ekBis#1

Tokoh Budaya Fakfak yang berasal dari suku Mbaham Matta di Papua Barat, Fredrikus Warpopor, menyebut burung yang hidup di hutan cagar alam memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pasalnya, filosofi burung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk itu, masyarakat adat suku Mbaham Matta telah mengupayakan perlindungan terhadap burung-burung yang terancam punah dengan melarang perburuan. Fredrikus menjelaskan, masyarakat secara aktif melakukan pemantauan dan ritual adat untuk melindungi spesies burung tertentu.

“Kami bahkan berjalan jauh untuk mencari dan membongkar jerat yang dipasang oleh pemburu,” ujar Frederikus dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Frederikus mengatakan, masyarakat adat sudah mulai meninggalkan budaya untuk berburu burung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman burung di wilayahnya. Selain itu, masyarakat adat juga menjaga habitat dan tempat tinggal burung dengan membatasi orang asing untuk masuk ke kawasan hutan.

"Secara adat, kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau ada orang masuk berniat untuk mencuri, dia pasti akan hilang jalan di dalam hutan itu," ujarnya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat suku Mbaham Matta terhadap burung sangat dalam. Salah satunya seperti kepercayaan yang dipegang oleh sebagian anggota suku Mbaham Matta, warga yang mendiami Semenanjung Bomberai.

Mereka meyakini bahwa kemunculan burung Kasuari Gelambir Ganda (Southern Cassowary) di hutan bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga sebagai penunjuk jalan yang penuh makna. Tidak hanya sebagai pembimbing jalan, Kasuari juga dipercaya dapat membawa seseorang ke arah jalan yang salah jika mencium niat buruk dari orang tersebut.

Kepercayaan masyarakat yang unik juga tercermin dari burung Bubut Pini atau Ivory-billed coucal. Suaranya di pagi hari dijadikan penanda untuk melubangi alat musik tradisional Fakfak tifa tumour, agar dapat bersuara dengan bagus dan nyaring.

Begitupun dengan burung Raja-udang paruh-kait yang dikenal hanya bersuara pada malam hari pada saat purnama. Masyarakat percaya suara burung ini sebagai pertanda kehadiran roh-roh jahat.

Konservasi Indonesia bersama dengan komunitas pusat pemandu wisata minat khusus pemantauan burung, Fakfak Birding, mendokumentasikan ragam jenis burung di hutan Fakfak, Papua Barat, dalam sebuah buku berjudul Burung-burung dalam Tinjauan Mbaham Matta, Fakfak.

Ketua Fakfak Birding, Purwanto, mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan dokumentasi lebih dari 70 jenis burung dengan pemahaman budayanya. Sepanjang pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2024, Fakfak Birding mendapati beragam jenis burung yang tinggal di kawasan Hutan Cagar Alam Fakfak.

“Selain menyaksikan keberadaan burung endemik Papua tersebut, sejak komunitas kami berdiri tujuh tahun lalu, di lokasi tersebut kami juga menjumpai keberadaan puluhan jenis lainnya," ujar Purwanto dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Purwanto mengatakan, melalui buku ini ia berharap dapat menyampaikan pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya pelestarian burung, utamanya yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. "Dari buku ini juga kami ingin mengingatkan kembali pentingnya hubungan antara manusia dengan alam,” ujarnya.

Fakfak Birding diinisiasi sejak tahun 2018 oleh sekelompok orang dan pemilik lokasi atau hak ulayat yang memiliki ketertarikan yang sama dalam upaya menjaga satwa liar, terlebih pada burung-burung di kawasan cagar alam.

Purwanto menyebut, foto jenis-jenis burung di buku ini merupakan hasil bidikan lensa lebih dari 15 orang. Dimana, di dalam buku ini juga tercermin kearifan lokal masyarakat Papua yang tercermin dalam kekayaan budaya dan juga kepercayaan yang berakar dari legenda dan mitos yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menilai ketertarikan komunitas birdwatcher ini sebagai bukti kecintaan masyarakat Fakfak terhadap kekayaan alamnya. Dia berharap, kelompok pemantau burung di wilayah lain dapat terinspirasi untuk membukukan ragam satwa yang hidup di kawasan mereka, terlebih masyarakat Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar.

“Komunitas pemantau burung seperti Fakfak Birding tidak hanya menyukai aktivitas fotografi, namun mereka juga ingin berkontribusi dalam pendokumentasian kekayaan alam yang ada di ruang hidupnya," ujar Meizani.

Meizani mengatakan, Konservasi Indonesia mendukung pelestarian keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan komunitas ini.

"Kami berharap, para pecinta fotografi dan juga penggemar burung lainnya dapat tergerak untuk menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengetahuan generasi selanjutnya, seperti yang dibuat oleh Fakfak Birding,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan (dumpling) pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar. Pengerukan pasir laut tersebuttidak memiliki dokumen atau perizinan.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, di Batam, Kepri, Kamis (10/10).

Sebelumnya, KKP menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober. Kapal KKP tersebut dinaiki Menteri Kelautan dan Perikanan ,Sakti Wahyu Trenggono, yang hendak kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Namun KKP masih mndalami berapa kali kapal tersebut melakukan pengerukan pasir laut, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, salah satu kapal memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan. Menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. Kalau 1 tahun berarti bisa 1,2 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini, kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

World Wildlife Fund (WWF) mencatat terjadi penurunan sebesar 73% pada rata-rata populasi satwa liar di dunia akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 50 tahun atau dari 1970-2020. Berdasarkan laporan Living Planet Report 2024 yang dikeluarkan WWF, penurunan populasi satwa liar paling cepat terjadi di Amerika Latin dan Karibia -95%, Afrika -76%, dan Asia Pasifik -60%.

Direktur Jenderal WWF-Internasional, Kirsten Schuijt, mengatakan laporan ini mensinyalir Bumi mendekati titik kritis yang berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Untuk itu diperlukan upaya kolektif yang sangat besar yang diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mengatasi krisis iklim dan alam.

Berdasarkan data Living Planet Index, yang disusun oleh Zoological Society of London, penurunan tertinggi terjadi pada ekosistem air tawar -85%, diikuti oleh ekosistem darat -69%, dan kemudian ekosistem laut -56%. Data tersebut mencakup hampir 35.000 tren populasi dan 5.495 spesies dari tahun 1970-2020,

Kirsten mengatakan penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem dipengaruhi karena sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Ancaman tersebut yang paling banyak dilaporkan di seluruh dunia diikuti pemanfaatan secara berlebih, spesies dan penyakit invasif.

"Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman tambahan khusus bagi populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia, yang telah mencatat penurunan rata-rata sebesar 95%," ujar Kirsten dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Menurutnya, penurunan populasi satwa liar dapat menjadi indikator peringatan dini akan meningkatnya risiko kepunahan dan potensi hilangnya ekosistem yang sehat. Pasalnya ketika ekosistem rusak, mereka tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia yang selama ini mengandalkan udara bersih, air, dan tanah yang sehat untuk makanan dan ekosistem menjadi lebih rentan terhadap titik kritis.

"Titik kritis adalah ketika suatu ekosistem terdorong melampaui ambang batas kritis yang mengakibatkan perubahan substansial dan berpotensi tidak dapat dipulihkan," ujarnya.

Dia mengatakan, secara global titik kritis tersebut ditandai dengan hilangnya hutan hujan Amazon dan kematian massal terumbu karang. Kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian.

Peringatan ini muncul ketika terjadi kebakaran di Amazon mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada Agustus dan pemutihan terumbu karang massal global yang keempat telah dikonfirmasi pada awal tahun ini.

“Alam sedang mengeluarkan panggilan darurat. Krisis yang terkait dengan hilangnya keanekaragaan hayati dan perubahan iklim mendorong satwa liar dan ekosistem melampaui batas kemampuan mereka, dengan titik kritis global yang berbahaya yang mengancam untuk merusak sistem penyangga kehidupan di bumi dan mengacaukan masyarakat," ujarnya.

Kirsten mengatakan beberapa populasi spesies yang diteliti dalam LPI salah satunya adalah penurunan 57% jumlah penyu sisik yang bertelur antara 1990- 2018 di Pulau Milman di Great Barrier Reef, Australia. Selain itu, tercatat juga penurunan 65% Pink River Dolphin Amazon dan penurunan 75% pada Tucuxi yaitu lumba-lumba yang lebih kecil antara 1994 dan 2016 di cagar alam Mamirauá, Amazonas, Brasil.

"Tahun lalu, lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati hanya di dua danau selama periode musim panas dan kekeringan ekstrim," ucapnya.

Dalam laporan yang dikeluarkan WWF menunjukan bahwa komitmen dunia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan membatasi kenaikan suhu global tidak berjalan dengan optimal.

Untuk itu, WWF mendesak pemerintah untuk membuka pendanaan publik dan swasta yang lebih besar agar dapat melakukan aksi dalam skala besar dan menyelaraskan kebijakan dan aksi iklim, alam, serta pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik.

"Baik pemerintah maupun bisnis harus bertindak untuk segera menghilangkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan iklim, serta mengalihkan pendanaan dari praktik-praktik yang merugikan dan menuju kegiatan yang akan mencapai tujuan global," ujarnya.