Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20. Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

“Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaranBroadcashdi kanal YouTubeBisniscom.

Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuatglobal southini.

Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

“Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain. Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

“Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suaracounter narrativeyang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawacounter narrativekarena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

“Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

“Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran di kanal YouTubeBisniscom.

Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

“Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isusecurityyang lebih banyak.”

“Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagaicounter narrativedaripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia.

Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

Perang Kepentingan di Brics

Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atauemerging marketsdan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

“Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal ataulocal currency settlementdalam transaksi perdagangan.

“Jadilocal currency settlementini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah usai Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. IHSG turun 52 poin (0,72%) ke level 7.328.

Mengutip data RTI, Kamis (7/11/2024), IHSG berada di level tertingginya pada 7.386 dan terendahnya 7.305. Sebanyak 168 saham menguat, 261 turun, dan 168 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan, pelaku pasar merespons positif hasil tersebut yang tercermin dari naiknya indeks utama Wall Street. Sementara, pekan ini pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Inggris (BoE).

Mengutip Reuters, penjualan obligasi pemerintah dan kenaikan dolar AS juga akan menyedot uang dari negara berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara.

Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Lalu, bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar global?

Dikutip dari Reuters, Kamis (7/11/2024), Edison Research menilai, kondisi ini dapat menjadi kemenangan bagi nilai tukar dolar AS dan pasar saham. Namun, kemenangan Trump dapat berdampak kurang baik bagi obligasi, negara berkembang, energi bersih, dan investasi berkelanjutan.

Mata Uang

Posisi Trump sebagai presiden AS akan memperkuat nilai tukar dolar AS. Para investor mengharapkan kebijakan Trump terhadap inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, itu berarti bank sentral AS, Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga tinggi untuk mencegah ekonomi menjadi 'terlalu panas' yang pada akhirnya membuat dolar AS menguat.

Pada saat yang sama, rencana Trump mengenakan tarif pada perdagangan membuat Eropa membayar lebih banyak untuk pertahanan, dan kewaspadaannya terhadap lembaga multilateral kemungkinan menekan pertumbuhan di negara lain, sehingga meningkatkan daya tarik dolar AS.

Analis Citi memperkirakan penurunan tajam nilai tukar euro hingga di bawah level kunci US$ 1 jika tarif dan pemotongan pajak domestik diberlakukan. Nilai tukar Yuan China juga diperkirakan merosot lebih dalam, seperti pada 2018-2020 ketika nilainya terdepresiasi dengan cepat.

Trump diharapkan mengambil langkah yang lebih luwes terhadap regulasi kripto, sehingga harga Bitcoin bisa melonjak. Mata uang kripto terbesar di dunia ini naik ke titik tertinggi sepanjang masa pada Rabu kemarin

Saham

Sejumlah janji kampanye Trump dipandang mendatangkan dampak positif bagi pasar modal karena bisa menyebabkan pertumbuhan dan inflasi yang lebih kuat. Janji itu antara lain mengurangi regulasi dan penerapan pajak yang lebih rendah untuk perusahaan besar, lebih banyak produksi minyak, dan imigrasi yang ketat.

Sektor-sektor seperti bank, teknologi, pertahanan, dan bahan bakar fosil kemungkinan diuntungkan. Berdasarkan estimasi Goldman Sachs, tarif pajak perusahaan dipangkas menjadi 15% dari 21% dan bisa menaikkan laba S&P 500 4%.

Pada saat yang sama, kebijakan proteksionisme dan sikap kerasnya terhadap China akan menaikkan biaya, mengurangi keuntungan, dan merugikan perusahaan multinasional. Sektor-sektor yang terpapar perubahan tarif, seperti semikonduktor, otomotif, dan energi bersih kemungkinan bergejolak.

Obligasi

Sementara itu, investor semakin khawatir tentang skala utang pemerintah AS dan defisit fiskalnya. Kondisi ini berangkat dari kekhawatiran bahwa hal itu akan mendorong biaya pinjaman, atau imbal hasil Treasury. Rencana belanja Trump dapat menambah US$ 7,5 triliun pada defisit selama 10 tahun, jauh lebih besar dari yang diusulkan Kamala Harris.

Imbal hasil Treasury naik hampir 50 basis poin pada Oktober, ketika pasar memperkirakan kemungkinan kemenangan Trump. Tekanan inflasi dari kebijakan Trump akan membuat Fed memiliki lebih sedikit ruang untuk memangkas suku bunga, yang akan membuat imbal hasil Treasury tetap tinggi.

Tekanan yang lebih besar pada mata uang euro, yen, franc Swiss, dan lainnya, serta inflasi yang lebih tinggi akan mengurangi ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga sesuai kebutuhan.

Komoditas

Trump akan berusaha memaksimalkan pengeboran minyak dan gas AS sebagai upaya menjamin negara tersebut tetap menjadi produsen teratas dunia. Pasokan yang kuat dapat membantu menjaga harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS yang sudah turun 4% sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, Trump kemungkinan meningkatkan sanksi minyak terhadap Iran yang dapat memangkas sebagian besar pasokan minyak mentah dunia. Ia juga akan mengisi Cadangan Minyak Strategis ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kacang kedelai juga menjadi incaran. Para pedagang AS telah berlomba-lomba untuk mengirimkan panen yang memecahkan rekor menjelang pemilihan umum di tengah kekhawatiran akan ketegangan perdagangan baru dengan China, importir kedelai terbesar di dunia.

Negara Berkembang

Sebelum pemilihan umum, kekhawatiran atas kebijakan Trump telah membebani ekonomi negara berkembang. Selain tarif terhadap China, Trump berencana mengenakan tarif 200% terhadap impor kendaraan Meksiko. Peso Meksiko dapat melemah terhadap dolar AS.

Potensi hambatan lainnya adalah Calon Wakil Presiden Trump, JD Vance telah mengusulkan pajak 10% atas pengiriman uang yang akan mempengaruhi ekonomi Amerika Latin. Rand Afrika Selatan, pasar riil dan saham Brasil di negara-negara ini rentan jika terjadi kenaikan tarif, seperti halnya produsen chip di Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang memproduksi untuk perusahaan teknologi China.

Penjualan obligasi pemerintah dan penguatan dolar AS juga akan menyedot uang dari pasar berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara. Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Investasi Berkelanjutan

Kemenangan Trump membuka peluang tindak lanjut janji kampanye untuk mencabut peraturan ramah lingkungan yang membatasi pengeboran minyak dan gas serta penambangan batu bara. Kondisi ini dapat meningkatkan saham di sektor-sektor tersebut.

Trump juga akan mencabut semua dana yang tidak terpakai berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Undang-Undang iklim khas pemerintahan Biden-Harris yang mencakup subsidi ratusan miliar dolar AS untuk kendaraan listrik, energi surya, dan angin.

Trump juga berjanji untuk memecat Gary Gensler sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Hal ini akan menjadi kemunduran bagi kemampuan dana berkelanjutan AS.

Indonesia menjadi mitra kerja sama BRICS bersama 12 negara lainnya. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Indonesia menjadi mitra kerja sama BRICS bersama 12 negara lainnya. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

The Washington Post melaporkan pada Sabtu bahwa miliarder kelahiran Afrika Selatan Elon Musk bekerja secara ilegal di Amerika Serikat selama periode singkat pada 1990an ketika membangun sebuah perusahaan rintisan.

Outlet berita itu melaporkan bahwa Musk tiba di Palo Alto, California, pada 1995 untuk kuliah di Universitas Stanford tetapi tidak pernah mendaftar program studi pascasarjana di sana. Sebaliknya, ia mengembangkan perusahaan perangkat lunak Zip2, yang dijual pada 1999 dengan harga sekitar US$300 juta, menurut outlet tersebut.

Dua pakar hukum imigrasi yang dikutip oleh Post mengatakan Musk harus terdaftar dalam program studi penuh untuk mendapatkan izin kerja yang sah sebagai mahasiswa.

Musk tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim ke empat perusahaannya – SpaceX, Tesla, perusahaan media sosial X dan The Boring Company – begitu pula pengacara Musk, Alex Spiro.

Musk dalam podcast 2020 yang dikutip oleh Post mengatakan: "Saya secara resmi berada di sana, tetapi saya dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan mahasiswa. Saya diizinkan melakukan pekerjaan yang mendukung apa pun."

The Washington Post mengutip dua mantan rekan Musk yang mengingat Musk menerima izin kerja di AS pada atau sekitar 1997.

Musk telah mendukung calon presiden dari Partai Republik Donald Trump pada pemilu AS 5 November.

Trump selama bertahun-tahun menggambarkan migran sebagai penjajah dan penjahat. Selama masa kepresidenannya pada 2017-2021 mengambil langkah-langkah tegas untuk mengekang migrasi legal dan ilegal. Ia menjanjikan upaya deportasi terbesar dalam sejarah AS jika ia terpilih kembali.

REUTERS

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

Dalam upaya terbaru untuk mengatasi meningkatnya penggunaan aset kripto di kalangan warga negaranya, South African Revenue Service (SARS) mengumumkan akan memasukkan aset kripto ke dalam program kepatuhan pajaknya.

Langkah ini didorong oleh kekhawatiran bahwa banyak transaksi dan kepemilikan kripto tidak dilaporkan dengan benar dalam pengembalian pajak. Lebih dari 5,8 juta warga Afrika Selatan tercatat memiliki aset kripto, namun sebagian besar transaksi ini belum terdaftar dengan otoritas pajak.

SARS mengungkapkan bahwa mulai dari dipublikasikannya pengumuman tersebut, pihaknya akan secara aktif memantau dan menegakkan aturan pajak untuk pengguna kripto.

Untuk mempermudah implementasi program ini, SARS bekerja sama dengan Financial Sector Conduct Authority (FSCA) dan berbagai penyedia layanan aset kripto lokal.

“Kami telah berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk bursa kripto lokal, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna memastikan kepatuhan,” ujar Komisaris SARS, Edward Kieswetter.

Melalui kerja sama ini, SARS akan memperoleh akses langsung ke data pengguna kripto, memungkinkan mereka untuk menilai apakah ada ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

Mereka juga berencana untuk menandatangani perjanjian multilateral dengan otoritas pajak internasional pada November 2024, yang akan memungkinkan pertukaran informasi terkait akun kripto lepas pantai yang dimiliki warga Afsel.

Bagi para penghindar pajak yang tidak melaporkan aset kripto mereka, SARS telah memperingatkan tentang konsekuensi berat. Penegakan aturan akan diperketat, dengan tim audit yang diperbesar dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan algoritma machine learning untuk melacak transaksi secara lebih efisien.

“Teknologi telah memperkuat kemampuan kami untuk menemukan wajib pajak yang tidak patuh,” tambah Kieswetter.

SARS juga menekankan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengejar mereka yang secara sengaja menghindari kewajiban pajak, termasuk melalui sanksi berat atau bahkan penjara, jika diperlukan.

Lebih lanjut, SARS mengingatkan wajib pajak tentang adanya program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program/VDP) yang memungkinkan individu untuk melaporkan aset mereka sebelum terdeteksi melalui audit.

“Namun, jika SARS telah memulai proses audit, mereka tidak akan lagi memenuhi syarat untuk program ini,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mendapatkan kesempatan yang adil, tetapi juga menegaskan bahwa ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan begitu saja.

Dalam pernyataannya, Kieswetter menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan.

“Mereka yang menghindari tanggung jawab membuat beban kepatuhan lebih berat dibandingkan wajib pajak yang taat hukum,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa ketidakpatuhan ini berdampak pada masyarakat yang rentan, karena mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan tunjangan sosial dan layanan lainnya.

SARS yakin bahwa sebagian besar wajib pajak adalah orang-orang jujur yang ingin memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, otoritas ini berupaya untuk membuat proses pelaporan pajak terkait kripto menjadi lebih mudah dan lebih jelas.

“Kami ingin memastikan bahwa para wajib pajak memiliki semua informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk mematuhi aturan,” tambah Kieswetter.

Di sisi lain, bagi mereka yang secara sengaja menghindari tanggung jawab ini, SARS akan memastikan mereka menghadapi konsekuensi yang berat dan mahal.

Selain upaya lokal, SARS juga bekerja sama dengan otoritas pajak di negara lain melalui perjanjian multilateral.

Perjanjian ini akan memperkuat kemampuan SARS dalam mengakses informasi terkait akun kripto di luar negeri, memastikan bahwa wajib pajak yang mencoba menyembunyikan aset mereka di luar negeri tidak lolos dari kewajiban pajak.

Dengan semua langkah ini, jelas bahwa Afrika Selatan serius dalam mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak di sektor kripto. Bagi pengguna kripto yang belum melaporkan aset mereka, pesan dari SARS sangat jelas, yaitu segera laporkan atau hadapi risiko denda besar, audit dan potensi hukuman pidana. [st]

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Afrika Selatan berencana bertemu dengan penyelenggara balap Formula 1 untuk membahas kembalinya ajang balap tersebut setelah absen selama tiga dekade.

Menteri Pariwisata dan Menteri Olahraga Afrika Selatan dijadwalkan mengadakan pembicaraan terkait hal ini sebelum akhir tahun, kemungkinan di Abu Dhabi, ungkap Menteri Pariwisata Patricia de Lille dalam sebuah pernyataan di Cape Town pada hari Jumat.

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian dari anggaran infrastruktur Kementerian Pariwisata guna mengembangkan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung acara tersebut, kata De Lille.

"Proyek semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari kabinet," tambahnya.

Terakhir kali Afrika Selatan menjadi tuan rumah balapan Formula 1 adalah di sirkuit Kyalami, yang terletak di utara Johannesburg, pada tahun 1993—setahun sebelum pemilihan umum multirasial pertama di negara tersebut mengakhiri puluhan tahun pemerintahan minoritas kulit putih.

Saat ini, kalender Formula 1 yang terdiri dari 24 balapan tidak mencakup Afrika—dan terakhir kali balapan digelar di benua tersebut adalah di Afrika Selatan.