Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait dengan status penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Airlangga menyebut bahwa penjualan produk Apple terbaru di Indonesia ini akan bergantung pada kecocokan produk tersebut dengan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Terkait dengan iPhone, nanti kita lihat dulu TKDN-nya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Apple bisa memenuhi regulasi TKDN yang berlaku di Indonesia.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau dan menyempurnakan kebijakan terkait TKDN, seiring dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi.

"TKDN tentu juga akan kita dorong, dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor," katanya.

Sebelumnya, diberitakan oleh Bloomberg, Apple Inc telah mengajukan rencana investasi hampir US$ 10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan upaya pengendalian impor produk telepon seluler (ponsel) sebagai bagian dari strategi untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri.

Dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia yang mencapai 354 juta perangkat, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan potensi pasar domestik yang sangat besar (data Badan Pusat Statistik, 2023).

Pengawasan Terhadap Produk Ponsel iPhone 16

Dalam konteks ini, Kemenperin secara aktif memantau peredaran produk ponsel terbaru, khususnya iPhone 16. Sampai saat ini, Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk tersebut.

Namun, produk iPhone 16 yang dibawa oleh penumpang, awak pesawat, atau melalui pengiriman pos, serta tidak untuk dijual, diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan dibawa oleh penumpang, yang telah membayar pajak, termasuk dalam kategori barang bawaan.

Barang ini tidak diperkenankan untuk dijual dan hanya untuk penggunaan pribadi.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," kata Febri di Jakarta, Jumat (25/10).

Ketentuan Hukum dan Regulasi

Berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, barang seperti iPhone 16 yang masuk ke Indonesia melalui jalur pos dan telekomunikasi diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa jumlah barang yang dibawa tidak melebihi dua unit per penumpang.

Aturan ini juga menyatakan bahwa barang bawaan dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos untuk keperluan pribadi, yang tidak diperdagangkan, dikecualikan dari kewajiban standar teknis, termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk barang bawaan dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu, alat dan perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis, dengan wewenang pendaftaran IMEI berada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," tambah Febri.

Perkiraan Masuknya iPhone 16 ke Indonesia

Kemenperin memperkirakan bahwa pada periode Agustus-Oktober 2024, sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Meskipun ponsel-ponsel ini masuk secara legal, mereka akan dianggap ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," pungkas Febri.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum dapat memastikan kelanjutan dari program subsidi penjualan sepeda motor listrik pada 2025 mendatang.

Asal tahu saja, tahun ini Kemenperin menargetkan penjualan motor listrik bersubsidi sebanyak 50.000 unit. Program subsidi sebesar Rp 7 juta per unit ini menyasar motor listrik yang memenuhi syarat minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik bersubsidi, mereka tinggal menyertakan NIK KTP saja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini kuota subsidi motor listrik sudah hampir habis. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan nasib program subsidi motor listrik pada tahun depan.

Jika berlanjut, Kemenperin juga belum memastikan potensi penambahan anggaran untuk program subsidi motor listrik.

“Kalau ditambah (anggarannya) tentu kami akan menyambut baik,” kata Agus saat jumpa media, Selasa (22/10).

Dia menambahkan, Kemenperin terus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk program subsidi motor listrik di era pemerintahan yang baru. Sebab, besaran anggaran akan mempengaruhi target penyaluran motor listrik maupun nilai subsidi yang diberikan pemerintah kepada masing-masing unit produk tersebut.

Mengutip situs Sisapira, kuota subsidi motor listrik tahun ini sudah habis per hari Rabu (23/10). Tercatat sudah ada 60.816 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.466 unit berstatus dalam proses pendaftaran, kemudian 4.288 unit terverifikasi, dan 49.062 unit tersalurkan.

Terdapat belasan merek dan puluhan model motor listrik yang mengikuti program subsidi tahun ini. Misalnya adalah Volta, Gesits, Alva, Selis, Polytron, Smoot, Honda, Viar, Yadea, United E-Motor, Greentech, dan lain-lain.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum dapat memastikan kelanjutan dari program subsidi penjualan sepeda motor listrik pada 2025 mendatang.

Asal tahu saja, tahun ini Kemenperin menargetkan penjualan motor listrik bersubsidi sebanyak 50.000 unit. Program subsidi sebesar Rp 7 juta per unit ini menyasar motor listrik yang memenuhi syarat minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik bersubsidi, mereka tinggal menyertakan NIK KTP saja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini kuota subsidi motor listrik sudah hampir habis. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan nasib program subsidi motor listrik pada tahun depan.

Jika berlanjut, Kemenperin juga belum memastikan potensi penambahan anggaran untuk program subsidi motor listrik.

“Kalau ditambah (anggarannya) tentu kami akan menyambut baik,” kata Agus saat jumpa media, Selasa (22/10).

Dia menambahkan, Kemenperin terus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk program subsidi motor listrik di era pemerintahan yang baru. Sebab, besaran anggaran akan mempengaruhi target penyaluran motor listrik maupun nilai subsidi yang diberikan pemerintah kepada masing-masing unit produk tersebut.

Mengutip situs Sisapira, kuota subsidi motor listrik tahun ini sudah habis per hari Rabu (23/10). Tercatat sudah ada 60.816 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.466 unit berstatus dalam proses pendaftaran, kemudian 4.288 unit terverifikasi, dan 49.062 unit tersalurkan.

Terdapat belasan merek dan puluhan model motor listrik yang mengikuti program subsidi tahun ini. Misalnya adalah Volta, Gesits, Alva, Selis, Polytron, Smoot, Honda, Viar, Yadea, United E-Motor, Greentech, dan lain-lain.

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman meragukan penyerapan material Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 32,32% pada pembangunan Terminal LPG Refrigerated Tuban, Jawa Timur tahap dua.

“Proyek pembangunan terminal LPG Refrigerated Tuban Jatim ini bernilai sekitar Rp 3,5 triliun dimulai akhir Febuari 2024 dengan KSO EPC PT Wijaya Karya Tbk dengan Japan Gas Corporation (JGC), tetapi belakangan JGC mengundurkan diri,” ujarnya.

Diungkapkan oleh Yusri, laporan tersebut baru diperoleh CERI dari beberapa vendor pabrikan dalam negeri yang telah menawarkan produknya kepada kontraktor EPC PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang ternyata ditolak dan akan membelinya dari sumber pasokan impor.

“Jika informasi tersebut benar adanya, maka bisa cilaka dua belas, lantaran kedua BUMN itu diduga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun Tentang Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri dan Produk UKMK. Mengingat kedua aturan tersebut ditanda tangani Presiden Joko Widodo,” katanya.

Yusri pun berharap bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) bisa mencegah upaya pelanggaran oleh kedua BUMN tersebut. Sebagai informasi, proyek terminal LPG tahap dua digagas oleh anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS), yaitu PT Pertamina Energy Terminal (PET) dengan kontraktor EPC PT Wijaya Karya Tbk.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman meragukan penyerapan material Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 32,32% pada pembangunan Terminal LPG Refrigerated Tuban, Jawa Timur tahap dua.

“Proyek pembangunan terminal LPG Refrigerated Tuban Jatim ini bernilai sekitar Rp 3,5 triliun dimulai akhir Febuari 2024 dengan KSO EPC PT Wijaya Karya Tbk dengan Japan Gas Corporation (JGC), tetapi belakangan JGC mengundurkan diri,” ujarnya.

Diungkapkan oleh Yusri, laporan tersebut baru diperoleh CERI dari beberapa vendor pabrikan dalam negeri yang telah menawarkan produknya kepada kontraktor EPC PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang ternyata ditolak dan akan membelinya dari sumber pasokan impor.

“Jika informasi tersebut benar adanya, maka bisa cilaka dua belas, lantaran kedua BUMN itu diduga dengan sengaja melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun Tentang Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri dan Produk UKMK. Mengingat kedua aturan tersebut ditanda tangani Presiden Joko Widodo,” katanya.

Yusri pun berharap bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) bisa mencegah upaya pelanggaran oleh kedua BUMN tersebut. Sebagai informasi, proyek terminal LPG tahap dua digagas oleh anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS), yaitu PT Pertamina Energy Terminal (PET) dengan kontraktor EPC PT Wijaya Karya Tbk.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Hanya saja dalam praktiknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri.

“Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,” ujarnya.

Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya.

"Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,” ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning/AC) dalam proyek-proyek pemerintah.

Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

“Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,” paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan AC asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja.

“Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

“Di sinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” pungkasnya.