Polisi memastikan tak ada perusakan di TKP yang jadi lokasi penemuan mayat ART wanita berinisial NN yang ditemukan dalam toren di kawasan Gading Pandawa, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada pula barang berharga yang hilang di TKP.

"Hasil olah TKP tidak ada kerusakan tidak ada barang yang diambil tidak ada barang yang dicuri, sementara itu yang bisa saya sampaikan," kata Kanitreskrim Polsek Kelapa Gading, AKP Emir Maharto Bustarosa, kepada wartawan pada Jumat (25/10).

Emir menambahkan polisi masih melakukan rangkaian penyelidikan atas kasus itu. Perkembangan lebih lanjut mengenai peristiwa itu bakal disampaikan langsung oleh Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom.

"Nanti lebih lengkap lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Kelapa Gading," ucap dia.

Jenazah korban diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Autopsi dilakukan untuk memastikan penyebab korban meninggal dunia. Dengan demikian, belum diketahui ada atau tidaknya tanda kekerasan di tubuh korban.

Korban pertama kali ditemukan tewas oleh sopir dari pemilik rumah. Ketika itu, saksi yang hendak masuk ke dalam rumah mendapati pintu berada dalam kondisi terkunci dari dalam.

Saksi kemudian melewati pintu samping rumah untuk masuk ke dalam. Berulangkali, saksi memanggil korban tapi tak kunjung mendapat jawaban. Saksi lalu naik ke lantai 3 dan mendapati tutup toren dan ember dalam keadaan pecah sudah berada di lantai. Saat dicek ke dalam toren, ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Polisi tengah menunggu hasil autopsi yang nantinya akan dikeluarkan RS Polri Kramat Jati. Sementara jenazah NN telah diambil keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Jawa Timur.

Hi!Pontianak - Pengacara oknum anggota DPRD Kota Singkawang yang tersandung kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur bantah kliennya telah melakukan perusakan Tempat Kejadian Perkara (TKP) seperti yang dituduhkan kuasa hukum korban.

"Tidak ada penyegelan terhadap tempat kejadian, bahkan tidak ada police line. Pihak kepolisian belum ada menetapkan itu sebagai tempat kejadian perkara, jadi tidak ada perusakan yang dilakukan," ungkap kuasa hukum tersangka, Akbar Hidayatullah kepada Hi!Pontianak pada Jumat, 22 September 2024.

Akbar bilang, pihak kepolisian menetapkan kliennya sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu.

"Saksi-saksi di sekitar tempat kejadian perkara tidak diperiksa. Tidak ada proses penyelidikan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Klien kami bahkan tidak pernah berinteraksi dengan korban, apa lagi melakukan apa yang dituduhkan kepadanya," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang oknum anggota DPRD Kota Singkawang dinyatakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kasus ini semakin memuncak setelah terduga tersangka mengikuti pelantikan anggota DPRD Kota Singkawang pada 17 September 2024 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

PANGKEP, iNews.id - Penemuan mayat seorang wanita dalam koper merah di Jalan Pelelangan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada Minggu (11/8/2024) menggegerkan warga. Polres Pangkep hingga kini masih terus mendalami kasus tersebut.

Korban diketahui bernama Ramla (47 tahun), warga Kabupaten Jeneponto yang sudah mengontrak rumah di lokasi kejadian selama enam bulan. Sehari-hari, Ramla bekerja sebagai penjual gorengan keliling di sekolah-sekolah di Pangkep.

"Korban terakhir terlihat pada Jumat lalu saat sholat Isya. Dia bilang mau pindah kontrakan bulan depan," ujar Aisyah pemilik kontrakan, Senin (12/8/2024).

Hingga kini, penyebab kematian Ramla masih menjadi misteri. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Tim Satreskrim Polres Pangkep telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk anak dan ipar korban. Polisi juga telah meminta keterangan warga sekitar.

"Kita melaksanakan penyelidikan dengan mengambil bukti-bukti petunjuk yang didapatkan di TKP," ujar Kapolsek Pangkajene Iptu Syamsir di lokasi, Senin (12/8/2024). 

Diketahui, korban ditemukan tewas di dalam koper dengan posisi tertelungkup di gudang samping rumah kontrakannya. Bau menyengat tercium dari dalam koper tersebut.

Mayat dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh anak korban saat hendak menemui sang ibu karena sudah dua hari tidak ada kabar. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka memar pada tubuh korban.

Editor: Kurnia Illahi

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

MEDAN, iNews.id - Peristiwa tragis menimpa sepasang kekasih di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Muhammad Reza dan Suci Rahmayanti ditemukan kritis akibat luka bakar serius setelah kamar kos mereka di Jalan Bunga Asoka terbakar.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangga kamar kos korban, Rabu (7/8/2024) yang melihat api berkobar dari dalam kamar. Upaya pemadaman dilakukan oleh warga sekitar, namun api telah melalap sebagian besar isi kamar.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, AKP Usman Nasution menyampaikan, kedua korban luka bakar serius, satu di antaranya tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban ada dua orang atas nama Reza dan Suci. Kondisi terakhir yang kami dapati dari rumah sakit kedua korban telah dirujuk ke RS Adam Malik. Atas nama Reza sudah meninggal dunia dan Suci masih dalam penanganan," ujar AKP Usman di Polsek Sunggal, Sabtu (10/8/2024).

Dia mengungkapkan, saat olah tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan botol yang diduga berisi bahan bakar. Saat ini, kata dia motif di balik peristiwa tersebut masih didalami, apakah diduga bakar diri atau bukan. 

"Motif masih kita lakukan penyelidikan dengan kejadian tersebut," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Tim forensik dari Persatuan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI) melakukan olah TKP tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (9/8). Ini dilakukan untuk menguatkan hasil temuan autopsi ulang jenazah Afif Maulana yang telah digelar beberapa waktu lalu.

Pantauan kumparan di lokasi, tampak tim forensik yang diketuai Ade Firmansyah Sugiharto mendatangi Jembatan Kuranji pada pukul 08.00 WIB. Turut hadir di lokasi Ketua Harian kompolnas Benny Mamoto, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dan pihak dari KPAI hingga Kementerian PPA.

Sementara dari pihak Afif, turut hadir kuasa hukum keluarga Afif Maulana yakni dari LBH Padang.

Olah TKP dijaga ketat pihak kepolisian. Wartawan tak diperkenankan mendekat ke lokasi dan mengikuti tim forensik yang menelusuri aliran sungai. Tim forensik juga tampak mengukur ketinggian jembatan. Olah TKP ini berakhir sekitar pukul 10.30 WIB. Tak ada penjelasan terkait olah TKP tersebut.

Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Forensik PDFMI.

"Untuk hasil biar ahlinya yang berbicara, kita tunggu saja. Karena mereka (tim forensik) yang melakukan untuk menambah masukan informasi ketika nanti dikaitkan dengan hasil autopsi ulang," kata Benny di lokasi.

Sebelumnya, Ade Firmansyah Sugiharto, selaku ketua tim forensik yang melakukan autopsi ulang jenazah Afif Maulana sempat menjelaskan bahwa tim forensik melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk melihat, mengukur dan analisa kondisi di lapangan.

"Kami butuhkan untuk bisa kami menganalisa efek atau pun geomekanika yang terjadi pada tubuh jenazah sehingga bisa kami analisis dengan tepat," kata Ade pada konferensi pers di RSUP M Djamil Padang, Kamis (8/8/2024).

Selain olah TKP, lanjut Ade, timnya akan melakukan pemeriksaan pada dokumen, saksi-saksi yang sudah diberikan. Sehingga bisa dapat gambaran secara detail bagaimana kejadian.

"Dan nanti tentunya kami akan analisa apa yang kami temukan pada tubuh jenazah. Jadi proses ini tidak hanya berakhir di autopsi ulang. Tapi juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk menegakkan hal-hal yang kami dapat dari tubuh jenazah," ucapnya.

Sebelumnya, tim forensik telah melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana, pelajar SMP di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang tewas di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu.

Sebanyak 19 sampel jaringan dari jenazah Afif Maulana berhasil dikumpulkan dan akan dikirim ke laboratorium. Proses autopsi ulang sebelumnya berlangsung selama lima jam di RSUP M Djamil Padang, Kamis (8/8).

Lima dokter forensik yang diketuai oleh Ade Firmansyah Sugiharto terlibat dalam penanganan autopsi ulang tersebut. Tim ini berasal dari Persatuan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI).

JAKARTA, iNews.id - Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 telah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan terhadap pilot Glen Malcolm Conning. Warga negara New Zealand itu tewas ditembak oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

Insiden tragis tersebut terjadi pada Senin, 5 Agustus 2024, di Distik Ilaga, Kab Timika. Dalam olah TKP, Satgas Damai Cartenz menemukan sembilan lubang peluru pada badan helikopter yang dipiloti oleh korban.

"Ya benar, berdasarkan hasil olah TKP, kami menemukan bahwa terdapat 9 lubang peluru pada bagian badan helikopter antara lain pada kaca atas, bagian rotor, baling-baling dan ekor helikopter," ujar Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno dalam keterangannya dikutip, Jumat (9/8/2024). 

Selain itu, kata dia ditemukan enam selongsong peluru kaliber 5,56 mm di sekitar helikopter tersebut. Sementaram jenazah pilot, kata dia ditemukan berada di dalam kokpit helikopter sebelah kiri.

"Jenazah pilot telah diambil pihak PT Intan Angkasa Air Service dan telah dikirim ke jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Sedangkan untuk hasil visum, kami masih menunggu surat resmi dari RSUD Timika," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

SEMARANG, iNews.id – Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tempat kos di wilayah Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan ini dilakukan setelah menerima laporan viral video penggerebekan terhadap bos pemilik kos tersebut yang diduga memakan daging kucing.

Penyelidikan dilakukan oleh tim Polsek Gunungpati dan Polrestabes Semarang. Dalam olah TKP itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti diduga kuat tulang belulang kucing, magicom, sabit hingga palu. 

“Kami klarifikasi lisan, yang bersangkutan mengakui sudah berulangkali mengonsumsi daging kucing,” kata Kapolsek Gunungpati Kompol Agung Raharjo.  

Selain itu, kata dia petugas juga mengamankan pelaku berinisial NY (63 tahun) untuk dimintai keterangan. NY, kata dia berdalih mengonsumsi daging kucing untuk menurunkan kadar gula dalam darahnya karena mengidap sakit diabetes.

Dalam penyelidikan ini, polisi juga meminta keterangan penghuni kos. 

Sebelumnya viral video seorang bos tempat kos di wilayah Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang berinisial NY digerebek penghuni kos. Penggerebekan itu dipicu karena NY memakan kucing yang dipelihara anak-anak kos. 

Diduga, sudah ada 10 kucing yang dimakan NY. Motif NY tega memakan kucing-kucing tersebut mengaku mengidap penyakit gula akut.

Ada beberapa video yang beredar di berbagai media sosial tentang kejadian tersebut, termasuk memperlihatkan ada seonggok daging diduga kucing yang sedang dimakan NY.

“Emang enak Pak, makan kucing? kata seseorang di video itu.  

NY kemudian menjawab singkat. “Iya. Tapi orangtua itu (seperti saya) makan garam aja nggak boleh,” jawab NY.

Narasi lainnya, NY menjawabnya “Daripada saya bunuh diri? Daripada saya yang mati, mending kucing yang mati dong,” katanya.  

NY menjelaskan, sudah terkena sakit gula, makan apapun, gula darahnya akan naik. "Kalau tidak makan kucing, akan tinggi terus gula darahnya," katanya.  

Editor: Kurnia Illahi

SUMENEP, iNews.id - Warga Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di tengah sawah. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut.

Korban berinisial T (40 tahun), warga setempat. Mayatnya, pertama kali ditemukan oleh warga bernama Mudahnan saat hendak menyabit rumput, Minggu (4/8/2024) pagi. 

“Saya lihat dari sana, kemudian balik dan melapor ke RT,” ujar Mudahnan, Senin (5/8/2024).

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menjelaskan, berdasarkan cerita istri korban, yakni Widiarti suaminya pamit pukul 19.00 WIB untuk menghadiri arisan Al-Banjari. Kemudian korban pulang ke rumah pukul 23.00 WIB. 

"Setelah pulang korban berpamitan lagi ke istrinya karena ditelepon seseorang," ucap AKP Widiarti.

Dia mengatakan, istrinya tidak tahu, siapa yang menelepon dan suaminya akan bertemu siapa. Korban, kata dia langsung berangkat, namun ditunggu-tunggu tidak pulang.

"Si istri mencoba menghubungi HP suaminya. Ternyata suaminya sudah tidak bisa dihubungi. Ditunggu sampai pagi, suaminya tak kunjung datang," ucapnya. 

Menurutnya, istri korban mendapatkan kabar tentang suaminya pada keesokan hari dari Mudahnan. “Mudahnan memberitahu kalau ditemukan laki-laki di sawah dalam keadaan meninggal. Ciri-ciri laki-laki itu seperti korban,” ucapnya

Menurutnya, setelah mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD dr H. Moh. Anwar Sumenep untuk divisum

“Tadi Pak Kapolres juga langsung ke lokasi. Belum bisa dipastikan apa modus pembunuhan itu dan siapa pelakunya. Kami masih melakukan penyelidikan,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

KUTAI KERTANEGARA, iNews.id – Mayat wanita tanpa identitas ditemukan di pinggir Jalan Poros Tenggarong-Samarinda, Desa Loa Lepuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (3/8/2024). Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka di mulut.

Ciri-ciri korban mengenakan pakaian berwarna pink dan celana berwarna hitam. Temuan mayat wanita tersebut menghebohkan warga sekitar.

Sulasono, warga sekitar mengatakan, penemuan mayat ini pertama kali dilaporkan oleh pengendara motor yang hendak buang air kecil. Saat itu, kata dia pengendara motor itu melihat korban terbaring di bawah pohon sawit.

"Informasinya ada orang kencing menemukan mayat," ujar Sulasono di lokasi.

Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban ke RS A.M Parikesit. Polisi belum bisa memastikan, jenazah wanita itu korban pembunuhan atau bukan.

"Masih proses penyelidikan," kata Kanit Reskrim Polsek Tenggarong Seberang, Ipda Andi Cheris.

Selain itu, kata dia belum diketahui identitas korban. "Yang paling utama itu kita mengetahui dulu idenitasnya," katanya.

Editor: Kurnia Illahi