Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Trans Pakuan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan layanan BisKita.

Desakan muncul berkait wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor, yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak pendapatan daerah.

"Kami minta Perumda Trans Pakuan buka-bukaan data,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan, di Gedung DPRD kemarin, ASB menekankan pentingnya keterbukaan Perumda Trans Pakuan terkait kerja sama pengelolaan BisKita dengan Kodjari.

ASB meminta agar dokumen kerja sama itu diserahkan kepada Komisi II untuk mengkaji pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

"Dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," ujar ASB.

ASB juga menyoroti bahwa sejak awal Perumda Trans Pakuan meminta bantuan untuk menjadi operator BisKita, namun kini justru Kodjari yang mengelola unit-unit BisKita.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal keterlibatan Perumda Trans Pakuan dalam layanan transportasi umum.

Menurut informasi yang diperoleh, seluruh unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, keuntungan dari pengelolaan BisKita hanya akan dinikmati oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan, atau yang dulu PDJT, tidak pernah memberikan kontribusi,” tegasnya.

Senada dengan ASB, anggota Komisi II lainnya, Devie Prihatini Sultani, menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada tahun 2025.

Menurut Devie, jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi wewenang penuh dalam mengelola BisKita, potensi keuntungan yang diperoleh akan lebih signifikan.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 743 juta pada 2025. Namun, sebagian besar keuntungan ini, sebesar Rp 500 juta, akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT.

Sedangkan sisanya, Rp 243 juta, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan yang ada saat ini.

Devie menegaskan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.

"Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya," ujar Devie.

BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) BiskitaTranspakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta agar proses pengalihan pengelolaan program Buy The Service (BTS) BiskitaTrans Pakuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara bertahap.

Sebab, Pemkot Bogor masih harus mempelajari secara teknis tata kelola Biskita di lapangan karena selama tiga tahun pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Masih berharap dan meminta juga kepada BPTJ atau Kemenhub untuk prosesnya bisa dilakukan secara bertahap,” ucap Kadishub Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pengelolaan secara bertahap, menurut Marse, bisa dimulai dari satu atau dua koridor terlebih dahulu, sehingga Pemkot Bogor bisa belajar sambil melaksanakan pengelolaan sendiri.

“Bertahap lah jangan sekaligus, karena ada hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan yang selama ini dikelolah oleh BPTJ. Pemkot Bogor juga ada hal-hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Marse juga menyebut pihaknya perlu melakukan penyesuaian dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan Trans Pakuan secara mandiri.

Menurut dia, biaya pengelolaan untuk 49 Biskita di empat koridor bisa mencapai Rp 58 miliar dalam satu tahun.

Untuk itu, Marse akan melihat terlebih dahulu ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri pada 2025 mendatang, Marse menegaskan perlunya perencanaan matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau kebutuhan untuk empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih Rp 57-58 miliar. Berbicara keuangan daerah, kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke Pemkot semuanya koridor,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bogor Syarifah Sofiah.