Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Namun, Febri sendiri belum memastikan kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.

"Saya memang sudah melihat informasi Apple sudah kirimkan surat kepada Pak Menteri (Agus Gumiwang)," kata Febri, ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

"Bagi Pak Menteri (Agus) jawabannya cuma yang konkrit saja. Tidak ada janji-janji manis," ujarnya.

Pembangunan Apple Academy sendiri masuk ke dalam komitmen investasi Apple di Indonesia dalam rangka memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, nantinya Kementerian Perindustrian bisa menerbitkan surat izin impor dan produk iPhone 16 bisa diperjualbelikan di Indonesia.

"Kalau sudah realisasi komitmen, investasinya udah aman," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kemenperin memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Produk ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

Namun Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kemenperin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli iPhone 16 yang di sudah berada di dalam negeri.

Pasalnya, seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang. Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

"Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline. Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini," sambungnya.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

"Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini karena sudah tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri. Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia," jelas Febri.

Febri mengingatkan, pembelian seri iPhone 16 dari penumpang dapat merugikan pembeli sendiri. Salah satu alasannya adalah adanya risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

Sebelumnya, Jubir Kemenperin telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan upaya pengendalian impor produk telepon seluler (ponsel) sebagai bagian dari strategi untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri.

Dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia yang mencapai 354 juta perangkat, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan potensi pasar domestik yang sangat besar (data Badan Pusat Statistik, 2023).

Pengawasan Terhadap Produk Ponsel iPhone 16

Dalam konteks ini, Kemenperin secara aktif memantau peredaran produk ponsel terbaru, khususnya iPhone 16. Sampai saat ini, Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk tersebut.

Namun, produk iPhone 16 yang dibawa oleh penumpang, awak pesawat, atau melalui pengiriman pos, serta tidak untuk dijual, diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan dibawa oleh penumpang, yang telah membayar pajak, termasuk dalam kategori barang bawaan.

Barang ini tidak diperkenankan untuk dijual dan hanya untuk penggunaan pribadi.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," kata Febri di Jakarta, Jumat (25/10).

Ketentuan Hukum dan Regulasi

Berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, barang seperti iPhone 16 yang masuk ke Indonesia melalui jalur pos dan telekomunikasi diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa jumlah barang yang dibawa tidak melebihi dua unit per penumpang.

Aturan ini juga menyatakan bahwa barang bawaan dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos untuk keperluan pribadi, yang tidak diperdagangkan, dikecualikan dari kewajiban standar teknis, termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk barang bawaan dan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu, alat dan perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis, dengan wewenang pendaftaran IMEI berada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," tambah Febri.

Perkiraan Masuknya iPhone 16 ke Indonesia

Kemenperin memperkirakan bahwa pada periode Agustus-Oktober 2024, sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Meskipun ponsel-ponsel ini masuk secara legal, mereka akan dianggap ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," pungkas Febri.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai kebijakan impor.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengatakan, dampak negatif dari kebijakan ini telah mulai terlihat, khususnya dalam industri komputer, barang elektronik, dan optik, yang mengalami penurunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada September 2024 akibat lonjakan produk elektronik impor.

Permendag 8: Karpet Merah untuk Produk Impor

"Permendag 8 ini perlu segera direvisi, tidak hanya untuk sektor elektronik, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Saat ini, peraturan tersebut seolah menjadi karpet merah bagi produk-produk impor untuk masuk ke Indonesia tanpa mekanisme yang jelas terkait kebutuhan dalam negeri. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang lebih matang untuk mengukur seberapa besar kebutuhan impor, apakah semuanya benar-benar diperlukan," ujar Andry dalam wawancara dengan Kontan, Selasa (1/10).

Ia menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan seharusnya memanfaatkan neraca komoditas untuk menentukan kebutuhan impor, khususnya untuk produk-produk jadi. Hal ini diperlukan agar impor tidak merugikan industri dalam negeri.

Neraca Komoditas Sebagai Solusi Pengawasan Impor

Menurut Andry, penting bagi pemerintah untuk mengawasi masuknya produk impor dengan lebih ketat.

"Kita tidak harus melarang impor, tetapi lebih kepada pengawasan ketat agar proses industri domestik tetap memiliki kesempatan untuk berkembang. Neraca komoditas bisa menjadi alat yang efektif untuk menyeimbangkan kebutuhan impor dan kepentingan industri lokal," jelasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa Tiongkok saat ini tengah mengalami kelebihan pasokan (oversupply) di berbagai sektor industri. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar potensial bagi ekspor produk-produk Tiongkok.

"China sedang mencari pasar potensial untuk produk mereka, dan tanpa pengawasan yang lebih baik, Indonesia dapat menjadi target utama ekspor mereka," lanjut Andry.

Industri Elektronik Nasional Terpukul Akibat Maraknya Impor

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, menyoroti bahwa industri elektronik nasional kembali menghadapi tantangan berat pada kuartal ketiga tahun ini akibat banjirnya produk impor.

"Kami memantau bahwa utilisasi pabrik elektronik nasional berada di bawah 50 persen. Kondisi ini diperparah oleh Permendag 8 yang membebaskan kode Harmonized System (HS) untuk barang elektronik dan barang jadi lainnya," kata Febri dalam konferensi pers pada Senin (30/9).

Selain harus bersaing dengan produk impor, permintaan produk elektronik baik dari pasar domestik maupun ekspor juga mengalami penurunan. Beberapa perusahaan besar, seperti PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) dan PT Siix Electronics Indonesia, melaporkan adanya penurunan pesanan sebesar 5-15 persen.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 sebesar 52,4. Angka ini melambat 0,1 poin dibandingkan Juni 2024.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan perlambatan nilai IKI dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Nilai IKI variabel pesanan baru menurun 1,86 poin menjadi 52,92, sedangkan variabel produksi meningkat 2,45 poin menjadi 49,44 atau masih kontraksi," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Selanjutnya, nilai IKI variabel persediaan produk meningkat 0,48 poin menjadi 55,53. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini pesanan/penjualan di industri pengolahan masih dipenuhi oleh persediaan produk.

Selain itu, pada beberapa industri yang pesanan barunya kontraksi, produksi dilakukan untuk menambah tingkat ketersediaan produknya.Mayoritas industri pengolahan di Indonesia juga masih sangat mengandalkan pasar domestik. Penurunan pesanan terjadi hampir di seluruh subsektor industri.

"Dari 23 subsektor, 15 subsektor industri mengalami penurunan pesanan baru. Hal ini dikarenakan kondisi global yang belum stabil dan penurunan daya beli masyarakat di pasar domestik," kata Febri.

Data Kementerian Ketenagakerjaan juga menunjukkan terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja sektor industri atau peningkatan pekerja nonformal.

"Sedangkan bila dilihat dari sisi proporsi pengeluaran terhadap pendapatan, terjadi peningkatan konsumsi dan penurunan tabungan, sehingga dapat disimpulkan kondisi masyarakat saat ini telah menggunakan tabungannya untuk konsumsi," kata Febri.

Kondisi ini berdampak pada pola pembelian barang yang berorientasi harga dan penurunan keberanian untuk berspekulasi mendapatkan kredit pembiayaan. Sedangkan para produsen mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi produksi.

"Beberapa faktor lain yang menahan laju ekspansi IKI yaitu pelemahan nilai tukar dan pemberlakuan kebijakan relaksasi impor pasca dibukanya 26.000 kontainer impor yang tertahan di pelabuhan oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan yang sinergis dalam pembangunan industri pengolahan," ujar Febri.

Lebi lanjut, Febri menjelaskan subsektor industri yang mengalami kontraksi adalah industri kertas dan barang dari kertas, industri mesin dan perlengkapan YTDL, dan industri tekstil.

Kontraksi IKI pada industri mesin dan perlengkapan YTDL selaras dengan penurunan impor barang modal Juni 2024. Hal tersebut merupakan kebijakan pengusaha untuk menahan investasinya di tengah ketidakpastian pasar luar dan dalam negeri.

Nilai IKI produk tekstil belum berubah dan justru cenderung turun, sehingga upaya pengamanan barang beredar terkait produk industri tekstil dirasa belum berdampak. Hal ini juga lantaran satgas barang impor ilegal baru mulai bekerja pada akhir Juli 2024.

Sedangkan di industri kertas, kontraksi terjadi karena ada pola seasonal pada industri ini. Tahun ajaran baru 2024/2025 telah meningkatkan permintaan atas kertas untuk kepentingan pendidikan di tanah air.

Produksi industri kertas meningkat sebelum Juli dan kemudian mengalami penurunan pada Juli. Selain itu, kontraksi juga disebabkan oleh adanya penurunan saing industri kertas dalam negeri akibat banyaknya masuk barang impor dari China pasca implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Pelemahan nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku dan harga energi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mempersyaratkan TKDN dan SVLK juga belum diterapkan, sehingga menambah tekanan pada industri ini pada Juli 2024.

Lebih lanjut, terdapat 20 subsektor ekspansi dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas Triwulan I-2024 sebesar 93,6 persen. Ekspansi tertinggi dialami oleh industri peralatan listrik, diikuti oleh industri pakaian jadi, dan industri percetakan dan reproduksi media.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif di tengah dinamika ekonomi global yang masih belum stabil.

Hal ini tercemin dari capaian ekspansi dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2024 yang berada di level 52,5, sejalan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di posisi 50,7 sekaligus mempertahankan ekspansi selama 34 bulan berturut-turut.

Selain itu, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia pada triwulan I – 2024 mencapai 52,80 persen, melanjutkan fase ekspansi dari triwulan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif mengungkap sederet jurus yang dilakukan Kemenperin untuk mengantrol kinerja industri manufaktur nasional.

"Sebagai contoh, di masa Covid-19, Kemenperin Kemenperin menginisiasi pemberian insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat untuk meningkatkan penjualan kendaraan yang anjlok akibat penurunan drastis daya beli masyarakat," kata Febri melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Kebijakan fiskal tersebut terbukti mampu meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri otomotif dan juga memberikan stimulus bagi peningkatan industri-industri pendukungnya.

Sepanjang 2021, ketika kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor roda empat dijalankan, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67 persen. Bahkan, beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya industri alat angkut sebesar 17,82 persen.

"Selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga terus mendorong kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk mengoptimalkan anggaran pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien," kata Febri.

Pada penyelenggaraan Business Matching 2024 pada Maret lalu di Bali, yang mempertemukan industri dalam negeri dengan pemilik anggaran selaku pengguna produk lokal, tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.

Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada angka komitmen periode sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1.157,47 triliun.

"Sementara itu, terkait pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing, Kemenperin terus mengawal pelaksanaan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pelaksanaan HGBT secara ideal terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan," kata Febri.

Total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT serta memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang berlaku saat ini.

Kemenperin juga telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

"Yang terkini, untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, khususnya industri pengolahan kakao dan pengolahan kelapa, Kemenperin menginisiasi pembentukan kelembagaan yang akan mengatur dua komoditas tersebut," kata Febri.

Kelembagaan ini bertujuan menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Upaya tersebut didasari oleh semakin menurunnya ketersediaan bahan baku kakao dari dalam negeri hingga 8,3 persen per tahun pada periode 2015-2023. Hal ini mengakibatkan peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton dan berhenti beroperasinya sembilan dari 20 perusahaan pengolahan kakao.

Sedangkan pada industri pengolahan kelapa, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Utilisasi industri pengolahan kelapa saat ini masih sekitar 55 persen.

Kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen.

Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, Kemenperin terus berupaya menjaga iklim usaha dan iklim investasi industri, termasuk pada industri keramik nasional agar daya saingnya semakin meningkat.

Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan berbagai insentif seperti HGBT, tax allowance, menerapkan kebijakan non-tariff barrier dengan memberlakukan SNI ubin keramik secara wajib, mendorong penggunaan ubin keramik hasil produksi dalam negeri, mengimplementasikan industri 4.0, dan mengenakan trade remedies (BMAD/BMTP).

“Saat ini, Kemenperin mendukung rekomendasi dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) untuk mengenakan BMAD atas impor produk ubin keramik dari RRT. Tingginya impor ubin keramik juga telah menyebabkan beberapa perusahaan ubin keramik menghentikan produksinya,” kata Febri.

(NIA)