BANDARLAMPUNG, iNews.id - Irfan Pukar (38) warga Jalan Pemuda, Kota Bandarlampung membacok penjaga kios tambal ban berinisial CN (40). Pelaku ditangkap anggota Polsek Tanjung Karang Timur usai menerima laporan kejadian.

Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Kurmen Rubiyanto mengatakan, peristiwa penganiayaan ini terjadi di kios korban Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

Motif pelaku menganiaya lantaran kesal saat datang untuk memesan minuman tuak di kios tersebut namun tidak direspons  korban. Pelaku yang kesal kemudian terlibat cekcok mulut dengan korban yang ketika itu keduanya diduga sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya pelaku pergi dan kembali lagi ke kios dengan membawa senjata tajam jenis golok.

“Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kiri dan lengan tangan kiri,” ujar Kapolsek, Jumat (4/10/2024).

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap menyita baju pelaku yang digunakan saat menganiaya korban.

“Saat ini, pelaku sudah kami amankan dan dilakukan penahanan,” katanya.

Kapolsek menuturkan, pelaku ditangkap di kamar sebuah penginapan di wilayah Tanjung Karang Timur, Bandarlampung, Rabu (2/10). 

“Untuk sajam yang digunakan pelaku masih kita dilakukan pencarian karena dibuang usai menganiaya korban,” ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tentang Penganiayaan. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun pidana penjara.

Editor: Donald Karouw

Baru-baru ini beredar video berisi adanya produk yang mengandung nama "tuyul," "tuak", "beer", dan "wine" yang mendapat sertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan beberapa hal terkait itu.

“Pertama, harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya, masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

Hal itu diungkapkan Mamat dalam pernyataan tertulis, Kamis (3/10).

Kedua, menurutnya, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Juga, Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal."

"Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” lanjutnya.

Contohnya, produk dengan nama menggunakan kata “wine” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

Contoh lain, produk dengan nama menggunakan kata “beer” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk. Dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH [Lembaga Pemeriksa Halal], dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.

Data tersebut, lanjutnya, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan itu pun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH), Dzikro, masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya,” tegas Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat,” pungkasnya.

Dalam konten yang viral di medsos, nama produk yang mendapat sorotan itu antara lain Ginger Beer, Wine Coffee Drip, dan donat Tuyul.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI) mengklarifikasi sejumlah produk minuman bermerek “tuyul”, “tuak”, “beer”, hingga “wine” yang mendapat sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Corporate Communication LPPOM MUI, Yunita Nurrohmani, mengatakan lembaganya telah mengadakan penelusuran internal tentang produk-produk itu. Hasilnya, database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci “wine” yang semuanya merupakan produk kosmetik. Istilah “wine” di sini berasosiasi dengan warna, bukan sensori rasa maupun aroma. “Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata ‘wine’ yang menunjukkan jenis warna ‘wine’ untuk produk nonpangan diperbolehkan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sedangkan nama “bir” hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan minuman keras, yaitu bir pletok. Yunita mengatakan, hal ini diperbolehkan Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangan produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional nonmiras.

LPPOM menelusuri lebih lanjut adanya tiga produk dengan nama “beer” di Sihal. Hasilnya, lembaga ini menemukan sejumlah produk bernama Beer Strudel, Beer Stroganoff, dan Ginger Beer. Namun, nama-nama produk ini sebenarnya yaitu Beef Strudel dan Beer Stroganoff. Produsen dua produk pertama telah mengajukam permohonan perubahan nama sesuai Ketetapan Halal (KH).

Sedangkan produk terakhir memang mencantumkan nama Ginger Beer dalam Ketetapan Halalnya. Namun setelah ditelusuri, LPPOM memastikan tak menemukan bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produk itu pun tak berasosiasi dengan “beer”. Dengan catatan ini, Yunita mengatakan perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yaknidari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze.

Sedangkan untuk nama produk “tuyul” dan “tuak”, Yuni mengatakan proses pemeriksaan halal LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama-nama tersebut.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamet Burhanudin mengatakan kasus "Tuyul", "tuak", "beer", dan "Wine" berkaitan dengan penamaan produk dan bukan soal kehalalan produknya. Dia meminta masyarakat tidak perlu ragu produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya.

"Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Mamat di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Jakarta: Heboh soal produk dengan nama tuak, beer, serta wine mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Hal ini menuai sorotan dari masyarakat mengingat dari nama produk saja sudah bertolak belakang dengan esensi halal versi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam.

Berdasarkan penelusuran, informasi tentang produk Beer, Tuak, dan Wine ternyata benar sudah mendapatkan cap halal karena terpampang di website BPJPH.

MUI Tak Bertanggung Jawab Pemberian Sertifikasi Halal pada Produk Tuak, Beer, Tuyul dan Winehttps://t.co/KYFLqv853zpic.twitter.com/IOnImpu93z

— Lee Olanq (@Leeolanq) October 1, 2024

Klarifikasi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya buka suara menganggapi hal tersebut. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pengecekan.

Menurut Niam, sejumlah produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare, atau tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.
Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, serta tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut”, ujar Asrorun Niam dilansir dari laman resmi MUI Rabu, 2 Oktober 2024.

Lebih lanjut, MUI akan mengambil langkah selanjutnya untuk berkomunikasi dengan Kemenag. "Kita akan komunikasi dengan teman-teman di Kemenag," lanjutnya.

Baca juga: Mudah! Ini 5 Cara Cek Sertifikat Halal MUI Secara Online

Cap halal produk Tuak, Beer, dan Wine menyalahi aturan

Niam mengaku menyayangkan penerbitan sertifikat halal produk-produk tersebut tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan.

Kriteria tersebut antara lain tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

"Dalam pedoman standar halal MUI, tidak bisa menetapkan kehalalan produk dengan nama yang terasosiasi dengan produk haram, termasuk dalam hal rasa, aroma, hingga kemasan. Apalagi produk dengan nama yang dikenal secara umum sebagai jenis minuman yang dapat memabukkan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" mendapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam mengatakan dari hasil investigasi, produk-produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui komisi fatwa MUI.

"Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," kata dia seperti dikutip dari Antara, Selasa, 1 Oktober 2024.

Beredarnya merek yang tidak umum namun mendapat sertifikat halal itu, sempat viral di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana merek tersebut mendapatkan garansi halal dari badan resmi.

MUI sendiri mempunyai Fatwa Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Ketentuan untuk produk yang bisa mendapat sertifikat halal adalah:

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;

2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali: a. yang telah mentradisi (‘urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan; b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.

3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;

4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;

5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;

6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat dihebohkan oleh sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine", namun memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Polisi mengungkap identitas pria yang ditemukan tewas di aliran sungai di Kecamatan Barita Atas, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumut, dengan kondisi luka di kepala.

Pria itu adalah Parningotan Sitompul.

Identitas ini mula diketahui berdasarkan keterangan saksi yakni pemilik warung tuak bernama Candra Siregar. Berdasarkan pengakuan Candra, korban sempat minum tuak ke lapaknya.

“Keterangan saksi, korban berjalan dari warung tuak miliknya pada Kamis (12/9) sekitar pukul 23.30 WIB. Korban berangkat dalam keadaan mabuk berat,” kata Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing pada Kamis (19/9).

“Waktu itu lagi hujan deras. Saksi juga melihat korban berjalan di pinggir sungai yang alirannya deras. Sejak hari itu pula, korban tak pernah datang lagi ke lapak tuak milik saksi,” sambungnya.

Berangkat dari sana, polisi kemudian menghubungi istri korban, yakni Tetty Dewi Gultom. Lalu, Tetty pun membenarkan itu suaminya.

“Tetty mengakui juga sejak Jumat suaminya tidak pulang. Tapi memang tidak begitu dicari lantaran tidak ada tanggung jawab ke rumah,” kata dia.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan apakah ada dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Namun, dugaan sementara luka di kepala korban diduga lantaran terbawa arus sejauh 5 km.

Jasad Parningotan sebelumnya ditemukan mengambang pada Minggu (15/9) lalu. Ia ditemukan oleh warga yang ingin menyedot pasir dari sungai.