JAKARTA - China dan Afrika Selatan (Afsel) didorong untuk membentuk zona perdagangan bebas secepatnya, setelah Beijing menjadi target utama tindakan anti-dumping . Hal itu disampaikan oleh seorang akademisi Universitas Renmin seperti dilansir South China Morning Post.

Wakil Presiden Belt and Road Economic Research Institute, Song Lifang menyarankan, agar Beijing mendirikan organisasi integrasi ekonomi di wilayah tersebut untuk melawan langkah-langkah anti-dumping.

Meskipun merupakan mitra dagang terbesar Afrika Selatan, Beijing menghadapi 44 penyelidikan anti-dumping dan 25 tindakan anti-dumping dari sesama anggota BRICS pada sepanjang periode antara tahun 1995 dan 2021. Apa yang disampaikan oleh Song itu mengacu pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kementerian Perdagangan China.

Investigasi anti-dumping Afrika Selatan menyumbang 17,53 dari tindakan tersebut dan 17,36% dari langkah-langkah anti-dumping dalam periode 26 tahun.Sebagai perbandingan, Afrika Selatan meluncurkan 23 penyelidikan anti-dumping terhadap India, 16 terhadap Korea Selatan dan 13 terhadap Taipei (Taiwan) pada periode yang sama.

Bea masuk anti-dumping adalah tarif proteksionis yang dikenakan pemerintah pada impor.

Produk baja China telah menjadi target utama tindakan Afrika Selatan. Produk baja menjadi sasaran lebih dari sepertiga investigasi anti-dumping Afrika Selatan terhadap China, dan seperempat dari investigasi terkait baja negara itu menargetkan Beijing.

Baja adalah industri pilar di Afrika Selatan, dan China menjadi sumber utama impor baja Afrika Selatan.

"China harus "secara aktif merespons" kebijakan anti-dumping Afrika Selatan dan "memperluas investasi langsung di Afrika Selatan dengan fokus pada industri baja," kata Song yang mengajar di fakultas ekonomi Universitas Renmin.

"China harus ... mendirikan organisasi integrasi ekonomi regional yang diwakili oleh zona perdagangan bebas dengan Afrika Selatan sesegera mungkin, mementingkan studi Serikat Pabean Afrika Selatan dan (kebijakan) anti-dumping terhadap China," ungkap Song.

China dan Afrika Selatan meluncurkan negosiasi perdagangan bebas sejak dua dekade lalu, akan tetapi pengaturan substansial belum tercapai. Pada KTT BRICS tahun lalu, perusahaan-perusahaan China menandatangani kesepakatan untuk membeli produk Afrika Selatan senilai USD2,2 miliar.

Bulan lalu, Afrika Selatan memberlakukan bea masuk sebesar 45% ditambah pajak pertambahan nilai untuk semua pakaian, naik dari tarif 20% yang sebelumnya dikenakan pada paket bernilai rendah. Langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan platform belanja yang didukung China seperti Shein dan Temu agar tidak melemahkan ritel domestik.

Song mencatat, bahwa anggota lain dari Serikat Pabean Afrika Selatan, termasuk Botswana, eSwatini, Lesotho dan Namibia, telah mengadopsi langkah-langkah serupa dengan Afrika Selatan.

"Dampak dan kerugian yang disebabkan oleh anti-dumping Afrika Selatan terhadap China, pada kenyataannya, tidak hanya melibatkan perdagangan bilateral antara China dan Afrika Selatan, tetapi juga perdagangan multilateral antara China dan lima negara dari Uni Pabean Afrika Selatan," tulisnya.

Song mengatakan, bahwa rencana rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Afrika Selatan harus dikoordinasikan dengan Belt and Road Initiative China, strategi Beijing untuk membangun perdagangan global dan hubungan infrastruktur.

Dia menambahkan, bahwa kedua belah pihak harus fokus pada pendalaman pemulihan ekonomi pasca-Covid dan kerja sama dalam rantai industri dan pasokan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menjelaskan perkembangan progres penetapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik impor asal China.

Ketua KADI, Danang Prasta Danial mengaku hasil penyelidikan antidumping ihwal porduk keramik asal China telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) dan sedang dikaji.

Berdasakan Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Menteri Perdagangan memiliki waktu 14 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KADI sejak surat itu diberikan kepadanya.

"Ini tapi belum masuk masa 14 harinya, dan nanti akan dilakukan pembahasan antara lembaga terkait di tim kepentingan nasional (TKN)," jelas Danang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (15/7).

Danang menjelaskan dalam pembahasan di tingkat tim pertimbangan nantinya akan diputuskan apakah rekomendasi dari KADI ini bisa diterima atau dilakukan penyesuaian besaran bea masuk antidumping (BMAD).

Setelah itu, hasil tim pertimbangan ini akan langsung disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan melalui Peratuan Menteri Keuangan (PMK).

"Untuk besaran kita tunggu ya di hasilnya aja Tim TKN, namun untuk rekomendasi waktunya 5 tahun," jelasnya.

Danang membenarkan memang ada kerugian yang diterima oleh industri dalam negeri dengan masuknya produk impor asal negeri tirai bambu itu.

Hanya saja, pihaknya tidak menjabarkan detail berapa besar kerugian yang ditanggung. Menurutnya hal ini bersifat rahasia karena bagian dari produk investigasi yang dilakukanya.

"Ada kerugian bahwa utilitas dari industri dalam negeri turun, ada juga kerugian keuangan dalam laporan industri yang kami terima tapi tidak bisa dibuka karena sifatnya rahasia," ungkapnya.

Berdasarkan salinan surat penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Anti Dumping Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang diterima KONTAN, KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik yang berasal dari China.

Target pengenaan BMAD-nya menyasar keramik dengan pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91 dan 6907.40.92 dengan pengenaan tarif ad valorem dengan terntang tarif 100,12% - 199,88%.

Rekomendasi ini berdasar pada sejumlah kesimpulan laporan penyelidikan KADI. Pertama, terjadi dumping atas impor barang yang diselidiki yang dilakukan oleh perusahaan asal China dengan presentase 100,12% - 199,88%.

Kedua, Indonesia mengalami kerugian material yang dapat dilihat menurunya laba, harga dalam negeri, utilisasi kapasitas, dan ruturn of investment (ROI).

Ketiga, terdapat hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dinyatakan dengan adanya banyak dampak volume baik secara absolut dan relatif, serta adanya dampak harga secara price undercutting, price depression dan price suppession.