Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Trans Pakuan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan layanan BisKita.

Desakan muncul berkait wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor, yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu tanpa mendongkrak pendapatan daerah.

"Kami minta Perumda Trans Pakuan buka-bukaan data,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Kota Bogor dan Perumda Trans Pakuan, di Gedung DPRD kemarin, ASB menekankan pentingnya keterbukaan Perumda Trans Pakuan terkait kerja sama pengelolaan BisKita dengan Kodjari.

ASB meminta agar dokumen kerja sama itu diserahkan kepada Komisi II untuk mengkaji pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

"Dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan Kodjari dan Perumda Trans Pakuan," ujar ASB.

ASB juga menyoroti bahwa sejak awal Perumda Trans Pakuan meminta bantuan untuk menjadi operator BisKita, namun kini justru Kodjari yang mengelola unit-unit BisKita.

Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal keterlibatan Perumda Trans Pakuan dalam layanan transportasi umum.

Menurut informasi yang diperoleh, seluruh unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, keuntungan dari pengelolaan BisKita hanya akan dinikmati oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan, atau yang dulu PDJT, tidak pernah memberikan kontribusi,” tegasnya.

Senada dengan ASB, anggota Komisi II lainnya, Devie Prihatini Sultani, menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada tahun 2025.

Menurut Devie, jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi wewenang penuh dalam mengelola BisKita, potensi keuntungan yang diperoleh akan lebih signifikan.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraup laba bersih sekitar Rp 743 juta pada 2025. Namun, sebagian besar keuntungan ini, sebesar Rp 500 juta, akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT.

Sedangkan sisanya, Rp 243 juta, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan yang ada saat ini.

Devie menegaskan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.

"Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya," ujar Devie.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bogor akan berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor terkait besaran biaya operasional Biskita Trans Pakuan.

Diperkirakan besaran biaya yang diperlukan untuk operasional Biskita Trans Pakuan mencapai Rp 56 miliar per tahun yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD).

“Dana untuk Biskita sudah kami alokasikan. Kami alokasikan Rp 56 miliar, tapi akan dibahas dengan DPRD karena harus ada pengalihan pola dari pusat APBN,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Rencana pengalihan pengelolan Biskita Trans Pakuan dari Kementerian Perhubungan ke Pemkot Bogor bakal dimulai di 2025.

Keputusan tersebut mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui APBD.

Untuk itu, Syarifah masih mengkaji opsi pembiayaan untuk 49 armada Biskita Trans Pakuan. Pola pengelolaanya bisa melalui subsidi atau meniru pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.

Di mana Pemerintah Jawa Barat memiliki anggaran khusus untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Kemenhub berakhir.

“Tapi Rp 56 miliar juga dengan konsep subsidi, nanti kita komunikasikan dengan Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti bisa kurang di angka Rp 56 miliar, karena semakin turun semakin baik,” ujarnya.

Saat ini Pemkot Bogor masih berusaha ke BPTJ agar pengelolaan Biskita Trans Pakuan dilakukan secara bertahap.

Salah satunya dengan meminta agar koridor yang dikelolah oleh Pemkot Bogor hanya dua koridor dari empat koridor yang ada.

“Masih komunikasi dengan pusat, misalnya pengurangan koridor itu nanti akan kita bahas,” ujarnya.

Upaya ini terus dilakukan agar pelayanan transportasi Biskita Trans Pakuan tetap berjalan lancar tanpa ada kenaikan tarif harga, meski tanpa disubsidi.

BOGOR, KOMPAS.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mau tak mau menyanggupi pengalihan pengelolaan Biskita Transpakuan Bogor dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meskipun, sebelumnya Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan subsidi Biskita sulit ditanggung APBD.

“Kita bersiap saja, intinya dalam perencanaan 2025 bersiap untuk men-take over subsidinya,” ucap Hery saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Hery menyampaikan nilai anggaran untuk pengelolaan Biskita sudah dihitung. Namun masih perlu dilakukan perhitungan ulang mengingat banyak faktor yang masih perlu dipertimbangkan.

“Kalau nilai sudah dihitung, tetapi ini masih kita hitung ulang kembali karena banyak faktor yang masih berjalan tetapi secara pagu awalnya sudah dihitung. Tetapi nanti angkanya ya, karena saya tidak mau mendahului prosesnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ujarnya.

Sebelumnya Hery mengatakan, untuk mengelola 49 armada Biskita, Pemkot Bogor harus mengeluarkan APBD sebesar Rp 50 miliar.

Hery merasa biaya pengelolaan Biskita yang mencapai Rp 50 miliar menjadi beban berat bagi APBD Kota Bogor.

“Kalau total untuk yang eksisting yang sedang berjalan saja kan Rp 50 miliar lebih. Berarti harus kita handle Rp 50 miliar oleh APBD kita, berat ya,” ucap Hery

Adapun rencana pengalihan pengelolan Biskita dari Kemenhub ke Pemkot Bogor bakal dimulai di 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui APBD.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu warga Bogor, Lubis (28), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tak naik dan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Menurut dia, jika tarifnya naik dikhawatirkan akan membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya enggak setuju kalau naik, semoga isu tarif (Biskita trans Pakuan) naik enggak jadi. Kalau harga naik, masyarakat pasti balik lagi bawa kendaraan sendiri, Biskita nanti enggak ada yang naik, Bogor semakin macet,” uajr Lubis saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Senada dengan Lubis, Ismail (41), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Harga tersebut dianggap bisa menghemat pengeluaran Ismail yang setiap harinya mengandalkan Biskita Trans Pakuan Bogor untuk berpergian.

“Saya sih berharap agar tidak ada kenaikan tarif, apalagi saya naik Biskita setiap hari buat pergi kerja, duh jangan sampai naik nanti pengeluaran saya semakin banyak,” ucap Ismail.

Warga lainnya, Didin (53) juga berharap isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor dikaji ulang karena dinilai akan menyengsarakan rakyat.

“Kalau naik, rakyat lagi yang kena imbas. Semuanya pasti enggak pingin harga naik, tapi fasilitas gitu-gitu aja. Udah naik, harga mahal, puyeng deh,” ujarnya.

Isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor muncul setelah pemerintah kota Bogor tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

Nantinya, biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

Untuk 49 armada bus yang ada di empat koridor di kota Bogor menelan biaya operasional sebesar Rp 58 miliar dalam setahun.

Dana tersebut terasa berat bagi Pemkot Bogor. Untuk mengakalinya, besar kemungkinan akan dinaikan tarifnya.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra.

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Tarif Biskita Trans Pakuan Bogor terancam naik setelah tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.

Sejauh ini, untuk penumpang umum, tarif masih dipatok sebesar Rp 4.000, sementara untuk anak sekolah, tarif khusus yang lebih murah, yakni Rp 2.000, masih berlaku.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menyiapkan dana Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk mengelola 49 Biskita Trans Pakuan Bogor.

Anggaran sebesar ini harus segera dipersiapkan sebab BPTJ berencana menarik subsidi Biskita pada tahun 2025.

Dana Rp 58 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar. Point di dalamnya sama biaya operasional kendaraan (BOK) jelas biaya ada untuk pengemudi, kemudian perawatan, dan segala macam,” ungkap Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Biaya operasional untuk 49 program buy the service (BTS) BiskitaTranspakuan Bogor selama satu tahun menelan anggaran sebesar Rp 58 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk perawatan armada, gaji pengemudi, bahan bakar, dan biaya administrasi lainnya.

“Kalau kebutuhan 49 bus di empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih mencapai Rp 58 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Biaya operasional sebesar itu dinilai Marse terlalu berat jika nantinya ditanggung Pemkot Bogor, mengingat BPTJ meminta pengelolaan Biskita sepenuhnya dialihkan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Dengan begitu biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari tahun 2021 sampai 2024 itu dibiayai oleh Kemenhub. Direncanakan 2025 itu untuk tidak dibiayai lagi APBN, tapi melalui APBD,” ungkap Marse.

Untuk itu, Marse meminta pengelolaan dimulai secara bertahap, atau dimulai dengan satu atau dua koridor terlebih dahulu.

Pihaknya juga harus melihat ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri di tahun depan, Marse menegaskan perlunya perencanaan yang matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.

“Berbicara keuangan daerah kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti. Kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah karena harus ada proses persetujuan legislasinya,” tutur Marse.

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta agar proses pengalihan pengelolaan program Buy The Service (BTS) BiskitaTrans Pakuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara bertahap.

Sebab, Pemkot Bogor masih harus mempelajari secara teknis tata kelola Biskita di lapangan karena selama tiga tahun pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Masih berharap dan meminta juga kepada BPTJ atau Kemenhub untuk prosesnya bisa dilakukan secara bertahap,” ucap Kadishub Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pengelolaan secara bertahap, menurut Marse, bisa dimulai dari satu atau dua koridor terlebih dahulu, sehingga Pemkot Bogor bisa belajar sambil melaksanakan pengelolaan sendiri.

“Bertahap lah jangan sekaligus, karena ada hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan yang selama ini dikelolah oleh BPTJ. Pemkot Bogor juga ada hal-hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Marse juga menyebut pihaknya perlu melakukan penyesuaian dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan Trans Pakuan secara mandiri.

Menurut dia, biaya pengelolaan untuk 49 Biskita di empat koridor bisa mencapai Rp 58 miliar dalam satu tahun.

Untuk itu, Marse akan melihat terlebih dahulu ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri pada 2025 mendatang, Marse menegaskan perlunya perencanaan matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau kebutuhan untuk empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih Rp 57-58 miliar. Berbicara keuangan daerah, kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke Pemkot semuanya koridor,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bogor Syarifah Sofiah.