Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang lahannya dimanfaatkan untuk program cetak sawah garapan pemerintah, akan mendapat keuntungan 20 hingga 30 persen.

Mentan Amran mencontohkan masyarakat di Distrik Wanam, Ilwayab, Merauke, yang lahannya digunakan untuk program cetak sawah.

“Bapak bisa bayangkan, satu keluarga memiliki (lahan) 5 ribu hektar, seribu hektare, bagi hasilnya 80:20 persen, ada juga yang 70:30 persen,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

“Yang punya lahan itu (dapat keuntungan) 20 sampai 30 persen. Bisa bayangkan kalau seribu hektar. Dia menjadi orang kaya baru di lapangan,” tutur Mentan.

Mentan Amran mengatakan, di Merauke, pemerintah akan mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

Dalam prosesnya, kata Amran, lahan akan digarap pemerintah, dalam hal ini BUMN. Petani milenial juga dilibatkan dalam cetak sawah itu.

“Kami sudah delapan kali ke sana (Merauke), kami disambut dengan baik dan (warga) antre, meminta agar lahannya diolah. Karena itu miliknya, bukan milik kami,” kata Amran.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, didampingi Mentan Amran, telah meninjau lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024) pagi waktu setempat.

Amran mengungkap dua pesan dari Presiden Prabowo terkait program cetak sawah di Merauke.

“Beliau (Prabowo) minta agar kita melakukan akselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada (pangan),” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kedua, Prabowo berpesan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Saya pastikan pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan kita target nasional swasembada dalam waktu 4 tahun,” tutur Amran.

Amran mengeklaim, banyak masyarakat yang memohon untuk pengembangan lahan pertanian di Merauke sebagai area cetak sawah baru.

“Yang saya dengar masyarakat di beberapa distrik bermohon untuk segera dilakukan olah lahan, marena program ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan bolak-balik ke sini dan banyak masyarakat yang mendukungnya,” kata Amran.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman melakukan rangka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi Pertanian, Jumat (8/11/2024) di Gedung Kementan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan MoU antara Kementerian PU dan Kementan yang menyepakati kerja sama untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Bersama Kementan, Kementerian PU menargetkan 1 juta hektar lahan sawah dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi pertanian.

Dody menyampaikan, setelah ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan akan berkolaborasi untuk melakukan koordinasi.

"Sehingga, mulai dari hari ini (Jumat) kami bisa bekerja bersama demi mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional," ujarnya dikuti dari unggahan akun X Kementerian PU.

Dalam kesempatan yang sama, Amran berterimakasih kepada Kementerian PU dan jajaran atas komitmen bersama dalam menyukseskan ketahanan pangan nasional.

"Kami menargetkan 1 juta hektar oplah lahan, dan kami akan menaikkan IP 1 kali. Dari 1 juta hektar tersebut, kita bisa menghasilkan padi sebesar 5 juta ton," ucapnya.

Bersama Kementerian PU, Kementan akan membentuk satu tim untuk menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan dalam waktu singkat.

"Targetnya, dalam 4 tahun tapi mudah-mudahan dapat dicapai dalam waktu singkat," pungkas Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

Pertemuan digelar selama lebih kurang satu jam usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Mentan Amran.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pertemuan antara Suahasil dan jajaran Kementan membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

“Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya,” kata Sudaryono kepada awak media.

Sudaryono mencontohkan, anggaran Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk bersubsidi pada 2025.

“Bagaimana pupuk yang alokasi gede itu dipastikan bahwa calon penerima sudah clear, sudah jelas,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, program-program yang dibahas bersama Wamenkeu Suahasil di antaranya cetak sawah dan optimalisasi lahan, subsidi pupuk, hingga irigasi dan bendungan.

Sementara itu, Suahasil tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media usai pertemuannya dengan jajaran Kementan.

Diketahui, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi lahan 80.000 hektar.

Kemudian, anggaran penyediaan pupuk bersubsidi sebesar Rp 44 triliun. Penyediaan pupuk ini di bawah Kementerian BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa 1 juta hektare (Ha) sawah di Tanah Air berkurang, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Zulkifli menjelaskan, hal tersebut menjadi tantangan dalam menuju swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang ditergetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta Ha, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatra untuk memperluas lahan pertanian itu sulit,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan, pemerintah berupaya dalam memperluas lahan pertanian ke depan seperti di Merauke, Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ini adalah kunci untuk menuju swasembada pangan.

Sementara itu, kata Zulkifli lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra bakal didorong untuk optimalisasi.

Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana anak muda tak lagi melirik untuk terjun bertani terutama ke tanaman padi.

“Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang harus kita lakukan, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah,” tandasnya.

Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.
Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun

Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.

Kekhawatiran Masyarakat Adat

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," ujar Edoardus.

Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.

"Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," tambahnya.

Pendekatan Komprehensif

Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya akan menetapkan dan menyusun kawasan pangan pertanian berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program swasembada pangan.

Berdasarkan hitung-hitungannya, ada sebanyak 3 juta hektar sawah baru yang akan dibuka yang menjadi bagian dari KP2B.

“Ini karena sawah-sawah lama yang ada di Pulau Jawa sudah banyak “didudukin” jadi perumahan, jdi sekolah, jadi rumah sakit. Nah nanti itu gantinya ya dari program ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, bukan tanpa alasan pemerintah melakukan swasembada pangan.

Pasalnya, dia menilai target ini menjadi tuntunan bagi Indonesia apabila ada perang geopolitik.

“Perang geopolitik biasanya membuat supply bahan makanan dari luar tersendat, sehingga kalau kita swasembada pangan, pangan kita tak masalah,” jelasnya.

AHY berharap target pembukaan 3 juta sawah baru bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia ke depannya. Pun dengan program revitalisasi lahan yang selama ini digarap oleh Kementerian Pertanian.

“Pembukaan-pembukaan lahan Food Estate di berbagai daerah juga nanti akan kita kalkulasikan dengan mantan,” tutur dia.

Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya akan menetapkan dan menyusun kawasan pangan pertanian berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program swasembada pangan.

Berdasarkan hitung-hitungannya, ada sebanyak 3 juta hektar sawah baru yang akan dibuka yang menjadi bagian dari KP2B.

“Ini karena sawah-sawah lama yang ada di Pulau Jawa sudah banyak “didudukin” jadi perumahan, jdi sekolah, jadi rumah sakit. Nah nanti itu gantinya ya dari program ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, bukan tanpa alasan pemerintah melakukan swasembada pangan.

Pasalnya, dia menilai target ini menjadi tuntunan bagi Indonesia apabila ada perang geopolitik.

“Perang geopolitik biasanya membuat supply bahan makanan dari luar tersendat, sehingga kalau kita swasembada pangan, pangan kita tak masalah,” jelasnya.

AHY berharap target pembukaan 3 juta sawah baru bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia ke depannya. Pun dengan program revitalisasi lahan yang selama ini digarap oleh Kementerian Pertanian.

“Pembukaan-pembukaan lahan Food Estate di berbagai daerah juga nanti akan kita kalkulasikan dengan mantan,” tutur dia.

Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya.

Prabowo juga menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028. Pemerintah pun menyisihkan anggaran Rp 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya akan menetapkan dan menyusun kawasan pangan pertanian berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program swasembada pangan.

Berdasarkan hitung-hitungannya, ada sebanyak 3 juta hektar sawah baru yang akan dibuka yang menjadi bagian dari KP2B.

“Ini karena sawah-sawah lama yang ada di Pulau Jawa sudah banyak “didudukin” jadi perumahan, jdi sekolah, jadi rumah sakit. Nah nanti itu gantinya ya dari program ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, bukan tanpa alasan pemerintah melakukan swasembada pangan.

Pasalnya, dia menilai target ini menjadi tuntunan bagi Indonesia apabila ada perang geopolitik.

“Perang geopolitik biasanya membuat supply bahan makanan dari luar tersendat, sehingga kalau kita swasembada pangan, pangan kita tak masalah,” jelasnya.

AHY berharap target pembukaan 3 juta sawah baru bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia ke depannya. Pun dengan program revitalisasi lahan yang selama ini digarap oleh Kementerian Pertanian.

“Pembukaan-pembukaan lahan Food Estate di berbagai daerah juga nanti akan kita kalkulasikan dengan mantan,” tutur dia.

Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya.

Prabowo juga menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028. Pemerintah pun menyisihkan anggaran Rp 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya.