REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap saksi atau tahanan masih kerap terdengar. Hal ini dilakukan diduga agar saksi atau tahanan tersebut mengakui perbuatannya.

Terkait hal ini, Buya Yahya pernah memberikan nasihatnya. Beliau memberikan nasihatnya setelah adanya pertanyaan dari jamaah tentang masih adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi.

"Baru-baru ini banyak kasus salah tangkap oleh polisi, bahkan akhirnya banyak cerita yang mengatakan saat di penjara polisi memukuki tahanan agar mengakui perbuatannya, apakah ini dosa?" tanya jamaah yang diwakili oleh moderator ke Buya Yahya dalam sebuah kajian yang dikutip dari akun youtube Al Bahjah TV.

Mendapat pertanyaan ini, Buya Yahya menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

"Ada dua orang orang mendekat ke Ali, Ali curiga, Nabi waktu itu lagi sholat, orang itu ditangkap. Ditanya, kamu mata-mata lawan ya? akhirnya dipukuli, setelah itu orang tersebut mengaku dan dilepas," ujar Buya Yahya menceritakan.

Usai Sholat, Nabi yang mendengar peristiwa ini menegur Ali. Nabi menilai Ali berbuat tak sepatutnya. Karena, di saat orang tadi menjawab jujur (mengatakan bukan mata-mata) dipukuli. Tapi ketika menjawab bohong (Agar mengaku dengan mengiyakan pertanyaan Ali), malah dilepas.

"Jadi awalnya jujur, tapi karena dipukuli akhirnya bilang iya," ujar Buya Yahya.

Terkait polisi, Buya Yahya mengatakan jika polisi itu cerdas, seharusnya tak ada kegiatan memukuli tahanan atau saksi. Karena, para saksi atau tahanan itu mengaku bukan karena melakukan tetapi karena dipukuli.

"Mohon maaf, kalah ada polisi seperti itu (menyiksa), itu bukan polisi terdidik. Kalau cerdas kan polisi dia bisa lihat mimik pelaku, alibinya, gerakannya, bisa dibongkar dengan kecerdasan polisi," ujar Buya Yahya.

Buya meyakini, polisi yang melakukan penyiksaan itu hanya oknum. Mungkin mereka ditekan oleh komandannya agar cepat menyelesaikan kasus.

"Ditangkap oke, dihajar jangan. Itu (polisi menyiksa) itu oknum," ujar Buya Yahya.

Karena itu, Buya Yahya mengingatkan agar polisi melakukan penyidikan harus sesuai prosedur. Dan, harus menggunakan kecerdasannya sebagai penyidik.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan 13 anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Parmanto di Jember.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 22 orang dalam kasus tersebut. Namun, hanya 13 orang yang bisa diproses secara hukum.

"KNH sebagai provokator, kemudian 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyok dan melakukan penganiayaan itu kami tahan. Ada dua orang yang sudah kami tetapkan tersangka yang masih di bawah umur. Untuk dua orang ini, kami terapkan undang-undang anak," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa kedua pelaku di bawah umur tersebut akan dipanggil orang tuanya untuk diberikan pembinaan, sedangkan pelaku lainnya diterapkan sesuai dengan pasal perundang-undangan.

"Dari kejadian ini, kami menerapkan Pasal 160 KUHP juncto Pasal 170 KUHP, atau Pasal 212 KUHP, atau Pasal 213 KUHP, atau pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP," kata dia.

Jenderal bintang dua itu mengimbau kepada ketua umum dan seluruh anggota PSHT maupun perguruan silat di Jawa Timur untuk bersama-sama menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk berbenah.

Irjen Pol Imam memandang perlu memperbaiki manajemen supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang.

Diharapkan pula PSHT menjadi perguruan pencak silat yang dicintai oleh masyarakat, jangan makin dibenci oleh masyarakat.

Tindakan-tindakan seperti itu, menurut Kapolda, akan memicu terjadinya instabilitas keamanan, khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, pihaknya sepakat kejadian di Jember ini dijadikan titik tolak.

Untuk sementara, lanjut dia, kegiatan PSHT yang ada di Jember dibekukan sampai proses hukum terhadap pelaku penganiayaan ini dituntaskan.

Sesuai dengan aturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kata Ketua Umum PSHT R. Moerdjoko, siapa pun yang sudah melanggar hukum akan ditindak secara hukum.

"Kalau memang anggota kami, yang bersangkutan ini dalam tindakannya melanggar aturan yang ada di SH teratai atau melanggar AD/ART dan sebagainya, ya tentunya kami tidak akan memberikan pendampingan hukum. Kami serahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.