CILACAP, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana risiko tinggi dari Sumatra Utara dipindahkan penahanannya ke Lapas Kelas IIA Karanganyar. Puluhan napi ini akan ditempatkan pada lapas dengan sistem pengamanan super maksimum.

Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pas Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan, pemindahan ini sebagai langkah tegas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam lapas dan rutan.
 
“Ini untuk mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sejalan dengan Astacita Presiden tentang pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba,” ujarnya, Sabtu (9/11/2024). 

Menurutnya, para narapidana yang dipindah berdasarkan hasil penindakan dan asesmen. Mereka terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Pada pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan TNI, Polri dan BNN yang dikoordinasi langsung Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatra Utara (Sumut). Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online. 

“Mereka ditempatkan di Lapas Kelas Karanganyar. Harapannya selain menimbulkan efek jera juga memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan,” katanya. 

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumut yang saat ini dihuni 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang. 

Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumut sudah mengalami overcrowoded mencapai 217 persen.  

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 65 narapidana risiko tinggi (high risk) dari lapas dan rutan di Sumut ke Nusakambangan ini merupakan langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.  

Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke Lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan.

Editor: Donald Karouw

CILACAP, iNews.id - Sebanyak sembilan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) dipindahkan dari Rutan Mako Brimob Cikeas cabang Rutan Kelas I Depok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Nusakambangan. Pemindahan ini dengan dikawal ketat anggota Polsek Nusakambangan, Densus 88/AT, petugas Ditjen Pemasyarakatan, Kejagung dan BNPT.

Para napiter ini diterima oleh Kepala Lapas Pasir Putih Enjat L dan pejabat administrasi serta staf regu pengamanan, Kamis (31/10/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng Kadiyono mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program sinergi dari Ditjen Pas bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT dan Kejaksaan Agung.

"Tentu ini tidak lepas dari sinergi antara Ditjen Pemasyarakatan, BNPT, Densus 8 AT, Kejaksaan Agung serta Lembaga Pemasyarakatan," ujar Tejo, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, para napi kini ditahan di Lapas High Risk Kelas IIA Pasir Putih dengan keamanan super maximum security. Di dalam kamar, napiter tersebut ditempatkan secara one man one cell dengan pantauan CCTV terintegrasi online 24 jam.

"Kami laksanakan sesuai SOP yaitu pengawasan secara terus-menerus melalui server CCTV 24 jam dan secara langsung dengan kontrol keamanan berkala oleh petugas," kata Kalapas Pasir Putih Enjat L.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi yang dapat membahayakan keamanan dan selalu menjaga ketertiban dalam Lapas.

Pemindahan 9 napiter ke Nusakambangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu keamanan nasional dengan tindakan preventif. Keputusan ini tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga fokus pada pengawasan dan pencegahan. 

"Dengan mengamankan para narapidana terorisme di fasilitas super maximum security, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan masyarakat dan negara serta dalam rangka mendukung revitalisasi Pemasyarakatan," ucap Kalapas.

Editor: Donald Karouw

KARO, iNews.id - Identitas mayat dalam tas yang ditemukan di pinggir jalan areal Taman Hutan Rakyat (Tahura), Jalan Djamin Ginting, Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara ternyata mantan narapidana (napi) kasus narkoba. Korban diketahui bernama Mutia (25) yang diduga tewas dibunuh.

Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto mengatakan, mayat Mutia ditemukan Selasa (22/10/2024) pukul 10.30 WIB. Saat ini, petugas telah mengevakuasi jenazah ke RS Bhayangkara Medan untuk proses autopsi. 

"Iya benar. Awalnya kami tidak tahu identitas mayat itu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari dan dicocokkan dengan database yang ada, mayat tersebut identik dengan Mutia, warga Kota Pematangsiantar," ujar Eko, Rabu (23/10/2024). 

Menurutnya saat ditemukan, kondisi mayat terbungkus seprai dalam tas berukuran besar. Selain itu terdapat sejumlah bekas luka pada tubuh jenazah. 

Mayat ini pertama kali ditemukan petugas penyapu jalan yang curiga melihat tas berukuran besar dibuang begitu saja di pinggir jalan. Saksi lantas melapor ke polisi yang meresponsi dengan olah TKP dan melakukan penyelidikan. 

Dari hasil pemeriksaan, korban Mutia merupakan eks napi kasus narkoba yang baru bebas dari penjara tiga bulan lalu.

"Dari data yang kami dapat, yang bersangkutan baru 3 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Tapi memang dia belum pernah kembali ke keluarganya. Kabarnya setelah bebas dia bekerja di Medan," katanya.

Saat ini kasus penemuan mayat tersebut dalam penanganan polisi. Polisi sudah olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. 

"Masih kami lidik. Dugaan sementara korban pembunuhan," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Kampanye Pilkada 2024 telah dimulai sejak tanggal 25 September 2024 dan akan berakhir pada 23 November 2024. Para calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk menarik suara pemilih.

Terdapat 3.104 orang (1.552 paslon) yang terdaftar di KPU untuk berlaga dalam Pilkada 2024. Guna mengenal lebih jauh para calon kepala dan wakil kepala daerah, kumparan mengolah data terbuka KPU di situs infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon

Dari data tersebut kami menyisir beberapa variabel, salah satunya adalah riwayat hukum para kontestan. Berdasarkan data tersebut terdapat 64 calon pemimpin daerah yang merupakan mantan terpidana.

Dari daftar di atas, terdapat dua nama yang secara khusus tercatat sebagai mantan terpidana kasus pidana politik. Kedua nama tersebut adalah Jaya Samaya Monong (calon bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimatan Tengah) dan Ahmadi Zubir (calon wali kota Sungai Penuh, Jambi).

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis pemilihan calon kepala daerah, ada 17 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota, 6 calon wakil wali kota, dan 2 calon gubernur yang merupakan mantan narapidana.

Sebelumnya, syarat calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ada keterangan tambahan mengenai persyaratan maju calon kepala daerah bagi mantan narapidana.

Syaratnya adalah sudah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Bisnis.com, BANDUNG— Puluhan mantan narapdidana terorisme di Kabupaten Bandung dilatih untuk membudidayakan tanaman kopi.

Para narapidana terorisme tersebut masuk dalam deredikalisasi yang digelar Detasemen Khusus 88 Antiteror bersama Pupuk Kujang Cikampek.

Dalam program itu, Pupuk Kujang berperan memberikan pelatihan budidaya tanaman kepada 25 orang mantan napiter.

Tidak hanya secara teori, pelatihan juga dilakukan langsung di lahan garapan petani kopi binaan Pupuk Kujang di lereng gunung Malabar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Densus 88 menggandeng Pupuk Kujang untuk memberikan pelatihan budidaya tanaman, Pupuk Kujang dipilih karena dinilai berhasil menjalankan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian,” kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan, Jumat (20/9/2024).

Ade menuturkan, selain bisa menambah keterampilan mantan napiter, program pelatihan ini sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. “Diharapkan, program ini bisa menambah keterampilan eksnapiter,” ungkap Ade.

Adapun pelatihan yang diberikan meliputi pengembangan keterampilan pertanian dalam komoditas unggulan seperti kopi, madu, dan rempah-rempah. Para peserta juga mendapatkan dukungan berupa nutrisi tanaman, benih, hingga akses lahan.

"Modal utama yang diberikan kepada para eksnapiter adalah keterampilan yang mumpuni dan sarana pendukung untuk memulai usaha," kata VP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pupuk Kujang, Agung Gustiawan.

Agung menuturkan, para peserta diberikan keterampilan berbagai teknik budidya kopi Arabica Java Preanger yang banyak dibudidayakan di Gunung Malabar.

Pelatihan juga mencakup aspek dari hulu hingga hilir, termasuk teknik meroasting dan pengemasan kopi. Meski singkat, pelatihan ini bersifat intensif dan akan diikuti dengan monitoring oleh Densus dan PT Pupuk Kujang.

"Program ini tidak berhenti pada pelatihan saja. Setelah pelatihan, para peserta akan terus dipantau dan dibantu dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi di lapangan," ujar Agung.

Selain kopi, madu dan rempah juga menjadi komoditas andalan yang dikembangkan melalui program ini. Dengan demikian, para eksnapiter dapat memanfaatkan potensi desa dan lahan yang disediakan oleh Perhutani untuk menjalankan usaha pertanian secara berkelanjutan.

Kanit 1 Subdirektorat Integrasi Koordinasi, Direktorat Identifikasi dan Sosial, Densus 88/AT AKBP Vanggivantozy Praduga Satria menuturkan, selain diberi keterampilan bertani, para peserta juga diberi akses konsesi lahan.

“Setiap kelompok akan menggarap lahan seluas 50 hektare bersama masyarakat. Kalau ada 5 kelompok berarti konsesi lahan sekira 250 hektare,” ungkap Vanggi.

Vanggi menuturkan, berbagai program dan sarana itu merupakan pendekatan deradikalisasi yang bersifat lunak atau soft approach. Menurut Vanggi, metode itu dipilih karena masyarakat Indonesia cenderung berwatak ramah.

“Metode ini juga menarik perhatian sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Australia, terakhir dari Inggris dan Swiss,” kata Vanggi.

Seorang narapidana bernama Hendra Sabarudin mengendalikan peredaran sabu dari balik lapas di Kalimantan Utara sejak tahun 2017.

Dari penjualan sabu itu, Polisi mencatat, Hendra bisa menghasilkan uang hingga Rp 2,1 triliun. Dari jumlah tersebut, duit sebesar Rp 221 milliar ia belanjakan tanah, mobil mewah, hingga speed boat.

Mobil mewah itu ditampilkan dalam pers rilis yang digelar oleh Bareskrim Polri di Lapangan Bhayangkara. Terlihat, ada mobil jenis Ford Mustang, Land Rover Defender hingga Jeep Rubicon. Selain itu, terlihat pula 1 unit speed boat.

"Sebagian uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita itu sekitar nilainya Rp 221 miliar," kata Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Rabu (18/9).

Berikut ini daftar aset yang dibeli dari hasil peredaran narkotika jaringan Hendra Sabarudin:

- 44 bidang tanah dan bangunan;

- 21 unit kendaraan roda empat;

- 28 unit kendaraan roda dua;

- 6 unit kendaraan laut (4 kapal, 1 speed boat, dan 1 jet ski);

- 2 unit kendaraan jenis ATV;

- 2 buah jam tangan mewah;

- Uang tunai Rp 1,2 miliar;

- Deposito standard chartered senilai Rp 500 juta.

Seorang narapidana bernama Hendra Sabarudin mengendalikan peredaran sabu dari balik lapas di Kalimantan Utara sejak 2017.

Selain mengendalikan peredaran narkoba, Hendra juga melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Aksi itu dilakukan oleh Hendra dengan melibatkan sejumlah orang.

Beberapa orang yang membantu Hendra adalah TR yang berperan mengelola uang hasil peredaran sabu, MA dan SJ dengan peran mengelola aset, serta CA, AA, NMY, RO, dan AY yang berperan untuk membantu pencucian uang. Adapun perputaran uang hasil dari mengendalikan sabu mencapai angka Rp 2,1 triliun. Dari angka itu, Rp 221 miliar dibelikan sejumlah aset.

"Tentu dalam melaksanakan kegiatan ini dia dibantu oleh para tersangka lain," kata Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Rabu (18/9).

Wahyu menambahkan, pencucian uang itu dilakukan oleh pelaku melalui tiga tahapan. Tahap yang pertama yaitu dengan cara menempatkan uang yang diperoleh ke dalam rekening penampung. Kemudian tahap yang kedua adalah layering atau pelapisan. Lalu, tahap yang ketiga adalah integrasi dengan cara membeli sejumlah aset.

"Tahap penyatuan atau integration membelanjakan uang dari rekening atas nama orang lain tersebut untuk membeli aset-aset yang akhirnya kita bisa sita sebesar Rp 221 miliar ini," ucap dia.

Ditjen PAS Bantah Kecolongan

Di lokasi yang sama, Plt. Dirjenpas Reynhard Silitonga, membantah pihaknya kecolongan. Dia menegaskan pihaknya selalu berupaya menghentikan peredaran narkotika dari balik jeruji. Pengungkapan Hendra juga berawal dari informasi Kemenkumham.

"Warga binaan di dalam lapas itu ada 300 ribu orang, 300 ribu orang itu, 145 ribu orang itu adalah tindak pidana narkoba. Nah, tindak pidana narkoba yang di dalam ini, tentu menjadi bagian dari kami, dari investigasi bersama-sama dengan Bareskrim," kata dia.

Meski begitu, Reynhard tak menampik masih adanya satu atau dua narapidana yang masih nekat melakukan aksi peredaran narkotika dari balik jeruji. Dia bakal menindak tegas siapa saja yang terlibat.

"Termasuk pegawai yang juga bermain. Ini termasuk bersih-bersih yang juga bagian dari kerja sama yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Jadi sinergi sangat baik, mari kita berantas narkoba di mana pun berada," kata dia.

Hendra mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Pelaku memasok narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur.

Pelaku sudah mengendalikan peredaran narkoba di lapas sejak tahun 2017. Tercatat, 7 ton sabu sudah dipasok pelaku ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selama beroperasi sejak tahun 2017, total perputaran uang dari hasil peredaran sabu mencapai angka Rp 2,1 triliun. Dari angka tersebut, total senilai Rp 221 miliar dipakai untuk membeli sejumlah aset seperti mobil hingga tanah.

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon), M Anton-Dimyati Ayatullah, lolos syarat admistrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kepastian itu disampaikan oleh KPU saat penyerahan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan calon hasil perbaikan pada Sabtu, 14 September 2024.

Sebagai informasi, M Anton merupakan eks Wali Kota Malang pada periode 2013-2018. Pria yang akrab disapa Abah Anton itu sebelumnya divonis hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, pada 10 Agustus 2018, terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun 2015.
Anton dinyatakan bebas dari penjara pada 2020.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, Anton seharusnya tidak bisa berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Malang 2024 lantaran belum memenuhi masa jeda pidana penjara selama 5 tahun.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, mengatakan telah berkonsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menentukan benar tidaknya syarat administrasi para bapaslon pada Pilkada Kota Malang 2024. Selain itu, pihaknya juga berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kita berdasarkan Putusan MK serta konsultasi KPU Jatim sama KPU RI. Artinya upaya mendapatkan kepastian terkait dengan tafsir ancaman hukuman pidana itu sudah selesai kita lakukan," katanya, Minggu, 15 September 2024.

Baca juga: 12.015 Petugas KPPS Bakal Direkrut untuk Pilkada Gunungkidul

Toyyib menegaskan keputusan meloloskan pasangan Anton-Dimyati bukan keinginan KPU Kota Malang. KPU telah menjalankan segala upaya sesuai regulasi.

"Kami yakin bahwa penetapan bukan hasil keinginan KPU Malang. Penafsiran terhadap PKPU sudah kami konsultasikan ke KPU RI dan KPU Jatim. Artinya secara regulasi ini sudah tidak ada masalah. Cuma kalau ada yang meragukan silakan saja, kami terbuka," jelasnya.

Toyyib menerangkan, KPU Kota Malang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menanggapi hasil putusan ini. Tahapan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan bapaslon ini dimulai sejak 15-18 September 2024

"Caranya datang ke Kantor KPU, dengan identitas yang jelas. Kemudian menyampaikan tanggapan dan masukannya disertai dokumen yang mungkin akan dijadikan sebagai barang bukti atas keraguan terhadap dokumen-dokumen administrasi pasangan calon," bebernya.

Disinggung soal kemungkinan adanya bapaslon yang tidak lolos pada tahapan penetapan pasangan calon (paslon), Toyyib menegaskan hal itu tetap ada. Sebab segala kemungkinan bisa terjadi selama masa masukan dan tanggapan masyarakat serta masa klarifikasi.

"Bisa-bisa saja di tengah-tengah itu ada suatu kejadian yang memungkinkan pasangan calon tidak bisa melanjutkan. Bisa jadi seperti itu," jelasnya.

(MEL)

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Hakim di Inggris dan Wales telah diperintahkan untuk mempertimbangkan menunda persidangan para pelaku kejahatan karena kekhawatiran kondisi penjara yang penuh sesak, lapor Sky News, mengutip arahan internal yang telah dilihatnya.

Jika hukuman penjara dianggap sebagai kemungkinan hasil dari proses hukum, maka hakim harus mempertimbangkan menjadwal ulang proses persidangan sesingkat mungkin, tetapi tidak lebih dari 10 September, lapor Sky News pada Jumat (23/8).

Menurut laporan, arahan itu dikeluarkan oleh Hakim Green, wakil hakim penanggung jawab senior untuk Inggris dan Wales.

Langkah ini diambil karena "tantangan saat ini di penjara kita," berdasarkan laporan Sky News. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa aksi protes baru-baru ini telah memperburuk situasi yang sudah kritis, di mana kurang dari satu persen kapasitas sel penjara yang dapat digunakan selama beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Inggris bermaksud mengurangi hukuman sejumlah narapidana dan mengosongkan sejumlah ruang penjara, tetapi hal itu tidak akan terjadi hingga 10 September, menurut laporan tersebut. Kendati demikian, arahan itu tidak berlaku bagi narapidana yang dianggap sangat membahayakan masyarakat, tambah penyiar itu.

Sebuah program khusus juga dilaporkan diluncurkan awal pekan ini, di mana para pelaku kejahatan dapat ditempatkan di sel di kantor polisi hingga ruang penjara tersedia. Beberapa tersangka akan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang mereka, sementara yang lain akan menghadapi kondisi yang lebih ketat, kata Sky News.

Sebelumnya pada akhir Juli, protes massal meletus di banyak kota di Inggris setelah seorang remaja berusia 17 tahun menyerang anak-anak dengan pisau di sebuah studio tari di Southport. Tiga anak tewas, beberapa anak lainnya dan dua orang dewasa dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Protes tersebut meningkat menjadi bentrokan dengan polisi dan kerusuhan setelah beredar desas-desus bahwa pelaku adalah seorang pengungsi. Kemudian terungkap bahwa pelaku adalah warga negara Inggris keturunan Rwanda. Lebih dari 1.000 orang ditangkap akibat kerusuhan itu, kata Dewan Kepala Kepolisian Nasional kepada Sputnik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa menyampaikan pesan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas tentang biaya makan yang bisa dikatakan belum layak dalam satu hari.

Kata Supriansa, biaya makan untuk satu orang narapidana atau warga binaan lapas hanya Rp 20.000 per hari.

Mulanya, ia menyampaikan bahwa sejauh ini persoalan lapas satu per satu mulai dibenahi.

"Hanya satu yang jadi pikiran kita, setelah saya tanya-tanya (warga binaan), ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu, itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang yaitu sekitar Rp 20.000 per kali tiga kali makan, dalam satu hari satu malam," kata Supriansa dalam ruang rapat Komisi III DPR, Jumat (23/8/2024).

Supriansa menyampaikan itu di hadapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas saat rapat kerja membahas evaluasi anggaran 2023.

Atas temuan tersebut, Supriansa mengaku tak terbayangkan apa saja menu yang didapat para narapidana selama berada di Lapas jika hanya Rp 20.000 satu harinya.

"Jadi kalau kita lihat, Rp 20.000 dibagi tiga kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya," ungkap dia.

Politikus Partai Golkar ini lantas meminta temuan itu menjadi perhatian jajaran Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Lapas.

Sebab, berdasarkan temuan itu, biaya makan tersebut sudah lama tidak pernah diubah.

"Itu bisa jadi perhatian, Pak Menteri dan jajaran terutama Dirlapas bisa jadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya enggak pernah diubah. Dan ini jadi atensi kita juga dari warga binaan sampaikan ke kita," kata dia.

"Sengaja saya sampaikan di saat membicarakan anggaran, mudah-mudahan anggaran bisa ditingkatkan," ujar dia.

Ditemui usai rapat, Supratman mengaku hal itu memang menjadi masalah selama ini.

Namun, ia belum tahu berapa jumlah total warga binaan lapas.

Ia pun berjanji bakal meningkatkan biaya makan tersebut ke depannya.

"Ya itu yang memang jadi problem ya karena memang warga binaan kita, saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tapi, di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya Rp 20.000, sudah sekian lama itu tidak naik naik," kata Supratman saat ditemui.

"Nah itu saya lagi berjuang kepada Komisi 3 sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan, namun demikian nanti pada saat rapat badan anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan," ujar dia.

KemenkumHAM memberikan resmisi kepada 176.984 narapidana dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8).

Narapidana penerima remisi ini meliputi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak.

MenkumHAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan pemberian remisi ini bukan sekadar hadiah dari pemerintah. Akan tetapi bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program pembinaan dengan baik.

"Pada tahun 2024, penerima RU terdiri dari 172.678 narapidana yang mendapatkan RU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 3.050 narapidana yang mendapatkan RU II (langsung bebas)," jelas Yasonna dalam keterangannya.

"Sementara itu, 1.256 anak binaan diusulkan menerima PMPU, dengan rincian 1.215 anak mendapatkan PMPU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 41 anak menerima PMPU II (langsung bebas). Besaran remisi dan pengurangan masa pidana yang diberikan pun bervariasi antara 1 hingga 6 bulan," tutur dia.

KemenkumHAM menjelaskan, wilayah dengan penerima RU terbanyak adalah Sumatra Utara (20.346 orang), Jawa Barat (16.772 orang), dan Jawa Timur (16.274 orang).

Sementara PMPU wilayah dengan penerima terbanyak adalah Sumatra Utara (126 Anak Binaan), Jawa Barat (119 Anak Binaan), serta Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 74 Anak Binaan.

"Dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini, pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp 274.359.090.000,- dalam pemberian makan kepada narapidana dan anak binaan," ucap dia.

Pemberian RU dan PMPU telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yasonna berpesan kepada warga binaan yang menerima remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan giat mengikuti program pembinaan. Program pembinaan ini merupakan sarana untuk mendekatkan warga binaan kepada kehidupan masyarakat.

“Program pembinaan yang Saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan Saudara kepada kehidupan masyarakat. Diharapkan aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri Saudara dan menjadi bekal saat Saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari,” kata Yasonna.

Yasonna mengucapkan selamat kepada warga binaan yang menerima remisi, terutama bagi mereka yang mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga.

“Selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan menjalin kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah pribadi yang baik, hidup dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, dan taat hukum,” pesan Yasonna.

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Kantor Wilayah KemenkumhamLampung mengusulkan 5.530 narapidana mendapat remisi umum (RU) Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Remisi ini merupakan pengurangan masa hukuman yang persyaratannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali mengatakan, 5.458 narapidana diusulkan mendapat RU I dan 72 lainnya RU II atau langsung bebas.

"72 narapidana yang diusulkan RU II atau langsung bebas di antaranya 2 di Lapas Kelas IIA Kotabumi, 2 di Lapas Kelas IIA Kalianda, 5 di Lapas Kelas IIA Metro, 20 di Lapas Kelas IIA Narkotika dan 4 di Lapas Kelas IIB Way Kanan," ujar Kusnali, Senin (12/8/2024).

kemudian 14 napi di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, 11 di Rutan Kelas I Bandar Lampung, 2 di Rutan Kelas IIB Kota Agung, 6 di Rutan Kelas IIB Sukadana, 2 di Rutan Kelas IIB Menggala, 3 di Rutan Kelas IIB Krui dan 1 di Rutan Kelas IIB Kotabumi.

"Untuk RU I terbanyak ada di Lapas Kelas IIA Bandarlampung," katanya.

Kusnali menuturkan, untuk narapidana tipikor di UPT lapas/tutan Kanwil Kemenkumham Lampung ada 43 napi yang diusulkan mendapatkan remisi.

"Narapidana terorisme ada satu orang dan illegal logging juga satu orang," ucapnya.

Dia menyebut besaran remisi yang didapatkan narapidana tersebut mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Adapun syarat narapidana bisa mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik dalam kurun waktu remisi berjalan, untuk tindak pidana umum harus telah menjalani pidana minimal 6 bulan dihitung sejak tanggal penahanan.

"Lalu, untuk tindak pidana terkait PP 99 Tahun 2012 pasal 34A tetap harus menjalani pidana minimal 6 bulan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan," ujarnya.

Editor: Donald Karouw