TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 soal pemberian izin tambang ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut perwakilan kuasa hukum, Muhamad Raziv Barokah, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang sengaja dimiskinkan agar tidak punya kekuatan untuk melawan balik.

“Mereka sengaja dimiskinkan, dijebak dengan kemiskinan struktural, agar tidak bisa melakukan perlawanan,” ucap Raziv pada Selasa, 01 Oktober 2024 di depan Gedung MA, Jakarta Pusat.

Keuntungan dari bisnis tambang, klaim Raziv, hanya dinikmati oleh segelintir elit pengusaha dan penguasa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang justru harus hidup merana dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Upaya untuk mencapai kekayaan ekonomi lewat eksplorasi dan eksploitasi di sektor pertambangan dianggap Raziv hanya akan membawa petaka kerugian bagi masyarakat.

“Akan semakin banyak masyarakat, utamanya teman-teman kita yang di wilayah tambang, yang semakin dirugikan. Karena data membuktikan bahwa ternyata, teman-teman kita yang ada di wilayah tambang, justru mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, yang juga ikut menjadi pemohon, Ahmad Ashov Birry, menyebutkan bahwa tidak ada dalam sejarah pertambangan batu bara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Keuntungan bisnis tambang menurutnya tidak terdistribusi ke masyarakat, tetapi malah lari ke luar.

“Sering dikenal kalau di ekonomi itu akhirnya terjadi enclave economy, seperti negara dalam negara. (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB-nya tinggi, tapi level kesejahteraannya yang salah satunya dihitung dari konsumsi warga di sekitar rendah, berarti (keuntungan) tidak terdistribusi ke sana (masyarakat) alias lari keluar keuntungannya,” ucap Ahmad.

Dengan sifat kapital insentif yang dimiliki oleh pertambangan batubara tersebut, Ahmad beranggapan bahwa sudah seharusnya pertambangan batubara dihentikan. Apalagi Ahmad melihat, ada permasalahan besar dalam distribusi manfaat tambang Batubara, apalagi ada kenyataan dimana konsentrasi kepemilikan korporasi atas konsesi atau lahan-lahan di Indonesia begitu besar.

Lembaga think-tank Trend Asia melihat industri pelet kayu (wood pellet) masih akan terus berkembang di dunia. Dalam sepuluh tahun ke depan, Trend Asia memperkirakan permintaan terhadap pelet kayu untuk pasokan biomassa akan mencapai 36 juta ton.

Amalya Reza Oktaviani, Manajer Program Bioenergi, Trend Asia, mengatakan permintaan pelet kayu dunia pada 2017 tercatat sebesar 14 juta ton.

"Dalam sepuluh tahun ke depan, diprediksi permintaan akan meningkat dua kali lipat menjadi 36 juta ton. Siapa sih yang memanfaatkan? United Kingdom (Inggris)," ujar Amalya dalam Roundtable CSO dengan media, di Jakarta, Kamis (26/9).

Dari data tersebut, permintaan terbesar palet kayu diperkirakan datang dari beberapa negara yang tergabung di Uni Eropa dan beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Berdasarkan catatan Trend Asia, negara yang paling banyak mengimpor pelet kayu pada 2017 adalah Inggris, yakni mencapai 6,8 juta ton per tahun. Selanjutnya, permintaan terbesar akan pelet kayu datang dari Denmark 2,3 juta ton, Korea Selatan 2,4 juta ton, dan Jepang 1,5 juta ton.

Negara penyuplai pelet kayu terbesar di dunia pada 2017 adalah Amerika Serikat dengan produksi 5 juta ton per tahun dan Kanada dengan 2,2 juta ton per tahun.

Menurut Amalya, dalam beberapa tahun ke depan mayoritas pasokan biomassa diprediksi akan datang dari hutan-hutan negara berkembang, seperti Indonesia, Vietnam, dan Brasil. Pertumbuhan permintaan yang besar terhadap pelet kayu ini dikhawatirkan akan membuat hutan-hutan di negara tersebut mengalami deforestasi besar-besaran.

"Hal ini memungkinkan deforestasi besar-besaran di negara-negara di belahan dunia bagian selatan (Global South), termasuk penghancuran biodiversitas di dalamnya. Kontradiktif terhadap komitmen iklim internasional," ujarnya.

Trend Asia memproyeksikan suplai dan permintaan global terhadap biomassa dari hutan meningkat hingga 250% selama satu dekade ke depan. Amalya menyebut biomassa dari hutan mendominasi produksi energi terbarukan sehingga mengalahkan energi angin dan surya, termasuk jenis energi lainnya dalam hal subsidi.

"Asia akan mengikuti kesalahan Eropa dan Amerika Serikat dalam pengembangan bioenergi dengan mendorong pembangkit biomassa skala besar. Jepang dan Korea Selatan telah mengikuti langkah Eropa dalam hal subsidi biomassa," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mencatat pendanaan dari perbankan nasional kepada enam perusahaan batu bara besar di Indonesia sepanjang 2020-2023 mencapai Rp 163 triliun.

Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan delapan tahun usai Indonesia menandatangani Perjanjian Paris, rupanya komitmen untuk mendorong transisi energi hijau, bersih, dan berkeadilan itu masih jauh dari harapan. Industri batu bara terus menggurita karena sejumlah perbankan nasional, termasuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mengucurkan dana untuk memperpanjang nafas perusahaan tambang yang dimiliki orang terkaya di Indonesia. “Bank-bank tersebut merupakan bank yang familiar digunakan masyarakat Indonesia untuk menyimpan tabungan mereka," kata Yassar seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis, 7 Agustus 2024.

Namun menurut Yassar, bank-bank itu masih mendanai batu bara yang pada akhirnya semakin memperkaya para taipan di Indonesia. "Kepercayaan masyarakat kepada bank untuk kebutuhan keuangan sehari-hari mereka, justru ternodai oleh investasi ke energi kotor perusak lingkungan yang dilakukan oleh bank-bank tersebut."

ICW dan Trend Asia mencatat Bank Mandiri merupakan lembaga keuangan yang menduduki peringkat pertama sebagai pemberi dana terbesar untuk industri batu bara. Bank BUMN itu telah menyalurkan sedikitnya Rp 66 triliun dalam kurun waktu 2020–2023. Berikutnya, ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) menduduki peringkat kedua pemberi dana terbesar untuk industri batu bara. Tercatat dalam laporan tahunan keenam perusahaan tersebut, BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 23 Triliun selama 2020-2023.

Dalam laporan ICW dan Trend Asia tertajuk Mendanai untuk Menunda: Lembaga Keuangan, Korporasi, dan Individu yang Berpotensi Menghambat Transisi Energi Bersih yang Berkeadilan keenam bank tersebut mengalirkan dana untuk tambang perusahaan batu bara besar di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Adaro Energy Indonesia, Bumi Resources, Dian Swastatika Sentosa (DSSA), Bayan Resources, Indika Energy, dan TBS Energi Utama.

Posisi pengambil keputusan tertinggi di perusahaan-perusahaan tersebut dipegang oleh kelompok elite kaya dan tokoh-tokoh politik dengan catatan kasus hukum. “Total kumulatif kucuran dana untuk keenam perusahaan itu mencapai Rp163 triliun (Rp163.930.132.583.916),” kata Yassar.

Laporan ICW dan Trend Asia merinci PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) yang merupakan bagian dari Sinar Mas menjadi perusahaan batu bara penerima total uang terbesar dari pelbagai lembaga keuangan. Adapun, saham PT DSSA dipegang oleh keluarga Widjaja. Pendiri Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja menempati jajaran orang terkaya Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp 140 triliun saat ia masih hidup.

DSSA menerima pinjaman dari 25 lembaga keuangan, termasuk bentuk pinjaman sindikasi, sedikitnya Rp 63 triliun dalam kurun waktu 2020–2022. Lembaga keuangan nasional yang tercatat ialah Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Permata, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Syariah Indonesia.

Secara formal, perbankan nasional seperti Bank Mandiri, memiliki komitmen mengurangi pembiayaan batu bara. Dalam laporan tahunannya, Bank Mandiri menyampaikan tidak akan membiayai proyek yang membahayakan lingkungan. Tapi rupanya, Bank Mandiri masih menyalurkan dana untuk industri batu bara, salah satunya untuk pembangkit listrik batu bara khusus industri (PLTU captive) smelter aluminium milik grup Adaro di Kalimantan Utara. PLTU ini akan berkontribusi pada pencemaran udara sebab melepas sekitar 5,2 juta ton CO2 per tahun.

“Terlihat sangat jelas sepanjang periode pemerintahan Presiden Joko Widodo bagaimana ekosistem politik, hukum, maupun ekonomi yang dibangun justru berpihak pada kepentingan industri batu bara semata. Padahal, sudah jelas bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar,” kata Yassar.

Sementara itu, Periset Trend Asia Zakki Amali mengatakan dukungan finansial tersebut merupakan pengingkaran sektor keuangan pada prinsip-prinsip iklim Perjanjian Paris yang memastikan aliran pendanaan konsisten dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang berketahanan iklim. Fenomena ini, kata dia, mengindikasikan lemahnya komitmen transisi energi dari perbankan nasional dan pemerintah yang masih memberikan ruang fiskal untuk energi kotor.

Oleh karena itu, Zakki mengatakan Indonesia harus memiliki komitmen kuat terhadap Perjanjian Paris dengN menghentikan dukungan pembiayaan industri batu bara. “Upaya ini untuk mendorong perusahaan berhenti melakukan ekspansi proyek dalam bentuk apapun, termasuk PLTU batu bara maupun perizinan pembangunan pembangkit listrik untuk industri (PLTU captive). Perlu upaya serius untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi dan tidak lagi melakukan segala bentuk greenwashing dan climate delay dalam regulasi maupun kebijakan investasi di Indonesia,” kata dia.