Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.

Jakarta -

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

(ega/ega)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024 melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memfasilitasi sebanyak 31 industri kecil dan menengah ( IKM ) dari berbagai sektor untuk ikut pameran.

Langkah itu dilakukan Kemenperin untuk mendukung pertumbuhan pelaku IKM dalam memperluas pasar dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemenperin juga mendorong perluasan akses pasar para pelaku IKM tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional.

"Melalui partisipasi IKM unggulan ini, kami berharap para pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara produsen produk berkualitas dengan pasar bisnis internasional," kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita, dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Reni menjelaskan, IKM yang difasilitasi tersebut telah melalui program pembinaan dan dinyatakan lolos proses kurasi dan seleksi yang ketat. Salah satu aspek penting dalam seleksi itu selain kualitas produk yang baik, yakni kemampuan dan potensi untuk melakukan ekspor, sehingga diharapkan kesempatan dan peluang untuk memasarkan produk secara global melalui TEI 2024 akan lebih besar.

Sebanyak 31 IKM yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA terdiri dari 10 IKM penerima Penghargaan OVOP yang telah menerima pendampingan dalam Program One Village One Product (OVOP) Go global, dan 5 IKM penerima Penghargaan Upakarti tahun 2022 dan 2014.

Selanjutnya, 4 IKM binaan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang dipilih berdasarkan pengalaman ekspor yang relevan dengan target pasar pameran, serta 12 IKM makanan dan minuman binaan Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang telah memenuhi sertifikasi standar keamanan pangan serta peserta kompetisi Indonesia Food Innovation (IFI).

"Momentum ini menjadi panggung bagi IKM untuk unjuk gigi di kancah internasional, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal yang memiliki keunikan dan identitasnya masing-masing," tutur Reni.

Diperkirakan lebih dari 30.000 pengunjung potensial termasuk importir, distributor, wholesaler, retailer dan investor dari berbagai negara turut hadir pada TEI 2024. Melalui pameran ini, diharapkan IKM memperoleh peluang untuk memperluas jaringan, mendapatkan inspirasi produk, serta pasar ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dengan kontribusi rantai pasok dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mengembangkan produk ekspor kendaraan hingga komponen, mendapat penghargaan Primaniyarta yang ke-11 kalinya.

Apresiasi dari Pemerintah Indonesia tersebut, diserahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada Presiden Direktur PT TMMIN Nandi Julyanto.

Menurut Nandi , apresiasi ini dapat terwujud atas dukungan dari semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia yang telah menyediakan berbagai sarana, infrastruktur, serta regulasi dalam membantu kinerja ekspor Toyota Indonesia.

"Melalui penghargaan Primaniyarta ini, kami akan memacu kinerja ekspor produk otomotif buatan dalam negeri, sehingga dapat menambah devisa negara serta neraca dagang positif bagi Indonesia," kata Nandi, dalam keterangan resminya, Rabu (9/10/2024).

Performa ekspor industri otomotif dalam negeri, jadi salah satu yang menyokong neraca dagang positif. Kinerja ekspor sektor ini, tak lepas dari peran strategis rantai pasok serta jajaran IKM lokal yang berkontribusi dalam proses produksi, sampai meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di kancah dunia.

Sejak 2008 hingga saat ini, TMMIN selalu berpartisipasi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) dan secara konsisten berupaya mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekspor, meskipun kondisi perekonomian global sedang tak menentu.

Bob Azam Wakil Presiden Direktur PT TMMIN mengatakan, bukan perjalanan singkat mempertahankan kinerja ekspor selama lebih dari 30 tahun.

Pencapaian saat ini juga tidak dapat terwujud tanpa kontribusi rantai pasok kegiatan bisnis dengan lebih dari 1.000 perusahaan termasuk IKM lokal, yang mampu menyerap lebih dari 345.000 tenaga kerja dari hulu ke hilir.

"Sejak 1987, PT TMMIN sudah memulai perjalanan aktivitas ekspor melalui pengapalan model Kijang generasi 3 ke Brunei Darussalam. Hingga terus mengembangkan peran sebagai produsen dan pengekspor produk otomotif berupa kendaraan, komponen, alat bantu produksi, dan suku cadang ke lebih dari 80 negara,: kata Bob.

Adapun beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Toyota Indonesia adalah di kawasan Asia, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia, Afrika, dan Oceania, termasuk negara-negara non-tradisional juga negara pasar prospektif.

Penghargaan Primaniyarta didasarkan pada kriteria kemampuan perusahaan dalam meningkatkan ekspor, melakukan diversifikasi produk dan pasar, strategi menghadapi tantangan pada saat krisis dan persaingan yang meningkat.

Selain itu, juga ditinjau dari segi kepatuhan dalam perkreditan, perpajakan, kepabeanan, tenaga kerja serta pemeliharaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah .Hanya saja dalam prakteknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkap Bendahara Megawati Institute itu.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri. ?Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,? ujarnya.

Sambung Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal dibawah lima milyar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya. "Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,? ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning ? AC) dalam proyek-proyek pemerintah. Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi Durianto, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

?Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,? paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, kata Darmadi, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.

?Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,? tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

?Disinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,? pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Hanya saja dalam praktiknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri.

“Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,” ujarnya.

Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya.

"Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,” ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning/AC) dalam proyek-proyek pemerintah.

Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

“Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,” paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan AC asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja.

“Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

“Di sinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran mencapai Rp90 miliar untuk segera membereskan 2.086 hektare (Ha) lahan yang bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa anggaran itu bakal digunakan untuk membayar ganti rugi sekitar 91 KK yang terdampak pembangunan IKN.

“Sudah ada, kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp90 miliar [untuk] ganti rugi,” jelas Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Adapun, 2.086 Ha lahan yang masih bermasalah itu beririsan dengan proyek Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A Segmen Riko - Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road IKN - Simpang 3 ITCI. Selain itu, lahan bermasalah di IKN itu juga terkait dengan proyek penanganan Banjir Sepaku.

Basuki menjelaskan, mulanya pembebasan lahan bermasalah di IKN itu merupakan kewenangan OIKN. Akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN Basuki mengusulkan proses pembebasan lahannya akan ditanggung oleh Kementerian PUPR.

“Kita juga sudah izin bu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] untuk PUPR bisa membayar di sana [menyelesaikan 2.086 Ha lahan bermasalh], harusnya OIKN tapi anggarannya kan terbatas jadi bisa dibantu,” tambah Basuki.

Lebih rinci, Basuki menuturkan eksekusi penyelesaian 2.086 Ha lahan bermasalah itu nantinya bakal ditangani langsung oleh tim terpadu. Di mana, bila mengacu pada perpres 75/2024, tim terpadu itu terdiri dari OIKN, Kemenko Marves, KLHK, Kementerian ATR/BPN, lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah hingga Kejaksaan Tinggi.

Kendati demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan proses penyelesaian lahan bermasalah itu bakal rampug dijalankan.

“[Targetnya] Pokoknya cepat, ini [penyelesaiannya] musyawarah kan,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan setiap pelaku industri yang memiliki akun SIINas akan mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara gratis.

"Dengan sertfikat ini mereka bisa masuk e-katalog atau menjadi mitranya pemerintah daerah. Akun tersebut juga semacam privilege karena bisa mendapatkan sertifkat TKDN secara gratis, karena membeli itu cukup mahal," kata Noneng di Kabupaten Cirebon, Jumat (2/7/2024).

Noneng menyebutkan Disperindag Jabar saat ini memiliki agenda untuk melakukan promosi bersama industri kecil di Ciayumajakuning yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan Rebana.

Menurut Noneng, potensi Ciayumajakuning bukan hanya isapan jempol. Daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini memiliki banyak industri makanan, minuman, tekstil, logam, dan kayu.

"Di cirebon saja ada 70 sentra. Majalengka apalagi ada industri makanan dan minumann cukup berpotensi juga. Kemudian Indramayu juga memiliki potensi industri perikanan, termasuk pertanian," kata Noneng.

Ia pun mengharapkan promosi bersama ini bisa segera terealisasi dan mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Ciayumajakuning bisa menurun.

Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat mencatat empat wilayah di Ciayumajakuning masuk daerah termiskin di Jawa Barat, yang semuanya merupakan bagian dari Metropolitan Rebana.

Empat wilayah tersebut yakni, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan catatan tersebut, secara spasial, angka kemiskinan tertinggi diduduki oleh Kabupaten Indramayu dengan jumlah 12,77% dari total 1.871.832 jumlah penduduk. Sementara, angka kemiskinan kedua ada di Kabupaten Kuningan sebesar 12,76% dari jumlah penduduk sebanyak 1.196.017.

Kemudian, dalam lima besar predikat tersebut ada Kabupaten Cirebon dengan jumlah warga miskinnya sebanyak 12,01% dari 2.1315.417 jiwa. Lalu, Kabupaten Majalengka dari 1.328.894 jiwa, sebanyak 11,94% di antaranya merupakan warga kategori miskin.

Tingkat kemiskinan tinggi terjadi di wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian. Sementara, cenderung lebih rendah pada wilayah dengan sektor utama industri atau perdagangan dan jasa.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi masih perlu dikembangkan di kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung digelarnya Indonesia Wellness Festival (Wellfest 2024) pada 2-4 Agustus 2024 oleh Chemistry. Wellfest 2024 merupakan salah satu upaya BPOM dalam mendorong kolaborasi antar pelaku usaha kesehatan dan kosmetik agar ekosistem wellness di Tanah Air kian berkembang.

Mengusung unsur natural, beauty, and wellness, Wellfest 2024 juga menjadi tempat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan aktivitas seputar gaya hidup wellness, juga produk-produk yang aman dan bermutu.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri menjelaskan, di tengah masyarakat saat ini terjadi perubahan gaya hidup, di mana tidak hanya kebugaran fisik yang diutamakan melainkan juga kebutuhan akan kesehatan yang terkait dengan penampilan fisik.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, selain memastikan produk-produk obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang aman dikonsumsi dengan pengawasan BPOM; pihaknya juga berupaya memberikan edukasi pada masyarakat sekaligus mendorong para pelaku usaha.

"Pada kesempatan Wellfest 2024 ini, kami memberikan edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan literasi, juga memberikan peluang bagi para pelaku usaha yang notabene produknya aman dikonsumsi agar bisa dikenal lebih luas dan meningkat daya saingnya," tutur Mohamad Kashuri, dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Wellfest 2024 akan diisi 80 booth dari UMKM dan pelaku usaha dari kategori kecantikan dan perawatan tubuh, kesehatan, industri obat bahan alam, wellness lifestyle, dan wellness tourism, dengan healthy workout yang akan menjadi pembuka kegiatan di pagi hari. Beragam workshop, talkshow, dan presentasi produk dapat diikuti secara gratis oleh pengunjung.

Baca juga: Pastikan Keamanan, BPOM Minta Mutu Kemasan Guna Ulang Diawasi Ketat

Ajang pertukaran bisnis

Wellfest 2024 juga dapat dijadikan ajang business matching, untuk memperluas jaringan, menjalin kerja sama dan kolaborasi antar para pelaku usaha maupun pengunjung. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohamad Kashuri, Wellfest 2024 juga memfasilitasi kesempatan melakukan bussiness matching melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), melalui agenda khusus pada 2 Agustus 2024.

"Tentunya ini nanti akan membangun hubungan yang sangat sinergis dengan kaitannya dengan wellness tourism," tambah Mohamad Kashuri dalam diskusi bersama di The Weekly Brief With Sandiaga Uno yang digelar Kemenparekraf.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu memaparkan dukungan Kemenparekraf dalam penyelenggaraan Wellfest 2024.

"Wisata kebugaran atau wellness tourism masuk dalam produk yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setelah covid-19, permintaannya luar biasa, penyedianya juga banyak, namun belum dikelola dengan baik. Karena itu Kemenparekraf sebagai fungsi fasilitator akan menyatukan 20 sellers dan 40 buyers dengan bermacam paket yang variatif, dalam suatu forum B2B (business to business)," papar dia.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap agar Wellfest 2024 dapat memberi dampak positif khususnya bagi pertumbuhan wisata kebugaran (wellness tourism).

"Seru banget ini, karena dalam mendorong Wellness Tourism, kita perlu lebih banyak exchange of information (pertukaran informasi) dan inisiatif. Kita doakan ini jadi satu produk wisata yang digemari untuk wellness," kata Sandiaga Uno.

Wellfest 2024 merupakan festival wellness terbesar di Tanah Air yang didukung oleh BPOM. Event ini diselenggarakan oleh Chemistry dan disponsori oleh Nu Skin, PT Kosmetika Global Indonesia, Etawaku Platinum, Freshmag, Astria by Landson, Bank Mandiri, ZAP, JUVA by ZAP, serta Erha Ultimate.

(AHL)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya pemenuhan standar mutu dan keamanan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pangan. Selain untuk melindungi konsumen, ini juga disebut dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya memperluas pasar serta dapat bersaing dengan produk impor.

“Untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional, IKM pangan perlu memperhatikan keamanan pangan dalam semua aspek produksi mereka. Keamanan pangan menjadi poin penting dalam industri pangan baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Keamanan pangan sendiri mencakup pemilihan bahan baku, praktik produksi yang higienis, pemantauan dan pengendalian mutu yang ketat, serta pelatihan terhadap tenaga kerja mengenai keamanan pangan. Dengan demikian, pelaku IKM juga dapat meraih kesuksesan dalam industri pangan.

Standar keamanan dapat membuka kesempatan bagi produk IKM pangan Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor. Namun saat ini, masih banyak IKM yang perlu dibina agar mampu memenuhi standar pangan seperti GMP (Good Manufacturing Practices) atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Reni menyampaikan, Ditjen IKMA secara konsisten telah memberikan fasilitas sertifikasi GMP dan HACCP bagi IKM Pangan. Terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2023, terdapat 153 IKM pangan yang mendapatkan fasilitas sertifikasi GMP maupun HACCP dengan rincian 61 IKM sertifikat GMP dan 92 IKM bersertifikat HACCP.

Dengan memiliki sertifikat HACCP IKM pangan dapat dipercaya untuk bermitra dengan perusahaan besar, hingga dapat memperluas akses pasar nasional.

Reni menjelaskan, masih ditemukan berbagai tantangan dan kendala yang dialami oleh IKM dalam memenuhi standar keamanan pangan diantaranya seperti bangunan dan sarana produksi yang kurang menunjang, sanitasi dan tingkat hygiene karyawan yang kurang, mesin peralatan yang kurang sesuai dengan persyaratan, pengawasan proses produksi yang kurang baik, dan spesifikasi produk akhir yang tidak konsisten.

"Dengan memperbaiki dan meningkatkan aspek-aspek ini, produsen IKM pangan Indonesia dapat memperbaiki posisi mereka untuk bersaing di pasar ekspor,” katanya.

(Selfie Mifahul Jannah)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjaring 20 startup untuk menerapkan inovasinya kepada 20 industri kecil menengah (IKM). Perusahaan startup yang terpilih tersebut sebelumnya telah melewati rangkaian seleksi sehingga terpilih mengikuti pameran di event Tech Link Summit 2024 yang berlangsung di gedung PIDI 4.0 Jakarta.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Reni Yanita mengatakan 20 startup yang terpilih menerima dana hibah dengan total nilai Rp 800 juta. "20 startup finalis tersebut akan kami beri waktu selama tiga bulan untuk mengimplementasikan inovasinya di 20 IKM yang terpilih. Harapannya inovasi tersebut bisa berdampak terhadap industri kecil menengah," kata Reni saat memberikan sambutan, Kamis, 18 Juli 2024.

Reni melanjutkan, selama Link Tech Summit berlangsung, Kemenperin akan memfasilitasi 60 pelaku industri dan usaha serta 54 startup teknologi untuk melakukan business meeting.

Selain itu, kata dia, akan ada delapan sesi seminar, 11 sesi workshop, dan pameran teknologi dari 15 startup. Reni juga menjelaskan bahwa gelaran Tech Link Summit telah membuahkan kesepakatan kerja sama antara 17 startup dengan 18 dunia usaha dunia industri, yang dilakukan sejak tercetusnya inisiatif Tech Link Summit.

“Penandatanganan kerja sama tersebut tercatat senilai Rp 47 miliar,” katanya.

Reni menambahkan Tech Link Summit sudah dilaksanakan sejak 2018. Agenda ini bertujuan untuk membentuk ekosistem yang dapat menjembatani kebutuhan industri dengan memanfaatkan teknologi dari startup.

"Ini adalah forum yang mempertemukan perusahaan startup dan pemangku kepentingan untuk bertukar jasa, berbagi wawasan hingga menjalin kemitraan yang menghasilkan nilai tambah untuk masing-masing bidang," katanya.

Startup yang terpilih bergerak di berbagai bidang, seperti perizinan usaha, pemetaan lokasi secara geospasial, dan startup bisnis plan. Tech Link Summit 2024 akan berlangsung hingga Sabtu, 20 Juli 2024. Acara ini berlangsung di gedung PIDI 4.0, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, PALEMBANG – Sebanyak 100 peserta yang merupakan pelaku industri kecil menengah (IKM) di Sumatra Selatan mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Selain untuk mensosialisasikan P3DN, kegiatan ini juga akan memfasilitasi sebanyak 70 IKM untuk mendapat sertifikasi TKDN gratis. Hal itu bertujuan untuk mendorong daya saing para pelaku usaha di Sumsel sekaligus dalam rangka meningkatkan penyerapan produk dalam negeri di wilayah tersebut.

“Kita mensosialisasikan bahwa pemerintah pusat maupun Sumsel, mewajibkan 40% dari total alokasi belanja negara dan belanja daerah itu dibelanjakan untuk produk dalam negeri,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Sumatra Selatan (Sumsel) Neng Muhaiba, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, para IKM nantinya akan melalui proses seleksi serta memenuhi berbagai persyaratan, sehingga layak untuk mendapat fasilitas sertifikasi TKDN gratis.

Pihaknya berharap para pelaku IKM dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas produk, serta memahami TKDN yang menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan memberdayakan industri lokal dan Tanah Air.

“Jangan sungkan untuk mengurus berbagai komponen seperti NPWP, bergabung ke e-Katalog dan terus berkoordinasi untuk melengkapi persyaratan sehingga bisa ikut ke TKDN,” jelas Neng.

Sampai saat ini, imbuh dia, realisasi belanja produk dalam negeri di Sumsel sudah cukup baik yaitu diatas angka 40%.

Di lain sisi, Kepala PT Sucofindo Cabang Palembang Supardiyanto mengatakan penerapan TKDN dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri lokal.

Konsep ini juga menjadi penting dalam pengembangan industri Tanah Air dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi negara serta meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha.

“Sesuai dengan target pemerintah untuk penggunaan dalam negeri dengan capaian tahun ini mencapai 95%, maka setiap daerah harus membeli produk dalam negeri. Ini yang perlu kita sampaikan ke pelaku industri bahwa mereka harus punya sertifikasi TKDN agar mendorong capaian realisasi pembelian produk daerah,” jelasnya.

Pihaknya selaku lembaga verifikator juga mensosialisasikan cara mendapatkan sertifikat TKDN dan cara menghitung. Bagaimana industri di Sumsel ini bisa naik kelas dan mendapatkan nilai TKDN yang sesuai.

“Sehingga pelaku industri tahu cara mendapatkan nilai TKDN yang tinggi, misalnya penggunaan bahan bakunya lokal, tenaga kerjanya semua dari WNI, dan sebagainya,” pungkasnya.