Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan menggenjot ketahanan pangan, khususnya di desa. Ketahanan pangan ini masuk dalam target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dana desa pada 2024 dalam APBN sebesar Rp 71 triliun. Menurut Zulhas, ada dana sebesar Rp 14 triliun atau 20% dari total anggaran belum digunakan dengan baik.

"Ini untuk ketahanan pangan ini ternyata dari Rp 71 triliun Dana Desa, ada Rp 14 triliun, 20% Rp 14 triliun lebih itu harus untuk ketahanan yang saat ini belum terkoodinasi dengan baik," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Zulhas mengatakan pihaknya akan segera membuat perencanaan bagaimana dana desa itu bisa digunakan oleh desa-desa untuk ketahanan pangan.

"Nanti kita akan kasih modul sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah dana desa yang digulirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu terus meningkat dibandingkan 2015 saat dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Pada 2024, dana desa dengan anggaran Rp 71 triliun dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Thomas menyebut arah kebijakan penggunaan dana desa di 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri.

"Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," bebernya.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) melaporkan telah menyalurkan dana sebesar Rp 19,11 triliun untuk UMKM sejak awal beroperasi pada tahun 2008.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam Konferensi Pers 10 Tahun Berinovasi Untuk Koperasi & UMKM. Adapun LPDB-KUMKM sendiri berdiri sejak 2007.

"Capaian secara real, LPDB itu sampai dengan saat ini sudah mencapai yang disalurkan yaitu Rp 19,11 triliun," kata Supomo, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Penyaluran ini terbagi ke dalam dua pola, rinciannya ialah pola konvensional dengan porsi sebesar Rp 13,5 triliun, dan pola syariah sebesar Rp 5,5 triliun.

Program ini menjangkau 36 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk jumlah mitranya sendiri mencapai 3.323 mitra, total outstanding atau sisa pinjaman yang belum terlunasi adalah Rp 4,11 triliun, serta tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah 2,48%.

Sementara khusus untuk tahun 2024 sampai dengan bulan September, telah disalurkan dana bergulir sebesar Rp 1,46 triliun. Supomo mengatakan, pada 2024 ini ditargetkan total dana yang disalurkan mencapai Rp 1,85 triliun.

"Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai on track, yaitu kurang lebih sekitar di bulan September itu sudah sekitar 78%. Jadi insyaallah sampai dengan akhir tahun kita akan mencapai lagi," ujarnya.

Untuk rinciannya ialah, penyaluran dengan menggunakan pola konvensional sebesar Rp 1,05 triliun, dan pola syariah sebesar Rp 418 miliar. Jumlah itu disalurkan untuk 111 mitra.