi," ujar Irfan, Sabtu (26/10/2024).

Irfan mengatakan, barang bukti narkoba yang diamankan ini berasal dari Malaysia dan hendak dikirim ke wilayah Jawa Timur.

"Ketiga pelaku berinisial RF, BD, ZA merupakan TKI yang bekerja di Malaysia. Barang ini berasal dari sana (Malaysia). Mereka diminta seseorang yang identitasnya telah kami ketahui untuk dikirim ke wilayah Jawa Timur," katanya.

Saat ini kata Irfan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pemilik barang tersebut.

"Barang bukti senilai Rp7,1 miliar ini telah kami sita. Kami juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pemilik barang tersebut," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA - Permasalahan seputar pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dipandang secara holistik. Selain mengedepankan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi, juga mesti meredam ego sektoral dari masing-masing kementerian atau lembaga .

" Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kaitan itu, berupaya menjembatani (bridging) penyelesaian permasalahan lintas sektoral yang melibatkan lebih dari satu kementerian atau lembaga,? kata Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (5/8/2024).

Nyoman Adhi menuturkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI beserta keluarganya.

?Hal itu dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak mereka dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial,? urai Nyoman.

Terkait itu, BPK mengharapkan, pembenahan mesti dilakukan sejak tahapan pengelolaan permintaan PMI (job order) dari mitra usaha di negara tujuan penempatan oleh perwakilan RI. ?Ini merupakan titik krusial bagi keberhasilan proses perekrutan, penempatan, serta pelayanan dan pelindungan PMI selama bekerja di luar negeri,? kata Nyoman Adhi.

Menyadari pentingnya kerja sama dan koordinasi antar-instansi terkait pelindungan PMI, BPK belum lama ini menggelar workshop pembahasan bersama antar-kementerian/lembaga. Pembahasan salah satunya berkenaan dengan mekanisme pengelolaan job order oleh Perwakilan RI serta pertukaran dan pemanfaatan data PMI melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Workshop berlangsung di Kantor Pusat BPK RI di Jakarta. Selain dihadiri pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kementerian Luar Negeri termasuk Perwakilan RI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Perlu Dukungan Data

Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan, pelayanan dan pelindungan oleh Perwakilan RI terhadap PMI yang bekerja di luar negeri perlu didukung dengan data PMI yang memadai. Data tersebut berasal dari kementerian atau lembaga terkait melalui sistem informasi yang terintegrasi.

?Workshop yang diikuti oleh pejabat lintas sektoral penting untuk menghasilkan rekomendasi yang mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas pelindungan terhadap PMI di luar negeri,? ujar Nyoman.

Nyoman Adhi menjelaskan, dari workshop yang diikuti lima pihak tersebut, telah ditandatangani kesepakatan bersama mengenai mekanisme pengelolaan permintaan PMI oleh Perwakilan RI di luar negeri, serta pertukaran dan pemanfaatan data PMI melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Selain itu, berdasarkan rekomendasi yang disampaikan BPK, telah dihasilkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. ?Rancangan Perpres tersebut saat ini sudah dalam tahap harmonisasi,? pungkas Nyoman Adhi.

JAKARTA - General Manager Corporate Secretary KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) Eva Chairunisa menargetkan pada tahun 2026 mendatang seluruh masinis hingga teknisi Whoosh sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja lokal Indonesia.

Eva menjelaskan saat ini memang tenaga kerja dari China masih banyak digunakan untuk keperluan pengoperasian hingga perawatan kereta Whoosh. Sebab diketahui Whoosh sendiri merupakan teknologi transportasi anyar yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.

Meski demikian, penggunaan tenaga kerja dari China itu sekaligus merupakan upaya dalam rangka transfer pengetahuan atau knowledge. Sehingga pada tahun 2026 targetnya pengoperasian Whoosh sudah tidak lagi menggunakan tenaga kerja asing.

"Ada proses on job training sebelum tenaga kerja kita mendapatkan sertifikasi profesional pengoperasian Whoosh, proses ini akan kita lakukan secara bertahap, sehingga pada akhirnya nanti seluruh kereta whoosh yang mengangkut penumpang akan dioperasikan oleh masinis lokal," kata Eva di stasiun Tegalluar, Senin (29/7/2024).

Eva menjelaskan, secara total terdapat 600 SDM Indonesia di berbagai bidang yang sedang melalui proses transfer knowledge di berbagai bidang seperti masinis, perawatan sarana, perawatan prasarana, operasional kereta dan lainnya.

Kedepannya proses transfer knowledge akan terus dilakukan dengan SDM lainnya. KCIC akan terus meningkatkan program pelatihan dan transfer pengetahuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan perawatan kereta cepat dapat dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja lokal.

Dari total keseluruhan 600 orang tersebut, 72 orang merupakan calon masinis Whoosh yang sebelumnya bekerja sebagai masinis di PT KAI (Kereta Api Indonesia). Transfer knowledge terdiri dari 3 tahap, Pada tahap 1, masinis Whoosh Indonesia telah melakukan observasi proses kerja masinis profesional.

Memasuki tahap 2, masinis Indonesia mulai mengoperasikan Whoosh pada saat langsir di Depo Tegalluar, kereta konfirmasi atau kereta yang beroperasi sebelum jam perjalanan pertama dari Halim-Tegalluar pp, dan kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train (CIT) Halim-Tegalluar pp dengan kecepatan 350 km per jam.



Sebelum memasuki tahap 3, atau mengemudikan kereta berpenumpang dengan pendampingan, para masinis Indonesia masih harus melakukan ujian sebagai bukti kecakapan bahwa dirinya sudah mampu untuk menerapkan berbagai SOP operasi dan penanganan Whoosh dalam kondisi darurat.

Kemudian ada 78 petugas dari Indonesia yang juga mengikuti training transfer knowledge untuk disiapkan sebagai petugas perawatan Whoosh. Proses ini juga melewati 3 tahap, tahap 1 melakukan observasi dan tahap 2 membantu proses perawatan pada sarana Whoosh setiap harinya.

Terakhir, tahap 3 pada on job training, yaitu proses perawatan yang dilakukan sudah mulai berjalan secara mandiri dengan pengawasan.

"Kedepannya 600 orang ini akan menggantikan tenaga expert dari Tiongkok yang saat ini masih mendampingi, targetnya 1-2 tahun kedepan, jadi secara bertahap dan berproses," pungkas Eva.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti masalah dalam data ketenagakerjaan RI yang walaupun secara persentase membaik, tetapi nyatanya produktivitas justru menurun dan mayoritas terisi oleh pekerja informal.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pada dasarnya kondisi ketenagakerjaan memberikan dampak yang besar terhadap investasi.

“Jadi, masalah adalah kualitas pekerjaan, produktivitas dan potensi penghasilan pekerja. Dari data daya beli masyarakat agile sekali terhadap tekanan-tekanan ekonomi khususnya dari kelas menengah bawah,” ucapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2024 cenderung mengalami tren penurunan sejak masa pandemi Covid-19.

Lantas, kondisi tersebut bukan menjadi masalah, Shinta justru menggarisbawahi tren pekerja penuh waktu yang mengalami penurunan.

Tercatat jumlah pekerja penuh waktu pada Februari 2024 hanya sebesar 65,6% dan tercatat terendah sejak pandemi Covid-19. Capaian ini juga turun dari periode Februari 2023 yang sebesar 66,48%.

Kinerja tersebut sejalan dengan tren spekerja Setengah Pengangguran yang naik signifikan ke level 8,52%, dari periode Februari 2023 di angka 6,91%.

Untuk itu, Shinta menekankan hal yang harus jadi perhatian bagi dunia usaha adalah rasio antara informal dan formal sektor. Pasalnya, pekerja informal masih jauh lebih tinggi di angka 59,17%, dari pada pekerja formal yang sejumlah 40,83% pada Februari 2024.

“Data-data tersebut ini jelas mengindikasikan tingkat produktivitas pekerja yang cenderung lebih rendah dan berpotensi juga untuk lebih fragile terhadap tekanan-tekanan ekonomi,” tuturnya.

Dalam paparannya, Shinta menyoroti bahwa produktivitas dan penghasilan pekerja perlu diwaspadai sebagai risiko pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sepanjang semester II/2024, khususnya karena risiko kenaikan harga pangan dan BBM masih tinggi karena pelemahan nilai tukar.