JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, merupakan langkah awal bagi penyidik untuk membongkar praktik mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman.

Penemuan barang bukti berupa uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas di kediaman Zarof menjadi petunjuk yang jelas untuk menindaklanjuti penyelidikan.

"Logika sederhana saja, dibandingkan dengan harta kekayaannya pada Maret 2022 yang hanya berjumlah Rp 51,4 miliar, tentu uang ratusan miliar tersebut terbilang janggal dan patut ditelusuri lebih lanjut," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Kurnia menyebutkan ada tiga potensi kejahatan yang perlu didalami oleh tim penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Zarof Ricar.

Potensi Kejahatan Pertama: Suap-Menyuap

Pertama, Kurnia menyoroti praktik suap-menyuap.

Ia menjelaskan, suap dapat terjadi jika uang atau emas yang ditemukan di kediaman Zarof merupakan hasil dari pengurusan suatu perkara di MA atau pengadilan lainnya.

Meskipun Zarof bukan hakim, ia berpotensi menjadi broker atau perantara suap kepada oknum internal MA.

"Praktik dengan modus memperdagangkan pengaruh yang serupa dengan kasus tersebut pernah terjadi, yakni saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kejahatan mantan Sekretaris MA, Nurhadi," ujarnya.

Potensi Kejahatan Kedua: Gratifikasi

Potensi kejahatan kedua adalah gratifikasi.

Kurnia menjelaskan, praktik ini dapat dilihat dari asumsi bahwa temuan uang dan emas tersebut didapatkan Zarof dari sejumlah pihak yang tidak jelas asal-usulnya.

"Jika menggunakan delik gratifikasi (Pasal 12B UU Tipikor), maka beban pembuktian akan berpindah dari penuntut umum ke Zarof sendiri. Pembuktian terbalik ini akan menyasar terdakwa bila tak bisa menjelaskan secara utuh disertai dengan bukti relevan mengenai harta yang ditemukan penyidik di kediamannya," tuturnya.

Potensi Kejahatan Ketiga: Pencucian Uang

Potensi kejahatan ketiga adalah pencucian uang.

Kurnia menegaskan, delik ini dapat diterapkan jika ditemukan bukti bahwa Zarof menyembunyikan perolehan harta hasil kejahatan.

"Lebih jauh lagi, pelaku dalam konteks pencucian uang tidak hanya dapat menjerat Zarof, melainkan juga pihak lain yang turut menerima dana hasil kejahatan," kata dia.

Rekomendasi untuk Memperbaiki Citra Peradilan

Kurnia menegaskan bahwa kondisi lembaga peradilan saat ini mengkhawatirkan, sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk membersihkan mafia peradilan dan mengembalikan citra lembaga tersebut di mata publik.

Adapun rekomendasi dari ICW adalah:

1. Ketua Mahkamah Agung baru, Sunarto, harus menjamin bahwa proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak akan diintervensi oleh pihak manapun.

2. Mahkamah Agung perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk menyusun pemetaan terhadap korupsi di sektor peradilan.

3. Kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga otonom penjaga etika kehakiman harus diperkuat untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Sebelumnya, penangkapan Zarof Ricar terjadi setelah penyidik Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan pengacara Gregorius Ronald Tannur.

Zarof ditangkap di Bali pada Kamis (24/10/2024) dan merupakan pensiunan pegawai negeri sipil di MA.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar mengungkapkan bahwa Zarof terlibat dalam pengurusan perkara di MA dengan fee sebesar Rp 1 miliar.

Penyidik juga menemukan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan 51 kilogram emas Antam di kediaman Zarof.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" katanya.

Terkait dengan kebocoran anggaran dan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, mencapai Rp 290 triliun.

Jumlah ratusan triliun itu berasal dari catatan tahunan yang diterbitkan ICW setiap tahunnya. ICW mencatat kerugian Rp 290 triliun sejak Jokowi pertama kali dilantik pada 2014 hingga laporan tahun terbaru yang telah diterbitkan ICW, yaitu 2023.

“Kisaran angka itu saya total dari data kajian tren vonis ICW yang dikeluarkan setiap tahun,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, melalui pesan singkat pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Informasi lebih detail soal data itu, kata Yassar, bisa diakses melalui laman antikorupsi.org.

Yassar menyampaikan angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis. “Dari kasus korupsi yang ada perhitungan kerugian negaranya yang sudah diputus pengadilan,” ucap Yassar.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Sejumlah Calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta

Intensifikasi lahan sangat perlu untuk dilakukan bila ingin mengejar target swasembada pangan

Puan Maharani menyatakan PDIP tidak menempatkan kader di kabinet Prabowo-Gibran, namun tetap mendukung pemerintahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" katanya.

Terkait dengan kebocoran anggaran dan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, mencapai Rp 290 triliun.

Jumlah ratusan triliun itu berasal dari catatan tahunan yang diterbitkan ICW setiap tahunnya. ICW mencatat kerugian Rp 290 triliun sejak Jokowi pertama kali dilantik pada 2014 hingga laporan tahun terbaru yang telah diterbitkan ICW, yaitu 2023.

“Kisaran angka itu saya total dari data kajian tren vonis ICW yang dikeluarkan setiap tahun,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, melalui pesan singkat pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Informasi lebih detail soal data itu, kata Yassar, bisa diakses melalui laman antikorupsi.org.

Yassar menyampaikan angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis. “Dari kasus korupsi yang ada perhitungan kerugian negaranya yang sudah diputus pengadilan,” ucap Yassar.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) turut merespons pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tubuh Polri (Kortastipikor Polri). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, yang harus ditekankan soal pembentukan korps tersebut adalah evaluasi kerja dan apa target yang dijanjikan Kapolri terkait pembentukan itu.

"Sebab, kalau berkaca pada beberapa tahun ke belakang dan sebenarnya sudah laten terjadi, Polri selalu tertinggal jauh dari KPK atau Kejaksaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara, dalam menindak praktik korupsi," kata Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/10).

Oleh karena itu, lanjut Kurnia, selain merekonstruksi kelembagaan, ICW juga mendorong agar Kapolri juga melakukan upaya lain, salah satunya meningkatkan kompetensi penyidik agar tidak terlihat sekadar gimik semata.

"Di luar itu, ICW mendesak agar Kortastipikor dapat lebih menitikberatkan pada pembenahan integritas internal Polri dengan melakukan penindakan kepada oknum polisi korup. Praktik melindungi atau mendiamkan rekan sejawat yang korup mutlak harus ditindak," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Di dalamnya, tertuang aturan soal pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor).

Dalam pasal 20A di Perpres tersebut, dijelaskan Kortastipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pemberantasan korupsi. Posisi Kortastipikor ini akan langsung berada di bawah kendali Kapolri.

Berikut tugasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 20A ayat (2) di Perpres tersebut: "Membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi."

Kortastipikor ini akan dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipikor ) yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kakortastipikor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipikor.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya tren penurunan upaya pemberantasan korupsi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Mulai dari pelemahan KPK hingga indeks persepsi korupsi (IPK).

"Upaya pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo bukannya meningkat, bukannya membaik, sebagaimana yang selalu kita harapkan, kita selalu desak untuk bisa terjadi. Tapi justru yang terjadi adalah penurunan dan juga upaya pelemahan," kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara, dalam jumpa pers, Jumat (18/10).

Seira menjelaskan, hal ini terlihat dari indeks persepsi korupsi yang tidak menunjukkan adanya langkah perbaikan. Ditambah, adanya pelemahan KPK dengan merevisi Undang-undang KPK.

"Sehingga dari melihat hal ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janji atas pemberantasan korupsi yang lebih baik oleh presiden Joko Widodo itu tidak terbukti, tidak pernah dilaksanakan secara baik dan serius," ujar dia.

Karenanya, Seira menilai, perlu kerja keras dari pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memperbaiki pemberantasan korupsi. Namun, jalan mereka dalam mengatasi ini juga tak mudah.

Seira menyebut, susunan kabinet yang akan bertugas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pun sarat akan konflik kepentingan.

"Apalagi juga kita 2 hari ini sudah pemberitaan yang malang melintang semuanya mengenai tokoh-tokoh dan nama-nama terkenal yang sedang dipanggil begitu ya. Dan diisukan akan dilantik menjadi menteri dan wakil menteri dari berbagai kalangan dan sedang melakukan proses penataran selama 2 hari," papar Seira.

"Kita lihat meskipun presiden baru nanti, yaitu Prabowo juga sempat menyampaikan akan melakukan tindakan tegas terhadap pemberantasan korupsi akan mengejar koruptor sampai di mana pun mereka berada. Tapi sekali lagi, kita bisa lihat bahwa janji ya, janji saja," sambung dia.

Dengan demikian, Seira pesimistis terkait memperbaiki upaya pemberantasan korupsi ke depan.

"Kita ketika mendapatkan pemerintahan yang baru biasanya punya semangat baru, punya awal dan harapan yang baru, tapi kali ini justru bukan harapan baru yang ada, ya masalah baru dan mungkin duplikasi masalah yang sudah ada sebelumnya," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan temuan rata-rata usia terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023 adalah 48 tahun.

Data itu diungkap oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil kajian pemantauan persidangan korupsi 2023.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, tercatat ada 898 terdakwa kasus korupsi sepanjang 2023.

Dari jumlah tersebut, kata Kurnia, ICW mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyebut bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun.

"Maka temuan dapat dikategorikan sebagai berikut: pelaku dari klaster Pemuda sebanyak 30 orang, dan di atas usia 30 tahun sebanyak 865 orang," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Kurnia mengatakan, terdakwa korupsi termuda sepanjang 2023 adalah Rici Sadian Putra (22), yang berprofesi sebagai satpam di PT Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua.

Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 389 juta.

Sedangkan terdakwa korupsi tertua pada 2023 bernama Fazwar Bujang (75), yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012.

"Fazwar diketahui melakukan praktik korupsi yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun," ujar Kurnia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak swasta, pegawai pemerintah daerah, sampai kepala desa (Kades) menduduki posisi 3 teratas terkait jumlah latar belakang pekerjaan terdakwa kasus korupsi sepanjang 2023.

Data itu diungkap oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam hasil kajian pemantauan persidangan korupsi 2023.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, sepanjang 2023 tercatat terdapat 252 pihak swasta yang menjadi terdakwa kasus korupsi.

"Ini merupakan temuan baru, sebab, sejak lima tahun terakhir klaster swasta selalu berada di peringkat 2 atau 3," kata Kurnia dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024).

Sedangkan terdakwa kasus korupsi berlatar belakang pegawai Pemda mencapai 207 orang, dan berada di tempat kedua.

"Korupsi birokrasi di pemerintahan daerah kondisinya begitu amat mengkhawatirkan. Dari sini tentu peran inspektorat dipertanyakan, khususnya dalam konteks menjalani fungsi pengawasan dan pencegahan praktik korupsi," ujar Kurnia.

Sedangkan Kades yang tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi sepanjang 2023 mencapai 139 orang.

Menurut Kurnia, jumlah Kades yang menjadi terdakwa rasuah menunjukkan korupsi kian mewabah di desa.

"Jumlah itu terbilang besar dan diketahui seringkali muncul pada pemantauan tren vonis tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya mengartikan bahwa evaluasi dan pengawasan penyaluran dana desa tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah," papar Kurnia.

Sedangkan terdakwa korupsi dari lingkup politikus sepanjang 2023 tercatat hanya 29 orang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2023 ada puluhan terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di pengadilan dengan jumlah terdakwa 898 orang.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, jumlah terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas itu sebanyak 59 orang. Mereka merupakan gabungan dari perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

"Vonis bebas dan lepas, tahun 2023 jumlahnya ada 59 orang, 48 [orang] diputus bebas, 11 [orang] diputus lepas," kata Kurnia dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2023' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Dalam pemaparannya, Kurnia juga mengungkapkan pengadilan mana saja yang sering menjatuhkan vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Terbanyak yakni Pengadilan Tipikor Makassar, dengan total 16 terdakwa bebas atau lepas.

"Pengadilan yang paling sering memutus lepas, Pengadilan Tipikor Makassar ada 16 terdakwa bebas tahun 2023 atau lepas," kata dia.

Pengadilan lainnya yang juga sering memvonis bebas atau lepas adalah Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap sembilan orang; Pengadilan Negeri Pontianak terhadap delapan orang; Pengadilan Negeri Medan terhadap enam orang; dan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap tiga orang.

Jika dibandingkan dengan tren vonis pada tahun 2022, Kurnia menyebut jumlah itu mengalami penurunan. Pada tahun 2022, jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 134 orang.

"Tren vonis bebas dan lepas, ada pengurangan dari 2022, yang berjumlah mencapai 134 orang. Sementara, 2023 [sebanyak] 59 terdakwa," ucap Kurnia.

Tren itu juga sekaligus penurunan dari tahun 2021 dan 2020. Pada 2021, jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 107 orang. Kemudian, pada 2020, jumlah vonis bebas atau lepas yaitu sebanyak 66 orang.

Dalam laporan yang sama, ICW juga mengungkapkan rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sepanjang 2023, yakni hanya 3 tahun 4 bulan penjara.

Kemudian, pemantauan ini juga turut melihat bagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Dari total 830 persidangan dengan pemidanaan yang mengakomodir hukuman denda, pemantauan ini menemukan bahwa total penjatuhan pidana denda tersebut sebesar Rp 149.310.000.000.

Dalam temuan ICW, angka itu mengalami penurunan, setidaknya jika dibandingkan tahun 2021, dengan total pidana denda mencapai Rp 202 miliar.

Selain itu, ICW juga memantau terkait pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa korupsi. Dalam Pasal 17 UU Tipikor, pengenaan uang pengganti tidak hanya bisa dijatuhkan pada delik korupsi kerugian keuangan negara saja, namun dapat dikenakan pada setiap perbuatan. Salah satunya termasuk suap-menyuap.

Dari hasil pemantauan ICW, jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa korupsi sepanjang 2023 mencapai Rp 56.075.087.787.308.

Namun, Kurnia menyebut, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa justru hanya sebesar Rp 7,3 triliun. Bahkan, kata dia, jumlah tersebut belum tentu bisa kembali kepada negara.

"Kenapa? Ada dua persoalan. Satu, problem eksekusi putusan yang seringkali tidak mudah. Kedua, soal switch hukuman ke pidana penjara pengganti," ucap kurnia.

"Jadi, angka ini belum tentu bisa dieksekusi langsung dan belum tentu Rp 7,3 triliun. Tapi, jumlah kerugian negara tidak mungkin berkurang, pasti Rp 56 triliun," papar dia.

Jumlah kerugian negara itu terbilang meningkat dibandingkan tahun 2022, dengan jumlah kerugian negara mencapai sebesar Rp 48,7 triliun.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi lainnya, seperti suap-menyuap sebesar Rp 288.167.391.772 atau Rp 288,1 miliar. Kemudian, jumlah penerimaan gratifikasi yang tergolong sebagai suap sebesar Rp 124.346.839.098 atau Rp 124,3 miliar. Terakhir, untuk pemerasan yakni sebesar Rp 1.994.978.709 atau Rp 1,9 miliar.

Dalam laporannya, ICW mengungkapkan bahwa pasal terkait kerugian negara di dalam UU Tipikor menjadi yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi.

Sementara itu, untuk putusan menggunakan UU Anti Pencucian uang, ICW mengungkapkan bahwa majelis hakim hanya mengenakan pasal tersebut untuk 13 terdakwa. Padahal, terdapat 17 terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum menggunakan delik tersebut.

Instrumen pidana tambahan juga turut menjadi perhatian ICW dalam pemantauan tren vonis tersebut. Salah satunya, yakni terkait pencabutan hak tertentu, lebih spesifik hak politik bagi terdakwa dengan latar belakang pejabat publik.

Kurnia menjelaskan, bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan, setidaknya ditemukan ada 13 vonis dengan substansi pidana tambahan pencabutan hak tertentu.

Dari jumlah itu, lanjutnya, di antaranya terdapat 11 vonis yang dijatuhi pencabutan hak untuk dipilih, sementara sisanya dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah.

Adapun laporan tren vonis tersebut mengambil rentang waktu pencarian dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. ICW menggunakan sumber primer yakni rujukan data di kanal direktori putusan MA.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa rata-rata vonis koruptor pada 2023 hanya 3 tahun 4 bulan penjara saja. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan tren vonis korupsi yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun kemarin.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan, rata-rata tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah terdakwa 898 orang.

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

"Rata-rata hukuman penjara, berdasarkan data yang ICW pantau, rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 hanya 3 tahun 4 bulan penjara," ujar Kurnia dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2023', di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Berkaca dari hasil itu, Kurnia menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi masih menjadi masalah bagi aparat penegak hukum.

"Jadi, omong kosong kalau ada yang mengatakan kalau kita sudah serius dalam menindak pelaku korupsi," kata dia.

"Proses penyidikannya bermasalah, temuan tren dari penindakan, ternyata vonisnya pun tidak menggambarkan pemberian efek jera," imbuhnya.

Rata-rata vonis 2023 itu juga sama dengan tren pada 2022. Pada tahun 2022, rata-rata vonis 40 bulan alias 3 tahun dan 4 bulan penjara.

"Tren hukuman penjara 2022, 40 bulan penjara. Jadi sebenarnya sama dengan tahun 2023. Itu yang kita lihat," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kurnia membeberkan jumlah denda yang dijatuhkan pada 2023. Dari total 830 persidangan dengan pemidanaan yang mengakomodir hukuman denda, hasil pemantauan menunjukkan bahwa total penjatuhan pidana pokok tersebut sebesar Rp 149.310.000.000

"Bila dirata-ratakan, maka pengenaan denda pada setiap terdakwa sebesar Rp 180 juta," kata Kurnia.

Kemudian Kurnia juga membeberkan total vonis pidana tambahan uang pengganti sepanjang tahun 2023 adalah Rp 7,3 triliun.

Adapun kasus-kasus yang ditangani oleh penegak hukum sepanjang 2023, yang terkait dengan kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp 56 triliun; sedangkan perkara suap Rp 228 miliar; lalu gratifikasi sebanyak Rp 124 miliar.

"Untuk pemerasan sebesar Rp 1,9 miliar," kata Kurnia.

Kurnia membeberkan, pemantauan ini dibagi menjadi tiga penilaian vonis. Yakni kategori ringan di bawah 4 tahun; kategori sedang yakni 4 sampai 10 tahun; dan kategori berat di atas 10 tahun. Pada 2023, menurut Kurnia, 615 putusan kategori ringan; 206 kategori sedang; dan hanya 10 kategori berat.

"Pengadilan masih lebih sering mengganjar terdakwa dengan vonis ringan. Sedangkan tahun 2023, untuk vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa," kata dia.

"Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, setidaknya sejak tahun 2020 lalu. Artinya, kesimpulan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman masih permisif terhadap praktik korupsi besar kemungkinan benar adanya," sambungnya.

Dalam pemantauan tahun 2023, ICW menggunakan sumber primer yakni data di dalam kanal Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA).